Berita Terkini

Kamis, 02 Oktober 2025 22:19
67

Program Parmas Insight Perkuat Sosialisasi di Era Digital

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Media Sosial bersama KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (2/10). Rapat ini mengevaluasi Kinerja akun Sosial Media dan website KPU Kabupaten/kota serta persiapan kegiatan “Parmas Insight” sebagai bagian dari program Pendidikan Pemilih berkelanjutan. Acara dipimpin langsung oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia. Turut hadir dalam rapat, Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM, Yunike Puspita. Peserta yang hadir terdiri dari anggota KPU Kabupaten/Kota Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, serta Kepala Subbagian Parmas dan SDM dari 27 KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Hedi Ardia dalam pemaparannya menyampaikan bahwa kehadiran di ruang publik digital sama pentingnya dengan kehadiran fisik di Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Tantangan kita bukan hanya ketika ada tahapan pemilu, tetapi juga di luar tahapan. Jika ruang digital kita kosong, maka akan diisi oleh informasi keliru bahkan hoaks,” tegasnya. Ia juga menambahkan, kendala keterbatasan anggaran tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan kreativitas dalam menyampaikan informasi. Justru dengan keterbatasan, inovasi baru dapat lahir. “Yang mahal itu bukan medianya, melainkan kemauan dan kreativitas kita,” tambahnya. Sebagai langkah strategis, KPU Provinsi Jawa Barat akan meluncurkan program “Parmas Insight” mulai 8 Oktober 2025. Program ini berupa diskusi mingguan yang melibatkan seluruh Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU kabupaten/kota se-Jawa Barat. Forum tersebut akan membahas strategi pendidikan pemilih, pengelolaan media sosial, pendekatan ke komunitas marginal, hingga inovasi sosialisasi. Akhir pemaparannya ia mengingatkan bahwa “Media sosial bukan sekadar tempat memposting informasi, tapi menjadi sarana membangun kedekatan emosional dan menumbuhkan kepercayaan publik,” ujarnya.

Selengkapnya
Kamis, 02 Oktober 2025 10:10
75

PPPK Gelombang II Resmi Bertugas, KPU Jabar Tekankan Disiplin dan Loyalitas ASN Baru

BANDUNG – Sebanyak 89 Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Gelombang II di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat mulai resmi melaksanakan tugas per 1 Oktober 2025. Kepastian ini disampaikan dalam kegiatan Pengarahan dan Pembinaan bagi PPPK Gelombang II se-Jawa Barat, yang berlangsung secara luring di ruang rapat pleno KPU Jawa Barat dan daring melalui aplikasi Zoom, Rabu (1/10). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, Kabag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM Yunike Puspita, Kasubbag SDM Norhina Kurniawaty, serta Pejabat Fungsional Ahli Madya, Yan Permana. Dalam pengantarnya, Kabag SDM Yunike Puspita menekankan pentingnya momentum ini sebagai langkah awal para PPPK untuk beradaptasi dengan budaya kerja ASN di lingkungan KPU. “Kami berharap rekan-rekan PPPK Gelombang II segera menyesuaikan diri, menjaga kedisiplinan, serta menunjukkan komitmen dan etos kerja yang tinggi. Kehadiran Anda semua adalah energi baru untuk memperkuat kinerja kelembagaan KPU Jawa Barat, terutama menjelang agenda kepemiluan mendatang,” ujar Yunike. Sementara itu, dalam arahannya, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, menegaskan bahwa status baru sebagai ASN membawa konsekuensi tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. “Mulai hari ini teman-teman sudah melaksanakan tugas sebagai ASN. Rasa tanggung jawab dan loyalitas kepada lembaga harus lebih besar dibandingkan saat masih berstatus pegawai kontrak,” ungkap Eko. Ia juga menekankan agar seluruh pegawai menjaga integritas, disiplin, serta loyalitas tinggi kepada lembaga, terutama menghadapi agenda besar kepemiluan ke depan. “Saya minta seluruh pegawai menjaga integritas, disiplin, dan loyalitas tinggi. Hal ini bukan sekadar kewajiban formal, tetapi menjadi wujud pengabdian kita sebagai bagian dari keluarga besar KPU,” tegasnya. Lebih lanjut, Eko mendorong para PPPK untuk terus meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan mentalitas kerja yang kuat. Hal tersebut, menurutnya, sejalan dengan arahan Sekjen KPU RI yang menekankan pentingnya kedisiplinan, kepatuhan pada aturan, serta kontribusi ide-ide kreatif guna memperkuat kinerja organisasi. “Dengan semangat kebersamaan, saya yakin kita bisa bekerja lebih produktif dan menjaga integritas KPU Jawa Barat,” pungkasnya. Kegiatan pengarahan dan pembinaan ini menjadi simbol komitmen KPU Jawa Barat dalam membentuk aparatur yang profesional, berintegritas, serta siap menghadapi tantangan penyelenggaraan pemilu serentak mendatang.

Selengkapnya
Rabu, 01 Oktober 2025 12:36
144

KPU Beri Masukan Sekolah Politik Perempuan

BANDUNG – KPU Jabar mengusulkan agar materi tentang Sistem Kepemiluan dan Afirmasi Perempuan masuk menjadi salah satu materi yang diberikan pada gelaran Sekolah Politik Perempuan yang diinisasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Jawa Barat.  Usulan tersebut disampaikan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia saat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) pembahasan Modul Sekolah Politik Perempuan Jawa Barat yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, Rabu (1/10). Kegiatan berlangsung di ruang rapat Opsroom DP3AKB, Jalan Sumatra No. 50, Kota Bandung. FGD ini diikuti perwakilan dari KPU Provinsi Jawa Barat, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Barat, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, serta kalangan akademisi. Pembahasan difokuskan pada strategi penguatan kapasitas politik perempuan melalui modul yang diharapkan menjadi pedoman praktis dalam meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik dan kepemiluan. Hedi Ardia menegaskan pentingnya masukan dari KPU maupun Bawaslu agar modul ini benar-benar mampu mendorong tata kelola kepemiluan yang inklusif dan berkeadilan gender. “Dari FGD ini diharapkan muncul input kelembagaan, baik dari KPU maupun Bawaslu. Misalnya, bagaimana aturan afirmasi dalam sistem pemilu bisa diterapkan, serta bagaimana manajemen pemilu harus bersifat perspektif gender,” ujarnya.  Lebih lanjut, ia berharap sekolah politik ini tidak hanya menjadi sarana pembelajaran, tetapi juga memperkuat pemahaman peserta mengenai tata kelola kepemiluan di Indonesia. Dengan begitu, perempuan dapat berperan lebih aktif baik dalam kontestasi politik maupun dalam pengawasan pemilu. Selain itu, dalam diskusi FGD kali ini menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pemerintah, penyelenggara pemilu, serta unsur masyarakat sipil agar modul yang disusun selaras dengan kebutuhan dan tantangan aktual demokrasi di Jawa Barat.

Selengkapnya
Rabu, 01 Oktober 2025 11:26
108

Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2025 di KPU Jawa Barat Berlangsung Khidmat

BANDUNG – Suasana khidmat menyelimuti halaman kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat pada Rabu pagi (1/10), ketika jajaran pimpinan dan pegawai KPU Jabar melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Ketua KPU Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, bertindak sebagai Inspektur Upacara. Sementara itu, Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi, Sutrisno, dipercaya memimpin jalannya upacara sebagai Komandan. Seluruh anggota KPU Jawa Barat hadir lengkap, yakni Hedi Ardia, Aneu Nursifah, Hari Nazarudin, Adie Saputro, dan Abdullah Sapi’i, serta Sekretaris KPU Jabar Eko Iswantoro, pejabat struktural, fungsional, dan pegawai. Dalam upacara tersebut, dibacakan Ikrar Hari Kesaktian Pancasila oleh Inspektur Upacara. Ikrar itu menjadi penegasan kembali komitmen untuk menjaga Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa sekaligus landasan dalam setiap langkah kehidupan berbangsa dan bernegara. Upacara yang berlangsung sederhana namun penuh makna ini ditutup dengan doa bersama, seraya berharap agar bangsa Indonesia terus kokoh menghadapi berbagai tantangan, dan Pancasila tetap menjadi pilar utama dalam memperkuat demokrasi serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selengkapnya
Selasa, 30 September 2025 19:23
250

Disrupsi Digital Ubah Sistem Tradisional ke Digital dalam Penerapan E-Voting

BANDUNG – KPU Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Teknis Pemilu dengan Tema "Penerapan E-Voting dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak: Perspektif Regulasi, Teknologi, dan Kepercayaan Publik”. Kegiatan ini berlangsung di Aula Setia Permana KPU Provinsi Jawa Barat dan disiarkan melalui kanal YouTube KPU Jawa Barat serta aplikasi Zoom Meeting . Hadir dalam kegiatan, Ketua, Anggota, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional serta jajaran KPU Provinsi Jawa Barat. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Sophia Kurniasari Purba dalam pembacaan laporan kegiatan menyampaikan bahwa FGD ini merupakan forum dialog interaktif untuk membahas isu-isu penting terkait regulasi, teknologi, dan kepercayaan publik terhadap implementasi E-Voting, serta diharapkan mampu memberikan masukan konstruktif bagi penyelenggara Pemilu. Membuka kegiatan, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, menyampaikan pentingnya kegiatan ini dalam rangka memperluas perspektif mengenai penerapan E-Voting di Indonesia. “Kegiatan FGD ini menjadi bagian dari tindak lanjut pasca pemilu dan pemilihan, sesuai arahan KPU RI. Melalui forum ini, kita dapat membandingkan pengalaman negara lain, sekaligus menilai relevansinya dengan kondisi di Indonesia,” ujarnya. FGD ini juga menghadirkan Keynote Speech dari Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI, Idham Holik yang menekankan pentingnya kesiapan regulasi dan teknologi dalam penerapan E-Voting . Menurutnya, penggunaan teknologi merupakan bagian dari disrupsi digital yang menggantikan sistem tradisional ke sistem digital. “Yang terpenting adalah memastikan penerapan E-Voting tetap memenuhi asas-asas pemilu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,” jelasnya. Sesi diskusi dipandu oleh Hana Muhammad dan menghadirkan narasumber dari berbagai bidang, antara lain: Prof. Dr. H. Fauzan Ali Rasyid, M.Si (Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung), Dr. Sri Nurhayati (Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah – BRIN), Drs. Gabriel Bambang Sasongko, MT (Perencana Ahli Muda Direktorat Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintah Desa – Kemendagri) dan Irhan Ari Muhammad, S.Pd.I., M.Pd.I (Komite Independen Pemantau Pemilu – KIPP Jawa Barat). Turut hadir sebagai peserta KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat, perwakilan pemangku kepentingan tingkat Provinsi Jawa Barat, dan perwakilan Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024 tingkat Provinsi Jawa Barat.

Selengkapnya
Senin, 29 September 2025 18:33
75

KPU Jawa Barat Terima Audiensi DPW Partai Gema Bangsa

BANDUNG – KPU Provinsi Jawa Barat menerima audiensi DPW Partai Gema Bangsa di ruang rapat pleno KPU Jawa Barat. Pertemuan ini dihadiri Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat, Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Adie Saputro, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sophia Kurniasari Purba, serta Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Gemayel Paulus Aruan. Sementara itu, dari Partai Gema Bangsa hadir Ketua DPW Jawa Barat Ade Wardhana Adinata beserta jajaran pengurus. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat menyambut baik kehadiran pengurus Partai Gema Bangsa Jawa Barat dan menyampaikan apresiasi atas inisiatif partai baru tersebut untuk bersilaturahmi dengan KPU.  Ketua DPW Partai Gema Bangsa Jawa Barat Ade Wardhana Adinata memperkenalkan jajaran pengurusnya dan menyampaikan terima kasih atas penerimaan KPU Jawa Barat. Ia juga menegaskan kesiapan partainya untuk mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku serta berharap dapat menjalin sinergi dengan KPU dalam pelaksanaan kegiatan politik di Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Adie Saputro memaparkan secara rinci mekanisme dan persyaratan verifikasi partai politik peserta Pemilu. Ia mengingatkan pentingnya pemenuhan ketentuan seperti status badan hukum, kepengurusan di seluruh provinsi, keterwakilan perempuan 30 persen, hingga kelengkapan administrasi dan keanggotaan. Ade Wardhana menyatakan komitmen Partai Gema Bangsa untuk menghadirkan perubahan positif dalam perpolitikan Indonesia. “Tujuan kami adalah mewakili kepentingan masyarakat dan menjadi pembeda di antara partai lain. Melalui KPU kami berharap mendapat arahan dan bimbingan dalam proses menuju Pemilu 2029,” ungkapnya.

Selengkapnya