Berita Terkini

137

Kick Off Program MH, KPU Jabar Tegaskan Komitmen Perkuat JDIH

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan JDIH sekaligus Kick Off Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat secara daring. Rabu (3/9/2025) Kegiatan diawali dengan sambutan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat, dalam sambutannya menyampaikan JDIH bukan sekadar dokumen hukum tetapi lebih dari itu yaitu ruang demokrasi dalam hal informasi hukum kepemiluan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sehingga mendapatkan kepercayaan publik. JDIH KPU Provinsi Jawa Barat telah dikelola dengan baik, dan berharap dapat menjadi pelopor dan menginspirasi untuk generasi yang akan datang.  Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Republik Indonesia, Iffa Rosita. Dalam arahannya ia berpesan "JDIH harus menjadi sarana informasi dan produk hukum yang akurat, update, terpercaya juga mudah diakses publik". Dan juga ia berharap JDIH KPU Provinsi Jawa Barat melalui program SH, MH dan Dokter menjadi pusat akses yang dipilih oleh pemilih khsusnya di Jawa Barat maupun di Indonesia. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro dalam pengarahannya menyampaikan, "JDIH adalah agenda prioritas, jadi teman-teman di Kabupaten/Kota harus saling bersinergi dan berkoordinasi dalam program besar ini. JDIH KPU Provinsi Jawa Barat tidak akan besar jika tanpa dukungan dari semua. Diharapkan teman-teman di Kabupaten/Kota untuk lebih kreatif ditengah ke-vacuum-an anggaran dan kegiatan, jangan sampai vacuum ide dan gagasan, karena tuntutan tugas kita akan semakin berat kedepannya disamping menyelesaikan residu pemilu".  Menutup rapat, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Aneu Nursifah menyampaikan "Isu hukum menjadi krusial dan perlu perhatian khusus. Banyak sengketa dan permasalahan hukum pasca pemilihan dikarenakan banyak pihak yang tidak mengetahui peraturan KPU dan kedudukannya dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu JDIH dijadikan agenda prioritas." Turut hadir Kepala Biro Hukum KPU Republik Indonesia, Novy Hasbhy Munnawar. Rapat diikuti Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, dan Operator JDIH dari 27 KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat.   


Selengkapnya
304

KPU Jabar Hadiri FGD Pembahasan Modul Sekolah Politik Perempuan

BANDUNG — Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia, menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Modul Sekolah Politik Perempuan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini berlangsung di Aula DP3AKB, Jalan Sumatra No. 50, Kota Bandung, Rabu (03/09/2025) FGD ini bertujuan untuk merumuskan konsep dan mekanisme pengembangan Sekolah Politik Perempuan di Provinsi Jawa Barat, sekaligus menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan terhadap penyusunan modul pembelajaran yang akan digunakan dalam pelaksanaan program tersebut. Dalam kesempatan tersebut, KPU Provinsi Jawa Barat memberikan sejumlah masukan substansial terkait penyusunan materi modul agar sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, kesetaraan gender, serta peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan. FGD ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas politik perempuan di Jawa Barat melalui pendidikan politik yang terstruktur dan inklusif. Peserta forum berasal dari berbagai instansi/lembaga pemerintah dan akademisi antara lain Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Barat, KPU Provinsi Jawa Barat, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Barat, dan tokoh akademisi. Diharapkan diskusi ini menghasilkan sejumlah masukan strategis dalam penyempurnaan modul Sekolah Politik Perempuan, yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program peningkatan partisipasi politik perempuan di Jawa Barat.


Selengkapnya
212

Sekretaris KPU Jabar: ASN dan CPNS Diminta Tingkatkan Kompetensi

SUMEDANG - Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, melaksanakan kunjungan kerja ke KPU Kabupaten Sumedang pada Kamis (28/8/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian penguatan kelembagaan pasca Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Dalam arahannya, Eko kembali menekankan pentingnya penguatan kelembagaan melalui pengelolaan keuangan yang tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Ia meminta jajaran Sekretariat KPU Sumedang untuk mengecek serta merapikan dokumen-dokumen pertanggungjawaban sehingga terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses apabila diperlukan. “Administrasi keuangan yang rapi bukan hanya soal teknis, tetapi juga menjadi pilar akuntabilitas lembaga dan bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap KPU,” ujarnya. Selain aspek tata kelola keuangan, Eko juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan KPU. Ia mendorong ASN dan CPNS agar terus mengembangkan kompetensi, mentalitas, serta profesionalisme sebagai penyelenggara pemilu. “Ketika Pemilu mendatang tiba, kita harus sudah siap dengan kualitas SDM yang lebih baik, disiplin, dan berintegritas,” tegasnya. Mengakhiri kunjungan, Eko mengingatkan bahwa tertib administrasi, profesionalisme, serta semangat kebersamaan merupakan fondasi penting dalam membangun kelembagaan KPU yang tangguh. Ia berharap KPU Kabupaten Sumedang dapat terus menjaga kinerja kelembagaan, sekaligus memperkuat kontribusi dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Turut hadir dalam kunjungan tesebut, Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Staf KPU Provinsi Jawa Barat serta Ketua, dan Seluruh Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Sumedang.


Selengkapnya
234

Kadiv Teknis Penyelenggaraan KPU Jabar Hadiri FGD Sistem Pemilu di Sukabumi

SUKABUMI - Ketua Divisi Teknis Penyelenggaran KPU Provinsi Jawa Barat, Adie Saputro, menghadiri sekaligus memberikan sambutan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas desain surat suara dan sistem pemilu Kabupaten Sukabumi. Kegiatan ini digelar pada Rabu, 28 Agustus 2025, bertempat di Smart Class Nusa Putra University, Kabupaten Sukabumi. FGD ini dihadiri oleh perwakilan partai politik, unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, serta para pegiat pemilu di wilayah tersebut. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemilu yang lebih efektif dan demokratis. Melalui diskusi ini, berbagai masukan dan perspektif dari peserta diharapkan dapat mendukung penyusunan desain surat suara yang lebih informatif dan mudah dipahami, serta sistem pemilu yang lebih baik di tingkat kabupaten.


Selengkapnya
362

Menapaki Jejak Sejarah Bandung, KPU Jawa Barat Gelar Heritage Run

BANDUNG — Udara pagi Bandung terasa segar saat jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan Jumat Krida (29/8/2025) yang mengangkat tema "KPU Jabar Heritage Run". Kali ini, aktivitas rutin olahraga tersebut dikemas berbeda dengan mengajak seluruh pegawai melaksanakan joging menyusuri jejak sejarah perjuangan bangsa. Start dimulai dari Kantor KPU Jawa Barat di Jalan Garut No. 11. Dengan penuh semangat, para peserta bergerak menuju Gedung Merdeka yang menjadi ikon bersejarah tempat terselenggaranya Konferensi Asia Afrika. Perjalanan kemudian dilanjutkan ke Penjara Banceuy, lokasi di mana Ir. Soekarno pernah ditahan, lalu menuju Gedung Indonesia Menggugat, kemudian menuju Balai Kota Bandung hingga kembali finish di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat, Setiap lokasi yang dilewati menjadi saksi bisu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Melalui kegiatan ini para pegawai dapat memaknai nilai-nilai sejarah yang terkandung di setiap lokasi bersejarah di Kota Bandung. Melalui langkah-langkah kecil disepanjang jalan kota, semangat para pendiri bangsa terasa kembali dihidupkan. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI di bulan Agustus 2025 kali ini. Melalui olahraga yang sehat dan bermakna, KPU Jawa Barat berupaya menumbuhkan semangat cinta tanah air dan kebersamaan di kalangan pegawai. Selain meningkatkan kebugaran jasmani, joging sejarah ini diharapkan dapat memotivasi jajaran KPU Jawa Barat untuk terus memperkuat komitmen dalam menjaga dan mengawal demokrasi Indonesia. Dengan semangat kemerdekaan yang terus berkobar, langkah kecil para pegawai menjadi simbol pengabdian terhadap bangsa dan negara.


Selengkapnya
290

Kunjungan Kerja Sekretaris KPU Jabar ke Cirebon, Fokus Tata Kelola Lembaga

CIREBON – Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, melaksanakan kunjungan kerja ke KPU Kabupaten Cirebon pada Kamis (28/8/2025). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan pasca penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Seperti pada kunjungan sebelumnya ke KPU Kota Cirebon dan KPU Kabupaten Indramayu, Eko kembali menegaskan pentingnya menjaga soliditas organisasi dan meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan. Dalam arahannya, Eko menyampaikan sejumlah hal strategis. Pertama, ia meminta jajaran KPU Kabupaten Cirebon untuk melakukan pengecekan ulang seluruh perjanjian kerja sama yang telah dibuat, guna memastikan kepatuhan terhadap pertanggungjawaban anggaran. Kedua, Eko menyoroti pentingnya peningkatan pengelolaan media sosial. Menurutnya, media sosial merupakan etalase terdepan lembaga yang harus ditangani secara serius dan profesional. “Pemanfaatan media sosial tidak hanya menjadi tugas Divisi Partisipasi Masyarakat, tetapi merupakan tanggung jawab bersama,” tegasnya. Selain memberikan pengarahan, Sekretaris KPU Jabar juga menjadi narasumber Podcast KPU Kabupaten Cirebon. Setelah itu, Eko meninjau sarana prasarana dan fasilitas kantor, termasuk penataan arsip dan kondisi ruangan, sebagai bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan. Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat beserta staf KPU Provinsi Jawa Barat, serta Ketua, Anggota, dan seluruh jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon. Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan KPU Kabupaten Cirebon dapat semakin memperkuat tata kelola kelembagaan dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, khususnya dalam menghadapi tahapan pemilu berikutnya.


Selengkapnya