Berita Terkini

Senin, 15 September 2025 09:05
260

Jaga Profesionalisme, Rawat Kepercayaan Publik dengan Kejujuran

BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat melaksanakan apel pagi rutin pada Senin (15/9/2025) secara daring. Apel ini diikuti oleh Kepala Divisi SDM dan Litbang Abdullah Sapi’i, Kadiv Perencanaan dan Logistik, Hari Nazarudin, Sekretaris, Eko Iswantoro pejabat struktural, pejabat fungsional, serta seluruh pegawai di lingkungan KPU Jawa Barat. Bertindak sebagai pembina apel yakni Kadiv Sosdiklih Parmas KPU Jawa Barat, Hedi Ardia. Adapun petugas apel berasal dari jajaran Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM. Dalam arahannya, Hedi Ardia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. “Kepercayaan adalah modal utama kita sebagai lembaga publik. KPU, baik komisioner maupun sekretariat, hanya bisa bekerja jika publik percaya,” ujarnya. Hedi mengingatkan bahwa regulasi maupun anggaran yang besar tidak akan berarti tanpa kepercayaan masyarakat. “Tanpa itu, demokrasi akan pincang dan demokrasi elektoral tidak akan berjalan maksimal. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk senantiasa menjaga profesionalitas dan kerendahan hati dalam menjalankan tugas melayani publik,” tegasnya. Ia juga menyampaikan bahwa meskipun saat ini belum memasuki tahapan pemilu, tugas KPU sebagai penyelenggara pemilu tetap berjalan. “Beberapa divisi tetap bekerja melakukan pemutakhiran data pemilih, penataan administrasi, penguatan SDM, kelembagaan, serta komunikasi publik yang menyejukkan masyarakat. Semua ini adalah fondasi penting menuju keberhasilan pelaksanaan Pemilu 2029,” paparnya. Menutup arahannya, ia mengungkapkan sebuah pepatah tentang pentingnya menjaga kepercayaan publik. “Kepercayaan datang dengan berjalan kaki tetapi pergi dengan berkuda. Artinya, membangun kepercayaan butuh konsistensi dan waktu yang tidak sebentar, tetapi kehilangan kepercayaan itu bisa terjadi dalam sekejap. Mari kita rawat kepercayaan publik dengan kejujuran, keikhlasan, dan profesionalitas,” tutupnya.

Selengkapnya
Jumat, 12 September 2025 10:27
285

KPU Jabar Ikuti Konsolidasi Layanan Kepegawaian dengan BKN

BANDUNG — KPU Provinsi Jawa Barat mengikuti Rapat Konsolidasi Layanan Tata Kelola Kepegawaian dengan BKN di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU Tahun 2025 yang dilaksanakan secara daring, Jumat (12/9). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Biro SDM Sekretariat Jenderal KPU RI, Yuli Hertaty, dan menghadirkan narasumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sesi narasumber dipandu oleh moderator Rita Purwati. Rapat konsolidasi ini menjadi bagian dari agenda tahunan KPU RI untuk memperkuat tata kelola layanan kepegawaian, sekaligus menindaklanjuti penetapan KPU sebagai salah satu pilot project kementerian/lembaga dalam implementasi Kenaikan Pangkat Otomatis dan Penetapan Pensiun Otomatis. Pada sesi pertama, peserta mendapatkan materi dari Mohammad Ridwan, S.T., M.Eng, Direktur Perencanaan Kebutuhan ASN BKN, yang menekankan pentingnya sinkronisasi data kepegawaian dalam mendukung sistem otomatisasi kenaikan pangkat dan pensiun. Dari KPU Provinsi Jawa Barat, kegiatan ini diikuti oleh Kabag Parhumas dan SDM, Yunike Puspita, Kasubag SDM, Norhina Kurniawaty, serta operator SIPP, Anisa Hapsari. Kehadiran jajaran pengelola SDM tersebut mencerminkan komitmen KPU Jabar dalam memperkuat validitas data ASN serta kesiapan menghadapi kebijakan baru di bidang kepegawaian. Dalam sambutannya, Yuli Hertaty menegaskan transformasi tata kelola kepegawaian adalah langkah strategis untuk memastikan layanan ASN di KPU semakin profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan dukungan BKN, kita optimis implementasi kenaikan pangkat otomatis dan penetapan pensiun otomatis dapat berjalan efektif, sehingga jajaran SDM KPU di pusat maupun daerah semakin fokus pada tugas utama melayani demokrasi. Melalui konsolidasi ini, KPU Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus menjaga profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas dalam layanan kepegawaian, sejalan dengan visi KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas.

Selengkapnya
Rabu, 10 September 2025 20:17
373

KPU Jabar Fokus Perbaikan Standar Produk Hukum JDIH

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Program Membahas Hukum (MH) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat sesi 2. Rabu (10/9/2025). Kegiatan rutin yang berlangsung setiap Rabu ini, bertujuan untuk meningkatkan skill dan silaturahmi, sekaligus menjadi wadah diskusi bagi permasalahan yang ada di KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Kegiatan dipimpin oleh Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Hasanuddin Ismail, Turut hadir Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Aneu Nursifah, Ketua Divisi SDM dan Litbang KPU Provinsi Jawa Barat, Abdullah Sapi'i, dan Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Sophia Kurniasari Purba secara daring, serta diikuti seluruh jajaran Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Dalam sesi pengarahan Abdullah Sapi'i menyampaikan "Kegiatan kali ini berfokus pada pengecekan standar teknis JDIH KPU Kabupaten/Kota. Sangat penting memastikan semua produk hukum yang belum terunggah agar segera diunggah". Aneu juga berpesan "Bahwa hukum adalah jantung dari penyelenggaraan pemilu. Perbaikan institusi harus terus dilakukan, termasuk mengatasi isu hukum terkini". Sophia juga menambahkan "kegiatan ini berfungsi sebagai pemantauan untuk memastikan terpenuhinya standar minimal JDIH di setiap satuan kerja".

Selengkapnya
Rabu, 10 September 2025 19:40
544

Sinergi Pasca Pemilu dan Pilkada 2024, KPU Jabar Hadir di KPU Kota Tasikmalaya

TASIKMALAYA — Dalam rangka memperkuat koordinasi kelembagaan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, melaksanakan kunjungan kerja ke KPU Kota Tasikmalaya pada Rabu (10/9/2025). Pada kesempatan tersebut, beliau didampingi oleh Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi, Sutrisno, serta Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik, Tarsono. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda rutin KPU Jawa Barat untuk mempererat komunikasi dan memastikan kesiapan kelembagaan di tingkat kabupaten/kota pasca-Pemilu 2024. Kedatangannya disambut langsung oleh Ketua KPU, Asep Rismawan, Sekretaris, Wahyu Herlambang bersama jajaran Sekretariat KPU Kota Tasikmalaya. Dalam pertemuan tersebut, Ketua KPU Kota Tasikmalaya memaparkan gambaran umum mengenai kondisi kelembagaan serta pelaksanaan tugas di wilayahnya. Ia menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan lancar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak menimbulkan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Lebih lanjut, Asep menyampaikan bahwa Pasca Pemilu dan Pilkada 2024, KPU Kota Tasikmalaya tetap fokus melaksanakan program prioritas sebagaimana arahan KPU RI. Program tersebut mencakup pendidikan politik dan pemilih, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia kelembagaan. Untuk mendukung program tersebut, KPU Kota Tasikmalaya secara konsisten menggelar kegiatan Kajian Rutin Rabu (KRR) serta membangun kerja sama dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi, dan komunitas masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pemilu. Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan sinergi antara KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kota Tasikmalaya semakin erat, sehingga mampu memperkuat kelembagaan penyelenggara pemilu di daerah secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Selengkapnya
Selasa, 09 September 2025 23:36
244

KPU Provinsi Jawa Barat Perkuat Sinergi dengan KPU Kabupaten Garut

GARUT — Dalam upaya memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas kelembagaan, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, didampingi Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi, Sutrisno, serta Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik, Tarsono melaksanakan kunjungan kerja ke KPU Kabupaten Garut pada Selasa petang (9/9/2025).  Kedatangan Sekretaris KPU Jawa Barat disambut langsung oleh Ketua KPU, Faiz Burhan, Sekretaris, Asep Budianto, bersama seluruh jajaran kesekretariatan KPU Kabupaten Garut. Dalam sambutannya, Asep Budianto menyampaikan apresiasi atas kunjungan yang dilakukan Sekretaris KPU Jawa Barat, sekaligus memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi KPU Kabupaten Garut, khususnya terkait ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia (SDM). “Wilujeng sumping di Kabupaten Garut. Kami berterima kasih atas kunjungan Bapak Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat. Dengan wilayah Garut yang sangat luas, diperlukan SDM yang benar-benar kompeten dan mumpuni agar pasca Pemilu dan Pilkada 2024 tetap berjalan maksimal. Untuk itu, kami mohon arahannya dari KPU Provinsi,” ujar Asep. Menanggapi hal tersebut, Eko Iswantoro menegaskan bahwa penguatan kelembagaan menjadi fokus utama KPU Jawa Barat dalam menghadapi agenda demokrasi berikutnya. Ia menekankan pentingnya penataan SDM yang berintegritas di seluruh jajaran, baik ASN, CPNS, maupun PPPK, agar senantiasa menjaga nama baik lembaga, meningkatkan profesionalisme, serta menjunjung tinggi prinsip netralitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. “Kunjungan ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi juga bagian dari evaluasi bersama agar penyelenggaraan pemilu ke depan berjalan lebih baik. Kesiapan SDM, sarana prasarana, dan koordinasi antar-lembaga menjadi kunci sukses kita bersama,” jelas Eko. Eko juga menyoroti pentingnya komunikasi efektif dan relasi psikologis yang sehat antara pimpinan, ketua, anggota, sekretaris, dan seluruh kesekretariatan. Menurutnya, hubungan internal yang solid akan memperkuat kinerja kelembagaan secara keseluruhan. Selain itu, Eko menekankan perlunya pengelolaan kearsipan yang tertib sebagai bentuk penataan dokumen kepemiluan yang lebih baik. Ia mengimbau jajaran KPU Kabupaten Garut untuk segera merapikan dokumen penting lainnya. Pertemuan ini juga dimanfaatkan sebagai ajang berbagi pengalaman dan evaluasi penyelenggaraan pemilu sebelumnya, sekaligus membahas langkah-langkah strategis menghadapi agenda demokrasi berikutnya. Dengan adanya kunjungan ini, KPU Jawa Barat berharap hubungan kelembagaan dengan KPU Kabupaten Garut semakin solid. Sinergi yang kuat diharapkan mampu memastikan seluruh proses demokrasi di tingkat daerah berjalan efektif, transparan, dan profesional.

Selengkapnya
Senin, 08 September 2025 14:28
578

KPU Gandeng KPK Tanamkan Budaya Antikorupsi di Lingkungan Penyelenggara Pemilu

BANDUNG — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat mengikuti Sosialisasi Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi yang digelar KPU RI bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (8/9/2025). Kegiatan utama berlangsung di Jakarta, sementara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia mengikuti secara daring. Sementara dari KPU Jawa Barat  Ketua, Anggota, Sekretaris, dan jajaran sekretariat mengikuti kegiatan bersama di Aula KPU Provinsi Jawa Barat. Acara dibuka secara resmi oleh Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, yang menegaskan bahwa korupsi yang sistematis dapat merusak stabilitas, ekonomi, dan kepercayaan publik. Karena itu, jajaran KPU harus menolak segala bentuk gratifikasi. Afifuddin menekankan bahwa sosialisasi ini menjadi momentum penting untuk mengingatkan kembali seluruh jajaran KPU agar waspada terhadap potensi korupsi. “Kita tidak hanya dituntut memahami aturan, tetapi juga membangun budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang bersih,” ujarnya. Ia juga menyoroti capaian Indeks Pencegahan Korupsi KPU pada 2024 yang berada di angka 71, lebih rendah dari rata-rata nasional 79. Menurutnya, hal ini menjadi tantangan untuk memperkuat integritas, profesionalisme, serta tata kelola kelembagaan. “Budaya antikorupsi harus melekat dalam setiap langkah penyelenggaraan pemilu, mulai dari pengelolaan keuangan, pengadaan, hingga pelayanan publik,” tambahnya. Sementara itu, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menekankan pentingnya penanaman budaya antikorupsi dan pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU sebagai kunci membangun integritas kelembagaan. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran KPU semakin memahami regulasi pencegahan gratifikasi serta mampu menjaga integritas penyelenggaraan pemilu.

Selengkapnya