Berita Terkini

Senin, 17 November 2025 09:54
122

Hari Nazarudin: Dorong Budaya Kerja yang Disiplin dan Kolaboratif

BANDUNG - Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Barat, Hari Nazarudin memimpin apel pagi rutin di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat pada Senin (17/11/2025). Apel diikuti oleh seluruh jajaran pegawai KPU Jabar, dengan pelaksana apel dari Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi. Bertindak sebagai pemimpin apel, Kepala Sub Bagian Data dan Informasi, Ramdhani. Dalam amanatnya, Hari Nazarudin menegaskan pentingnya menjaga komitmen dan budaya disiplin sebagai bagian dari profesionalisme aparatur. Ia juga menekankan bahwa solidaritas di lingkungan kerja harus dibangun dari hal-hal sederhana yang dapat memperkuat kebersamaan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Mari kita bangun solidaritas dari hal-hal kecil. Kebersamaan dan kerja sama adalah kunci utama dalam memperkuat organisasi. Setiap pegawai memiliki potensi yang luar biasa. Tugas kita adalah mengoptimalkannya, serta menjaga komunikasi dua arah yang sehat antara pimpinan dan staf,” ujarnya. Selain itu, ia mengingatkan seluruh pegawai agar mampu memaksimalkan potensi diri serta terus menjaga komunikasi yang baik, baik antara pimpinan dan staf maupun antarpegawai, sebagai langkah untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Selengkapnya
Jumat, 14 November 2025 10:56
108

Program MH Seri #10: KPU Jawa Barat Dorong Pembaruan dan Inovasi JDIH

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat menggelar Program MH (Membahas Hukum) JDIH Seri #10 bertema “Catatan Evaluasi Pengelolaan dan Pengembangan JDIH KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat serta Sharing Pengalaman Pengelolaan dan Pengembangan JDIH KPU RI”, Kamis (13/11/2025). Kegiatan yang berlangsung secara daring ini diikuti jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Acara dibuka oleh Kabag Partisipasi, Humas, dan SDM KPU Provinsi Jawa Barat, Yunike Puspita, yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik dan optimalisasi JDIH sebagai sarana transparansi lembaga. Pemateri utama, M. Fakhri Ali Ibrahim dari Biro Hukum Setjen KPU RI, memaparkan tujuh aspek penilaian pengelolaan JDIH, termasuk organisasi, SDM, dokumentasi hukum, hingga inovasi. Ia menegaskan pentingnya penyusunan laporan tahunan yang lengkap dan tepat waktu. Kasubbag Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Hasanuddin Ismail, memandu jalannya kegiatan dan menyampaikan bahwa evaluasi ini menjadi bahan refleksi untuk perbaikan pengelolaan JDIH ke depan. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Sophia Kurniasari Purba, memberikan pengarahan mengenai pentingnya menyiapkan laporan sejak awal tahun, memperbaiki data secara berkelanjutan, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah. Kegiatan ditutup oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Aneu Nursifah, yang mengajak seluruh peserta memperkuat koordinasi dan memastikan laporan JDIH tersusun dengan baik sebagai cerminan kinerja satu tahun. Program ini diikuti pegawai KPU Provinsi Jawa Barat, Divisi Hukum dan Pengawasan, Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, staf, seluruh CPNS KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, serta komunitas Sobat JDIH. Program MH JDIH Seri #10 diharapkan memperkuat sinergi dan meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang transparan dan inovatif.

Selengkapnya
Rabu, 12 November 2025 18:42
108

KPU Jabar Tunjukkan Integritas Digital di Hadapan Komisi Informasi

BANDUNG — KPU Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya sebagai badan publik yang terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan digital. Hal itu terlihat dalam tahap Presentasi dan Wawancara Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang digelar oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat di Mini Teater UPTD PLDDIG Diskominfo Jabar (Jabar Command Center), Rabu (12/11/2025). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian penilaian penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menilai sejauh mana badan publik di Jawa Barat mengimplementasikan prinsip transparansi dan pelayanan informasi publik yang berkualitas. Hadir mewakili KPU Jawa Barat, Yunike Puspita, Kepala Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat serta Sumber Daya Manusia, bersama Muhammad Revandi, staf Subbagian Partisipasi Masyarakat. Dalam paparannya, Yunike menekankan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari DNA kelembagaan KPU, terutama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu yang jujur dan transparan. “Keterbukaan informasi bagi kami bukan hanya kewajiban hukum, tetapi fondasi etika penyelenggara pemilu. Melalui portal jabarppid.kpu.go.id/, seluruh data, laporan, dan kegiatan kami sajikan secara terbuka dan mudah diakses masyarakat,” ujar Yunike. Selain pemaparan, tim KPU Jabar juga mengikuti sesi wawancara mendalam terkait inovasi digital dan penguatan SDM PPID di seluruh 27 KPU Kabupaten/Kota. KI Jawa Barat mengapresiasi kehadiran KPU Jabar sebagai representasi lembaga penyelenggara pemilu yang konsisten membangun budaya transparansi dan digitalisasi layanan informasi publik. Melalui partisipasi dalam Monev ini, KPU Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk menjadi badan publik berintegritas digital dan berorientasi pelayanan, sejalan dengan semangat “Keterbukaan untuk Demokrasi yang Berkelanjutan.”

Selengkapnya
Rabu, 12 November 2025 12:15
215

Hedi Ardia: Tantangan Parmas Adalah Merebut Perhatian Pemilih

BANDUNG  - Parmas Insight Chapter #6 kembali dilaksanakan dengan tema “Mengukur Efektivitas Sosialisasi: Indikator, Survei, dan Evaluasi Kegiatan.” Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia, didampingi Kepala Bagian Parmas dan SDM Yunike Puspita, serta Kasubag Parmas, Fahmi Kamal yang juga bertindak sebagai moderator. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM dari 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang mengikuti kegiatan ini secara langsung maupun daring. Dalam sambutannya, Hedi Ardia menyoroti tantangan pelaksanaan sosialisasi dan peningkatan partisipasi pemilih di Indonesia. Ia menekankan bahwa efektivitas kegiatan sosialisasi tidak seharusnya diukur hanya dari jumlah kegiatan atau persentase partisipasi pemilih, tetapi dari perubahan nyata dalam pengetahuan, kesadaran, dan perilaku masyarakat pemilih. “Ukuran keberhasilan sosialisasi bukan pada seberapa banyak kegiatan dilakukan, melainkan sejauh mana masyarakat menjadi lebih sadar, percaya, dan berpartisipasi secara sukarela dalam pemilu,” ujar Hedi. Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, yaitu Ikmal Maulana, Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM KPU Kabupaten Karawang yang memaparkan materi bertajuk Voter Turnout Hack (VTO), serta Fikri Audah NSY, Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM KPU Kabupaten Cianjur yang membahas Mengukur Efektivitas Sosialisasi Pilkada Kabupaten Cianjur. Lebih lanjut, Hedi menegaskan bahwa tantangan utama Divisi Parmas saat ini bukan hanya pada produksi program sosialisasi, tetapi bagaimana mampu merebut perhatian pemilih agar pesan yang disampaikan benar-benar sampai dan berdampak. “Tugas kita bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi membentuk pemilih yang sadar, percaya, dan datang ke TPS dengan penuh kesadaran,” pungkasnya.

Selengkapnya
Selasa, 11 November 2025 20:03
166

KPU Provinsi Jawa Barat Jalin Sinergi dengan Kejati Jabar

BANDUNG - Dalam rangka sinergi dan konsolidasi antar lembaga, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat melaksanakan audiensi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada Selasa (11/11/2025) di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Jalan R.E. Martadinata 54 Bandung. Audiensi tersebut menjadi momentum awal silaturahmi sekaligus ucapan selamat kepada Hermon Dekristo yang baru dilantik sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, serta Jefferdian sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi kelembagaan antara KPU dan Kejati Jawa Barat, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan sesuai ketentuan hukum. Turut mendampingi Ketua KPU Jawa Barat dalam kegiatan tersebut, Kadiv Perencanaan dan Logistik Hari Nazarudin, Kadiv Teknis Penyelenggaraan Adie Saputro, Kadiv SDM dan Litbang Abdullah Sapi’i, Kadiv Hukum dan Pengawasan Aneu Nursifah, serta Sekretaris KPU Jawa Barat Eko Iswantoro. Audiensi ini menjadi langkah strategis dalam membangun sinergi lintas lembaga, khususnya antara KPU Jawa Barat dan Kejati Jawa Barat, guna memperkuat pelaksanaan demokrasi di tingkat provinsi.

Selengkapnya
Selasa, 11 November 2025 15:16
119

KPU Jabar Hadiri Indonesia Broadcasting Conference 2025

BANDUNG — Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Jawa Barat, Yunike Puspita, menghadiri kegiatan Indonesia Broadcasting Conference (IBC) yang berkolaborasi dengan Indonesia Communication Conference (ICC) bertema “Communication and Broadcasting in Geo-cybernetic Era”. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Savoy Homann, Bandung, (11/11/2025). Konferensi yang digagas oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) ini mempertemukan para regulator, akademisi, dan praktisi industri penyiaran dari dalam dan luar negeri untuk membahas arah baru komunikasi publik di tengah transformasi digital global. Acara dibuka dengan sambutan dari Amin Shabana selaku PIC Konferensi Penyiaran Indonesia, Dadang Rahmat Hidayat, Ketua ISKI Pusat, Ubaidillah, Ketua KPI Pusat, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, serta  Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Viada Hafid. Sebagai pembicara kunci, hadir Hasan Kleib, Wakil Direktur Jenderal Sektor Pembangunan Regional dan Nasional WIPO, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas negara dalam melindungi karya intelektual di era penyiaran digital. Diskusi panel diisi oleh Ace Hasan Syadzily (Lemhannas RI), Nuzula Anggeraini (Kementerian PPN/Bappenas), Sang-Hee Kweon (Sungkyunkwan University), Nik Norma Nik Hasan (Universiti Sains Malaysia), dan Agus Sudibyo (TVRI), yang mengulas peran media dalam menjaga ketahanan nasional dan memperkuat kohesi sosial di tengah arus disrupsi digital. Kehadiran KPU Jawa Barat dalam forum ini menjadi wujud komitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan lembaga penyiaran dalam mewujudkan komunikasi publik yang berintegritas, inklusif, dan mencerdaskan—sejalan dengan semangat KPU membangun demokrasi yang transparan dan partisipatif.

Selengkapnya