Berita Terkini

222

KPU Jabar Ajak Siswa SMA Siapkan Diri Menjadi Pemilih Cerdas

SOREANG - KPU Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan dengan Pendekatan Budaya bertema “Ngajaga Budaya, Ngamumule Demokrasi, Ngawujudkeun Jabar Istimewa” yang digelar di SMA Negeri 1 Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (11/11/2025). Kegiatan dihadiri Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, Kadiv Sosdiklih Parmas, Hedi Ardia bersama jajaran Anggota KPU dan Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota. Kegiatan ini juga diikuti oleh ratusan pelajar serta kepala sekolah SMA se-Kabupaten Bandung. Dalam Sambutannya, Ahmad Nur Hidayat menegaskan bahwa pendidikan pemilih berkelanjutan merupakan bagian dari tugas KPU di luar tahapan pemilu. Melalui kegiatan ini, pihaknya ingin menanamkan nilai-nilai demokrasi secara berkelanjutan, dimulai dari lingkungan keluarga hingga sekolah. “Budaya dan demokrasi itu sama-sama tumbuh dari partisipasi dan kebersamaan masyarakat. Pendidikan pemilih ini bersifat jangka panjang dan memerlukan kolaborasi semua pihak,” jelas Ahmad. Menurutnya, sebagian besar peserta yang hadir merupakan pemilih pemula yang akan berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah dan pemilu mendatang. Karena itu, penting bagi KPU untuk memberikan pemahaman sejak dini mengenai arti demokrasi dan peran masyarakat dalam menentukan masa depan bangsa. Hedi Ardia dalam pemaparannya mengingatkan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga masa depan demokrasi Indonesia dan menumbuhkan kesadaran politik sejak dini agar generasi muda tidak bersikap apatis terhadap politik. “Teman-teman sekalian, tugas kalian hari ini dalam rangka merawat demokrasi adalah memastikan nanti pada tahun 2029 untuk menggunakan hak pilih, serta mengajak teman-teman yang lain untuk tidak apatis, tidak apolitis, dan tidak membenci politik,” tuturnya. Menurutnya, politik tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari, karena berbagai keputusan penting di negeri ini lahir dari proses politik. Ia pun menutup pesannya dengan ajakan agar generasi muda siap menjadi bagian dari masa depan demokrasi Indonesia.


Selengkapnya
139

KPU Jawa Barat Hadiri Malam Puncak Anugerah Penyiaran KPID Jabar ke-18

SOREANG - KPU Provinsi Jawa Barat menghadiri Malam Puncak Anugerah Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat ke-18 Tahun 2025, yang digelar di Gedung Budaya Sabilulungan, Soreang, Kabupaten Bandung, pada Senin (10/10/2025). Acara tahunan ini merupakan ajang apresiasi bagi lembaga penyiaran radio dan televisi di Jawa Barat yang telah berkontribusi menghadirkan tayangan berkualitas serta berkarakter lokal. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Barat, perwakilan pemerintah kabupaten/kota, akademisi, dan para pelaku industri penyiaran. Dari KPU Provinsi Jawa Barat, turut hadir Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, Hedi Ardia, yang mewakili lembaga dalam kegiatan tersebut. Anugerah Penyiaran KPID Jabar tahun ini meliputi beberapa kategori, di antaranya Presenter/Reporter Televisi Terfavorit, Penyiar Radio Terfavorit, Lifetime Achievement, Penghargaan Kepala Daerah, serta Industri Peduli Penyiaran.


Selengkapnya
181

Peringati Hari Pahlawan dengan Semangat Pengabdian dan Kebangsaan

KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025 di halaman kantor KPU Provinsi Jawa Barat, Senin (10/11/2025) pagi.  Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat. Sebagai Pemimpin Upacara, Kepala Bagian Parmas dan SDM, Yunike Puspita. Peserta upacara peringatan ini terdiri dari jajaran Anggota KPU, Sekretaris, Pejabat Manajerial dan Fungsional serta pegawai Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat. Rangkaian kegiatan berlangsung dengan pengibaran bendera Merah Putih, mengheningkan cipta dan pembacaan pesan-pesan pahlawan nasional, serta amanat dari Pembina Upacara. Dalam amanatnya, Ahmad Nur Hidayat, mengajak untuk meneladani nilai-nilai perjuangan para pahlawan, yang mencerminkan kesabaran, keikhlasan, dan pengabdian tanpa pamrih. “Para pahlawan mengajarkan kepada kita bahwa kemerdekaan tidak jatuh dari langit, melainkan lahir dari kesabaran, keberanian, kejujuran, kebersamaan, dan keikhlasan,” demikian dikutip dari amanat Menteri Sosial RI yang dibacakan Ketua KPU Jawa Barat. Amanat tersebut juga menegaskan pentingnya melanjutkan cita-cita para pahlawan melalui semangat “Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak, Melanjutkan Perjuangan,” sebagai wujud rasa syukur dan tanggung jawab untuk menjaga api perjuangan agar tidak pernah padam. “Dengan semangat Hari Pahlawan, mari kita terus bergerak dan berkontribusi nyata untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas dan berkualitas, demi kemajuan demokrasi Indonesia,” tambahnya. Peringatan Hari Pahlawan di KPU Provinsi Jawa Barat ini menjadi bagian dari upaya menumbuhkan semangat kebangsaan, memperkuat persatuan, serta meneguhkan komitmen jajaran KPU dalam mengabdikan diri kepada negara dan masyarakat.


Selengkapnya
221

Ketua KPU Jabar Tekankan Peningkatan Kualitas Demokrasi

SOREANG — Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, menghadiri kegiatan Focus Group Discussion dan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pasca Pemilu dan Pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bandung di Hotel Sutan Raja, Soreang, Jum'at (7/11/2025). Dalam arahannya, Ahmad menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi sekaligus menjadi sarana evaluasi penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. Ia menyebut perbedaan tingkat partisipasi antara Pemilu dan Pilkada tidak semata-mata karena kinerja penyelenggara, tetapi juga dipengaruhi oleh jumlah kontestan, intensitas kerja politik, hingga kejenuhan politik di masyarakat. Ahmad menekankan pentingnya kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) serta Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang telah berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi pemilih. Ia juga berharap transformasi digital di lingkungan KPU dapat terus digencarkan untuk memperkuat literasi dan memastikan keakuratan informasi kepemiluan. “FGD ini menjadi wadah pertanggungjawaban bersama pasca Pemilu antara KPU dan para pemangku kepentingan demi terwujudnya pemilih yang cerdas dan pemilu yang berkualitas,” katanya. Sebagai salah satu narasumber, Hedi Ardia, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat, menjelaskan bahwa demokrasi senantiasa mencerminkan kualitas masyarakat suatu negara. Menurutnya, peningkatan literasi politik menjadi hal penting mengingat hasil riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan tingkat literasi politik masyarakat Indonesia masih berada di level rendah hingga menengah. Ia menegaskan, kegiatan sosialisasi perlu diarahkan untuk memperkuat tiga unsur utama, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap politik masyarakat agar partisipasi pemilih dapat tumbuh secara berkelanjutan. Selain Hedi Ardia, hadir pula narasumber lain seperti Bambang Sukmawijaya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Diyar Ginanjar, akademisi dan aktivis difabel; serta Suharti, mantan Ketua KPU Kota Bandung dan pengurus Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Jawa Barat. Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Bandung, Syam Zamiat Nursyamsi, dan dihadiri oleh seluruh anggota serta jajaran sekretariat KPU Kabupaten Bandung, bersama berbagai organisasi masyarakat dan mahasiswa. Diskusi berlangsung dinamis dan menghasilkan berbagai gagasan untuk memperkuat pendidikan pemilih serta meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Bandung.


Selengkapnya
85

Parmas Insight #5 Bahas Peran Strategis Perempuan dalam Politik Lokal

SOREANG - KPU Provinsi Jawa Barat kembali menggelar Parmas Insight Chapter #5 yang mengangkat tema “Perempuan dan Partisipasi Politik dalam Pilkada (Ruang Partisipasi dan Kepemimpinan Perempuan)”. Kegiatan yang berlangsung secara daring pada Rabu (06/11/2025) ini diharapkan menjadi ruang diskusi strategis untuk mendorong peran aktif perempuan dalam politik dan penyelenggaraan pemilu. Pelaksanaan Parmas Insight Chapter #5 kali ini diselenggarakan bersama Sekretariat KPU Kabupaten Bandung. Seperti pada gelaran sebelumnya, acara ini diikuti oleh Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM, Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM dari 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat . Hadir dari KPU Provinsi Jawa Barat, Kadiv Sosdiklih Parmas Hedi Ardia, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, Kasubag Parmas Fahmi Kamal, serta jajaran staf Parmas. Sementara dari KPU Kabupaten Bandung, hadir anggota KPU beserta sekretaris yang mengikuti kegiatan secara penuh.  Diskusi ini menghadirkan dua narasumber yaitu Rikeu Rahayu (Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Garut) dan Darma Djufri (Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kota Bogor). Dalam sesi pembukaan, Hedi Ardia menegaskan pentingnya meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam Pilkada maupun pemilu. Ia menyoroti bahwa perempuan merupakan separuh kekuatan bangsa, mencapai sekitar 49 persen penduduk Indonesia, termasuk di Jawa Barat. Namun, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dan eksekutif masih jauh dari ideal. Saat ini, perempuan baru menempati sekitar 21 persen kursi legislatif, masih di bawah standar minimal 30 persen. Melalui forum diskusi ini, KPU berharap muncul rekomendasi, strategi, serta bentuk kolaborasi konkret untuk memperkuat pengarusutamaan gender dalam ruang-ruang strategis politik. Kegiatan ini juga diharapkan memberi wawasan baru bagi penyelenggara pemilu dalam meningkatkan kualitas literasi politik serta mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu, evaluasi pengelolaan website dan media sosial KPU kabupaten/kota turut menjadi agenda penting dalam kegiatan ini. Sementara itu, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro dalam arahannya menekankan pentingnya penataan SDM, penguatan sarana prasarana, dan penjagaan marwah kelembagaan. Di tengah efisiensi anggaran, KPU turut mendorong terbentuknya kerja sama multipihak guna mendukung program sosialisasi dan pendidikan pemilih. Melalui sinergi ini, KPU berharap seluruh program di tahun politik mendatang dapat terlaksana lebih efektif dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. KPU Jawa Barat juga menekankan fokus lembaga pada penguatan branding institusi. Seluruh sekretariat KPU kabupaten/kota didorong memperkuat kolaborasi lintas divisi dan subbagian. KPU menegaskan pentingnya menghadirkan konten positif, kreatif, dan informatif di media sosial untuk menyeimbangkan persepsi publik yang kerap dipengaruhi pemberitaan negatif. Kegiatan rutin maupun inovasi di daerah diharapkan dapat dikemas lebih menarik guna menunjukkan produktivitas lembaga sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.


Selengkapnya
184

Membangun Zona Integritas untuk Pemilu Lebih Baik

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Program Membahas Hukum Seri ke-9 dengan tema "Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas dan Keputusan KPU Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU". Kegiatan yang berlangsung di Aula Setia Permanana, Kamis (05/11)  Kegiatan dihadiri oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, Iffa Rosita, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat bersama jajaran Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Sekretaris KPU Jabar dan Jajaran Pejabat Manajerial dan Fungsional KPU Jawa Barat.  Peserta rapat terdiri Kadiv Hukum Pengawasan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat. Dalam sambutan pembukaannya, Ahmad Nur Hidayat, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, menekankan bahwa meskipun penyelenggaraan pemilu telah selesai dan diterima publik, penguatan integritas kelembagaan tetap menjadi prioritas. "SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) harus dijalankan secara substantif, bukan hanya administratif, oleh seluruh divisi agar tercipta kelembagaan yang lebih baik," ujarnya. Sementara dalam penyampaiaan wejangan, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, Iffa Rosita mendefinisikan integritas sebagai konsistensi antara ucapan, keyakinan, dan tindakan. "Pelaksanaan pemilu harus sesuai dengan 11 prinsip dalam UU No. 7 Tahun 2017, termasuk mandiri, jujur, adil, dan akuntabel," tegas Iffa. Ia juga menyampaikan langkah-langkah strategis percepatan Zona Integritas, seperti pencanangan di setiap satuan kerja, pemantauan berkala, dan pemanfaatan teknologi. Kepala Bagian Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Malemna Sura Anabertha Br Sembiring, menyoroti pentingnya sinergi antara KPU dan Kejaksaan. "Sinergi ini tidak hanya administratif, tetapi juga pendampingan hukum untuk mewujudkan pemilu yang bersih dan transparan," jelasnya. Kegiatan dilanjutkan diskusi interaktif bersama pemateri dari Auditor Ahli Madya Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU RI, Gusni Yulianti, Auditor Ahli Muda Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU RI, Tinu Christaning. Dalam penutupan acara, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Aneu Nursifah, menekankan pentingnya koordinasi dan keterbukaan antara sekretariat dan komisioner. "Kita sama-sama memperjuangkan Zona Integritas untuk penguatan kelembagaan dan kesejahteraan SDM," pungkasnya. Kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat implementasi Zona Integritas dan SPIP di seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, menuju penyelenggaraan pemilu yang lebih berkualitas dan berintegritas.


Selengkapnya