Berita Terkini

Rabu, 28 Januari 2026 18:43
443

KPU Jawa Barat Perkuat Pembinaan SDM Preventif dan Edukatif

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan pembinaan preventif dan edukatif dengan tema Judi Online: “Ancaman Integritas ASN dan Masa Depan Karier Aparatur” yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (28/1/2026).  Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang berlangsung di Ruang Rapat Pleno KPU Provinsi Jawa Barat. Pembinaan tersebut difokuskan pada upaya pencegahan praktik judi online dan trading online ilegal sebagai langkah strategis dalam menjaga integritas aparatur serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Hadir dalam kegiatan tersebut Kadiv SDM dan Litbang, Abdullah Sapi’i, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, Kabag Parmas dan SDM Yunike Puspita, serta Kasubag SDM, Norhina Kurniawaty. Sementara itu, Kadiv Sosdiklih Parmas Hedi Ardia, mengikuti kegiatan secara daring. Abdullah Sapi’i menegaskan pentingnya penegakan kode etik, kode perilaku, serta disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan KPU sebagai bagian dari upaya menjaga profesionalisme dan integritas penyelenggara pemilu. Ia menyampaikan bahwa penegakan kode etik tidak hanya berlaku bagi pimpinan, tetapi juga mencakup seluruh jajaran pegawai KPU di seluruh Indonesia. Sementara itu, Eko Iswantoro, menekankan bahwa praktik judi online dan trading online ilegal saat ini telah menjadi ancaman nyata yang dapat berdampak serius di masyarakat bahkan hingga institusi. Menurutnya, sebagai organisasi besar dengan jumlah pegawai yang signifikan, KPU menjadi perhatian dalam aspek kedisiplinan, kepatuhan terhadap peraturan, serta tata kelola sumber daya manusia. “Kami mengingatkan bahwa siapa pun yang pernah terlibat dalam transaksi judi online dan trading online ilegal berpotensi menerima surat panggilan pemeriksaan. Oleh karena itu, pembinaan ini menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan,” tegasnya. Menutup kegiatan tersebut, seluruh jajaran pegawai KPU se-Jawa Barat secara serentak menandatangani dokumen Pakta Integritas sebagai momentum bersama memperkuat integritas aparatur dan menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu.

Selengkapnya
Selasa, 27 Januari 2026 13:42
380

KPU Gelar Diskusi Terpumpun Penyusunan LKjIP dan IKU 2025-2029

JAKARTA - KPU Provinsi Jawa Barat turut mengikuti Forum Diskusi Terpumpun (FDT) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Tahun 2025 serta Penyusunan Cascading Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2025–2029. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia pada Selasa, (27/1/2026). Forum diskusi ini diikuti oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh serta KPU/KIP Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pejabat Struktural Eselon III dan IV, serta Pejabat Fungsional Ahli Muda. Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting. Dari KPU Provinsi Jawa Barat, forum ini diikuti oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat, Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Divisi Perencanaan dan Logistik Hari Nazarudin, Anggota Divisi Data dan Informasi Ummi Wahyuni, Anggota Divisi SDM dan Litbang Abdullah Sapi’i, serta Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Hedi Ardia, bersama jajaran pejabat manajerial dan fungsional di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat. Penyelenggaraan forum ini mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2025–2029. Selain itu, kegiatan ini juga berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selengkapnya
Senin, 26 Januari 2026 13:24
468

147 Orang CPNS Ikuti Latsar Gelombang IV Tahun 2026

SUMEDANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menghadiri Pembukaan Latihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Gelombang IV Angkatan XIII, XIV, XV, dan XVI Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN). Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid pada Senin (26/1/2026) bertempat di Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara, LAN, Jalan Kiara Payung, Jatinagor, Kabupaten Sumedang. Jumlah peserta Latsar CPNS dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat sebanyak 147 orang. Seluruh peserta mengikuti kegiatan pembukaan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Hadir mewakili KPU Provinsi Jawa Barat dalam kegiatan pembukaan tersebut, Ketua Divisi Sumber Daya Manusia dan Litbang Abdullah Sapi’i, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat Eko Iswantoro, Kepala Bagian Parmas dan SDM Yunike Puspita, serta jajaran Subbagian SDM KPU Provinsi Jawa Barat. Dalam sambutannya, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat Eko Iswantoro menegaskan bahwa sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU membutuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kejujuran, independensi, dan integritas. “Latsar CPNS ini bukan sekadar tahapan administratif, melainkan pondasi awal dalam membangun karakter ASN. Melalui Latsar, para peserta dibekali nilai-nilai dasar BerAKHLAK, semangat nasionalisme, serta pemahaman tentang pentingnya etika dan integritas dalam menjalankan tugas negara,” ujar Eko. Lebih lanjut, Eko Iswantoro mendorong seluruh peserta untuk memanfaatkan Latsar sebagai sarana pembelajaran dan kolaborasi. Peserta diharapkan mampu membangun jejaring kerja yang positif, bersikap adaptif terhadap perubahan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta menjadi teladan di lingkungan kerja masing-masing.

Selengkapnya
Jumat, 23 Januari 2026 11:48
262

KPU Jawa Barat Fokus Optimalisasi JDIH dan SPIP

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Kerja Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, pada Kamis (22/01/2026) secara hybrid. Kegiatan ini diikuti oleh Pegawai di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, dan seluruh CPNS KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, serta Sobat JDIH. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat Aneu Nursifah, dalam arahannya menggarisbawahi bahwa rapat kerja ini bertujuan untuk memantapkan rencana kerja Divisi Hukum dan Pengawasan Tahun 2026 sekaligus mempererat silaturahmi dan berbagi inovasi antar Satker. Ia juga menekankan fokus pada optimalisasi JDIH, kepatuhan SPIP, serta monitoring intensif terhadap pembangunan Zona Integritas di seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Rapat dilanjutkan dengan Pembahasan dan Diskusi Rencana Kerja Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Tahun 2026 yang dipimpin oleh Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sophia Kurniasari Purba dan Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat Hasanuddin Ismail. Sophia Kurniasari Purba menekankan penguatan kepastian hukum dan mitigasi risiko sebagai persiapan krusial tahapan Pemilu 2029, serta pentingnya sinergi dalam advokasi dan pengawasan internal di seluruh Jawa Barat. Selanjutnya Hasanuddin Ismail mengajak kepada seluruh peserta rapat untuk meningkatkan kreativitas melalui program JDIH, kepatuhan SPIP bulanan, dan pembangunan Zona Integritas untuk menyelaraskan program serta performa organisasi. Kegiatan ini ditutup oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat Aneu Nursifah. Dalam arahannya mengingatkan kewajiban LHKPN, instruksi percepatan pembangunan Zona Integritas, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta mengagendakan program "Membahas Hukum" pada Februari mendatang.

Selengkapnya
Kamis, 22 Januari 2026 18:33
375

114 Pegawai KPU di Jawa Barat Dilantik sebagai Pejabat Fungsional

BANDUNG - Sebanyak 111 orang pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat resmi dilantik dan diambil sumpah/janji sebagai Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum. Selain itu, tercatat 3 orang pegawai tidak dapat mengikuti prosesi secara langsung karena alasan sakit dan menjalankan ibadah umroh. Pelantikan tersebut merupakan bagian dari Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, serta Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2026, yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti dari Ruang Rapat Pleno KPU Provinsi Jawa Barat, Kamis (22/1/2026). Prosesi pengambilan sumpah/janji pejabat dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal KPU RI, Bernad Dermawan Sutrino, sementara Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menyampaikan arahan kepada seluruh pejabat fungsional yang dilantik. Di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat, kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, Kadiv SDM dan Litbang, Abdullah Sapi’i, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, serta jajaran pejabat manajerial di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat. Pelantikan ini merupakan wujud komitmen Komisi Pemilihan Umum dalam memperkuat tata kelola organisasi melalui pembentukan aparatur yang profesional, kompeten, dan berintegritas, guna mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Indonesia. Diharapkan para pejabat yang dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta berkontribusi aktif dalam mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Selengkapnya
Rabu, 21 Januari 2026 14:26
195

KPU Jabar Ikuti Rapat Persiapan Reviu Laporan Keuangan 2025

BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat mengikuti Rapat Persiapan Reviu Laporan Keuangan Tahun 2025 (Unaudited) yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia (KPU RI) secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Pleno KPU Provinsi Jawa Barat, Rabu (21/1/2026). Rapat yang diikuti oleh jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia ini merupakan bagian dari upaya KPU RI dalam meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut diikuti oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, bersama jajaran pejabat manajerial dan fungsional. Rapat bertujuan memastikan kesiapan satuan kerja dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang akurat, andal, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebelum disampaikan sebagai laporan keuangan (unaudited). Dalam rapat tersebut, Biro Keuangan KPU RI memaparkan pedoman penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 (Unaudited). Paparan menekankan pentingnya pemenuhan kriteria opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penyajian komponen laporan keuangan secara komparatif, serta penguatan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, satuan kerja diingatkan untuk melakukan monitoring kualitas data, menindaklanjuti hasil rekonsiliasi, serta memastikan validitas akun melalui Aplikasi SAKTI, termasuk penerapan kebijakan tutup dan buka periode. Rapat juga membahas penyempurnaan Laporan Barang Pengguna (LBP) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Tahun 2025, khususnya terkait pengelolaan persediaan, pencatatan aset, serta kelengkapan pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Catatan atas Laporan BMN.

Selengkapnya