KPU JABAR

Terima Kasih Kepada Masyarakat yang telah Berpartisipasi dalam Mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Jawa Barat | Selamat Datang di Portal Website Resmi KPU Provinsi Jawa Barat

Headline

Jumat, 15 Mei 2026

138

#Trending

#1

KPU Jabar : Jangan Jauhi Politik

#2

Apel Pagi dan Kolaborasi Antargenerasi Jadi Pintu Kekuatan Lembaga

#3

KPU Jabar Tegaskan Komitmen Perkuat Indeks Demokrasi

#4

KPU Jabar Verifikasi dan Klarifikasi Calon PAW KPU Garut

#5

Sekjen KPU RI Kunjungi Sukabumi: Konsolidasi Kelembagaan Pasca Pemilu 2024

#6

Sekjen KPU RI Kunjungi Pangandaran: Tekankan Soliditas dan Tanggung Jawab Pasca Pemilu

Informasi

Opini

Merawat Kepercayaan Publik, Menuju Demokrasi Elektoral 2029

Merawat Kepercayaan Publik, Menuju Demokrasi Elektoral 2029 Oleh : Pudji Apsari (Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kab Sumedang) Sejarah demokrasi Indonesia telah terbentang dengan satu fase diantaranya adalah pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 lalu. Untuk kali pertama, bangsa ini menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada dalam tahun yang sama. Kompleksitas penyelenggaraan yang sangat besar itu tidak hanya menguji kapasitas kelembagaan penyelenggara pemilu, tetapi juga menguji ketahanan demokrasi Indonesia di tengah derasnya arus informasi digital, polarisasi politik dan meningkatnya ekspektasi publik terhadap kualitas pemilu. Sekalipun adanya dinamika, secara umum pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 terbilang lancer dan sukses. Meski begitu, keberhasilan teknis penyelenggaraan pemilu tidak serta-merta menutup berbagai persoalan yang muncul di ruang publik. Kritik terhadap penyelenggara, polemik penggunaan teknologi informasi, hingga menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat menjadi refleksi penting yang tidak boleh diabaikan. Penggunaan aplikasi Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi) menjadi salah satu yang paling banyak menyita perhatian. Teknologi informasi tersebut sejatinya, sejatinya dirancang sebagai alat bantu untuk mempercepat proses penghitungan, dokumentasi dan publikasi hasil suara secara transparan. Tapi, dalam praktiknya, berbagai kendala teknis justru memunculkan kegaduhan di tengah masyarakat. Sejumlah persoalan yang menyeruak antara lain kesalahan pembacaan data, gangguan server, hingga ketidaksesuaian hasil tampilan digital dengan formulir manual memunculkan persepsi negatif terhadap integritas hasil pemilu. Padahal, secara regulasi, Sirekap bukanlah penentu hasil akhir pemilu. Penetapan hasil tetap dilakukan melalui rekapitulasi manual secara berjenjang. Sayangnya, rendahnya literasi pemilu dan literasi digital masyarakat membuat banyak orang memandang Sirekap sebagai representasi final hasil pemilu. Ini artinya, tantangan demokrasi elektoral dewasa ini tidak hanya soal menghitung suara secara benar, tetapi juga bagaimana membangun persepsi publik yang benar terhadap proses demokrasi itu sendiri. Dalam konteks ini, pemilu bukan hanya arena kontestasi politik, melainkan juga arena pertarungan narasi di ruang publik. Noam Chomsky bersama Edward S. Herman dalam bukunya Manufacturing Consent menjelaskan opini publik dapat dibentuk melalui framing media dan seleksi isu. Politik modern pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh fakta, tetapi juga oleh persepsi yang berhasil dibangun dan dipercaya masyarakat. Karena itu, ketika muncul informasi yang simpang siur, hoaks, atau framing negatif terhadap penyelenggara pemilu, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar citra lembaga, melainkan legitimasi demokrasi itu sendiri. Terlebih Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia dan menjadi barometer politik nasional yang pada Pemilu 2024 jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)nya mencapai lebih dari 35 juta pemilih yang tersebar di 140 ribu lebih Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 27 kabupaten/kota. Dengan fakta tersebut, tantangan penyelenggaraan pemilihan di Jawa Barat menjadi tidaklah sederhana. Tapi, secara umum, pelaksanaan Pemilu 2024 di Jawa Barat berjalan relatif kondusif. Tingkat partisipasi pemilih yang mencapai sekitar 82% pada Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif menjadi indikator penting bahwa masyarakat masih memiliki kepercayaan terhadap mekanisme demokrasi elektoral. Capaian partisipasi tersebut melewati target nasional. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat Jawa Barat tetap memandang pemilu sebagai instrumen penting dalam menentukan arah kepemimpinan bangsa. Tingginya partisipasi publik juga menjadi bentuk legitimasi bahwa pemimpin yang terpilih lahir dari kehendak rakyat melalui mekanisme demokrasi yang sah. Meski begitu, sejumlah catatan harus menjadi bahan evaluasi kritis antara lain banyaknya aduan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu yang masuk ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), persoalan daftar pemilih, hingga kendala logistik menunjukkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan dalam tata kelola pemilu. Pekerjaan rumah yang terus berulang pada setiap pemilu diantaranya permasalahan daftar pemilih. Masih ditemukannya data ganda, pemilih yang belum terdaftar, maupun ketidaksesuaian data kependudukan menunjukkan pentingnya pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Akurasi data pemilih sangat menentukan kualitas pemilu karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Sumber daya manusia juga menjadi faktor penting. Badan adhoc seperti PPK, PPS, dan KPPS merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemilu yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Tapi, tingginya beban kerja, keterbatasan kapasitas teknis, hingga masih adanya persoalan integritas menunjukkan perlunya perbaikan sistem rekrutmen dan penguatan kualitas penyelenggara di tingkat bawah. Tantangan Pemilu 2029 Dalam pandangan penulis, mengembalikan dan merawat kepercayaan publik terhadap demokrasi elektoral menjadi tantangan terbesar untuk Pemilu 2029. Sebab demokrasi tidak hanya hidup melalui regulasi dan prosedur, tetapi juga tumbuh dari keyakinan masyarakat bahwa pemilu berlangsung jujur, adil, dan akuntabel. Untuk itu, pendidikan pemilih dan literasi digital perlu diperkuat. Terlebih di era media sosial saat ini, masyarakat menerima informasi politik dengan sangat cepat, tetapi tidak selalu dibarengi kemampuan memverifikasi informasi secara kritis. Ruang digital akhirnya menjadi arena yang sangat rentan dipenuhi disinformasi dan manipulasi opini. Di ruang digital, penyelenggara pemilu harus mampu hadir secara aktif, terbuka, dan responsif. Informasi mengenai tahapan pemilu, hak dan kewajiban pemilih, mekanisme penghitungan suara, hingga klarifikasi terhadap hoaks harus disampaikan secara cepat dan mudah dipahami masyarakat. Pendidikan pemilih tidak lagi cukup dilakukan secara konvensional, tetapi harus menyesuaikan dengan pola komunikasi masyarakat digital. Selain itu, penguatan sistem teknologi informasi pemilu juga harus menjadi fokus dimana Sirekap perlu terus disempurnakan agar lebih akurat, stabil, transparan, dan memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Teknologi seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat kepercayaan publik, bukan justru memunculkan keraguan baru. Dengan demikian, suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2029 bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU semata. Demokrasi adalah kerja kolektif yang membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari Bawaslu, pemerintah, peserta pemilu, media massa, organisasi masyarakat, aparat keamanan, hingga masyarakat sebagai pemilih. Optimisme terhadap kualitas demokrasi harus menjadi fondasi. Dengan pengalaman yang semakin matang, dukungan teknologi yang terus berkembang, serta meningkatnya kesadaran politik masyarakat, Pemilu 2029 diharapkan mampu menjadi momentum lahirnya demokrasi yang lebih berkualitas, lebih berintegritas, dan semakin dipercaya publik.

Menakar Efektivitas Sosialisasi Digital

Menakar Efektivitas Sosialisasi Digital Oleh: Wenti Frihadianti (Kadiv Sosdiklih Parmas KPU Kota Bandung) Dewasa ini lewat kecanggihan teknologi informasinya, demokrasi tidak lagi hadir hanya melalui baliho, mimbar kampanye, atau ruang rapat formal. Demokrasi kini berada dalam genggaman tangan, tepatnya di layar telepon pintar yang setiap hari menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, terutama Generasi Z. Lewat media sosial, masyarakat yang melek teknologi mengenal kandidat, mengikuti isu politik, memahami tahapan Pemilu, bahkan membentuk pandangan politik mereka sendiri. Oleh karenanya, sosialissi digital menjadi cara paling efektif dalam membangun kualitas demokrasi modern. Perlu diingat, efektivitas sosialisasi digital tidak bisa sekadar diukur dari banyaknya unggahan, jumlah penonton, atau tingginya interaksi media sosial. Terpenting adalah informasi tersebut benar-benar dipahami, dipercaya, dan mampu mendorong partisipasi politik yang sadar. Di sinilah tantangan terbesar penyelenggara Pemilu muncul: bagaimana menjadikan ruang digital bukan hanya ramai, tetapi juga bermakna. Harold Lasswell lewat komunikasi politiknya menjelaskan bahwa efektivitas komunikasi ditentukan oleh siapa yang menyampaikan pesan, apa isi pesannya, melalui saluran apa, kepada siapa pesan ditujukan, dan dampak apa yang ditimbulkan. Dalam konteks Pemilu, “siapa” merujuk pada penyelenggara Pemilu, media, komunitas, maupun tokoh publik; “pesan” berupa tahapan dan pendidikan demokrasi; “saluran” mencakup media sosial dan platform digital; sementara “dampaknya” adalah meningkatnya partisipasi politik masyarakat. Rumusan ini tetap relevan di tengah perubahan lanskap komunikasi digital saat ini. Tak bisa disangkal dalam demokrasi modern gen Z menjadi salah satu segmen paling stratgis. Mereka tumbuh dalam budaya digital yang cepat, visual, interaktif, dan sangat dipengaruhi media sosial. Karena itu, pendekatan sosialisasi konvensional sering kali tidak lagi cukup untuk menjangkau mereka. Generasi ini cenderung lebih percaya pada figur yang dianggap dekat dengan keseharian mereka dibanding pesan formal yang terlalu birokratis. KPU Kota Bandung pernah menjalankan strategi komunikasi yang lebih kolaboratif dan adaptif pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024. KPU tidak hanya mengandalkan kanal resmi, tetapi juga menggandeng komunitas, kampus, media, influencer, hingga Mojang-Jajaka Kota Bandung untuk memperluas jangkauan informasi kepemiluan. Pendekatan ini sejalan dengan teori two-step flow yang menjelaskan bahwa pengaruh pesan sering kali mengalir melalui opinion leader sebelum diterima masyarakat luas. Dalam konteks Generasi Z, kreator konten, komunitas kampus, maupun figur media sosial menjadi jembatan penting antara institusi dan pemilih muda. Berbagai aplikasi seperti Instagram, TikTok, dan YouTube kemudian dimanfaatkan bukan hanya sebagai ruang publikasi, tetapi juga sebagai medium interaksi. Selain itu, melakukan pendekatan lewat pendekatan kreatif seperti podcast demokrasi, program “KPU Goes to School”, kegiatan olahraga, hingga pagelaran budaya bertema demokrasi. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa sosialisasi politik tidak harus selalu formal dan kaku. Demokrasi justru dapat hadir lebih dekat ketika dikemas melalui ruang-ruang sosial yang akrab bagi anak muda. Meski begitu, ruang digital juga menghadirkan tantangan yang tidak sederhana.Informasi yang bergerak begitu cepat bahkan tak jarang terkontaminasi hoaks, disinformasi, serta manipulasi opini. Dalam teori Shannon dan Weaver, kondisi ini disebut sebagai noise, yakni gangguan yang menyebabkan pesan tidak diterima secara utuh oleh publik. Dalam konteks Pemilu, noise dapat berupa akun palsu, tautan tidak resmi, potongan video yang menyesatkan, maupun informasi prosedural yang keliru. Untuk itu, kejelasan dan konsistensi menjadi kata kunci. Informasi mengenai daftar pemilih, lokasi TPS, jadwal tahapan, maupun prosedur Pemilu harus disampaikan secara sederhana, visual, dan mudah dipahami. Kanal resmi juga harus tampil aktif dan responsif agar masyarakat memiliki rujukan informasi yang kredibel di tengah derasnya arus informasi digital. Tak kalah peliknya adalah budaya viralitas. Generasi Z hidup dalam ekosistem media yang sangat dipengaruhi algoritma. Konten yang sensasional sering kali lebih cepat menyebar dibanding substansi gagasan. Dalam situasi seperti ini, kualitas demokrasi berisiko bergeser dari adu program menjadi sekadar perebutan popularitas digital. Menggunakan teori framing sebagai pisau analisis bahwa cara sebuah informasi dikemas memengaruhi cara publik memahami realitas politik. Ketika ruang digital dipenuhi bingkai sensasional, maka perhatian publik mudah diarahkan pada kontroversi dibanding gagasan. Karena itu, penyelenggara Pemilu memiliki peran penting dalam memperkuat literasi demokrasi agar masyarakat mampu membedakan antara informasi faktual, opini, propaganda, maupun fitnah politik. Saat tahapan kampanye berlangsung, KPU secara legalitas harus menjaga netralitas dan tidak menguntungkan kandidat tertentu. Tapi, KPU tetap dapat memperkuat pendidikan pemilih melalui konten edukatif mengenai cara menilai program kandidat, pentingnya memeriksa sumber informasi, hingga budaya cek fakta. Pendekatan ini penting agar masyarakat, khususnya pemilih muda, tidak hanya menjadi konsumen informasi politik, tetapi juga mampu berpikir kritis dalam menentukan pilihan. Sedangkan untuk tetap menjaga kepercayaan public, transparansi menjadi faktor sangat penting. Pada tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara, kebutuhan utama masyarakat adalah kepastian dan keterbukaan informasi. Ketika kanal resmi lambat memberikan penjelasan, ruang digital akan mudah dipenuhi rumor dan spekulasi. Karena itu, komunikasi yang cepat, terbuka, dan akurat menjadi kunci penting dalam menjaga legitimasi proses Pemilu. Begitu pula saat tahapan sengketa dan evaluasi Pemilu. Publik (gen z) perlu memahami bahwa perbedaan pendapat dan mekanisme hukum merupakan hal normal dalam demokrasi. Dengan komunikasi yang baik, proses sengketa tidak akan dipersepsikan sebagai kekacauan politik, melainkan sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat dan konstitusional. Tentu, KPU jangan terjebak pada misi viralitas dalam menjalankan sosialisasi digital, tapi sejauh mana masyarakat memahami informasi secara benar, berpartisipasi secara sadar, dan memiliki ketahanan terhadap disinformasi. Demokrasi digital membutuhkan lebih dari sekadar teknologi; ia membutuhkan literasi, kepercayaan publik dan komunikasi yang mampu membangun kesadaran politik warga negara. Pada akhirnya, tantangan terbesar demokrasi bukan lagi soal keterbatasan akses informasi, melainkan bagaimana memastikan informasi yang beredar mampu memperkuat kualitas partisipasi publik. Pasalnya, demokrasi yang sehat hanya dapat tumbuh dari masyarakat yang terinformasi dengan baik dan terlibat secara sadar dalam setiap proses politik.

Menjaga Nalar Publik di Tengah Ledakan Disinformasi

Menjaga Nalar Publik di Tengah Ledakan Disinformasi: Strategi Ketahanan Demokrasi Digital di Jawa Barat Oleh: Ahmad Nur Hidayat (Ketua KPU Provinsi Jawa Barat) Apa yang sebenarnya sedang kita hadapi dalam demokrasi era digital hari ini? Apakah tantangannya sekadar meningkatkan partisipasi pemilih, atau justru memastikan bahwa pilihan politik dibentuk oleh informasi yang benar? Pertanyaan ini menjadi semakin mendesak ketika kita melihat konteks Jawa Barat. Sebagai provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia—lebih dari 35 juta orang—Jawa Barat memegang peran krusial dalam menentukan arah demokrasi nasional. Di saat yang sama, tingginya penetrasi internet membuka ruang partisipasi yang luas, tetapi juga menghadirkan risiko yang tidak kalah besar: banjir informasi yang tidak semuanya dapat dipercaya. Di sinilah paradoks itu muncul. Akses informasi meningkat, tetapi kualitas pemahaman tidak selalu mengikuti. Data terbaru menunjukkan bahwa tantangan disinformasi justru semakin menguat. Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mencatat sedikitnya 2.119 hoaks hanya dalam semester pertama 2024, hampir menyamai total temuan sepanjang 2023. Artinya, intensitas disinformasi meningkat signifikan seiring momentum politik. Bahkan, Kementerian Komunikasi dan Digital sebelumnya juga mencatat ribuan konten hoaks setiap tahun, termasuk ratusan yang berkaitan langsung dengan isu pemilu. Pada saat yang sama, Bawaslu menegaskan bahwa ketimpangan literasi digital menjadi salah satu faktor utama yang membuat masyarakat rentan terhadap disinformasi. Di Jawa Barat sendiri, sejumlah wilayah telah dipetakan sebagai daerah rawan penyebaran hoaks dan isu SARA menjelang Pemilu 2024 . Apakah ini sekadar persoalan teknis komunikasi? Atau justru tanda bahwa fondasi nalar publik kita sedang menghadapi tekanan serius? Di titik ini, kita perlu jujur melihat akar masalahnya. Demokrasi tidak hanya ditopang oleh prosedur elektoral, tetapi oleh kepercayaan publik. Kepercayaan bahwa informasi yang beredar dapat diverifikasi, bahwa proses berjalan adil, dan bahwa pilihan politik tidak dimanipulasi oleh narasi palsu. Masalahnya, dalam ekosistem digital hari ini, disinformasi tidak hanya cepat—ia juga sistematis. Riset menunjukkan bahwa hoaks politik sering kali diproduksi secara terencana untuk memengaruhi opini publik dan menjatuhkan lawan politik, bahkan memanfaatkan teknologi seperti video manipulatif dan kecerdasan buatan. Jika demikian, bagaimana mungkin demokrasi dapat tetap sehat ketika basis pengetahuan publiknya terus terdistorsi? Di sinilah letak persoalan strategisnya: kita tidak sedang menghadapi sekadar hoaks, tetapi krisis kualitas informasi publik. Selama ini, tanggung jawab sering dibebankan pada penyelenggara pemilu. Namun pendekatan ini tidak cukup. Disinformasi bergerak lintas platform, lintas komunitas, dan sering kali lebih cepat daripada klarifikasi resmi. Ia memanfaatkan emosi, identitas, dan bias kognitif—sesuatu yang tidak bisa dilawan hanya dengan pernyataan formal. Karena itu, solusi yang dibutuhkan tidak bisa parsial. Kita memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh: membangun ketahanan demokrasi digital. Lalu, seperti apa bentuk konkret ketahanan ini? Pertama, penguatan sistem deteksi dan respons dini. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital telah melakukan patroli siber dan pengawasan intensif selama Pemilu dan Pilkada 2024. Namun tantangannya bukan hanya mendeteksi, melainkan memastikan respons yang cepat, kredibel, dan menjangkau publik secara luas. Klarifikasi yang terlambat sering kali kalah oleh viralitas hoaks. Kedua, literasi digital sebagai fondasi utama. Berbagai program literasi telah digalakkan, tetapi pertanyaannya: apakah literasi tersebut sudah menyentuh kemampuan berpikir kritis? Literasi tidak cukup berhenti pada kemampuan menggunakan teknologi; ia harus berkembang menjadi kemampuan mengevaluasi informasi, memahami konteks, dan mengenali manipulasi. Ketiga, penguatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Bawaslu sendiri mengakui bahwa kesiapan SDM masih menjadi tantangan penting dalam pengawasan pemilu digital. Tanpa kompetensi digital yang memadai, integritas kelembagaan akan sulit diterjemahkan dalam praktik di lapangan. Namun ada satu dimensi yang sering terabaikan: budaya informasi masyarakat. Seberapa sering kita memverifikasi informasi sebelum membagikannya? Mengapa konten provokatif lebih cepat menyebar dibandingkan klarifikasi? Dan apakah kita benar-benar menyadari bahwa setiap tindakan sederhana—seperti menekan tombol “bagikan”—dapat berdampak pada kualitas demokrasi? Pertanyaan-pertanyaan ini penting, karena pada akhirnya ketahanan demokrasi digital tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi oleh perilaku kolektif. Jawa Barat, dengan kompleksitas sosial dan skala demografinya, memiliki peluang besar untuk menjadi model nasional dalam pengelolaan demokrasi digital. Namun peluang ini hanya dapat terwujud jika ada kesadaran bersama bahwa menjaga kualitas informasi adalah bagian integral dari menjaga demokrasi itu sendiri. Maka, pertanyaan akhirnya bukan lagi tentang teknologi atau regulasi. Apakah kita siap menjadi warga yang kritis—bukan sekadar konsumen informasi, tetapi penjaga nalar publik? Demokrasi yang kuat bukanlah demokrasi yang bebas dari serangan, melainkan demokrasi yang mampu bertahan, beradaptasi, dan belajar dari tekanan. Dan ketahanan itu tidak lahir dari institusi semata, melainkan dari warga yang memilih untuk berpikir jernih, bertindak bertanggung jawab, dan berdiri bersama ketika kebenaran dipertaruhkan.

Membangun Memori Kelembagaan KPU Jawa Barat

Membangun Memori Kelembagaan KPU Jawa Barat Oleh: Yunike Puspita, (Kepala Bagian Parhumas dan SDM | KPU Provinsi Jawa Barat) Dari ruang pertemuan KPU Kabupaten Gowa di Jalan Andi Mallombasang, Sulawesi Selatan, pada 1 April 2026, saya membawa pulang satu kesadaran yang mengganggu sekaligus membebaskan: bahwa selama ini kita — para penyelenggara pemilu — telah membiarkan pengetahuan kelembagaan paling berharga hilang setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan. Bukan karena kelalaian, melainkan karena kita belum memiliki sistem untuk menjaganya. Kesadaran itu mengemuka dalam Forum Diskusi Terfokus Pengembangan Kompetensi SDM Learning Management System Kepemiluan yang dibuka langsung oleh Anggota KPU RI Dr. Parsadaan Harahap dan Idham Holik. Di forum yang dihadiri Ketua Divisi SDM dari 38 provinsi dan Kepala Bagian dari 20 provinsi se-Indonesia ini, Dr. Bayu Hikmat Purwana dari Lembaga Administrasi Negara menyampaikan satu tesis yang sulit dibantah: selama pengembangan kompetensi masih dipandang sebagai urusan personal, maka setiap periode komisioner akan kembali mengulang kurva belajar dari titik nol. Pengetahuan institusional yang berharga — tentang peta konflik lokal, preseden keputusan strategis, dinamika sosial-politik kewilayahan — lenyap bersama orangnya. Dr. Bayu menawarkan Tiered Facilitation Model, sebuah kerangka pengembangan kompetensi berjenjang tujuh tahap yang dirancang berkelanjutan sepanjang masa jabatan komisioner, dari orientasi awal hingga refleksi akhir masa jabatan. Modelnya menarik karena memposisikan komisioner sebagai pembelajar strategis — bukan objek pelatihan — yang didampingi fasilitator dengan otoritas moral dan intelektual, bukan kekuasaan administratif. Sementara itu, Dr. John Fresly Hutahayan melengkapi perspektif dengan mengidentifikasi bahwa transformasi digital KPU berjalan lebih cepat daripada kesiapan kapasitas aparatur di seluruh tingkatan, menciptakan kesenjangan kompetensi yang tidak merata antarunit dan antarlevel. Bagi KPU Jawa Barat yang mengoordinasikan 27 kabupaten/kota dengan kompleksitas luar biasa, kedua diagnosis ini bukan wacana akademik — melainkan potret keseharian. Kami menyaksikan bagaimana pengetahuan tentang karakteristik pemilih di satu daerah, strategi penanganan konflik yang pernah berhasil, atau cara kerja efektif dengan pemangku kepentingan lokal, tersimpan hanya di kepala individu tertentu. Ketika mereka pindah, pengetahuan itu ikut pergi. Maka oleh-oleh terpenting dari Gowa bukan sekadar konsep LMS atau model fasilitasi berjenjang, melainkan keberanian untuk memulai succession planning — sebuah mekanisme yang memastikan pengetahuan kelembagaan terdokumentasi, kapasitas SDM terbangun berjenjang, dan transisi kepemimpinan berlangsung tanpa kehilangan memori organisasi. Ini mencakup kodifikasi pengetahuan strategis dari setiap pejabat kunci, pembangunan talent pipeline ASN Sekretariat melalui rotasi terencana dan pengembangan kompetensi digital, serta penyusunan protokol serah terima yang melampaui formalitas administratif. Masa non-tahapan saat ini adalah jendela yang tidak boleh terlewat. Sebagaimana ditegaskan Dr. Bayu, di masa sepi inilah KPU harus berani mengambil langkah yang tidak populer namun menentukan. Kita tidak bisa menunggu hingga tahapan Pemilu 2029 dimulai untuk menyadari bahwa kapasitas belum siap. Kualitas Pemilu 2029 di Jawa Barat akan sangat ditentukan oleh investasi yang kita tanamkan hari ini — bukan pada sistem semata, tetapi pada manusia dan pengetahuan yang menggerakkannya. Dari Gowa, saya pulang dengan keyakinan: membangun memori kelembagaan adalah bentuk tanggung jawab tertinggi seorang penyelenggara pemilu kepada demokrasi.

MENYOAL 12 JUTA SUARA YANG HILANG

MENYOAL 12 JUTA SUARA YANG HILANG Urgensi Special Voting Arrangement Menuju Pemilu 2029 Oleh: Yunike Puspita, (Kepala Bagian Parhumas dan SDM | KPU Provinsi Jawa Barat) Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia. Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024, total Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 36.349.076 jiwa — sebuah angka yang setara dengan total penduduk negara Kanada. Namun di balik besarnya potensi demokratis itu, tersimpan fakta yang seharusnya membuat kita semua tidak bisa tidur nyenyak: hanya 24.164.164 pemilih, atau 66,48 persen, yang menggunakan hak pilihnya. Artinya, lebih dari 12 juta suara warga Jawa Barat lenyap begitu saja. Angka ini bukan sekadar statistik. Dua belas juta suara adalah representasi dua belas juta warga yang aspirasi dan pilihannya tidak turut menentukan arah Jawa Barat lima tahun ke depan. Bila kita bandingkan dengan Pemilu Legislatif 2024 yang mencatatkan partisipasi sekitar 82 persen di Jawa Barat, terjadi penurunan dramatis sekitar 15,5 poin persentase hanya dalam rentang tahun yang sama. Penurunan ini bukan anomali — ini adalah gejala sistemik yang harus diselesaikan secara sistemik pula. Data per wilayah memperlihatkan ketimpangan yang lebih mengkhawatirkan. Kabupaten Sukabumi mencatatkan partisipasi terendah hanya 56,7 persen dari 1,98 juta pemilih terdaftar. Kabupaten Bogor — dengan DPT terbesar se-Jawa Barat sebesar 3,93 juta jiwa — hanya meraih 58,8 persen. Sementara Kabupaten Pangandaran memimpin dengan 78,1 persen. Kesenjangan hingga 21,4 poin persentase antar daerah ini membuktikan bahwa persoalannya bukan semata soal kesadaran pemilih, melainkan soal akses dan kemudahan memilih. Di sinilah letak urgensi yang tidak bisa lagi diabaikan oleh para pengambil kebijakan. Jutaan warga Jawa Barat — buruh pabrik di Karawang dan Bekasi yang tidak bisa meninggalkan shift kerja, petani di lereng pegunungan Cianjur Selatan yang berjarak puluhan kilometer dari TPS, pasien rumah sakit, warga disabilitas, dan lansia yang tidak dapat bepergian sendiri — secara sistematis tersisih bukan karena tidak mau memilih, tetapi karena sistem tidak memberi mereka jalan untuk memilih. Menyebut mereka sebagai golput adalah kesimpulan yang tidak adil. Forum Diskusi Terpumpun KPU RI di Tangerang, 2-4 Maret 2026, membuka jalan bagi solusi konkret: Special Voting Arrangement (SVA) yaitu model pemungutan suara khusus yang memungkinkan pemilih memberikan suara tanpa harus hadir fisik ke TPS pada hari-H. Data International IDEA mencatat bahwa 78 negara di dunia telah menerapkan Early Voting, sementara Mobile Ballot Box dan Postal Voting digunakan luas di berbagai demokrasi. Indonesia sendiri sesungguhnya telah memiliki fondasi SVA melalui TPS Lokasi Khusus dan Kotak Suara Keliling, hanya perlu diperluas jangkauannya untuk pemilih domestik. Untuk Pemilu 2029, Jawa Barat tidak boleh lagi menjadi provinsi dengan 12 juta suara yang terbuang. Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan — DPRD Provinsi, Pemerintah Provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan media — untuk bersama mendorong dua hal strategis: pertama, penguatan regulasi SVA dalam revisi UU Pemilu untuk memperluas TPS Lokasi Khusus bagi pemilih domestik berhalangan; dan kedua, alokasi anggaran nyata untuk pendidikan pemilih berbasis komunitas di daerah dengan partisipasi di bawah 65 persen. Pemilihan yang berkualitas bukan hanya soal siapa yang menang. Ia soal apakah setiap suara yang berhak benar-benar bisa tersampaikan. Jawa Barat, sebagai barometer demokrasi Indonesia, harus memimpin perubahan itu — bukan sekadar menjadi provinsi dengan DPT terbesar, tetapi dengan partisipasi yang bermartabat. Waktu untuk bertindak adalah sekarang, sebelum 12 juta suara itu kembali hilang pada 2029.