BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan pembinaan preventif dan edukatif dengan tema Judi Online: “Ancaman Integritas ASN dan Masa Depan Karier Aparatur” yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (28/1/2026). 

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang berlangsung di Ruang Rapat Pleno KPU Provinsi Jawa Barat. Pembinaan tersebut difokuskan pada upaya pencegahan praktik judi online dan trading online ilegal sebagai langkah strategis dalam menjaga integritas aparatur serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kadiv SDM dan Litbang, Abdullah Sapi’i, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, Kabag Parmas dan SDM Yunike Puspita, serta Kasubag SDM, Norhina Kurniawaty. Sementara itu, Kadiv Sosdiklih Parmas Hedi Ardia, mengikuti kegiatan secara daring.

Abdullah Sapi’i menegaskan pentingnya penegakan kode etik, kode perilaku, serta disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan KPU sebagai bagian dari upaya menjaga profesionalisme dan integritas penyelenggara pemilu. Ia menyampaikan bahwa penegakan kode etik tidak hanya berlaku bagi pimpinan, tetapi juga mencakup seluruh jajaran pegawai KPU di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Eko Iswantoro, menekankan bahwa praktik judi online dan trading online ilegal saat ini telah menjadi ancaman nyata yang dapat berdampak serius di masyarakat bahkan hingga institusi. Menurutnya, sebagai organisasi besar dengan jumlah pegawai yang signifikan, KPU menjadi perhatian dalam aspek kedisiplinan, kepatuhan terhadap peraturan, serta tata kelola sumber daya manusia.

“Kami mengingatkan bahwa siapa pun yang pernah terlibat dalam transaksi judi online dan trading online ilegal berpotensi menerima surat panggilan pemeriksaan. Oleh karena itu, pembinaan ini menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan,” tegasnya.

Menutup kegiatan tersebut, seluruh jajaran pegawai KPU se-Jawa Barat secara serentak menandatangani dokumen Pakta Integritas sebagai momentum bersama memperkuat integritas aparatur dan menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu.