Berita Terkini

Kamis, 04 Desember 2025 20:27
292

MH JDIH Seri #13 : Sosialisasi Sistem Penanganan Pengaduan dan Pengendalian Gratifikasi

BANDUNG — KPU Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Program Membahas Hukum (MH) JDIH Seri #13 dengan topik Sosialisasi Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System), Pengendalian Gratifikasi, dan Penanganan Benturan Kepentingan pada Kamis (04/12/2025). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh jajaran KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat dalam arahannya, menyampaikan terkait penguatan integritas yang merupakan aspek strategis dalam penyelenggaraan pemilu. Ia menekankan pentingnya perbaikan menyeluruh pada tingkat individu maupun kelembagaan untuk membangun budaya organisasi yang transparan dan akuntabel. “KPU harus menjadi rumah demokrasi yang bersih, transparan, dan bebas korupsi,” ujarnya. Sesi materi disampaikan oleh Auditor Ahli Muda Inspektorat Utama KPU RI, Evert Kaseh. Materi yang disampaikan meliputi tiga aspek utama, yaitu: Benturan Kepentingan, sebagai situasi yang berpotensi memengaruhi objektivitas dan kualitas pengambilan keputusan penyelenggara negara. Gratifikasi, yaitu pemberian yang berkaitan dengan jabatan dan wajib dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi. Whistleblowing System, sebagai mekanisme penanganan pengaduan yang bertujuan melindungi pelapor dan mendeteksi indikasi penyimpangan secara dini. Menutup kegiatan, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Aneu Nursifah, menyampaikan apresiasi atas terbitnya Keputusan KPU Nomor 915 Tahun 2025. Regulasi tersebut dinilai sebagai langkah penting untuk memperkuat mekanisme pengendalian gratifikasi yang sebelumnya hanya ditangani melalui ruang kode etik. Program MH JDIH Seri #13 diikuti oleh pegawai KPU Provinsi Jawa Barat, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris, Kepala Subbagian, staf, CPNS, serta komunitas Sobat JDIH dari seluruh wilayah Jawa Barat.

Selengkapnya
Kamis, 04 Desember 2025 14:05
252

Rakor Persiapan Pleno Terbuka PDPB Triwulan IV

BEKASI - Dalam rangka memastikan data pemilih yang akuntabel, akurat, dan komprehensif, KPU Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) bersama KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Barat, Ummi Wahyuni, dalam arahannya menegaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pleno Terbuka PDPB Triwulan IV perlu menyiapkan data pemilih yang mutakhir dan valid. Hal tersebut penting untuk menjamin terpenuhinya hak pilih masyarakat pada tahapan pemilu maupun pemilihan mendatang. Ummi juga menekankan bahwa penetapan PDPB merupakan kerja kolektif yang membutuhkan koordinasi dan sinergi yang kuat antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. “PDPB adalah kerja bersama, sehingga kolaborasi yang solid harus terus kita bangun,” ujarnya. Rakor yang digelar di Kabupaten Bekasi pada 4 Desember 2025 ini dihadiri oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi, serta operator SIDALIH dari 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

Selengkapnya
Rabu, 03 Desember 2025 19:45
289

Afif : Hormati Para Pendahulu KPU

BALIKPAPAN - Seluruh keluarga besar KPU RI diminta untuk menghormati apa yang telah dilakukan para pendahulu KPU. Pasalnya, tak sedikit apa yang sudah dilakukan para pendahulu itu menjadi motivasi bagi generasi hari ini untuk melakukan perbaikan.  Demikian disampaikan oleh Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin saat memberi sambutan pada acara Rapat Pimpinan Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan KPU Pasca Pemilu dan Pilkada di Balikpapan Kalimantan Timur, Rabu ( 3/12/2025).  Hadir pada kesempatan tersebut anggota KPU RI August Mellaz, Idham Kholik dan Yulianto Sudrajat. Selain itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda dan Sekretaris Jenderal KPU RI Bernard Darmawan.  "Orang tidak pernah terpikir banyak KPPS meninggal dunia pada Pemilu 2019 dan 2024 mengalami penurunan signifikan. Itulah cara menghormati masa lalu untuk kebaikan masa depan," kata Afif.  Menurutnya, upaya reflektif dan evaluatif perlu terus dilakukan sebagai penguatan kelembagaan KPU. Salah satu upaya penguatan kelembagaan pihaknya ingin menetapkan hari lahir KPU. Masalahnya, belum semua keluarga KPU sepakat mengenai hari lahirnya KPU termasuk KPU belum memiliki mars KPU.  "Ke depan saya ingin segalanya lebih baik. Oleh karena itu, tidak boleh ada yang mencerca pendahulu," ucapnya.  Lebih lanjut dirinya menyatakan ada tiga prioritas program nasional yakni pemutakhiran data pemilih, sosialisasi di daerah 3T (terdepan, terluar dan terdalam) dan peningkatan teknologi informasi.

Selengkapnya
Rabu, 03 Desember 2025 13:32
267

Diseminasi Regulasi Kepemiluan

SUKABUMI - Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Jawa Barat, Adie Saputro, menghadiri kegiatan Diseminasi Regulasi Kepemiluan pada Rabu (3/12/2025) di Kantor KPU Kota Sukabumi. Kehadirannya sekaligus menjadi keynote speaker sebagai bentuk komitmen KPU dalam memperkuat pemahaman dan konsistensi penerapan regulasi pemilu di tingkat daerah. Turut mendampingi Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Jawa Barat, Kadiv Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Sukabumi Dikrillah, Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM, Seni Soniansih, Kadiv Hukum dan Pengawasanm Siska Agustina, Plt. Sekretaris, Yan Permana, beserta jajaran sekretariat KPU Kota Sukabumi. Keterlibatan unsur pimpinan dan sekretariat ini menjadi bagian penting dalam memastikan penyampaian informasi regulasi pemilu dapat diterapkan secara seragam dan tepat sasaran. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemaparan mengenai aspek-aspek teknis penyelenggaraan pemilu, pembaruan regulasi, implementasi kebijakan strategis, serta penguatan tata kelola kepemiluan sebagai bagian dari persiapan menuju pemilu yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Materi yang disampaikan juga menekankan pentingnya koordinasi berkelanjutan antar-tingkatan KPU serta kesiapan sumber daya manusia di daerah dalam menghadapi dinamika regulasi. Diharapkan, Diseminasi Regulasi Kepemiluan ini menjadi ruang pembelajaran bersama bagi penyelenggara pemilu untuk memperkuat kapasitas teknis, menyamakan persepsi terhadap aturan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kepemiluan.

Selengkapnya
Senin, 01 Desember 2025 15:33
315

KPU Jabar Ajak Pemuda Perkuat Partisipasi Politik

BANDUNG — KPU Provinsi Jawa Barat menerima audiensi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Jawa Barat pada Senin (1/12/2025). Audiensi tersebut bertujuan dalam rangka memperkuat peran pemuda dalam partisipasi politik serta mendorong sinergi strategis antara KPU dan organisasi kepemudaan di Jawa Barat. Ketua Umum Pengurus Wilayah KAMMI Jawa Barat, Aam Izussalam, bersama jajaran pengurus diterima langsung oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat yang didampingi Kepala Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM Yunike Puspita, Kasubbag Partisipasi Masyarakat Fahmi Kamal, serta Kasubbag Hukum Hasanudin Ismail. Dalam kesempatan tersebut, Aam Izussalam menyampaikan saran sumbagsih gagasan berbasis regulasi dan kebutuhan nyata di lapangan, agar Jawa Barat mampu mewujudkan tata kelola pemerintah yang berintegritas. Ia menekankan pentingnya kolaborasi strategis antara KPU dan organisasi kepemudaan untuk memperluas edukasi pemilu, memperkuat pengawasan partisipatif, serta membangun budaya politik yang sehat dan berintegritas. Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, menyampaikan apresiasi atas komitmen dan perhatian KAMMI terhadap penguatan demokrasi di daerah. Ia menegaskan bahwa KPU terbuka terhadap setiap masukan konstruktif, terutama dari kalangan pemuda sebagai elemen strategis dalam keberlanjutan demokrasi.

Selengkapnya
Senin, 01 Desember 2025 10:20
261

Menghadapi Tantangan Baru, KORPRI Dorong ASN Berinovasi dan Bertransformasi

BANDUNG — KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) KORPRI ke-54 pada Senin, 1 Desember 2025, bertempat di halaman Kantor KPU Provinsi Jawa Barat. Peringatan tahun ini mengusung tema nasional “Bersatu, Berdaulat, Bersama KORPRI, Dalam Mewujudkan Indonesia Maju”, yang menjadi ajakan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memperkuat solidaritas, profesionalisme, dan komitmen dalam mendukung pembangunan bangsa. KORPRI sendiri pertama kali berdiri pada 29 November 1971 sebagai wadah pemersatu dan peningkat profesionalisme Pegawai Republik Indonesia. Organisasi ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971, yang hingga kini terus menjadi landasan penguatan peran ASN di Indonesia. Upacara dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, selaku Inspektur Upacara. Bertindak sebagai Pemimpin Upacara, Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, Anton Firmansya. Seluruh petugas upacara terdiri dari jajaran Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat dan Jagat Saksana KPU Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti oleh para pimpinan, pejabat manajerial, pejabat fungsional, serta seluruh pegawai di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat. Dalam amanatnya, Eko membacakan sambutan tertulis Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional. “Momentum ulang tahun ke-54 marilah kita jadikan sebagai upaya untuk meneguhkan KORPRI sebagai penguat Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menyadari peran dan tanggung jawab kita sebagai Aparatur Sipil Negara,” ujarnya. Menutup sambutan tersebut, Eko juga menekankan pentingnya kemampuan ASN dalam menghadapi tuntutan zaman. “Perubahan era menuntut kita mampu beradaptasi. Digitalisasi birokrasi, layanan publik yang semakin mudah diakses, serta berkembangnya ekspektasi masyarakat mengharuskan ASN terus meningkatkan kompetensi dan berinovasi,” tutupnya.

Selengkapnya