Berita Terkini

252

Disrupsi Digital Ubah Sistem Tradisional ke Digital dalam Penerapan E-Voting

BANDUNG – KPU Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Teknis Pemilu dengan Tema "Penerapan E-Voting dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak: Perspektif Regulasi, Teknologi, dan Kepercayaan Publik”. Kegiatan ini berlangsung di Aula Setia Permana KPU Provinsi Jawa Barat dan disiarkan melalui kanal YouTube KPU Jawa Barat serta aplikasi Zoom Meeting . Hadir dalam kegiatan, Ketua, Anggota, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional serta jajaran KPU Provinsi Jawa Barat. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Sophia Kurniasari Purba dalam pembacaan laporan kegiatan menyampaikan bahwa FGD ini merupakan forum dialog interaktif untuk membahas isu-isu penting terkait regulasi, teknologi, dan kepercayaan publik terhadap implementasi E-Voting, serta diharapkan mampu memberikan masukan konstruktif bagi penyelenggara Pemilu. Membuka kegiatan, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, menyampaikan pentingnya kegiatan ini dalam rangka memperluas perspektif mengenai penerapan E-Voting di Indonesia. “Kegiatan FGD ini menjadi bagian dari tindak lanjut pasca pemilu dan pemilihan, sesuai arahan KPU RI. Melalui forum ini, kita dapat membandingkan pengalaman negara lain, sekaligus menilai relevansinya dengan kondisi di Indonesia,” ujarnya. FGD ini juga menghadirkan Keynote Speech dari Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI, Idham Holik yang menekankan pentingnya kesiapan regulasi dan teknologi dalam penerapan E-Voting . Menurutnya, penggunaan teknologi merupakan bagian dari disrupsi digital yang menggantikan sistem tradisional ke sistem digital. “Yang terpenting adalah memastikan penerapan E-Voting tetap memenuhi asas-asas pemilu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,” jelasnya. Sesi diskusi dipandu oleh Hana Muhammad dan menghadirkan narasumber dari berbagai bidang, antara lain: Prof. Dr. H. Fauzan Ali Rasyid, M.Si (Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung), Dr. Sri Nurhayati (Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah – BRIN), Drs. Gabriel Bambang Sasongko, MT (Perencana Ahli Muda Direktorat Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintah Desa – Kemendagri) dan Irhan Ari Muhammad, S.Pd.I., M.Pd.I (Komite Independen Pemantau Pemilu – KIPP Jawa Barat). Turut hadir sebagai peserta KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat, perwakilan pemangku kepentingan tingkat Provinsi Jawa Barat, dan perwakilan Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024 tingkat Provinsi Jawa Barat.


Selengkapnya
78

KPU Jawa Barat Terima Audiensi DPW Partai Gema Bangsa

BANDUNG – KPU Provinsi Jawa Barat menerima audiensi DPW Partai Gema Bangsa di ruang rapat pleno KPU Jawa Barat. Pertemuan ini dihadiri Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat, Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Adie Saputro, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sophia Kurniasari Purba, serta Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Gemayel Paulus Aruan. Sementara itu, dari Partai Gema Bangsa hadir Ketua DPW Jawa Barat Ade Wardhana Adinata beserta jajaran pengurus. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat menyambut baik kehadiran pengurus Partai Gema Bangsa Jawa Barat dan menyampaikan apresiasi atas inisiatif partai baru tersebut untuk bersilaturahmi dengan KPU.  Ketua DPW Partai Gema Bangsa Jawa Barat Ade Wardhana Adinata memperkenalkan jajaran pengurusnya dan menyampaikan terima kasih atas penerimaan KPU Jawa Barat. Ia juga menegaskan kesiapan partainya untuk mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku serta berharap dapat menjalin sinergi dengan KPU dalam pelaksanaan kegiatan politik di Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Adie Saputro memaparkan secara rinci mekanisme dan persyaratan verifikasi partai politik peserta Pemilu. Ia mengingatkan pentingnya pemenuhan ketentuan seperti status badan hukum, kepengurusan di seluruh provinsi, keterwakilan perempuan 30 persen, hingga kelengkapan administrasi dan keanggotaan. Ade Wardhana menyatakan komitmen Partai Gema Bangsa untuk menghadirkan perubahan positif dalam perpolitikan Indonesia. “Tujuan kami adalah mewakili kepentingan masyarakat dan menjadi pembeda di antara partai lain. Melalui KPU kami berharap mendapat arahan dan bimbingan dalam proses menuju Pemilu 2029,” ungkapnya.


Selengkapnya
38

KPU Jabar Bahas Penguatan Tata Kelola dan Agenda Strategis

BANDUNG – KPU Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan rapat pleno pimpinan pada Senin (29/9) di Ruang Rapat Pleno KPU Jawa Barat secara luring dan daring. Rapat ini membahas sejumlah agenda strategis, antara lain tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, persiapan rapat koordinasi, serta evaluasi program dan kegiatan di lingkungan KPU se-Jawa Barat. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua KPU Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat. Hadir dalam rapat tersebut seluruh anggota KPU, sekretaris, pejabat struktural dan pejabat fungsional KPU Provinsi Jawa Barat. Dalam rapat tersebut memaparkan langkah-langkah penguatan tata kelola anggaran serta upaya yang akan dilakukan mencakup peningkatan pengendalian internal keuangan, pelaksanaan bimbingan teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bagi KPU kabupaten/kota, dan penguatan pelaporan kartu kendali dan dokumen pendukung. Sebagai tindak lanjut, KPU Jawa Barat telah menjadwalkan Rapat Koordinasi Satgas SPIP pada Rabu (1/10) dan Program Membahas Hukum (MH) Seri #5 pada Kamis (2/10) secara hybrid. Agenda ini akan menghadirkan narasumber dari Inspektorat Wilayah III KPU RI dan diikuti oleh pegawai KPU Jawa Barat serta Satgas SPIP kabupaten/kota. KPU Jawa Barat juga akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penerapan E-Voting dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak: Perspektif Regulasi, Teknologi, dan Kepercayaan Publik” pada akhir Desember 2025. Forum ini diharapkan menjadi sarana kajian mendalam sebelum penerapan e-voting pada pemilu mendatang. Dalam bidang sumber daya manusia, KPU Jawa Barat membentuk Tim Satgas Disiplin guna memperkuat pembinaan kedisiplinan pegawai. Selain itu, kegiatan monitoring pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Triwulan III telah dilakukan di beberapa daerah, termasuk Karawang, Bekasi, Depok, dan Bogor. Agenda lainnya meliputi laporan realisasi anggaran September 2025, evaluasi pelayanan publik ramah kelompok rentan, persiapan pelaksanaan evaluasi SAKIP, hingga koordinasi kegiatan pendidikan pemilih bersama Komisi II DPR RI. KPU Jawa Barat juga memantau aktivitas media sosial KPU kabupaten/kota sebagai bahan evaluasi komunikasi publik.


Selengkapnya
50

KPU Jabar Lakukan Supervisi PDPB Triwulan III ke KPU Kota Depok

DEPOK – Ketua  Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Barat, Ummi Wahyuni, melaksanakan kegiatan supervisi dan monitoring Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III ke KPU Kota Depok, Kamis (25/9/2025). Dalam kunjungan tersebut, Ummi memberikan arahan kepada KPU Kota Depok untuk memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan sebelum melaksanakan pleno PDPB Triwulan III. Selain itu, Ummi bersama tim turut melakukan pengecekan terhadap data pemilih meninggal dunia serta pemilih berusia di atas 100 tahun menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk memastikan status pemilih secara akurat. Turut mendampingi dalam kegiatan ini, Kepala Subbagian Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Barat beserta staf Divisi Data dan Informasi.


Selengkapnya
84

Hari Nazarudin: Fokus pada Konsolidasi Pasca Tahapan Pemilu

BANDUNG — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat kembali menyelenggarakan apel pagi rutin pada Senin (29/9). Apel dipimpin oleh Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik, Hari Nazarudin, serta diikuti oleh Ketua Divisi SDM dan Litbang, Abdulah Sapi’i, Sekretaris Eko Iswantoro, dan seluruh pegawai di lingkungan KPU Jawa Barat. Petugas apel kali ini berasal dari Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum. Dalam amanatnya, Hari Nazarudin menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran KPU Jawa Barat atas dedikasi selama tahapan Pemilu dan Pilkada. Ia menegaskan bahwa masa pasca tahapan ini merupakan momen penting untuk konsolidasi internal. “Banyak waktu dan sumber daya yang bisa kita manfaatkan untuk penataan organisasi, khususnya di KPU Provinsi Jawa Barat. Kita perlu meningkatkan kembali kompetensi, baik dalam penyelenggaraan pemilu maupun pengelolaan organisasi yang lebih baik,” ujarnya. Hari juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap tahapan Pemilu dan Pilkada sebagai bahan pembelajaran ke depan. “Yang paling utama adalah menjaga soliditas dan solidaritas dengan memperkuat komunikasi yang lebih baik di lingkungan kerja,” tambahnya. Ia berharap seluruh jajaran KPU Jawa Barat dapat memanfaatkan periode pasca tahapan ini untuk memperkuat kapasitas organisasi, sehingga ke depan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih optimal.


Selengkapnya
82

Dari Sapu ke Solidaritas, Pegawai KPU gelar Jumat Bersih

BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat kembali melaksanakan kegiatan rutin Jumat Bersih di lingkungan kantor, Jumat (26/9/2025). Seluruh jajaran pegawai, mulai dari staf hingga pejabat struktural dan fungsional, terlibat langsung dalam aksi bersih-bersih tersebut. Kegiatan ini sudah menjadi kebiasaan rutin diakhir pekan. Semua pegawai, mulai dari staf hingga pejabat, turun langsung membersihkan taman, halaman, area parkir, sampai ruang terbuka hijau di sekitar kantor.  Menariknya, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro juga ikut turun tangan. Tidak hanya memantau, ia ikut bergerak memungut sampah, merapikan tanaman, hingga menyapu halaman dengan nuansa terasa akrab diantara para pegawai. Dengan penuh kebersamaan, mereka membersihkan area kantor demi menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman dan asri. “Kegiatan ini adalah bentuk kesadaran kami untuk menjaga kebersihan lingkungan kerja agar tetap nyaman dan sehat,” ujar salah satu pegawai KPU Provinsi Jawa Barat di sela-sela sedang membersihkan area taman. Budaya rutin seperti ini menjadi pengingat bahwa kepedulian terhadap lingkungan bukan hanya kegiatan sesaat, tetapi bagian dari nilai yang mengakar pada setiap individu. Dengan lingkungan kerja yang bersih dan tertata rapi, pelayanan publik yang diberikan pun diharapkan semakin optimal. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi contoh positif bagi setiap pegawai KPU Jabar dalam membangun budaya peduli lingkungan. Jumat Bersih di lingkungan KPU Jawa Barat bukan cuma soal sapu dan sampah, tapi juga soal membangun solidaritas, rasa peduli, dan kebiasaan baik yang terus hidup di antara para pegawai.


Selengkapnya