JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menghadiri Rapat Koordinasi Internalisasi Kebijakan dan Sinkronisasi Kegiatan Teknis Kepemiluan Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia pada 2–4 Februari 2026 di Hotel Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada.

Kegiatan ini diikuti oleh 76 peserta yang terdiri atas Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh Divisi Teknis Penyelenggaraan serta Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian yang membidangi teknis penyelenggaraan pemilu dari seluruh Indonesia. KPU Provinsi Jawa Barat diwakili oleh Adie Saputro, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, bersama Sophia Kurniasari Purba, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menginternalisasikan kebijakan serta menyinkronkan program dan kegiatan teknis kepemiluan tahun 2026 sebagai bagian dari persiapan awal Pemilu Tahun 2029, khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur pemisahan waktu pelaksanaan Pemilu nasional dan Pemilihan Kepala Daerah.

Rakor secara resmi dibuka oleh Ketua KPU RI, Muhammad Afifuddin. Dalam sambutannya, disampaikan empat isu strategis yang saat ini menjadi perhatian publik dan perlu dicermati secara serius oleh seluruh jajaran penyelenggara pemilu, yaitu sistem pemilu, daerah pemilihan, ambang batas parlemen (parliamentary threshold), serta ambang batas presiden (presidential threshold). Keempat isu tersebut dinilai memiliki dampak besar terhadap desain dan tata kelola pemilu ke depan.

Selain itu, rakor juga membahas evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024, penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi, simulasi teknis kepemiluan, fasilitasi pergantian antar waktu (PAW), serta pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan. Narasumber berasal dari Kemendagri dan Badan Informasi Geospasial.

Dengan diselenggarakannya rakor ini, Komisi Pemilihan Umum berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan kesiapan teknis guna mendukung penyelenggaraan Pemilu 2029 yang berkualitas, profesional, dan berintegritas.