BANDUNG - Tingginya penggunaan media sosial di Indonesia mendorong ruang digital menjadi jalur utama penyebaran informasi publik. Dinamika tersebut membuat masyarakat semakin akrab dengan arus komunikasi cepat di dunia maya, sekaligus menjadikan media sosial sebagai arena persaingan narasi yang kian kompetitif.

Menanggapi situasi tersebut, KPU Provinsi Jawa Barat menggelar Parmas Insight Chapter #7 bertema “Peran Media Sosial dalam Sosialisasi Pilkada: Mengelola Akun Medsos agar Engaging dan Informatif”, Rabu (19/11/2025). Kegiatan berlangsung secara daring dan diikuti jajaran Ketua Divisi Sosdiklih Parmas, dan SDM, Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM dari 27 KPU kabupaten/kota se-Jawa Barat.

Acara dibuka oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia, didampingi Kepala Bagian Parmas dan SDM, Yunike Puspita, serta staf Sub Bagian Parhumas KPU Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Hedi menegaskan pentingnya kehadiran aktif KPU di ruang digital. Ia mengingatkan bahwa lembaga publik tidak boleh tertinggal dalam arus informasi cepat yang berpotensi membentuk opini masyarakat.

“Jika hoaks dibiarkan mendominasi ruang digital, narasi sesat itulah yang akan membentuk persepsi publik dan dapat memengaruhi arah demokrasi di Indonesia,” ujarnya. Hedi menyebut mis-informasi sebagai ancaman serius bagi kualitas demokrasi jika tidak diimbangi dengan edukasi dan informasi resmi yang kuat.

Forum ini menghadirkan Keynote Speech,  Akhmaliyah (Kadiv Sosdiklih Parmas KPU Jawa Tengah), serta dua narasumber: Masyhuri Abdul Wahid (Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Cirebon) dan Deni Firman Rosadi (Kadiv Sosdiklih Parmas KPU Kabupaten Bandung Barat).

Menurut Akhmaliyah, di era media sosial saat ini, kita tidak hanya berbagi informasi, tetapi juga memanfaatkannya sebagai ruang publik baru bagi masyarakat untuk berinteraksi. "Era sekarang adalah eranya media sosial sebagai sarana berinteraksi dan membangun keterhubungan dengan masyarakat", ujarnya.

Melalui diskusi tersebut, Hedi berharap kemampuan pengelolaan media sosial di lingkungan KPU semakin meningkat. Ia menekankan pentingnya manajemen informasi yang akurat, kreatif, dan mudah dipahami publik sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi.

“KPU harus terus berinovasi dalam kerja-kerja pengelolaan media sosial. Semoga diskusi hari ini menjadi energi untuk membawa perubahan yang lebih baik,” tutupnya.