Berita Terkini

29

KPU Jabar dan Bakesbangpol Matangkan Pagelaran Wayang Demokrasi di SMKN 1 Cimahi

CIMAHI — KPU Provinsi Jawa Barat bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Barat menggelar rapat koordinasi lanjutan dalam rangka persiapan Pagelaran Wayang Golek Demokrasi di SMKN 1 Cimahi, Selasa (18/11/2025). Kegiatan ini dirancang sebagai bagian dari program Pendidikan Pemilih Berkelanjutan berbasis budaya, sekaligus dikolaborasikan dengan momentum Peringatan Hari Guru Nasional di lingkungan SMKN 1 Cimahi. Rapat yang berlangsung di ruang pertemuan SMKN 1 Cimahi dihadiri oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Erwin, yang mewakili Kepala Sekolah; Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat (Parmas) KPU Jawa Barat, Hedi Ardia; Kepala Bidang Politik Dalam Negeri (Poldagri) Bakesbangpol Jawa Barat, Ruliadi; Kepala Bagian KPU Jawa Barat; para Kasubbag; serta tim teknis KPU dan Bakesbangpol. Pihak sekolah menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap rencana kegiatan ini, terutama karena pendekatan budaya dinilai efektif dalam menyampaikan nilai-nilai demokrasi kepada peserta didik secara ringan, menyenangkan, dan mudah diterima. Dalam pembahasannya, rapat menyepakati bahwa lokasi utama acara akan dipusatkan di lapangan basket SMKN 1 Cimahi, dilengkapi tenda, kursi peserta, serta panggung wayang golek yang disiapkan secara representatif. Pihak sekolah juga menyiapkan Paduan Suara SMKN 1 Cimahi sebagai pengisi lagu Indonesia Raya untuk menghadirkan nuansa nasionalisme sebelum pagelaran utama Wayang Golek Giriharja 2 Putu oleh dalang muda Khanha Kosasih Sunarya. Untuk memastikan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan, sistem registrasi siswa akan menggunakan barcode yang dipadukan dengan absensi manual keliling. Target kehadiran minimal peserta ditetapkan sebanyak 2.000 siswa, sementara surat undangan formal diterbitkan untuk 1.200 siswa sebagai dasar administratif. Penyajian Menu Bergizi Gratis (MBG) tetap disiapkan dalam format paket konsumsi ringan yang praktis, higienis, dan memenuhi kebutuhan gizi pelajar. Rapat juga memfokuskan koordinasi lintas lembaga untuk menjamin keamanan, kesehatan, dan ketertiban kegiatan. Undangan akan disampaikan kepada KCD Wilayah, K3 SMK, Kesbangpol Kota Cimahi, KPU Kota Cimahi, Polsek Cimahi Selatan, Koramil Cimahi, PMI Kota Cimahi, serta sejumlah pihak lain yang relevan. Penyuratan kepada Polsek dan Koramil segera dilakukan sebagai bagian dari penguatan dukungan pengamanan terpadu. Sebagai langkah lanjutan, rapat ditutup dengan pengecekan lapangan untuk memetakan berbagai kebutuhan teknis, termasuk posisi panggung, jalur evakuasi, area tamu undangan, titik berkumpul siswa, serta infrastruktur pendukung lainnya. Melalui pelaksanaan Pagelaran Wayang Demokrasi ini, KPU Jawa Barat bersama Bakesbangpol Jawa Barat menegaskan komitmen untuk menghadirkan pendidikan politik yang kreatif, partisipatif, dan berakar pada budaya lokal. Pendekatan ini sejalan dengan visi KPU sebagai penyelenggara pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas, serta diarahkan untuk menumbuhkan generasi pemilih pemula yang cerdas, kritis, dan memiliki kesadaran politik berbasiskan nilai-nilai kebangsaan.


Selengkapnya
62

Keluarga Besar KPU Jabar Sambut Hangat Delapan Pegawai Mutasi

BANDUNG — KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan penyambutan dan pengarahan bagi delapan pegawai yang dimutasi ke lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 2534 Tahun 2025. Kegiatan berlangsung pada Selasa, 18 November 2025 ini di Ruang VIP Kantor KPU Provinsi Jawa Barat, dipimpin langsung oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro. Dalam arahannya, Eko Iswantoro menegaskan bahwa proses mutasi adalah bagian dari penguatan organisasi dan penataan sumber daya manusia untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berjalan semakin efektif. “Selamat bergabung di keluarga besar KPU Jawa Barat. Kami berharap seluruh rekan yang baru bergeser dapat segera beradaptasi, memahami ritme kerja, serta menjaga integritas dan profesionalitas sebagai aparatur penyelenggara Pemilu,” ujarnya. Suasana penyambutan berlangsung hangat, penuh perkenalan, dialog, dan penjelasan mengenai tugas serta mekanisme kerja di satuan kerja baru. Para pegawai mutasi juga mendapatkan penjelasan mengenai tata kerja, disiplin ASN, serta kewajiban pemutakhiran data pada SIASN dan SIMPEG KPU sebagai bagian dari proses penyesuaian administrasi. Kegiatan turut dihadiri oleh jajaran SDM KPU Jawa Barat, yaitu Kabag Partisipasi, Humas, dan SDM Yunike Puspita, Kasubbag SDM Norhina Kurniawaty, serta staf SDM. Kehadiran lengkap unit SDM mencerminkan komitmen organisasi dalam memastikan proses onboarding berjalan tertib, sistematis, dan sesuai ketentuan kepegawaian. Adapun pegawai yang menerima penugasan baru meliputi: Iman Abdurahman, Stefany Debora, Rayhan Rahman, Heru Setiautama, Herlina Santana Pasaribu, Eriene Budiyanti Prihatin, Siti Hairunnisa, dan Armiani Basri. Melalui penyambutan ini, KPU Jabar menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kapasitas kelembagaan dan membangun lingkungan kerja yang adaptif, akuntabel, serta berorientasi layanan publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu Serentak yang semakin berkualitas.


Selengkapnya
31

KPU Jabar Jadi Laboratorium Demokrasi bagi Mahasiswa UIN

BANDUNG — KPU Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan akademik dari mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam rangka pelaksanaan wawancara, studi dokumentasi, dan observasi lapangan untuk mata kuliah Sistem & Tata Kelola Pemilihan Umum, Selasa (18/11/2025). Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Adie Saputro, didampingi oleh Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Sophia Kurniasari Purba, Kepala Subbagian Teknis, Gemayel Paulus Aruan, serta jajaran staf. Pertemuan berlangsung di ruang rapat pleno KPU Provinsi Jawa Barat dalam suasana dialogis dan edukatif. Dalam sesi pemaparan, KPU Provinsi Jawa Barat menjelaskan secara komprehensif mengenai penerapan asas LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil) pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024/2025. Penjelasan meliputi manajemen tahapan, mekanisme pengawasan berlapis, standar pelayanan pemilih, tata kelola logistik, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Mahasiswa UIN juga menyampaikan sejumlah pertanyaan sesuai pedoman wawancara yang mereka susun, mulai dari proses penyusunan regulasi teknis, mitigasi kerawanan, hingga strategi KPU dalam menjaga integritas penyelenggara di seluruh tingkatan. Kegiatan ini sekaligus memberikan pengalaman lapangan mengenai tata kelola pemilu modern yang berlandaskan profesionalitas, mandiri, dan integritas—selaras dengan visi KPU. Melalui kegiatan observasi ini, diharapkan mahasiswa memperoleh pemahaman empiris mengenai bagaimana prinsip-prinsip LUBER JURDIL dioperasionalkan dalam sistem kepemiluan Jawa Barat, serta dapat mengintegrasikannya ke dalam laporan akademik dan analisis kebijakan yang mereka susun. KPU Jawa Barat menyambut baik kolaborasi akademik ini sebagai bagian dari komitmen meningkatkan literasi kepemiluan dan memperkuat ekosistem pendidikan demokrasi di perguruan tinggi.


Selengkapnya
115

Hari Nazarudin: Dorong Budaya Kerja yang Disiplin dan Kolaboratif

BANDUNG - Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Barat, Hari Nazarudin memimpin apel pagi rutin di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat pada Senin (17/11/2025). Apel diikuti oleh seluruh jajaran pegawai KPU Jabar, dengan pelaksana apel dari Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi. Bertindak sebagai pemimpin apel, Kepala Sub Bagian Data dan Informasi, Ramdhani. Dalam amanatnya, Hari Nazarudin menegaskan pentingnya menjaga komitmen dan budaya disiplin sebagai bagian dari profesionalisme aparatur. Ia juga menekankan bahwa solidaritas di lingkungan kerja harus dibangun dari hal-hal sederhana yang dapat memperkuat kebersamaan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Mari kita bangun solidaritas dari hal-hal kecil. Kebersamaan dan kerja sama adalah kunci utama dalam memperkuat organisasi. Setiap pegawai memiliki potensi yang luar biasa. Tugas kita adalah mengoptimalkannya, serta menjaga komunikasi dua arah yang sehat antara pimpinan dan staf,” ujarnya. Selain itu, ia mengingatkan seluruh pegawai agar mampu memaksimalkan potensi diri serta terus menjaga komunikasi yang baik, baik antara pimpinan dan staf maupun antarpegawai, sebagai langkah untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.


Selengkapnya
106

Program MH Seri #10: KPU Jawa Barat Dorong Pembaruan dan Inovasi JDIH

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat menggelar Program MH (Membahas Hukum) JDIH Seri #10 bertema “Catatan Evaluasi Pengelolaan dan Pengembangan JDIH KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat serta Sharing Pengalaman Pengelolaan dan Pengembangan JDIH KPU RI”, Kamis (13/11/2025). Kegiatan yang berlangsung secara daring ini diikuti jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Acara dibuka oleh Kabag Partisipasi, Humas, dan SDM KPU Provinsi Jawa Barat, Yunike Puspita, yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik dan optimalisasi JDIH sebagai sarana transparansi lembaga. Pemateri utama, M. Fakhri Ali Ibrahim dari Biro Hukum Setjen KPU RI, memaparkan tujuh aspek penilaian pengelolaan JDIH, termasuk organisasi, SDM, dokumentasi hukum, hingga inovasi. Ia menegaskan pentingnya penyusunan laporan tahunan yang lengkap dan tepat waktu. Kasubbag Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Hasanuddin Ismail, memandu jalannya kegiatan dan menyampaikan bahwa evaluasi ini menjadi bahan refleksi untuk perbaikan pengelolaan JDIH ke depan. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Sophia Kurniasari Purba, memberikan pengarahan mengenai pentingnya menyiapkan laporan sejak awal tahun, memperbaiki data secara berkelanjutan, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah. Kegiatan ditutup oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Aneu Nursifah, yang mengajak seluruh peserta memperkuat koordinasi dan memastikan laporan JDIH tersusun dengan baik sebagai cerminan kinerja satu tahun. Program ini diikuti pegawai KPU Provinsi Jawa Barat, Divisi Hukum dan Pengawasan, Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, staf, seluruh CPNS KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, serta komunitas Sobat JDIH. Program MH JDIH Seri #10 diharapkan memperkuat sinergi dan meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang transparan dan inovatif.


Selengkapnya
106

KPU Jabar Tunjukkan Integritas Digital di Hadapan Komisi Informasi

BANDUNG — KPU Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya sebagai badan publik yang terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan digital. Hal itu terlihat dalam tahap Presentasi dan Wawancara Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang digelar oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat di Mini Teater UPTD PLDDIG Diskominfo Jabar (Jabar Command Center), Rabu (12/11/2025). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian penilaian penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menilai sejauh mana badan publik di Jawa Barat mengimplementasikan prinsip transparansi dan pelayanan informasi publik yang berkualitas. Hadir mewakili KPU Jawa Barat, Yunike Puspita, Kepala Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat serta Sumber Daya Manusia, bersama Muhammad Revandi, staf Subbagian Partisipasi Masyarakat. Dalam paparannya, Yunike menekankan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari DNA kelembagaan KPU, terutama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu yang jujur dan transparan. “Keterbukaan informasi bagi kami bukan hanya kewajiban hukum, tetapi fondasi etika penyelenggara pemilu. Melalui portal jabarppid.kpu.go.id/, seluruh data, laporan, dan kegiatan kami sajikan secara terbuka dan mudah diakses masyarakat,” ujar Yunike. Selain pemaparan, tim KPU Jabar juga mengikuti sesi wawancara mendalam terkait inovasi digital dan penguatan SDM PPID di seluruh 27 KPU Kabupaten/Kota. KI Jawa Barat mengapresiasi kehadiran KPU Jabar sebagai representasi lembaga penyelenggara pemilu yang konsisten membangun budaya transparansi dan digitalisasi layanan informasi publik. Melalui partisipasi dalam Monev ini, KPU Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk menjadi badan publik berintegritas digital dan berorientasi pelayanan, sejalan dengan semangat “Keterbukaan untuk Demokrasi yang Berkelanjutan.”


Selengkapnya