BANDUNG - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB), KPU Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2025 Tingkat Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Pleno pada, Jumat (12/12/2025).

KPU Provinsi Jawa Barat menetapkan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2025 yang berasal dari 27 kabupaten/kota, 627 kecamatan, dan 5.957 desa/kelurahan. Jumlah pemilih laki-laki tercatat sebanyak 18.625.985 orang, sementara pemilih perempuan sebanyak 18.469.745 orang. Dengan demikian, total Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2025 berjumlah 37.095.730 pemilih.

Rapat pleno dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, dan dihadiri oleh seluruh Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Ketua serta Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, serta operator SIDALIH dari 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Serta perwakilan Pemangku Kepenentingan tingkat Provinsi Jawa Barat.

Jalannya rapat dipandu oleh Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Barat, Ummi Wahyuni, yang memfasilitasi pembacaan hasil rekapitulasi DPB Semester II Tahun 2025 dari seluruh kabupaten/kota serta menerima masukan dari pemangku kepentingan.

Dalam kesimpulan rapat, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat menekankan bahwa data pemilih bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu. Meski demikian, rekapitulasi data dari 27 kabupaten/kota telah melalui proses verifikasi dan dipastikan valid. Seluruh masukan dari pemangku kepentingan telah ditindaklanjuti, meskipun masih terdapat beberapa catatan yang akan menjadi bagian dari proses pemutakhiran data berkelanjutan pada tahun berikutnya.

Rapat Pleno Terbuka ini ditutup dengan penyerahan Berita Acara Rekapitulasi DPB Semester II Tahun 2025 oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, disaksikan oleh perwakilan dari 27 KPU Kabupaten/Kota serta seluruh pemangku kepentingan yang hadir.