Berita Terkini

Kamis, 25 September 2025 18:28
96

KPU Jabar Tekankan Integritas dan Peran Generasi Z dalam In House Training SDM Penyelenggara Pemilu

BANDUNG – Ketua Divisi SDM dan Litbang KPU Provinsi Jawa Barat, Abdullah Sapi’i, menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan In House Training dengan tema “Penguatan dan Peningkatan Kualitas SDM Penyelenggara Pemilihan Umum” yang digelar di aula kantor KPU Kota Bandung, Kamis (25/9/2025). Kehadirannya didampingi oleh Kasubag SDM KPU Jawa Barat, Norhina Kurniawaty, serta staf KPU Jawa Barat. Dalam pemaparannya, Abdullah Sapi’i menegaskan bahwa KPU merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan antara komisioner maupun sekretariat. “Tidak ada rumah sekretariat maupun rumah komisioner. Integritas adalah harga mati bagi KPU, karena dari 11 (sebelas) prinsip penyelenggara pemilu, integritas menjadi prinsip yang paling mendominasi. Integritas inilah yang harus kita tunjukkan kepada publik melalui layanan dan kinerja,” tegasnya. Lebih lanjut, Abdullah juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap pemilih pemula dan generasi Z. Menurutnya, KPU sejak dini membuka ruang keterlibatan generasi Z melalui program magang, kunjungan, hingga pembelajaran di KPU. Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran generasi muda tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai bagian dari penyelenggara pemilu. “Keterlibatan generasi Z bukan hanya menyiapkan mereka sebagai pemilih cerdas, tetapi juga sebagai agen yang dapat mengajak generasi sebayanya untuk aktif menggunakan hak pilih,” tambah Abdullah. Kegiatan In House Training ini menjadi bagian dari komitmen KPU Jawa Barat dalam memperkuat integritas penyelenggara serta meningkatkan kualitas SDM. Upaya tersebut juga diarahkan untuk menyongsong peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilu mendatang, sehingga penyelenggaraan pemilu dapat berjalan semakin berkualitas, transparan, dan dipercaya publik.

Selengkapnya
Kamis, 25 September 2025 17:11
92

KPU Jabar Pastikan Akurasi Data Pemilih Melalui Coktas di Karawang

KARAWANG — Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Barat, Ummi Wahyuni, bersama Kepala Subbagian Data dan Informasi, Ramdani, serta sejumlah staf, melakukan monitoring pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) di Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Selasa (24/9/2025). Kegiatan tersebut turut didampingi Ketua KPU Kabupaten Karawang, Mari Fitriana, Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Ahmad Subhi, Sekretaris KPU Kabupaten Karawang, Fauzi Purwendi serta staf Divisi Data dan Informasi setempat. Fokus utama Coktas kali ini adalah memverifikasi data pemilih, khususnya terkait pemilih yang telah meninggal dunia. Menurut Ummi Wahyuni, langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KPU untuk memastikan data pemilih yang akurat, komprehensif, dan mutakhir menjelang pelaksanaan Pemilu mendatang. “Verifikasi ini penting agar daftar pemilih yang digunakan pada Pemilu benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya. Coktas di Karawang juga menjadi salah satu rangkaian evaluasi lapangan yang dilakukan KPU Jawa Barat untuk memastikan standar dan mekanisme pencocokan data pemilih berjalan sesuai prosedur. Diharapkan proses ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu serta memperkuat kualitas data pemilih di Jawa Barat.

Selengkapnya
Kamis, 25 September 2025 14:06
99

Eko Iswantoro Tekankan Kesiapan SDM dan Kelembagaan Saat Kunjungan ke KPU Ciamis

CIAMIS – Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, melakukan kunjungan kerja ke KPU Kabupaten Ciamis pada Rabu (24/9/2025). Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi serta meningkatkan kualitas kelembagaan dalam menghadapi agenda demokrasi mendatang. Eko hadir bersama Pejabat Fungsional Madya KPU Jawa Barat, Yan Permana, serta Kepala Subbagian Hukum dan Pengawasan, Hassanudin Ismail. Kedatangannya disambut Ketua KPU Kabupaten Ciamis, Oong Ramdani, Sekretaris Agus Kurnianto, dan jajaran sekretariat KPU Kabupaten Ciamis. Dalam kesempatan tersebut, Agus Kurnianto menyampaikan apresiasi atas kunjungan Sekretaris KPU Jawa Barat serta memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi, terutama terkait ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Menanggapi hal tersebut, Eko Iswantoro menegaskan penguatan kelembagaan merupakan fokus utama KPU Provinsi Jawa Barat.  “Kunjungan ini bukan sekadar silaturahmi semata, tetapi juga bagian dari evaluasi bersama agar kesiapan SDM, sarana prasarana, dan koordinasi antar-lembaga menjadi kunci sukses kita bersama dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu ke depan", ujar Eko. Selain itu, Eko juga menyoroti pentingnya pengelolaan kearsipan yang tertib sebagai langkah penataan dokumen kepemiluan. Ia mengimbau agar sarana prasarana dijaga dan ditata dengan baik, termasuk fasilitas umum penunjang kerja. Sekretaris KPU Jawa Barat juga mendorong jajaran sekretariat KPU Kabupaten Ciamis untuk terus membangun komunikasi efektif serta hubungan psikologis yang sehat antar-pimpinan, ketua, anggota, sekretaris, dan seluruh kesekretariatan guna memperkuat kinerja kelembagaan secara menyeluruh. Menutup kunjungan kerjanya di KPU Kabupaten Ciamis, ia berpesan untuk seluruh ASN, CPNS, maupun PPPK di seluruh tingkatan harus tetap menjaga warwah lembaga, meningkatkan profesionalisme, dan menjunjung tinggi prinsip netralitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Selengkapnya
Rabu, 24 September 2025 18:03
215

KPU Jabar Dorong Penguatan Kelembagaan di KPU Kabupaten Tasikmalaya

TASIKMALAYA - Ketua Divisi Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat, Ummi Wahyuni, bersama Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, melakukan kunjungan kerja ke KPU Kabupaten Tasikmalaya pada Selasa (23/9/2025). Kunjungan ini menjadi momentum penyerahan Surat Keputusan (SK) Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris KPU Kabupaten Tasikmalaya. Kehadiran KPU Provinsi Jawa Barat disambut langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Ami Imron Tamami, beserta jajaran komisioner dan sekretariat. Turut hadir mendampingi kegiatan, Pejabat Fungsional Madya, Yan Permana, serta Kepala Subbagian Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Hassanudin Ismail. Dalam kesempatan tersebut, SK Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Tasikmalaya diserahkan langsung oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, kepada Hery Susila Prabawa. Penunjukan ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola kelembagaan di lingkungan KPU Kabupaten Tasikmalaya sekaligus meningkatkan koordinasi yang efektif dengan KPU Jawa Barat dan KPU RI. Selain agenda penyerahan SK, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Barat, Ummi Wahyuni, juga melaksanakan kegiatan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) terhadap data pemilih di Desa Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kemutakhiran dan keakuratan data pemilih sebagai bagian dari tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Selengkapnya
Rabu, 24 September 2025 16:47
117

Penguatan Integritas dalam PBJ, Inspektur Utama Tekankan Pencegahan Korupsi

BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat bersama 27 KPU Kabupaten/Kota mengikuti sesi synchronous Pelatihan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pengembangan SDM (PKSDM) KPU, Selasa (24/9/2025). Kegiatan yang berlangsung secara daring melalui Zoom ini menghadirkan sejumlah narasumber dari LKPP, Inspektorat Utama KPU RI, serta Biro Barang/Jasa Sekretariat Jenderal KPU RI. Salah satu sesi utama disampaikan oleh Inspektur Utama KPU RI, Nanang Priyatna, yang membawakan materi bertajuk Anti Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ). Dalam paparannya, Nanang menekankan bahwa pengadaan barang/jasa merupakan salah satu area yang paling rawan terhadap praktik tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, para PPK di lingkungan KPU harus memiliki pemahaman yang utuh mengenai regulasi, prinsip, serta etika dalam setiap tahapan PBJ. Menurutnya, praktik korupsi dalam pengadaan sering kali muncul pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian kontrak. Bentuknya beragam, mulai dari mark up anggaran, pengaturan pemenang, pemberian gratifikasi, konflik kepentingan, hingga penyalahgunaan wewenang. “Pencegahan korupsi dimulai dari integritas pribadi setiap pelaku pengadaan. PPK harus memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Keputusan yang diambil harus mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, administrasi, dan moral,” tegas Nanang. Lebih lanjut, Inspektur Utama menyampaikan bahwa penguatan integritas PBJ tidak hanya bergantung pada individu, tetapi juga pada penerapan sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi digital. Sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang PBJ Pemerintah, serta Perpres Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital PBJ, KPU didorong untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi dan sistem elektronik guna meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas proses pengadaan. Materi yang disampaikan mendapat perhatian dari seluruh peserta pelatihan, khususnya PPK dari KPU Provinsi Jawa Barat dan 27 KPU Kabupaten/Kota. Mereka diharapkan mampu menginternalisasi nilai integritas serta menerapkannya dalam tugas sehari-hari, terutama menjelang tahapan penting penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2025. Selain sesi dari Inspektur Utama, pelatihan ini juga diisi dengan materi dari LKPP mengenai tata kelola swakelola dan kontrak PBJ, serta penjelasan teknis dari Biro Barang/Jasa Setjen KPU. Rangkaian materi ini menjadi bekal penting bagi PPK untuk meningkatkan kompetensi, memahami risiko, dan memastikan bahwa setiap proses pengadaan di lingkungan KPU berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip akuntabilitas publik.

Selengkapnya
Rabu, 24 September 2025 14:59
707

Knowledge Sharing: Upaya Tingkatkan Partisipasi Masyarakat dan Demokrasi Berkualitas

SUKABUMI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi menggelar kegiatan Knowledge Sharing bertema Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak, Rabu (24/9/2025) pukul 09.00 WIB. Acara dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan disiarkan langsung di kanal YouTube resmi KPU Kabupaten Sukabumi. Kegiatan ini merupakan kolaborasi KPU Kabupaten Sukabumi dengan KPU Kota Tangerang dan KPU Kabupaten Magelang. Hadir sebagai narasumber Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kota Tangerang Yudhistira Prasasta serta Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kabupaten Magelang Yohanes Bagyo Harsono. Acara dipandu oleh Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kabupaten Sukabumi, Rudini. Acara dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya forum ini sebagai ruang pertukaran gagasan sekaligus upaya menumbuhkan kesadaran demokrasi di masyarakat. “Pemilu bukan sekadar rutinitas lima tahunan atau prosedur administratif. Pemilu adalah sejarah yang harus dimaknai sebagai bagian penting perjalanan demokrasi bangsa,” ujarnya. Lebih lanjut, Ahmad Nur Hidayat menyoroti perkembangan teknologi digital yang membuka peluang besar bagi KPU untuk menyapa pemilih dan memberikan pendidikan politik. Ia merujuk pada laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2025 mencapai 229,4 juta jiwa dari total populasi 284,4 juta jiwa. Pulau Jawa menempati posisi pertama dengan tingkat penetrasi 84,69% dan kontribusi 58,14% dari pengguna nasional. “Kini sembilan dari sepuluh masyarakat di Pulau Jawa sudah terhubung internet. Mari kita ubah koneksi digital menjadi koneksi demokrasi. Karena demokrasi yang kuat lahir dari partisipasi rakyat yang cerdas dan sadar. Bersama KPU, mari wujudkan Pemilu berintegritas, partisipatif, dan inklusif,” tegasnya. Meski tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat masih besar, ia menilai hal tersebut harus menjadi energi bagi KPU untuk semakin dekat dengan masyarakat. Ahmad Nur Hidayat juga mengutip pandangan ilmuwan politik Robert A. Dahl dalam bukunya Polyarchy: Participation and Opposition (1971) yang menyatakan bahwa demokrasi hanya akan hidup apabila ada kontestasi dan partisipasi. “Partisipasi akan tumbuh jika masyarakat memiliki sumber daya, akses, motivasi, dan kesadaran kritis. Tanpa partisipasi, demokrasi kehilangan ‘nyawanya’. Tugas kita adalah menyediakan motivasi dan menjadi penggerak agar partisipasi tetap hidup,” ungkapnya.

Selengkapnya