Berita Terkini

Jumat, 21 November 2025 08:56
307

Pembukaan FGD Bali: Evaluasi Seleksi Komisioner

BALI - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia secara resmi membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diselenggarakan di Bali pada 20–21 November 2025. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua KPU RI, H. Moh. Afifuddin, yang memberikan arahan strategis terkait penguatan tata kelola seleksi penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia. Turut hadir dan memberikan arahan dalam sesi pembukaan adalah Anggota KPU RI Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, serta Litbang, Dr. Parsadaan Harahap, serta Anggota KPU RI Divisi Hukum dan Pengawasan, Iffa Rosita. Keduanya menegaskan pentingnya konsistensi standar seleksi, penyempurnaan desain asesmen, serta harmonisasi antara regulasi, kebutuhan kelembagaan, dan dinamika lingkungan strategis pemilu. Dalam pemaparannya, Iffa Rosita menekankan bahwa banyak persoalan etik penyelenggara yang terekam dalam putusan Mahkamah Konstitusi, DKPP, maupun proses pidana harus dijadikan bahan evaluasi serius terhadap pola seleksi. Ia menggarisbawahi bahwa pelanggaran kode etik tidak harus menunggu adanya aduan. “Berdasarkan pemantauan, penilaian, dan evaluasi KPU provinsi, ketika ada indikasi pelanggaran, pembinaan berjenjang harus segera dilakukan hingga, bila tidak ada perubahan, dapat berujung pada peringatan keras atau pemberhentian yang disampaikan ke DKPP,” ujarnya. Iffa juga membuka kemungkinan penguatan kriteria seleksi untuk mempertimbangkan pengalaman penyelenggaraan pemilu, sepanjang analisis menunjukkan korelasi antara latar belakang pengalaman dan kualitas kinerja komisioner. Sementara itu, Parsadaan Harahap menekankan pentingnya FGD sebagai ruang refleksi kolektif untuk mengkaji kembali desain seleksi komisioner dari berbagai dimensi, mulai dari proses rekrutmen, instrumen psikologi dan profil kompetensi, hingga kebutuhan kapasitas baru seperti literasi digital dan komunikasi publik. “Melalui forum ini kita ingin menggali persoalan secara lebih holistik. Ke depan, profil anggota KPU harus semakin jelas: berintegritas, profesional, adaptif pada perkembangan teknologi, sekaligus mampu menjadi komunikator demokrasi di ruang publik,” tuturnya. Ia mendorong peserta untuk menghasilkan masukan konkret yang dapat menjadi bahan rekonstruksi kebijakan dan kriteria seleksi KPU provinsi dan kabupaten/kota di periode mendatang. Ketua KPU RI dalam arahannya menekankan bahwa penyelenggara pemilu harus senantiasa menjaga integritas, profesionalitas, dan keberanian moral dalam menghadapi kompleksitas kepemiluan. Ia mengingatkan bahwa sejarah panjang kelembagaan KPU dibangun melalui kerja kolektif para pendahulu yang harus dihargai melalui inovasi berkelanjutan dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Kegiatan FGD ini juga dihadiri oleh perwakilan KPU Provinsi Jawa Barat, yaitu Ketua Divisi SDM, Penelitian dan Pengembangan, Abdullah Sapi’i, serta Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, Yunike Puspita, yang turut mengikuti rangkaian diskusi dan berbagi praktik baik terkait pelaksanaan seleksi di tingkat provinsi. FGD ini menjadi forum refleksi dan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan seleksi anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota, meliputi pemetaan tantangan, konsolidasi kerangka regulasi, penguatan sistem penilaian kompetensi, serta penyelarasan peta jabatan sesuai dengan ketentuan organisasi KPU. Melalui forum ini, seluruh unsur diharapkan mampu merumuskan rekomendasi strategis untuk memastikan bahwa proses seleksi ke depan berjalan semakin objektif, transparan, dan akuntabel. Dengan terselenggaranya FGD ini, KPU RI berkomitmen memperkuat kualitas rekrutmen penyelenggara pemilu sebagai bagian dari upaya menjaga kredibilitas pemilu dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap demokrasi Indonesia. 

Selengkapnya
Kamis, 20 November 2025 21:11
275

KPU Jabar Hadiri Rakor Evaluasi Produk Hukum dan Pengelolaan JDIH KPU RI

PADANG - Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Aneu Nursifah bersama Kepala Subbagian Hukum Hasanuddin Ismail mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Produk Hukum dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU yang diselenggarakan oleh KPU RI pada Senin hingga Kamis, 17–20 November 2025, di Kota Padang. Peserta yang hadir mengikuti rakor terdiri dari Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan serta Kepala Bagian/Subbagian Hukum KPU Provinsi se-Indonesia. Kegiatan hari pertama dibuka secara resmi oleh Ketua KPU RI M. Afifuddin yang didampingi Anggota KPU RI Iffa Rosita, Idham Holik, dan Parsadaan Harahap. Dalam sambutannya, Afifuddin menegaskan pentingnya publikasi setiap produk hukum di JDIH KPU. Ia juga menyampaikan bahwa saat ini KPU sedang berhadapan dengan proses revisi Undang-Undang Pemilu, serta berharap JDIH KPU dapat menjadi yang terbaik di antara lembaga publik lainnya. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada KPU Provinsi yang dinilai aktif mengelola JDIH. Memasuki hari kedua, peserta menerima sejumlah materi strategis, di antaranya: Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan oleh Nurkhaidir, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya dari Kemenkumham RI; Penguatan Pengelolaan JDIH dan Pengembangan Inovasi oleh Katarina Rosariani, Pustakawan Ahli Madya BPHN Kemenkumham RI; Mekanisme Evaluasi PKPU dan Keputusan KPU oleh Analisis Hukum BPHN Kemenkumham RI, Lewinda Oletta; Penguatan JDIH dan Zona Integritas oleh Deputi Dukungan Teknis KPU RI, Eberta Kawima; Evaluasi JDIH dan DIM Revisi Undang-Undang Pemilu oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, Iffa Rosita. Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi mendalam terkait usulan revisi Undang-Undang Pemilu. Pada hari ketiga, peserta kembali menerima paparan dalam sesi panel bertema Inventarisasi Permasalahan Undang-Undang Pemilu. Panelis terdiri atas Tokoh Masyarakat Sumatera Barat Guspardi Gaus, akademisi hukum dari Universitas Padjadjaran, serta perwakilan Asosiasi Pengajar HTN dan HAN, Oce Madril. Dalam rangkaian kegiatan ini, KPU RI juga memberikan penghargaan kepada Anggota JDIH KPU serta lembaga dengan Manajemen Penanganan Permasalahan Hukum Terbaik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. Usai rangkaian penyerahan pengharagaan, rapat koordinasi ditutup oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, Iffa Rosita.

Selengkapnya
Rabu, 19 November 2025 13:20
333

Menjaga Ruang Digital Dengan Inovasi Manajemen Informasi Akurat dan Kreatif

BANDUNG - Tingginya penggunaan media sosial di Indonesia mendorong ruang digital menjadi jalur utama penyebaran informasi publik. Dinamika tersebut membuat masyarakat semakin akrab dengan arus komunikasi cepat di dunia maya, sekaligus menjadikan media sosial sebagai arena persaingan narasi yang kian kompetitif. Menanggapi situasi tersebut, KPU Provinsi Jawa Barat menggelar Parmas Insight Chapter #7 bertema “Peran Media Sosial dalam Sosialisasi Pilkada: Mengelola Akun Medsos agar Engaging dan Informatif”, Rabu (19/11/2025). Kegiatan berlangsung secara daring dan diikuti jajaran Ketua Divisi Sosdiklih Parmas, dan SDM, Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM dari 27 KPU kabupaten/kota se-Jawa Barat. Acara dibuka oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia, didampingi Kepala Bagian Parmas dan SDM, Yunike Puspita, serta staf Sub Bagian Parhumas KPU Jawa Barat. Dalam sambutannya, Hedi menegaskan pentingnya kehadiran aktif KPU di ruang digital. Ia mengingatkan bahwa lembaga publik tidak boleh tertinggal dalam arus informasi cepat yang berpotensi membentuk opini masyarakat. “Jika hoaks dibiarkan mendominasi ruang digital, narasi sesat itulah yang akan membentuk persepsi publik dan dapat memengaruhi arah demokrasi di Indonesia,” ujarnya. Hedi menyebut mis-informasi sebagai ancaman serius bagi kualitas demokrasi jika tidak diimbangi dengan edukasi dan informasi resmi yang kuat. Forum ini menghadirkan Keynote Speech,  Akhmaliyah (Kadiv Sosdiklih Parmas KPU Jawa Tengah), serta dua narasumber: Masyhuri Abdul Wahid (Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Cirebon) dan Deni Firman Rosadi (Kadiv Sosdiklih Parmas KPU Kabupaten Bandung Barat). Menurut Akhmaliyah, di era media sosial saat ini, kita tidak hanya berbagi informasi, tetapi juga memanfaatkannya sebagai ruang publik baru bagi masyarakat untuk berinteraksi. "Era sekarang adalah eranya media sosial sebagai sarana berinteraksi dan membangun keterhubungan dengan masyarakat", ujarnya. Melalui diskusi tersebut, Hedi berharap kemampuan pengelolaan media sosial di lingkungan KPU semakin meningkat. Ia menekankan pentingnya manajemen informasi yang akurat, kreatif, dan mudah dipahami publik sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi. “KPU harus terus berinovasi dalam kerja-kerja pengelolaan media sosial. Semoga diskusi hari ini menjadi energi untuk membawa perubahan yang lebih baik,” tutupnya.

Selengkapnya
Rabu, 19 November 2025 09:13
319

Kajian Komparatif Pemilu: KPU Jabar Hadiri Diskusi MMPR dan OLPR di Bandung

BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menghadiri Diskusi Publik bertema “Implementasi Sistem Mixed Member Proportional Representation (MMPR) dan Open List Proportional Representation (OLPR): Sebuah Kajian Komparatif Sistem Pemilu di Negara Lain” yang digelar KPU Republik Indonesia pada Rabu hingga Jumat, 18–21 November 2025, di Hotel Aryaduta Bandung. Kegiatan dibuka dengan penyampaian laporan oleh Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan KPU RI, Melgia Carolina Van Harling. Sambutan selamat datang disampaikan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, sebelum acara resmi dibuka oleh Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin. Diskusi ini menghadirkan rangkuman pengalaman dan praktik penyelenggaraan pemilu dari berbagai negara sebagai bahan perbandingan dan penguatan tata kelola pemilu nasional. Kegiatan tersebut diikuti oleh Ketua serta anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU provinsi se-Indonesia.

Selengkapnya
Selasa, 18 November 2025 20:29
302

KPU Jabar dan Bakesbangpol Matangkan Pagelaran Wayang Demokrasi di SMKN 1 Cimahi

CIMAHI — KPU Provinsi Jawa Barat bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Barat menggelar rapat koordinasi lanjutan dalam rangka persiapan Pagelaran Wayang Golek Demokrasi di SMKN 1 Cimahi, Selasa (18/11/2025). Kegiatan ini dirancang sebagai bagian dari program Pendidikan Pemilih Berkelanjutan berbasis budaya, sekaligus dikolaborasikan dengan momentum Peringatan Hari Guru Nasional di lingkungan SMKN 1 Cimahi. Rapat yang berlangsung di ruang pertemuan SMKN 1 Cimahi dihadiri oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Erwin, yang mewakili Kepala Sekolah; Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat (Parmas) KPU Jawa Barat, Hedi Ardia; Kepala Bidang Politik Dalam Negeri (Poldagri) Bakesbangpol Jawa Barat, Ruliadi; Kepala Bagian KPU Jawa Barat; para Kasubbag; serta tim teknis KPU dan Bakesbangpol. Pihak sekolah menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap rencana kegiatan ini, terutama karena pendekatan budaya dinilai efektif dalam menyampaikan nilai-nilai demokrasi kepada peserta didik secara ringan, menyenangkan, dan mudah diterima. Dalam pembahasannya, rapat menyepakati bahwa lokasi utama acara akan dipusatkan di lapangan basket SMKN 1 Cimahi, dilengkapi tenda, kursi peserta, serta panggung wayang golek yang disiapkan secara representatif. Pihak sekolah juga menyiapkan Paduan Suara SMKN 1 Cimahi sebagai pengisi lagu Indonesia Raya untuk menghadirkan nuansa nasionalisme sebelum pagelaran utama Wayang Golek Giriharja 2 Putu oleh dalang muda Khanha Kosasih Sunarya. Untuk memastikan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan, sistem registrasi siswa akan menggunakan barcode yang dipadukan dengan absensi manual keliling. Target kehadiran minimal peserta ditetapkan sebanyak 2.000 siswa, sementara surat undangan formal diterbitkan untuk 1.200 siswa sebagai dasar administratif. Penyajian Menu Bergizi Gratis (MBG) tetap disiapkan dalam format paket konsumsi ringan yang praktis, higienis, dan memenuhi kebutuhan gizi pelajar. Rapat juga memfokuskan koordinasi lintas lembaga untuk menjamin keamanan, kesehatan, dan ketertiban kegiatan. Undangan akan disampaikan kepada KCD Wilayah, K3 SMK, Kesbangpol Kota Cimahi, KPU Kota Cimahi, Polsek Cimahi Selatan, Koramil Cimahi, PMI Kota Cimahi, serta sejumlah pihak lain yang relevan. Penyuratan kepada Polsek dan Koramil segera dilakukan sebagai bagian dari penguatan dukungan pengamanan terpadu. Sebagai langkah lanjutan, rapat ditutup dengan pengecekan lapangan untuk memetakan berbagai kebutuhan teknis, termasuk posisi panggung, jalur evakuasi, area tamu undangan, titik berkumpul siswa, serta infrastruktur pendukung lainnya. Melalui pelaksanaan Pagelaran Wayang Demokrasi ini, KPU Jawa Barat bersama Bakesbangpol Jawa Barat menegaskan komitmen untuk menghadirkan pendidikan politik yang kreatif, partisipatif, dan berakar pada budaya lokal. Pendekatan ini sejalan dengan visi KPU sebagai penyelenggara pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas, serta diarahkan untuk menumbuhkan generasi pemilih pemula yang cerdas, kritis, dan memiliki kesadaran politik berbasiskan nilai-nilai kebangsaan.

Selengkapnya
Selasa, 18 November 2025 16:42
327

Keluarga Besar KPU Jabar Sambut Hangat Delapan Pegawai Mutasi

BANDUNG — KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan penyambutan dan pengarahan bagi delapan pegawai yang dimutasi ke lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 2534 Tahun 2025. Kegiatan berlangsung pada Selasa, 18 November 2025 ini di Ruang VIP Kantor KPU Provinsi Jawa Barat, dipimpin langsung oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro. Dalam arahannya, Eko Iswantoro menegaskan bahwa proses mutasi adalah bagian dari penguatan organisasi dan penataan sumber daya manusia untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berjalan semakin efektif. “Selamat bergabung di keluarga besar KPU Jawa Barat. Kami berharap seluruh rekan yang baru bergeser dapat segera beradaptasi, memahami ritme kerja, serta menjaga integritas dan profesionalitas sebagai aparatur penyelenggara Pemilu,” ujarnya. Suasana penyambutan berlangsung hangat, penuh perkenalan, dialog, dan penjelasan mengenai tugas serta mekanisme kerja di satuan kerja baru. Para pegawai mutasi juga mendapatkan penjelasan mengenai tata kerja, disiplin ASN, serta kewajiban pemutakhiran data pada SIASN dan SIMPEG KPU sebagai bagian dari proses penyesuaian administrasi. Kegiatan turut dihadiri oleh jajaran SDM KPU Jawa Barat, yaitu Kabag Partisipasi, Humas, dan SDM Yunike Puspita, Kasubbag SDM Norhina Kurniawaty, serta staf SDM. Kehadiran lengkap unit SDM mencerminkan komitmen organisasi dalam memastikan proses onboarding berjalan tertib, sistematis, dan sesuai ketentuan kepegawaian. Adapun pegawai yang menerima penugasan baru meliputi: Iman Abdurahman, Stefany Debora, Rayhan Rahman, Heru Setiautama, Herlina Santana Pasaribu, Eriene Budiyanti Prihatin, Siti Hairunnisa, dan Armiani Basri. Melalui penyambutan ini, KPU Jabar menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kapasitas kelembagaan dan membangun lingkungan kerja yang adaptif, akuntabel, serta berorientasi layanan publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu Serentak yang semakin berkualitas.

Selengkapnya