Berita Terkini

Sabtu, 13 Desember 2025 15:01
201

KPU Provinsi Jawa Barat Ikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Pengelolaan Keuangan Pilkada 2024

JAKARTA - KPU Provinsi Jawa Barat turut serta dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Hasil Pengawasan atas Pengelolaan Keuangan Pilkada Tahun 2024 pada wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB), percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta strategi peningkatan hasil evaluasi maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2025. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Jakarta pada Rabu (10/12/2025). Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, serta perwakilan sekretariat KPU Provinsi dari seluruh Indonesia. Dalam kegiatan ini, KPU Provinsi Jawa Barat diwakili oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, yang hadir bersama Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sub Bagian Keuangan, Karlina Sariningsih. Pengelolaan keuangan menjadi salah satu fokus utama dalam rapat koordinasi tersebut, mengingat perannya yang sangat penting dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pilkada. KPU menilai bahwa tata kelola keuangan yang baik merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Pada sesi pembukaan, Anggota KPU RI Iffa Rosita menyampaikan bahwa evaluasi pengelolaan keuangan tidak hanya bersifat administratif, melainkan merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh penggunaan anggaran negara berjalan secara efektif, efisien, ekonomis, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan pembukaan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal KPU, Bernad Dermawan Sutrisno. Dalam arahannya, Bernad menegaskan pentingnya keseriusan seluruh peserta dalam mengikuti rapat koordinasi ini. Ia menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi sarana yang efektif untuk merumuskan langkah konkret dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, sehingga diharapkan memberikan dampak positif bagi pengelolaan keuangan KPU ke depan. Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian arahan dan materi oleh Inspektur Utama Sekretariat Jenderal KPU, Nanang Priyatna, serta narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selengkapnya
Jumat, 12 Desember 2025 13:14
371

KPU Jabar Tetapkan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2025

BANDUNG - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB), KPU Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2025 Tingkat Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Pleno pada, Jumat (12/12/2025). KPU Provinsi Jawa Barat menetapkan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2025 yang berasal dari 27 kabupaten/kota, 627 kecamatan, dan 5.957 desa/kelurahan. Jumlah pemilih laki-laki tercatat sebanyak 18.625.985 orang, sementara pemilih perempuan sebanyak 18.469.745 orang. Dengan demikian, total Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2025 berjumlah 37.095.730 pemilih. Rapat pleno dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, dan dihadiri oleh seluruh Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Ketua serta Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, serta operator SIDALIH dari 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Serta perwakilan Pemangku Kepenentingan tingkat Provinsi Jawa Barat. Jalannya rapat dipandu oleh Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Barat, Ummi Wahyuni, yang memfasilitasi pembacaan hasil rekapitulasi DPB Semester II Tahun 2025 dari seluruh kabupaten/kota serta menerima masukan dari pemangku kepentingan. Dalam kesimpulan rapat, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat menekankan bahwa data pemilih bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu. Meski demikian, rekapitulasi data dari 27 kabupaten/kota telah melalui proses verifikasi dan dipastikan valid. Seluruh masukan dari pemangku kepentingan telah ditindaklanjuti, meskipun masih terdapat beberapa catatan yang akan menjadi bagian dari proses pemutakhiran data berkelanjutan pada tahun berikutnya. Rapat Pleno Terbuka ini ditutup dengan penyerahan Berita Acara Rekapitulasi DPB Semester II Tahun 2025 oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, disaksikan oleh perwakilan dari 27 KPU Kabupaten/Kota serta seluruh pemangku kepentingan yang hadir.

Selengkapnya
Jumat, 12 Desember 2025 10:24
224

KPU Jawa Barat Terima Kunjungan Tim DKPP untuk Supervisi Enumerator

BANDUNG - Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Aneu Nursifah, didampingi Tim Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, menerima kunjungan Tim DKPP pada Kamis, (11/12/2025) di ruang VIP KPU Provinsi Jawa Barat. Tim DKPP yang hadir terdiri dari Sri Yanuarti (Peneliti BRIN), Hani Yuliasih (Tenaga Ahli DKPP), dan Anastasya Debora Batubara (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka supervisi kepada Enumerator Provinsi Jawa Barat, dengan fokus pembahasan pada Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) dan Batas akhir pengumpulan data pada 15 Desember 2025. Kegiatan ditutup dengan foto bersama sebagai simbol kolaborasi dan harmonisasi kerja antara DKPP dan KPU Provinsi Jawa Barat.

Selengkapnya
Kamis, 11 Desember 2025 17:59
207

KPU Jabar Hadiri Jabar Forum untuk Perkuat Sinergi Pengawasan Pemilu

BANDUNG — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menghadiri undangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat dalam kegiatan Bawaslu Jabar Forum yang digelar pada Kamis (11/12/2025) di Jl. Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Kegiatan ini bertujuan memperkuat integritas, transparansi, serta sinergi antarlembaga dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Jawa Barat. KPU Provinsi Jawa Barat diwakili oleh Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Fahmi Kamal. Forum ini turut dihadiri pemangku kepentingan, perwakilan partai politik peserta Pemilu, organisasi kepemudaan serta unsur masyarakat sipil yang terlibat dalam ekosistem kepemiluan. Kegiatan dibuka oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Zacky Muhammad Zam Zam, yang menyampaikan langkah strategis Bawaslu dalam memperkuat fungsi pengawasan. Ia menjelaskan bahwa selain menjalankan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Bawaslu juga melakukan pemutakhiran data partai politik sebagai langkah mitigasi awal menjelang tahapan pendaftaran peserta Pemilu berikutnya. Dalam forum tersebut, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jawa Barat, Nuryamah, menegaskan bahwa tugas pengawasan tidak berhenti meski tahapan Pemilu belum dimulai. Pengawasan tetap berjalan melalui pemutakhiran data pemilih berkelanjutan serta pembaruan data partai politik yang menjadi fondasi penting dalam menjaga akurasi dan validitas data kepemiluan. Selain itu, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Muhamad Sidkon DJ, turut memberikan pandangannya terkait dinamika pengawasan Pemilu. Ia menyampaikan kekhawatiran atas maraknya praktik politik uang (money politics) di berbagai level pemilihan, serta mendorong penguatan langkah pencegahan melalui kolaborasi seluruh pihak.

Selengkapnya
Kamis, 11 Desember 2025 15:30
257

ASN KPU Jawa Barat Ikuti Ujian Dinas dan UPKP Tahun 2025

BANDUNG - Sebanyak 15 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat serta KPU Kabupaten/Kota mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Tahun 2025. Kegiatan berlangsung pada, Kamis (11/12/2025) di Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bandung, Jl. Surapati No. 10.  Pelaksanaan ujian ini bertujuan untuk mengukur dan memastikan kompetensi pegawai dalam memenuhi syarat kenaikan pangkat, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memperkuat profesionalisme ASN di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat. Melalui metode Computer Assisted Test (CAT), peserta diuji pengetahuannya mengenai regulasi kepegawaian, etika ASN, disiplin PNS, serta kemampuan teknis dan manajerial sesuai ketentuan terbaru. Sebelum pelaksanaan ujian dimulai, Kepala Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Provinsi Jawa Barat, Yunike Puspita, bersama Kepala Sub Bagian SDM, Norhina Kurniawaty, melakukan pemantauan langsung untuk memastikan kehadiran peserta dan kesiapan pelaksanaan sesuai aturan teknis dari Kanreg III BKN Bandung. Seluruh peserta tercatat hadir lengkap. Proses registrasi dan pelaksanaan CAT berjalan tertib sesuai standar layanan dan tata kelola manajemen ASN. KPU Provinsi Jawa Barat berharap pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP Tahun 2025 ini dapat menjadi momentum bagi ASN untuk terus meningkatkan kapasitas, integritas, dan profesionalisme sebagai wujud komitmen pelayanan publik yang berkualitas dalam penyelenggaraan pemilu di Jawa Barat.

Selengkapnya
Rabu, 10 Desember 2025 22:39
281

KPU Jawa Barat Siap Laksanakan Ujian Dinas dan UPKP Tahun 2025

BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat melaksanakan rapat Persiapan Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Tahun 2025, Rabu (10/12/202) bertempat di Prime Park Hotel. Pelaksanaan kegiatan ini merujuk pada Surat Nomor 919/SDM.03.1-SD/32/4/2025. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Bagian Parhumas dan SDM KPU Provinsi Jawa Barat, Yunike Puspita, Kasubag SDM, Norhina Kurniawaty serta tim Sub Bagian SDM. Rapat ini untuk memastikan proses dan koordinasi teknis dengan Kantor Regional III BKN Bandung. Seluruh peserta akan dijadwalkan mengikuti ujian berbasis Computer Assisted Test (CAT) pada Kamis, 11 Desember 2025. Sebagai bagian dari penguatan kompetensi, pembekalan dan pendampingan bagi peserta akan dilaksanakan dengan mengacu pada rundown resmi yang telah ditetapkan. Kesiapan materi pembekalan, termasuk paparan dari Biro SDM dan sesi review soal, telah diselaraskan dengan regulasi ASN terbaru, yakni UU Nomor 20 Tahun 2023, PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, serta ketentuan teknis dari BKN. Penyelarasan ini dilakukan untuk memastikan peserta memahami aspek kompetensi, etika, dan kedisiplinan yang menjadi bagian dari evaluasi dalam ujian. Selain itu, seluruh aspek logistik dan administrasi telah dipastikan siap, mulai dari konfirmasi kehadiran, registrasi on-site, hingga pengaturan transportasi antar-lokasi kegiatan. Dengan demikian, rangkaian pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP di lingkungan KPU Jawa Barat dinyatakan siap dilaksanakan sesuai jadwal serta memenuhi standar layanan dan tata kelola manajemen ASN.

Selengkapnya