Berita Terkini

276

KPU Perkuat Ekosistem Demokrasi

SOREANG — KPU Jabar berharap peran guru dalam meningkatkan literasi demokrasi dan penanaman nilai-nilai anti politik, anti diskriminasi dan anti hoax. Pasalnya, guru berperan besar dalam membentuk karakter siswa yang akan menjadi pemilih di pemilu mendatang.  Demikian disampaikan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bersama Guru dan Siswa/Siswi yang diselenggarakan KPU Kabupaten Bandung di Sutan Raja Hotel & Convention Centre, Soreang, pada Jumat (28/11/2025). Acara ini dihadiri oleh jajaran KPU Kabupaten Bandung, termasuk Ketua KPU Kabupaten Bandung, Syam Zamiat Nursyamsi  serta Sekretaris KPU Kabupaten Bandung, Enda Kurniawan, beserta seluruh jajarannya mulai dari pejabat manajerial hingga para staff pelaksana yang turut memastikan kelancaran kegiatan. Hedi menegaskan bahwa kegiatan ini adalah langkah penting dalam membangun ekosistem pemilih yang cerdas, terlebih karena pada Pilkada sebelumnya sekitar 35 persen pemilih adalah kelompok usia 17–25 tahun, yang merupakan pemilih pemula. “Pemilih muda jumlahnya besar, suaranya kuat, dan pengaruhnya nyata. Karena itu, membangun civic intelligence sejak dini adalah kunci,” tegas Hedi. Ia juga menyampaikan pesan penting bahwa masyarakat, termasuk para guru, jangan memandang politik hanya sebagai agenda lima tahunan. Menurutnya, politik adalah bagian dari kehidupan sehari-hari yang berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat.


Selengkapnya
281

Penguatan Tata Kelola Hukum, KPU Jabar Gelar MH JDIH Seri #12

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Program MH (Membahas Hukum) JDIH Seri #12 dengan topik Pedoman Teknis Pembentukan Keputusan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, pada Kamis (27/11/2025) secara daring. Kegiatan dibuka oleh Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Sophia Kurniasari Purba. Dalam arahannya, ia mengapresiasi Tim Hukum KPU Jabar atas konsistensi dalam menjalankan program mingguan MH sebagai ruang peningkatan kapasitas hukum. Ia juga menekankan pentingnya standarisasi teknis serta kepatuhan pada prosedur dalam penyusunan produk hukum KPU untuk memperkuat kelembagaan. Materi utama disampaikan oleh Penyuluh Bahan Penyuluhan Hukum KPU RI, Ade Theo Hanaping, yang memaparkan Pedoman Teknis Pembentukan Keputusan berdasarkan regulasi, yaitu UU 12/2011, PKPU 1/2022, dan Keputusan KPU 197/2022. Paparannya mencakup tahapan pengusulan, penyusunan, penetapan, pembuatan salinan keputusan, pengunggahan dan penyebarluasan, serta struktur keputusan mulai dari judul hingga lampiran. Selanjutnya, pengarahan diberikan oleh Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Hasanuddin Ismail. Ia mengingatkan kembali pentingnya format dan standar penyusunan keputusan. Menurutnya, penyusunan keputusan memiliki “seni” tersendiri, namun tetap dibatasi oleh pedoman teknis yang wajib dipatuhi oleh KPU Kabupaten/Kota. Kegiatan ditutup oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Aneu Nursifah. Ia menegaskan bahwa Divisi Hukum harus konsisten menjalankan tugas pokok, berfokus pada penguatan JDIH serta pembentukan Tim Zona Integritas. Aneu juga memastikan bahwa seluruh Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan memahami dan menerapkan tata cara penyusunan keputusan sesuai PKPU tentang Tata Kerja.


Selengkapnya
241

Eko Iswantoro: CPNS KPU Harus Adaptif Hadapi Kompleksitas Pemilu

MAJALENGKA - Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, bersama jajaran melaksanakan kunjungan kerja ke KPU Kabupaten Majalengka pada Kamis (27/11/2025). Kunjungan ini menjadi ajang silaturahmi, evaluasi, sekaligus penguatan kelembagaan pasca Pemilu dan Pilkada 2024. Kehadiran rombongan diterima langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Majalengka, Teguh Fajar Putra Utama, beserta anggota, serta Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka, Dini Lestari, bersama jajaran. Dalam arahannya, Eko menekankan pentingnya penguatan kompetensi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan seluruh pegawai dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang semakin kompleks. Pesan tersebut disampaikan dalam rapat internal yang membahas peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan KPU. Ia menegaskan bahwa CPNS harus mampu beradaptasi cepat dengan dinamika kerja kepemiluan. Mereka didorong untuk aktif mempelajari proses, tahapan, serta struktur kerja KPU. Selain kemampuan adaptasi, penguasaan pengetahuan kepemiluan juga menjadi fokus utama. “Bimbingan dari pegawai senior juga sangat krusial agar proses adaptasi berjalan efektif dan sesuai standar operasional penyelenggaraan pemilu,” ujarnya. Pada kesempatan tersebut, Eko juga meninjau sarana dan prasarana kantor, termasuk gudang arsip di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka. Mengakhiri kunjungan, Eko berpesan agar seluruh CPNS dan pegawai KPU terus belajar, beradaptasi, serta mengikuti perkembangan teknologi dan dinamika kepemiluan. Menurutnya, penguatan kapasitas SDM merupakan kunci untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang profesional, modern, dan berintegritas.


Selengkapnya
415

Rakor Persiapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Periode Semester II Tahun 2025

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Periode Semester II Tahun 2025, Kamis  (27/11/2025) secara daring, Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, Ketua Divisi Data dan Informasi, Ummi Wahyuni, serta jajaran Sekretariat Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Barat. Peserta rapat terdiri dari Anggota Divisi Perencanaan, Data dan Informasi (Rendatin) KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, Kasubbag Rendatin KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, serta Admin/Operator SIDALIH KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Dalam sambutan pembukaannya, Ahmad menyampaikan terima kasih atas kehadiran seluruh peserta serta memberikan apresiasi kepada 27 satker KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat atas integritas dan konsistensi mereka dalam menjaga kualitas data pemilih.  Ia menegaskan bahwa akurasi data pemilih merupakan fondasi penting bagi penyelenggaraan pemilihan yang berkualitas. Selain itu, Ahmad juga menyoroti perlunya koordinasi yang baik dengan Bawaslu serta pentingnya penyampaian data yang sudah diverifikasi sebelum pelaksanaan rapat pleno. Selanjutnya, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Barat, Ummi Wahyuni, memberikan arahan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk segera menuntaskan berbagai pekerjaan terkait PDPB. Arahan tersebut mencakup pengecekan data pemilih berusia di atas 120 tahun dan penyelesaian potensi data ganda yang mungkin muncul akibat perpindahan pemilih masuk maupun keluar. Ummi juga menekankan bahwa proses eksekusi data PDPB harus dilakukan secara cepat namun tetap mengutamakan ketelitian, sehingga menghasilkan data pemilih yang akurat, komprehensif, dan selalu mutakhir.


Selengkapnya
329

Siswa SMK Widya Nusantara Lakukan Kunjungan Industri ke KPU Jabar

SOREANG - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan program kerja siswa SMKS Widya Nusantara pada Kamis (27/11/2025). Kegiatan ini dipusatkan di Sekretariat KPU Kabupaten Bandung dan diikuti oleh 100 peserta yang hadir bersama guru pendamping. Rombongan disambut oleh jajaran KPU Provinsi Jawa Barat serta KPU Kabupaten Bandung di Aula Kantor KPU Kabupaten Bandung, Jl. Bhayangkara No.34, Soreang. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Divisi Sosdiklih Parmas KPU Provinsi Jawa Barat Hedi Ardia, Ketua Divisi SDM dan Litbang Abdullah Sapi’i, Ketua KPU Kabupaten Bandung Syam Zamiat Nuryamsi, Sekretaris KPU Kabupaten Bandung Enda Kurniawan beserta jajaran. Dalam sambutannya, Hedi Ardia mengapresiasi SMKS Widya Nusantara yang telah memasukkan pendidikan demokrasi sebagai bagian dari program pembelajaran siswa. Ia menggambarkan bahwa penyelenggaraan pemilu memiliki dinamika yang mirip dengan sebuah industri modern.  “Kontestasi elektoral itu sudah seperti industri. Ada marketingnya, ada promosinya, ada produknya. Itu menarik,” ujar Hedi. Hedi juga menambahkan bahwa banyak aspek yang dapat dipelajari siswa dari KPU, mulai dari manajemen penyelenggaraan pemilu hingga pemanfaatan teknologi informasi yang kini menjadi tulang punggung kerja-kerja KPU. Ia juga menekankan bahwa KPU merupakan ruang belajar strategis bagi siswa untuk memahami pentingnya komunikasi publik.  “KPU berkewajiban menyampaikan informasi secara utuh dan transparan kepada masyarakat, sekalipun saat ini tidak sedang dalam tahapan pemilu atau pilkada,” tuturnya. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi terkait penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM oleh Abdullah Sapi’i bersama Ketua KPU Kabupaten Bandung, Syam Zamiat Nuryamsi. Siswa juga diberikan kesempatan untuk berdialog langsung melalui sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif.


Selengkapnya
267

Supervisi SiMPEL: KPU Jabar Targetkan 100% ASN Siap Kompeten

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan supervisi dan monitoring–evaluasi dari Pusat Pengembangan Kompetensi SDM (PKSDM) KPU RI terkait implementasi Sistem Informasi Manajemen Pelatihan (SiMPEL) serta percepatan pemetaan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN KPU. Kegiatan berlangsung pada Kamis, 27 November 2025 di ruang VIP KPU Jabar, dengan fokus pada penyelarasan kebijakan pelatihan nasional, validasi data kompetensi, dan percepatan pembuatan akun serta pengisian riwayat pelatihan pada aplikasi SiMPEL. Kunjungan supervisi ini diterima oleh Kepala Bagian Partisipasi, Humas, dan SDM KPU Jawa Barat, Yunike Puspita, bersama Kepala Subbagian SDM, Norhina Kurniawati, yang menyampaikan perkembangan, tantangan, serta strategi akselerasi implementasi SiMPEL di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Dari pihak PKSDM KPU RI, hadir Kepala Bidang Pembina Jabatan Fungsional PKP, Ibu Endah Purnamawati, yang memimpin langsung proses supervisi. Beliau menegaskan bahwa keberhasilan SiMPEL sangat bergantung pada ketertiban data, akurasi pemetaan kebutuhan, dan konsistensi pengisian riwayat pelatihan oleh seluruh ASN. Selain itu, Ia menekankan pentingnya kesiapan satker dalam mendukung penguatan jabatan fungsional melalui rekam jejak kompetensi yang terdokumentasi dengan baik. Tim PKSDM juga menekankan bahwa SiMPEL merupakan infrastruktur strategis manajemen kompetensi ASN KPU yang selaras dengan UU ASN 20/2023, PP 11/2017 jo. PP 17/2020, dan standar akreditasi pelatihan LAN. Melalui SiMPEL, proses inventarisasi kompetensi, penyusunan rencana pengembangan, dan monitoring pemenuhan minimal 20 JP per tahun dapat dilakukan secara sistematis dan terukur. KPU Jawa Barat melaporkan progres signifikan, termasuk peningkatan jumlah pegawai yang memiliki akun SiMPEL, kelengkapan unggahan sertifikat, serta pengajuan kebutuhan pelatihan berbasis gap kompetensi. Kabag SDM Yunike Puspita menegaskan komitmen KPU Jabar untuk memperkuat budaya pembelajaran, memastikan akses pengembangan kompetensi yang adil, serta meningkatkan integritas data kompetensi ASN. PKSDM KPU RI mengapresiasi kesigapan dan efektivitas KPU Jabar dalam menindaklanjuti instruksi Sekretaris Jenderal KPU RI, sekaligus memberikan rekomendasi untuk memperkuat koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota dan menjaga kualitas data kompetensi. Kegiatan ditutup dengan asistensi teknis dan pendalaman fitur SiMPEL, mencakup mekanisme pengajuan kebutuhan pelatihan, pengunggahan riwayat pelatihan, serta akses pelatihan eksternal dari berbagai kementerian/lembaga. Supervisi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan pengembangan kompetensi ASN KPU berjalan profesional, terstandar, dan mendukung kualitas penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.


Selengkapnya