Berita Terkini

Jumat, 03 Oktober 2025 16:44
88

KPU Jabar Tingkatkan Tertib Administrasi Melalui Penataan Arsip

BANDUNG –  KPU Provinsi Jawa Barat kembali melakukan langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola administrasi yang baik melalui kegiatan penataan arsip menuju tertib administrasi, Jumat (3/10).  Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro bersama seluruh jajaran pegawai melakukan proses penataan, memilah arsip aktif dan inaktif berdasarkan retensi, hingga memastikan dokumen tersusun rapih sesuai standar. Kegiatan ini merupakan momentum kebersamaan untuk meningkatkan kualitas penataan administrasi . Arsip sendiri memiliki nilai penting yang tidak sekedar kumpulan kertas atau dokumen, melainkan menyimpan sejarah perjalanan lembaga serta data yang harus dijaga.  Menurut Eko, "Arsip adalah bagian penting dalam tata kelola pendokumentasian berkas administrasi tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, oleh karena itu  perlu dilakukan penataan arsip yang lebih rapih, tertata, efektif dan efisien," ujarnya. Dengan tertib arsip, kinerja optimal dapat tercapai karena setiap informasi terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses ketika dibutuhkan. Kesadaran akan pentingnya pengelolaan arsip tidak hanya menjaga dokumen, tetapi juga merawat memori lembaga yang akan selalu menjadi referensi dan dasar pijakan kerja di masa mendatang. Kegiatan ini menjadi komitmen KPU Provinsi Jawa Barat dalam menciptakan lingkungan kerja tertib arsip untuk mewujudkan tata kelola administrasi yang lebih baik.

Selengkapnya
Jumat, 03 Oktober 2025 14:29
77

Bangun Budaya Pengawasan Positif Melalui Penguatan SPIP

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat kembali melaksanakan Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #5 dengan tema Pelaporan Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung SPIP, pada Kamis (2/10) secara daring. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Aneu Nursifah. Dalam sambutannya, Aneu menegaskan bahwa penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bukan hanya menjadi tanggung jawab Divisi Hukum dan Pengawasan, melainkan menjadi kewajiban bersama seluruh divisi. “Laporan SPIP bukan sekadar formalitas, tetapi substansinya harus sesuai dan akurat agar tercapai efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu, seluruh divisi perlu memahami isi laporan SPIP,” ujar Aneu Nursifah. Selanjutnya, pengarahan disampaikan oleh Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Sophia Kurniasari Purba. Ia menekankan pentingnya pemahaman detail atas pelaporan kartu kendali untuk memastikan pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan serta sejalan dengan visi dan misi kelembagaan. “SPIP adalah tanggung jawab semua bagian. Ke depan, laporan SPIP di Jawa Barat diharapkan dapat diandalkan dan menjadi indikator bahwa pekerjaan kita berjalan dengan baik,” tutur Sophia. Acara dilanjutkan pemaparan materi oleh Tinu Christaning, Auditor Muda Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU RI, yang membawakan sosialisasi mengenai SPIP di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sesi diskusi interaktif dimoderatori oleh Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Hasanuddin Ismail. Kegiatan ditutup oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro. Dalam arahannya, Eko menekankan pentingnya revitalisasi implementasi SPIP di semua jenjang dengan memperhatikan enam aspek utama, yaitu: 1. Kawal implementasi SPIP;  2. APIP merupakan bagian dari Sekretariat Jenderal KPU;  3. APIP mengutamakan pencegahan;  4. Fokus pada audit kinerja;  5. Perbanyak ruang konsultasi untuk Satker; dan  6. APIP harus humanis. Kegiatan ini diikuti oleh pegawai di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat, Satuan Tugas SPIP KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, seluruh CPNS KPU Kabupaten/Kota, serta Sobat JDIH.

Selengkapnya
Kamis, 02 Oktober 2025 22:19
114

Program Parmas Insight Perkuat Sosialisasi di Era Digital

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Media Sosial bersama KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (2/10). Rapat ini mengevaluasi Kinerja akun Sosial Media dan website KPU Kabupaten/kota serta persiapan kegiatan “Parmas Insight” sebagai bagian dari program Pendidikan Pemilih berkelanjutan. Acara dipimpin langsung oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia. Turut hadir dalam rapat, Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM, Yunike Puspita. Peserta yang hadir terdiri dari anggota KPU Kabupaten/Kota Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, serta Kepala Subbagian Parmas dan SDM dari 27 KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Hedi Ardia dalam pemaparannya menyampaikan bahwa kehadiran di ruang publik digital sama pentingnya dengan kehadiran fisik di Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Tantangan kita bukan hanya ketika ada tahapan pemilu, tetapi juga di luar tahapan. Jika ruang digital kita kosong, maka akan diisi oleh informasi keliru bahkan hoaks,” tegasnya. Ia juga menambahkan, kendala keterbatasan anggaran tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan kreativitas dalam menyampaikan informasi. Justru dengan keterbatasan, inovasi baru dapat lahir. “Yang mahal itu bukan medianya, melainkan kemauan dan kreativitas kita,” tambahnya. Sebagai langkah strategis, KPU Provinsi Jawa Barat akan meluncurkan program “Parmas Insight” mulai 8 Oktober 2025. Program ini berupa diskusi mingguan yang melibatkan seluruh Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU kabupaten/kota se-Jawa Barat. Forum tersebut akan membahas strategi pendidikan pemilih, pengelolaan media sosial, pendekatan ke komunitas marginal, hingga inovasi sosialisasi. Akhir pemaparannya ia mengingatkan bahwa “Media sosial bukan sekadar tempat memposting informasi, tapi menjadi sarana membangun kedekatan emosional dan menumbuhkan kepercayaan publik,” ujarnya.

Selengkapnya
Kamis, 02 Oktober 2025 10:10
76

PPPK Gelombang II Resmi Bertugas, KPU Jabar Tekankan Disiplin dan Loyalitas ASN Baru

BANDUNG – Sebanyak 89 Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Gelombang II di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat mulai resmi melaksanakan tugas per 1 Oktober 2025. Kepastian ini disampaikan dalam kegiatan Pengarahan dan Pembinaan bagi PPPK Gelombang II se-Jawa Barat, yang berlangsung secara luring di ruang rapat pleno KPU Jawa Barat dan daring melalui aplikasi Zoom, Rabu (1/10). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, Kabag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM Yunike Puspita, Kasubbag SDM Norhina Kurniawaty, serta Pejabat Fungsional Ahli Madya, Yan Permana. Dalam pengantarnya, Kabag SDM Yunike Puspita menekankan pentingnya momentum ini sebagai langkah awal para PPPK untuk beradaptasi dengan budaya kerja ASN di lingkungan KPU. “Kami berharap rekan-rekan PPPK Gelombang II segera menyesuaikan diri, menjaga kedisiplinan, serta menunjukkan komitmen dan etos kerja yang tinggi. Kehadiran Anda semua adalah energi baru untuk memperkuat kinerja kelembagaan KPU Jawa Barat, terutama menjelang agenda kepemiluan mendatang,” ujar Yunike. Sementara itu, dalam arahannya, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, menegaskan bahwa status baru sebagai ASN membawa konsekuensi tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. “Mulai hari ini teman-teman sudah melaksanakan tugas sebagai ASN. Rasa tanggung jawab dan loyalitas kepada lembaga harus lebih besar dibandingkan saat masih berstatus pegawai kontrak,” ungkap Eko. Ia juga menekankan agar seluruh pegawai menjaga integritas, disiplin, serta loyalitas tinggi kepada lembaga, terutama menghadapi agenda besar kepemiluan ke depan. “Saya minta seluruh pegawai menjaga integritas, disiplin, dan loyalitas tinggi. Hal ini bukan sekadar kewajiban formal, tetapi menjadi wujud pengabdian kita sebagai bagian dari keluarga besar KPU,” tegasnya. Lebih lanjut, Eko mendorong para PPPK untuk terus meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan mentalitas kerja yang kuat. Hal tersebut, menurutnya, sejalan dengan arahan Sekjen KPU RI yang menekankan pentingnya kedisiplinan, kepatuhan pada aturan, serta kontribusi ide-ide kreatif guna memperkuat kinerja organisasi. “Dengan semangat kebersamaan, saya yakin kita bisa bekerja lebih produktif dan menjaga integritas KPU Jawa Barat,” pungkasnya. Kegiatan pengarahan dan pembinaan ini menjadi simbol komitmen KPU Jawa Barat dalam membentuk aparatur yang profesional, berintegritas, serta siap menghadapi tantangan penyelenggaraan pemilu serentak mendatang.

Selengkapnya
Rabu, 01 Oktober 2025 12:36
144

KPU Beri Masukan Sekolah Politik Perempuan

BANDUNG – KPU Jabar mengusulkan agar materi tentang Sistem Kepemiluan dan Afirmasi Perempuan masuk menjadi salah satu materi yang diberikan pada gelaran Sekolah Politik Perempuan yang diinisasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Jawa Barat.  Usulan tersebut disampaikan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia saat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) pembahasan Modul Sekolah Politik Perempuan Jawa Barat yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, Rabu (1/10). Kegiatan berlangsung di ruang rapat Opsroom DP3AKB, Jalan Sumatra No. 50, Kota Bandung. FGD ini diikuti perwakilan dari KPU Provinsi Jawa Barat, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Barat, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, serta kalangan akademisi. Pembahasan difokuskan pada strategi penguatan kapasitas politik perempuan melalui modul yang diharapkan menjadi pedoman praktis dalam meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik dan kepemiluan. Hedi Ardia menegaskan pentingnya masukan dari KPU maupun Bawaslu agar modul ini benar-benar mampu mendorong tata kelola kepemiluan yang inklusif dan berkeadilan gender. “Dari FGD ini diharapkan muncul input kelembagaan, baik dari KPU maupun Bawaslu. Misalnya, bagaimana aturan afirmasi dalam sistem pemilu bisa diterapkan, serta bagaimana manajemen pemilu harus bersifat perspektif gender,” ujarnya.  Lebih lanjut, ia berharap sekolah politik ini tidak hanya menjadi sarana pembelajaran, tetapi juga memperkuat pemahaman peserta mengenai tata kelola kepemiluan di Indonesia. Dengan begitu, perempuan dapat berperan lebih aktif baik dalam kontestasi politik maupun dalam pengawasan pemilu. Selain itu, dalam diskusi FGD kali ini menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pemerintah, penyelenggara pemilu, serta unsur masyarakat sipil agar modul yang disusun selaras dengan kebutuhan dan tantangan aktual demokrasi di Jawa Barat.

Selengkapnya
Rabu, 01 Oktober 2025 11:26
112

Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2025 di KPU Jawa Barat Berlangsung Khidmat

BANDUNG – Suasana khidmat menyelimuti halaman kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat pada Rabu pagi (1/10), ketika jajaran pimpinan dan pegawai KPU Jabar melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Ketua KPU Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, bertindak sebagai Inspektur Upacara. Sementara itu, Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi, Sutrisno, dipercaya memimpin jalannya upacara sebagai Komandan. Seluruh anggota KPU Jawa Barat hadir lengkap, yakni Hedi Ardia, Aneu Nursifah, Hari Nazarudin, Adie Saputro, dan Abdullah Sapi’i, serta Sekretaris KPU Jabar Eko Iswantoro, pejabat struktural, fungsional, dan pegawai. Dalam upacara tersebut, dibacakan Ikrar Hari Kesaktian Pancasila oleh Inspektur Upacara. Ikrar itu menjadi penegasan kembali komitmen untuk menjaga Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa sekaligus landasan dalam setiap langkah kehidupan berbangsa dan bernegara. Upacara yang berlangsung sederhana namun penuh makna ini ditutup dengan doa bersama, seraya berharap agar bangsa Indonesia terus kokoh menghadapi berbagai tantangan, dan Pancasila tetap menjadi pilar utama dalam memperkuat demokrasi serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selengkapnya