Berita Terkini

Sabtu, 11 Oktober 2025 19:26
230

Eko Iswantoro: Jaga Komunikasi, Tingkatkan Kinerja, dan Rawat Marwah KPU

BANDUNG BARAT- Pada masa pasca pemilu (post-election), fokus utama kegiatan KPU adalah Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan Program Sosialisasi serta Pendidikan Pemilih. Seluruh kegiatan tersebut diharapkan dilaksanakan dengan semangat kolaboratif, partisipatif, dan tetap menjunjung tinggi integritas kelembagaan KPU Hal ini disampaikan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro dalam penguatan kelembagaan pasca Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di KPU Kabupaten Bandung Barat di sela-sela kagiatan Jumat Sehat bersama jajaran KPU Kabupaten Bandung Barat, Jumat (10/10). Eko juga menegaskan, bagi rekan-rekan ASN dan PPPK agar menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan serta tanggung jawab masing-masing jabatan. Setelah adanya perubahan status dari PPNPN menjadi PPPK, maka seluruh pegawai dituntut untuk semakin meningkatkan etos kerja, menjaga nama baik, wibawa, dan marwah KPU, serta terus melakukan peningkatan kompetensi baik dari sisi teknis, etika, maupun substansi kepemiluan. Selain itu, pelayanan kepada pimpinan harus dilakukan secara maksimal. Prototipe tertinggi dalam memberikan pelayanan dan pelaksanaan tugas adalah Sekretaris Jenderal KPU RI. Oleh karena itu, seluruh jajaran di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus meneladani beliau dalam disiplin, etika, dan profesionalitas kerja. "Tidak boleh ada sumbatan komunikasi antara pimpinan dengan jajaran Sekretariat. Komunikasi yang terbuka, efektif, dan harmonis merupakan kunci terciptanya koordinasi yang baik dan suasana kerja yang kondusif." ujarnya Kegiatan turut dihadiri Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Bandung Barat, Rini Septiyani, Sekretaris KPU Kabupaten Bandung Barat, Olina Theresia Santi Dewi beserta Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pegawai di jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Bandung Barat. Di akhir kegiatan turut dilaksanakan penandatanganan SPK bagi 4 orang PPPK Gelombang II di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bandung Barat yang disaksikan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat.

Selengkapnya
Sabtu, 11 Oktober 2025 18:30
175

KPU Jabar Perkuat Sinergi SDM di Rakor Nasional Pangkalpinang

PANGKALPINANG - KPU Provinsi Jawa Barat menghadiri Rapat Koordinasi dan Sinergi SDM KPU dalam Rangka Penguatan Kelembagaan yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal KPU RI pada 10–12 Oktober 2025 di Swissbell Hotel Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hadir Ketua Divisi SDM, Organisasi, Diklat, dan Litbang, Abdullah Sapi'i serta Kabag Parhumas dan SDM Yunike Puspita. Dalam arahannya, Kadiv SDM KPU RI Parsadaan Harahap menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai ruang refleksi dan konsolidasi internal: “Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat kelembagaan dan memastikan seluruh jajaran KPU memahami substansi pengelolaan SDM secara utuh, agar setiap persoalan di daerah dapat diurai melalui koordinasi dan solusi bersama.” ujarnya. KPU Provinsi Jawa Barat berkomitmen menindaklanjuti hasil rakor melalui penguatan kapasitas, budaya kerja berintegritas, serta tata kelola SDM yang profesional menuju penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak yang akuntabel dan berkelanjutan.

Selengkapnya
Jumat, 10 Oktober 2025 09:04
319

Evaluasi SPIP Sebagai Upaya Berkelanjutan Menuju Tata Kelola Unggul

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Program Membahas Hukum JDIH Seri #6 bertema “Evaluasi Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung SPIP KPU se-Jawa Barat Januari–Agustus 2025” secara hybrid pada Kamis (9/10). Kegiatan dihadiri Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, Kadiv Hukum dan Pengawasan, Aneu Nursifah, Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Sophia Kurniasari Purba, Kasubag Hukum, Hasan Ismail, serta staf Subbag Hukum KPU Jabar. Dalam pembukaan acara melalui saluran zoom meeting, Ahmad Nur Hidayat menegaskan pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai fondasi tata kelola lembaga. “SPIP bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi alat kendali moral dan manajerial yang mencerminkan sistem pengendalian kita berjalan dengan baik. Melalui SPIP, kita menunjukkan pertanggungjawaban lembaga kepada publik dan komitmen untuk terus memperbaiki diri,” ujarnya. Selanjutnya Inspektur Wilayah III Itjen KPU RI, Ferry Syahminan, dalam sambutannya menyampaikan sejumlah catatan penting dari hasil evaluasi SPIP, serta mendorong seluruh satuan kerja untuk terus meningkatkan pemahaman dan ketepatan dalam pelaporan. “Permasalahan yang ada adalah peluang bagi kita untuk berbenah. Kita ingin seluruh satker memahami makna di balik setiap komponen SPIP dan menjadikannya budaya kerja yang baik,” ungkapnya. Dalam forum ini Auditor Ahli Madya Itjen KPU RI, Gusni Yulianti, memaparkan hasil evaluasi pelaporan kartu kendali dan dokumen SPIP. Ia menekankan pentingnya implementasi nyata, bukan hanya kelengkapan dokumen. Kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan hasil evaluasi oleh Tim Evaluator Inspektorat Utama secara interaktif. Menutup acara, Kadiv Hukum dan Pengawasan, Aneu Nursifah, mengapresiasi komitmen seluruh peserta. Ia juga mengingatkan pentingnya ketepatan waktu pelaporan. “Kami harap setiap satker dapat menyelesaikan pelaporan SPIP secara lengkap dan tepat waktu, maksimal tanggal 15 setiap bulan. Ini bagian dari disiplin dan tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Selengkapnya
Rabu, 08 Oktober 2025 19:30
299

Parmas Insight Dorong KPU sebagai Pusat Pengetahuan dan Inovasi Demokrasi

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Parmas Insight Chapter #1 dengan tema “Partisipasi Pilkada 2024: Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi Pemilih” melalui Zoom Meeting, Rabu (8/10).  Kegiatan dibuka Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, hadir memberikan keynote speech, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas KPU RI, August Mellaz dan turut hadir Ketua Divisi Sosdiklih Parmas KPU Jawa Barat, Hedi Ardia, bersama Kasubag Parmas, Fahmi Kamal.  Dalam sambutannya, Ahmad menegaskan pentingnya adaptivitas, kolaborasi, dan pendidikan pemilih berkelanjutan dalam memperkuat kualitas demokrasi. “Di era disinformasi dan perkembangan kecerdasan buatan, penyelenggara pemilu dituntut adaptif tanpa kehilangan prinsip kejujuran dan keterbukaan. AI bisa meniru suara manusia, tetapi tidak bisa meniru hati yang jujur. Karena itu, teknologi harus tunduk pada etika, bukan sebaliknya,” tegas Ahmad. Ahmad menambahkan, kegiatan Parmas Insight diharapkan menjadi ruang kolaborasi strategis antara KPU, akademisi, masyarakat sipil, dan generasi muda dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi secara substantif. “Kita jadikan Parmas Insight bukan sekadar forum, tetapi gerakan bersama untuk menyalakan kembali semangat adaptif dan kolaboratif dalam demokrasi kita,” ujarnya. Sementara itu, August Mellaz dalam pemaparannya menegaskan dua misi utama KPU Republik Indonesia, yaitu menjadikan KPU sebagai pusat pengetahuan dan kolaborasi multipihak dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Ia menekankan pentingnya membangun basis data, refleksi kritis, serta produk pengetahuan dari pengalaman penyelenggaraan pemilu untuk memperkuat kelembagaan dan profesionalitas KPU. Ia berharap Parmas Insight dapat menjadi ruang evaluasi dan inovasi berkelanjutan, serta memberikan kontribusi penting dalam pembahasan reformasi kebijakan Pemilu 2026 mendatang. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan narasumber oleh Wenti Frihadianti (KPU Kota Bandung), Aprian Wahyudi (KPU Kabupaten Bogor), dan La Media (KPU Kota Cimahi). Para narasumber berbagi pengalaman dan strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Menutup kegiatan, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas KPU Jawa Barat, Hedi Ardia, menyampaikan bahwa forum ini menjadi sarana berbagi gagasan dan pengalaman antar penyelenggara pemilu di daerah. “Forum ini tidak hanya menjadi ruang berbagi, tetapi juga mengembangkan strategi pendorong partisipasi masyarakat melalui media sosial,” ungkap Hedi. Kegiatan ini dihadiri Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dan SDM bersama Kepala Subbagian Parmas KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

Selengkapnya
Rabu, 08 Oktober 2025 12:51
318

Keragaman Geografis, KPU Provinsi Jawa Barat Terapkan Strategi Distribusi Logistik yang Tepat Sasaran

BANDUNG - Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Barat, Hari Nazarudin membuka kegiatan Knowledge Sharing yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sukabumi melalui Zoom Meeting dan disiarkan langsung di YouTube, Rabu (8/10). Dalam sambutannya, Hari menekankan pentingnya sinergi dan evaluasi bersama dalam pengelolaan logistik Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Ia juga menjelaskan bahwa pengelolaan logistik dilakukan secara terukur dan transparan, meliputi tahap perencanaan, penganggaran, pengadaan, produksi, hingga distribusi. KPU Jawa Barat menggunakan sistem e-katalog dalam proses pengadaan, dengan pembiayaan yang bersumber dari KPU Republik Indonesia untuk Pemilu dan anggaran daerah untuk Pilkada. Beberapa daerah di Jawa Barat juga menerapkan sistem sharing anggaran. Tantangan utama, lanjutnya, terdapat pada aspek pengawasan produksi, ketersediaan gudang penyimpanan, serta kebutuhan sumber daya manusia. “Kondisi geografis Jawa Barat yang beragam, dari perkotaan hingga pesisir, memerlukan strategi distribusi yang tepat sasaran,” ujarnya. Hari menutup sambutannya dengan harapan agar kegiatan Knowledge Sharing ini menjadi ruang berbagi pengalaman dan solusi antar-daerah untuk memperkuat tata kelola logistik kedepannya. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Sekretaris KPU Kabupaten Murung Raya, Fernando, dan Sekretaris KPU Kabupaten Bogor, A. Azhar Hidayatullah, yang membahas praktik tata kelola distribusi logistik di wilayah masing-masing.

Selengkapnya
Senin, 06 Oktober 2025 09:04
479

KPU Jabar Dorong Transformasi Digital

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan apel pagi rutin melalui saluran zoom meeting, pada Senin (6/10). Kegiatan ini dipimpin Ketua Divisi Data dan Informasi, Ummi Wahyuni, dan diikuti jajaran pimpinan serta seluruh pegawai KPU Jawa Barat. Hadir antara lain Ketua Divisi SDM dan Litbang, Abdullah Sapi’i, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Adi Saputro, serta Sekretaris Eko Iswantoro. Petugas apel berasal dari Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik. Dalam amanatnya, Ummi menekankan pentingnya pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi sebagai bagian dari ikhtiar peningkatan kinerja di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat. Ia mengutip salah satu poin dari visi dan misi KPU Republik Indonesia, yakni peningkatan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu. “Pemanfaatan teknologi bukan sekadar alat bantu, tetapi bagian dari upaya berkelanjutan untuk menghasilkan data dan pelayanan yang akurat, transparan, dan efisien,” ujarnya. Ummi juga menyoroti pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang telah dilakukan oleh KPU kabupaten/kota hingga semester ketiga. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan KPU RI dalam memperkuat akurasi data pemilih melalui sistem berbasis digital. Ia mengapresiasi berbagai inovasi yang tengah dikembangkan, seperti sistem pengarsipan elektronik serta aplikasi surat-menyurat digital yang dibuat oleh jajaran sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan visi KPU dalam mewujudkan tata kelola administrasi yang modern, efisien, dan transparan. Selain itu, Ummi mengingatkan pentingnya kolaborasi antar-divisi agar setiap pegawai memahami kebijakan dan program lembaga secara menyeluruh. “Setiap staf perlu mengetahui kebijakan lintas divisi, agar ketika masyarakat bertanya, kita bisa memberikan informasi yang utuh dan komprehensif,” jelasnya.

Selengkapnya