Berita Terkini

Rabu, 24 Desember 2025 14:04
266

Rapat Koordinasi Akhir Tahun Anggaran 2025

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2025 bersama KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, Selasa (23/12/2025). Kegiatan ini diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting dan dipusatkan di Ruang Rapat Pleno KPU Provinsi Jawa Barat. Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, dan dihadiri jajaran pejabat manajerial dan fungsional di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat serta Sekretaris dan jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Dalam arahannya, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat menekankan pentingnya koordinasi sebagai forum konsolidasi kelembagaan menjelang akhir tahun anggaran. Ia menyampaikan bahwa selain membahas langkah-langkah teknis penutupan tahun anggaran, rapat ini juga menjadi sarana penyampaian sejumlah kebijakan nasional yang perlu dipahami dan ditindaklanjuti oleh jajaran KPU Kabupaten/Kota. Eko Iswantoro juga menghimbau seluruh peserta untuk aktif menyampaikan kendala dan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan tahun 2025, baik terkait penyerapan anggaran, administrasi keuangan, maupun hal-hal substantif yang melekat pada tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja. Selain itu, rapat koordinasi ini dibahas sejumlah catatan penting hasil keikutsertaan KPU Provinsi Jawa Barat dalam berbagai kegiatan nasional, antara lain Rapat Pimpinan (Rapim) di Solo, Rapat Koordinasi Perencanaan di Balikpapan, serta forum nasional yang membahas aspek hukum dan kelembagaan. Dalam sesi pembahasan, rapat mengulas beberapa agenda strategis, di antaranya kebijakan anggaran tahun 2026 yang masih berada dalam kerangka efisiensi sebagaimana di tahun anggaran 2025 pada program-program prioritas nasional.  Diharapkan melalui rapat koordinasi ini, terbangun kesamaan pemahaman dan sinergi antara KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota dalam menuntaskan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2025 secara tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selengkapnya
Senin, 22 Desember 2025 13:16
250

Holik: Demokrasi Menang karena Pengetahuan

BANDAR LAMPUNG — Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Sekretariat Jenderal KPU menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Learning Management System (LMS) Kepemiluan Tahun 2025 pada Senin, 22 Desember 2025, bertempat di Aula Kantor KPU Provinsi Lampung. FGD diikuti oleh Ketua KPU dari delapan provinsi, Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh khususnya Ketua Divisi SDM dari 38 provinsi se-Indonesia, serta Kepala Bagian SDM dari lima KPU Provinsi, yakni Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Utara. KPU Provinsi Jawa Barat hadir melalui Ketua Divisi SDM Abdullah Sapi’i dan Kepala Bagian SDM Yunike Puspita. Dalam sambutannya, Anggota KPU RI Dr. Idham Holik menegaskan bahwa kualitas SDM merupakan kunci keberhasilan teknis penyelenggaraan pemilu, terlebih di tengah disrupsi digital yang tidak dapat dihindari. Menurutnya, pengembangan LMS Kepemiluan menjadi langkah strategis untuk memodernisasi pelatihan, memperluas pembelajaran jarak jauh, dan membangun penyelenggara pemilu yang berliterasi. “Tidak ada keberhasilan teknis penyelenggaraan Pemilu tanpa SDM yang berorientasi pengetahuan. Penyelenggara yang berliterasi hanya bisa dibangun melalui manajemen pelatihan yang kuat dan modern,” ujar Idham Holik. Ia juga menekankan bahwa demokrasi yang sehat harus ditopang oleh distribusi pengetahuan yang baik, sehingga LMS berperan penting dalam memastikan pengetahuan kepemiluan dapat diakses secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, Anggota KPU RI Dr. Parsadaan Harahap menyoroti urgensi modernisasi pelatihan SDM sebagai terobosan menghadapi tantangan efisiensi dan kompleksitas kepemiluan ke depan. “Modernisasi pelatihan SDM adalah kebutuhan mendesak. Melalui LMS, KPU harus mampu membangun sistem pelatihan yang terstruktur, aplikatif, dan menjangkau daerah,” tegas Parsadaan. FGD menghadirkan narasumber dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, yaitu Dr. Bayu Hikmat Purwana, M.Pd., Guruh Muamar Khadafi, S.IP., M.M., dan Dr. Yunilisan, M.Si., yang memaparkan pengembangan LMS tata kelola pemilu, penguatan aplikasi SiMPEL, serta tantangan pengembangan kompetensi SDM berbasis teknologi informasi. KPU Provinsi Jawa Barat menilai FGD ini sebagai forum strategis untuk memperkuat standar kompetensi, mempercepat transformasi pelatihan yang inovatif dan efisien, serta memperkokoh profesionalisme penyelenggara pemilu secara nasional.

Selengkapnya
Senin, 22 Desember 2025 10:16
263

Ketika Perempuan Menjadi Penggerak Perubahan

BANDUNG - Peringatan Hari Ibu yang diperingati setiap tanggal 22 Desember menjadi momentum penting untuk mengenang semangat, perjuangan, serta pengabdian perempuan Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan. Hari Ibu tidak hanya dimaknai sebagai ungkapan kasih sayang kepada sosok ibu dalam keluarga, tetapi juga sebagai pengingat akan peran strategis perempuan sebagai penggerak perubahan, penopang bangsa, dan penjaga nilai-nilai kemanusiaan. KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Upacara Peringatan Hari Ibu ke-97 pada Senin, 22 Desember 2025, bertempat di halaman Kantor KPU Provinsi Jawa Barat. Peringatan Hari Ibu tahun ini mengusung tema “Perempuan Berdaya dan Berkarya, Menuju Indonesia Emas 2045.” Selaku Inspektur Upacara dipimpin oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih Parmas) KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia, dan Pemimpin Upacara, Kepala Bagian Hukum dan Teknis Penyelenggaraan, Sophia Kurniasari Purba. Seluruh petugas upacara berasal dari jajaran Sekretariat dan Jagat Saksana KPU Provinsi Jawa Barat. Upacara tersebut turut dihadiri oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Adie Saputro, Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik, Hari Nazarudin, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro serta para pimpinan, pejabat manajerial, pejabat fungsional, dan seluruh pegawai di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat. Dalam amanatnya, Hedi Ardia membacakan sambutan tertulis Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa perempuan bukan hanya penerima manfaat pembangunan, melainkan motor utama perubahan. “Perempuan Indonesia bekerja dalam berbagai keterbatasan, namun tetap menjadi pilar ekonomi keluarga, penjaga nilai budaya, pemimpin komunitas, inovator teknologi, pelaku usaha, serta penjaga keberlanjutan kehidupan,” ujarnya. Peringatan Hari Ibu ke-97 tahun ini diharapkan menjadi ruang refleksi sekaligus apresiasi bagi seluruh perempuan Indonesia, tanpa memandang latar belakang sosial, profesi, budaya, maupun wilayah. Perempuan Indonesia adalah simbol ketangguhan dan kekuatan bangsa dalam mewujudkan masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Selengkapnya
Sabtu, 20 Desember 2025 22:49
177

Mellaz: PPID Harus Naik Kelas Hadapi Tsunami Informasi

JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia membuka Rapat Koordinasi PPID KPU Tahun 2025: Konsolidasi dan Akselerasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Sabtu (20/12/2025) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan. Kegiatan ini menjadi forum konsolidasi nasional untuk memperkuat tata kelola layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pembukaan kegiatan dihadiri Anggota KPU RI August Mellaz dan Deputi Teknis KPU RI Eberta Kawima, serta peserta dari KPU provinsi dan kabupaten/kota. Dari Jawa Barat, KPU Provinsi Jawa Barat hadir melalui Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Hedi Ardia serta Kepala Bagian Partisipasi Masyarakat, Humas, dan SDM Yunike Puspita. Dalam pengantarnya, August Mellaz menegaskan bahwa kerja-kerja PPID bukan sekadar administratif, melainkan bagian strategis dari penguatan integritas dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Ia mengingatkan, KPU harus mampu menjaga standar layanan informasi publik secara seragam di seluruh tingkatan agar tidak terjadi disparitas layanan dan potensi sengketa informasi. “KPU RI sudah 5 tahun berturut-turut meraih predikat informatif. Ini bentuk dukungan dan kerja bersama, tetapi jangan sampai membuat kita lengah,” ujar August Mellaz. Ia menyampaikan bahwa tantangan keterbukaan informasi semakin kompleks, terutama di era digital yang memunculkan banjir informasi, disinformasi, hingga risiko deepfake dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam ruang kompetisi elektoral. August Mellaz menekankan bahwa kunci layanan informasi publik yang kredibel bukan semata “dibuka atau dikecualikan”, melainkan ketepatan prosedur dan kekuatan argumentasi. “Kalau kita mengakselerasi layanan dengan prosedur yang proper, yang paling penting adalah argumentasinya—mengapa informasi itu dibuka atau dikecualikan. Itulah yang akan diuji,” katanya. Ia juga menyebut bahwa penguatan prosedur, termasuk uji konsekuensi, akan membuat KPU berpeluang menjadi rujukan bagi badan publik lain dalam praktik layanan informasi. “Tata kelola yang dibangun KPU bisa menjadi champion baru dan rujukan badan publik lain,” tambahnya. Rakor PPID 2025 dijadwalkan berlangsung hingga 22 Desember 2025, dengan agenda sosialisasi perubahan regulasi, pengelolaan informasi sensitif, simulasi uji konsekuensi, hingga penguatan perlindungan data pribadi. Melalui kegiatan ini, KPU menegaskan komitmen memperkuat ekosistem keterbukaan informasi publik untuk mendukung pemilu yang berintegritas dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Selengkapnya
Jumat, 19 Desember 2025 19:33
255

Program MH JDIH Seri #14 Bahas Laporan Tahunan Bidang Hukum 2025

BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat melaksanakan Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #14 dengan topik Pembahasan Laporan Tahunan di Bidang Hukum Tahun 2025. Kegiatan ini diselenggarakan secara daring pada Jumat, 19 Desember 2025. Kegiatan dibuka oleh Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Sophia Kurniasari Purba. Dalam arahannya, Sophia menekankan bahwa kewajiban administrasi tidak semata bersifat formal, melainkan harus dimaknai sebagai momentum evaluasi tata kelola, khususnya di bidang hukum. Laporan akhir tahun diharapkan mampu menjadi refleksi inovasi dan perbaikan kinerja guna menjaga capaian kinerja terbaik KPU. Selanjutnya, pemaparan materi disampaikan oleh Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Hasanuddin Ismail, yang membahas secara komprehensif Laporan Tahunan di Bidang Hukum Tahun 2025. Materi pertama membahas Laporan Tahunan JDIH yang meliputi dasar hukum, kebijakan pelaporan JDIH Tahun 2025, format laporan JDIH, serta instrumen penilaian pengelolaan JDIH. Materi kedua membahas Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Semester II, yang mencakup tahapan persiapan dan pelaksanaan, kesimpulan, hambatan, saran, serta tindak lanjut atas periode sebelumnya. Sementara itu, materi ketiga mengulas Laporan Kertas Penilaian Zona Integritas, dengan fokus pada langkah-langkah strategis percepatan pembangunan Zona Integritas serta keterkaitan antara SPIP dan Zona Integritas. Kegiatan ditutup kembali oleh Sophia Kurniasari Purba. Dalam penutupannya, ia menegaskan bahwa sebagian besar laporan Zona Integritas, SPIP, dan JDIH KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota telah siap, yang menunjukkan komitmen kuat seluruh jajaran. Ia juga menekankan pentingnya dukungan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan untuk terus memonitor dan memotivasi staf, memperkuat koordinasi, pengawasan pembagian beban kerja, serta meningkatkan kerja sama lintas subbagian. Program MH JDIH Seri #14 ini diikuti oleh pegawai di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Kepala dan Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, seluruh CPNS KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, serta Sobat JDIH.

Selengkapnya
Jumat, 19 Desember 2025 17:42
348

Uji Kompetensi ASN Dorong Tata Kelola SDM yang Akuntabel

BANDUNG - Pelaksanaan Program Percepatan Penyediaan Data Potensi dan Kompetensi ASN melalui Profiling ASN (ProASN) dilaksanakan sebagai upaya strategis dalam mendukung pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang lebih profesional dan berbasis data. Program ini bertujuan memperoleh gambaran komprehensif mengenai potensi, kompetensi, serta karakteristik ASN sebagai dasar perencanaan pengembangan karier, penempatan jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi. Berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 15325/B-NK.02.1/SD/I/A/2025 Tanggal 10 Oktober 2025, KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan tindak lanjut Penyelenggaraan Profiling ASN yang diselenggarakan pada Tanggal 17 s.d. 19 dan 22 Desember 2025 bertempat di Kantor Regional III BKN di Badung. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, turut mengikuti rangkaian uji kompetensi dalam kegiatan tersebut. Selain Sekretaris, jajaran pejabat manajerial KPU Provinsi Jawa Barat, mulai dari Kepala Bagian hingga Kepala Subbagian, juga berpartisipasi dalam pelaksanaan uji kompetensi tersebut. Menurut Eko, kegiatan tersebut diikuti oleh pejabat struktural mulai dari Eselon II, III, dan IV, serta pejabat fungsional jenjang Madya dan Muda. Profiling ASN dinilai sangat penting sebagai instrumen untuk memetakan kemampuan manajerial, kepemimpinan, serta kapasitas pejabat dalam mengelola pegawai dan unit kerja masing-masing. Selain itu, materi yang diujikan juga mendorong peserta untuk lebih memahami dinamika organisasi yang terus berkembang. “Melalui kegiatan profiling inilah seluruh kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan sosial-kultural dinilai dan dipetakan secara objektif,” pungkasnya. Eko juga menegaskan bahwa kegiatan profiling ASN menjadi bukti bahwa proses penempatan jabatan di lingkungan KPU dilakukan secara profesional dan tidak asal-asalan. Setiap penugasan didasarkan pada prosedur yang berlaku, hasil penilaian kompetensi, aspek manajerial, serta kemampuan sosial-kultural. Dengan demikian, pejabat yang ditempatkan benar-benar memiliki kapasitas untuk menguasai tugas pokok dan fungsi, memahami dinamika masyarakat, serta mampu melaksanakan amanah pimpinan secara bertanggung jawab.

Selengkapnya