Berita Terkini

Kamis, 31 Juli 2025 09:29
412

KPU Jawa Barat Ikuti Kegiatan Berbagi Pengalaman Tahapan Teknis Pemilu dan Pemilihan 2024

BALI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat mengikuti kegiatan berbagi pengalaman dalam rangka reviu pelaksanaan tahapan teknis Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai 30 Juli hingga 1 Agustus 2025, bertempat di Anathera Resort, Kuta, Bali. KPU Jawa Barat diwakili oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Adie Saputro, bersama Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Gemayel Paulus Aruan. Kegiatan ini menjadi wadah refleksi dan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan tahapan teknis Pemilu dan Pemilihan serentak 2024 yang telah digelar di seluruh Indonesia. Acara dibuka secara resmi oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan KPU Republik Indonesia, Idham Holik. Peserta kegiatan terdiri dari Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU provinsi, KPU Kabuaten/kota beserta Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dari seluruh Indonesia. Selama kegiatan, para peserta menyampaikan pembahasan berbagai dinamika, tantangan, serta praktik baik yang terjadi di masing-masing daerah dalam pelaksanaan tahapan teknis Pemilu dan Pemilihan. Masukan-masukan yang dikumpulkan diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi KPU RI dalam merancang kebijakan dan penyempurnaan teknis pada pemilu mendatang. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk melakukan evaluasi, tetapi juga diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan kapasitas kelembagaan serta motivasi bagi penyelenggara pemilu di setiap tingkatan.

Selengkapnya
Selasa, 29 Juli 2025 14:35
368

KPU Jabar Siap Pertahankan Predikat Informatif

BANDUNG — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat berupaya keras untuk mempertahankan gelar sebagai badan publik informatif. Untuk itu, KPU Jabar terus meningkatkan pelayanan public yang berkaitan dengan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Seperti diketahui, sebagai badan publik KPU Jabar telah meraih predikat Lembaga Informatif pada tahun 2024. Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk mempertahankan capaian tersebut melalui penguatan peran PPID, optimalisasi kanal informasi, dan inovasi pelayanan publik yang partisipatif. “Predikat informatif bukan akhir, tapi awal dari komitmen berkelanjutan. Kami pastikan pelayanan informasi di KPU terus diperbaiki secara sistematis,” kata Yunike Puspita perwakilan PPID KPU Jabar dalam sesi diskusi kegiatan Launching Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (29/7/2025). Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi sebagai instrumen strategis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam paparannya, ia menyampaikan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya sebatas kewajiban administratif, namun harus berdampak nyata terhadap pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. “Evaluasi tidak boleh hanya formalitas, harus menyentuh substansi. Kita harus pastikan bahwa informasi yang disampaikan badan publik mampu meningkatkan kesejahteraan warga,” ujar Herman. Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Husni Farhani Mubarok, menyampaikan bahwa Monev 2025 akan menilai komitmen dan aktivitas badan publik, termasuk PPID, dalam mendukung transparansi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini juga menghadirkan dua sesi utama, yakni Petunjuk Teknis Monev KIP oleh Komisioner Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola, serta Penjelasan SAQ (Self Assessment Questionnaire) oleh Tim Penilai Independen Monev Tahun 2025. Seluruh satker badan publik, termasuk KPU Jabar, diharapkan mengikuti proses ini secara aktif.

Selengkapnya
Selasa, 29 Juli 2025 13:37
541

ASN Tersertifikasi Upaya Meningkatkan Kompetensi

BANDUNG — Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat perlu terus meningkatkan kompetensinya. Salah satu upaya ke arah tersebut adalah dengan menempuh sertifikasi kompetensi. Tentu upaya tersebut bukan sekadar formalitas belaka tapi sebagai standar keahlian yang diakui secara nasional. Demikian benang merah dari kegiatan Webinar Nasional "KORPRI Menyapa ASN" seri ke-122 yang digelar secara daring, Selasa (29/7/25). Webinar kali ini mengangkat tema “Amazing ASN, Amazing Nation (7): Urgensi Sertifikasi Kompetensi bagi ASN demi Terwujudnya Indonesia Emas.” Hadir dua narasumber utama yakni Miftakul Azis (Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi) dan Andriansyah Tiawarman (Presiden Direktur Justitia Training Center). Keduanya menyoroti pentingnya sertifikasi sebagai instrumen pengakuan formal terhadap kompetensi ASN dalam rangka menghadirkan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan era digital. Miftakul Azis menegaskan bahwa sertifikasi kompetensi kerja tidak hanya sebagai formalitas, melainkan sebagai standar keahlian yang diakui secara nasional maupun internasional. Hal ini diperkuat oleh sistem dan kerangka kualifikasi nasional yang disusun BNSP berdasarkan PP No. 10 Tahun 2018. Sementara itu, Andriansyah menekankan bahwa ASN adalah ujung tombak transformasi pelayanan publik dan perlu memiliki kombinasi antara hard skill dan soft skill yang bersertifikat.  “Sertifikasi menjadi bukti profesionalisme dan legitimasi kemampuan ASN dalam mendukung pembangunan menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya. ASN KPU Jawa Barat yang mengikuti kegiatan ini menyambut positif materi yang disampaikan. Kegiatan ini dinilai sejalan dengan upaya penguatan kapasitas SDM di lingkungan KPU, khususnya dalam menghadapi tantangan kompleks penyelenggaraan pemilu dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Peserta webinar memperoleh akses terhadap materi dan sertifikat kegiatan melalui tautan resmi yang disediakan penyelenggara. Kegiatan ini juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube KORPRI dan Zoom dengan ribuan partisipan dari seluruh Indonesia. Melalui keikutsertaan ini, ASN KPU Jawa Barat menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kompetensi dan kualitas layanan publik, sejalan dengan prinsip profesionalitas dan integritas yang menjadi pijakan dalam penyelenggaraan demokrasi.

Selengkapnya
Selasa, 29 Juli 2025 13:12
479

Sekretaris KPU Jawa Barat Dorong Digitalisasi Layanan dan Penguatan SDM

BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat dipandang perlu melakukan sejumlah Langkah strategis terutama dalam hal tata Kelola organisasi berbasis digital serta pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, memperkuat budaya kerja yang profesional, sinergis, dan adaptif terhadap perubahan teknologi. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan rapat pleno rutin bersama seluruh pimpinan serta pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Pleno, Senin (28/7/2025) dan dipimpin langsung oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat. Hadir dalam kegiatan ini para Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, antara lain: Kadiv SDM dan Litbang Abdullah Sapi’i, Kadiv Sosdiklih Parmas Hedi Ardia, Kadiv Perencanaan dan Logistik Hari Nazarudin, Kadiv Teknis Penyelenggaraan Adie Saputro, serta Kadiv Data dan Informasi Ummi Wahyuni. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, turut hadir bersama sejumlah pejabat struktural dan fungsional lainnya. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat Eko Iswantoro mengatakan, aspek komunikasi internal, sinkronisasi, dan percepatan program menjadi agenda penting ke depan. Pihaknya, akan terus memperbaiki pola komunikasi dan mendorong percepatan pelaksanaan program-program kerja. Perkembangan implementasi digitalisasi layanan internal perlu dilakukan untuk mempermudah menjalankan agenda kegiatan di KPU sekaligus mengamankan pengarsipan dengan menerapkan sistem e-agenda, e-disposisi, e-absensi, dan e-SPPD.  “Dengan e-agenda, kita dapat memantau aktivitas harian secara lebih transparan, sehingga pimpinan dapat melakukan evaluasi kinerja secara objektif dan berkala," katanya. Ia menambahkan bahwa sistem digital yang digunakan tidak lagi memerlukan proses manual seperti tanda tangan fisik.  “Proses disposisi dan absensi kini dapat dilakukan secara elektronik. Ini adalah bagian dari komitmen kita dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang modern dan efisien,” ujarnya. Implementasi sistem digital ini, lanjutnya, perlu didukung oleh kesiapan perangkat lunak dan perangkat keras yang dikelola oleh bagian-bagian terkait.  “Seluruh infrastruktur akan terus kita siapkan dan tingkatkan agar transformasi digital berjalan optimal dan berkelanjutan,” pungkasnya. Rapat pleno ini menjadi bagian dari upaya konsolidasi internal KPU Provinsi Jawa Barat dalam rangka menghadapi tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak mendatang, serta memperkuat layanan administrasi dan kelembagaan secara menyeluruh.

Selengkapnya
Senin, 28 Juli 2025 15:59
420

Rapat Konsolidasi Internal KPU Jabar: Perkuat Kinerja Sekretariat

BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menggelar rapat kerja rutin bersama seluruh pimpinan dan pegawai sekretariat di Aula Setia Permana, Senin (28/7/2025). Kegiatan ini dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, didampingi para kepala bagian serta pejabat fungsional Ahli Madya. Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Anton Firmansyah; Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi Sutrisno; serta Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Sophia Kurniasari Purba. Hadir pula dua pejabat fungsional ahli madya, yakni Susilo Hery Prabawa dan Yan Permana. Rapat kerja ini menjadi momen penting untuk memperkuat konsolidasi internal dan memperkuat kinerja kelembagaan. Dalam arahannya, Eko Iswantoro menekankan pentingnya pembenahan pola kerja, peningkatan kedisiplinan, serta penguatan dukungan teknis dan administrasi sekretariat. “Saya mengajak seluruh pegawai untuk kembali menguatkan semangat kerja bersama. Kita perlu membenahi hal-hal kecil, mengevaluasi kekurangan, dan memastikan pelayanan kepada pimpinan maupun publik berjalan dengan baik,” tegasnya. Lebih lanjut, Sekretaris KPU Jabar menyampaikan beberapa fokus utama yang menjadi perhatian bersama, di antaranya adalah persiapan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), peningkatan sarana dan layanan operasional sekretariat, serta perbaikan kenyamanan lingkungan kerja. Ia juga mendorong pengembangan inisiatif digitalisasi, pemutakhiran bank data pemilih, dan penegakan kedisiplinan pegawai. “Integrasi data, kedisiplinan pegawai, serta kesiapan sarana dan prasarana menjadi kunci dalam mendukung kinerja pimpinan dan memastikan layanan kelembagaan berjalan optimal,” ujarnya. Melalui rapat ini, KPU Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, tertib administrasi, dan responsif terhadap dinamika kelembagaan. Rapat kerja rutin ini diharapkan menjadi ruang evaluasi berkelanjutan demi terciptanya pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.

Selengkapnya
Senin, 28 Juli 2025 11:33
398

28 Peserta Jabar Siap Tingkatkan Kompetensi PBJ

BANDUNG — Sebanyak 28 peserta dari KPU Provinsi Jawa Barat dan 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat mengikuti pembukaan Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C Tahun 2025 secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (28/7/2025). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal KPU RI bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui platform pembelajaran elearning.lkpp.go.id. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan teknis pegawai di lingkungan KPU dalam mengelola pengadaan barang/jasa yang bersifat kontrak sederhana, rutin operasional, serta mendukung tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Dalam sambutan pembukaannya, Kepala PKSDM KPU RI yang dibacakan oleh Kabid Teknis Pelatihan menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk menyiapkan sumber daya manusia yang andal dalam menghadapi tantangan pengadaan logistik Pemilu, mulai dari ketersediaan bahan baku, kapasitas cetak, kesiapan gudang, hingga efisiensi waktu dan anggaran. “Kita harus mampu menghadapi seluruh tantangan tersebut dan melaksanakan proses pengadaan logistik yang berkualitas, transparan, tepat waktu dan tepat jenis. Artinya, dibutuhkan penguatan kembali SDM KPU di bidang pengadaan barang/jasa,” tegasnya. Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini mencakup penguatan kompetensi dalam perencanaan, pengelolaan kontrak, dan pelaksanaan swakelola (Level 2), sekaligus sebagai bentuk dukungan untuk penyelenggaraan pengadaan yang efisien, terbuka, dan kompetitif. Peserta dari Jawa Barat hadir, Yunike Puspita (KPU Provinsi Jawa Barat), Gendis Rahmadiani Pribadi (KPU Kabupaten Bogor), Hakim Alif Nugroho (KPU Kabupaten Sukabumi), Rayhan Rahman (KPU Kabupaten Cianjur), Suyoga (KPU Kabupaten Bekasi), Saiful Zulmuharam (KPU Kabupaten Karawang), Gitasari Siswinarti (KPU Kabupaten Purwakarta), Teguh Himawan (KPU Kabupaten Subang; Nugroho Nurman Sasono (KPU Kabupaten Bandung), Dian Noviana (KPU Kabupaten Sumedang), Aris Krismanto (KPU Kabupaten Garut), Ricky Romanzah (KPU Kabupaten Tasikmalaya), Mahbub Alimunyar (KPU Kabupaten Ciamis), Nugraha Bambang Santoso (KPU Kabupaten Cirebon), Karmiati (KPU Kabupaten Kuningan), Munawir Amin (KPU Kabupaten Indramayu), Niknik Ratna Suminar (KPU Kabupaten Majalengka), Warna Gumilang (KPU Kabupaten Bandung Barat); Ifaj Fajar Aiman (KPU Kabupaten Pangandaran); Sonang Mauludin Malik (KPU Kota Bandung), Hadi Rakhmat (KPU Kota Bogor), Heru Setia Utama (KPU Kota Sukabumi), Dwesti Kartikasari (KPU Kota Cirebon), Sufyan Harianto (KPU Kota Bekasi), Muhammad Nuh Ismanu (KPU Kota Depok), Yulvita Gumanti (KPU Kota Tasikmalaya), Vivid Firmawan (KPU Kota Cimahi), Denden Deni Hendri (KPU Kota Banjar) Seluruh peserta diarahkan untuk bergabung dalam LMS (Learning Management System) pada tautan: https://elearning.lkpp.go.id/course/view.php?id=8254 yang dapat diakses mulai hari ini, dengan sesi sinkronous akan dilaksanakan pada 24 September 2025. KPU Provinsi Jawa Barat berharap keikutsertaan seluruh satker di wilayahnya dapat berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas tata kelola pengadaan logistik Pemilu dan layanan publik secara umum.

Selengkapnya