Kick Off Program MH, KPU Jabar Tegaskan Komitmen Perkuat JDIH
BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan JDIH sekaligus Kick Off Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat secara daring. Rabu (3/9/2025) Kegiatan diawali dengan sambutan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat, dalam sambutannya menyampaikan JDIH bukan sekadar dokumen hukum tetapi lebih dari itu yaitu ruang demokrasi dalam hal informasi hukum kepemiluan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sehingga mendapatkan kepercayaan publik. JDIH KPU Provinsi Jawa Barat telah dikelola dengan baik, dan berharap dapat menjadi pelopor dan menginspirasi untuk generasi yang akan datang. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Republik Indonesia, Iffa Rosita. Dalam arahannya ia berpesan "JDIH harus menjadi sarana informasi dan produk hukum yang akurat, update, terpercaya juga mudah diakses publik". Dan juga ia berharap JDIH KPU Provinsi Jawa Barat melalui program SH, MH dan Dokter menjadi pusat akses yang dipilih oleh pemilih khsusnya di Jawa Barat maupun di Indonesia. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro dalam pengarahannya menyampaikan, "JDIH adalah agenda prioritas, jadi teman-teman di Kabupaten/Kota harus saling bersinergi dan berkoordinasi dalam program besar ini. JDIH KPU Provinsi Jawa Barat tidak akan besar jika tanpa dukungan dari semua. Diharapkan teman-teman di Kabupaten/Kota untuk lebih kreatif ditengah ke-vacuum-an anggaran dan kegiatan, jangan sampai vacuum ide dan gagasan, karena tuntutan tugas kita akan semakin berat kedepannya disamping menyelesaikan residu pemilu". Menutup rapat, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Aneu Nursifah menyampaikan "Isu hukum menjadi krusial dan perlu perhatian khusus. Banyak sengketa dan permasalahan hukum pasca pemilihan dikarenakan banyak pihak yang tidak mengetahui peraturan KPU dan kedudukannya dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu JDIH dijadikan agenda prioritas." Turut hadir Kepala Biro Hukum KPU Republik Indonesia, Novy Hasbhy Munnawar. Rapat diikuti Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, dan Operator JDIH dari 27 KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
Selengkapnya