Berita Terkini

Kamis, 06 November 2025 13:47
293

Membangun Zona Integritas untuk Pemilu Lebih Baik

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Program Membahas Hukum Seri ke-9 dengan tema "Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas dan Keputusan KPU Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU". Kegiatan yang berlangsung di Aula Setia Permanana, Kamis (05/11)  Kegiatan dihadiri oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, Iffa Rosita, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat bersama jajaran Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Sekretaris KPU Jabar dan Jajaran Pejabat Manajerial dan Fungsional KPU Jawa Barat.  Peserta rapat terdiri Kadiv Hukum Pengawasan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat. Dalam sambutan pembukaannya, Ahmad Nur Hidayat, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, menekankan bahwa meskipun penyelenggaraan pemilu telah selesai dan diterima publik, penguatan integritas kelembagaan tetap menjadi prioritas. "SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) harus dijalankan secara substantif, bukan hanya administratif, oleh seluruh divisi agar tercipta kelembagaan yang lebih baik," ujarnya. Sementara dalam penyampaiaan wejangan, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, Iffa Rosita mendefinisikan integritas sebagai konsistensi antara ucapan, keyakinan, dan tindakan. "Pelaksanaan pemilu harus sesuai dengan 11 prinsip dalam UU No. 7 Tahun 2017, termasuk mandiri, jujur, adil, dan akuntabel," tegas Iffa. Ia juga menyampaikan langkah-langkah strategis percepatan Zona Integritas, seperti pencanangan di setiap satuan kerja, pemantauan berkala, dan pemanfaatan teknologi. Kepala Bagian Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Malemna Sura Anabertha Br Sembiring, menyoroti pentingnya sinergi antara KPU dan Kejaksaan. "Sinergi ini tidak hanya administratif, tetapi juga pendampingan hukum untuk mewujudkan pemilu yang bersih dan transparan," jelasnya. Kegiatan dilanjutkan diskusi interaktif bersama pemateri dari Auditor Ahli Madya Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU RI, Gusni Yulianti, Auditor Ahli Muda Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU RI, Tinu Christaning. Dalam penutupan acara, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Aneu Nursifah, menekankan pentingnya koordinasi dan keterbukaan antara sekretariat dan komisioner. "Kita sama-sama memperjuangkan Zona Integritas untuk penguatan kelembagaan dan kesejahteraan SDM," pungkasnya. Kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat implementasi Zona Integritas dan SPIP di seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, menuju penyelenggaraan pemilu yang lebih berkualitas dan berintegritas.

Selengkapnya
Rabu, 05 November 2025 20:17
290

Menjaga Keadilan Politik Melalui Penataan Dapil

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat menggelar Focus Group Discussion bertema “Analisis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat” di Aula Setia Permana, Selasa (4/11). Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI Idham Holik, jajaran anggota KPU Jawa Barat, Sekretaris KPU Jabar, perwakilan Bakesbangpol, Bawaslu, DPRD Jawa Barat, partai politik, serta akademisi dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Turut hadir pula Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan staf bagian teknis serta hukum KPU kabupaten/kota se-Jawa Barat. Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian FGD yang telah dilakukan oleh KPU di berbagai daerah. Hasil dari diskusi ini, kata Ahmad, akan menjadi bahan kajian teknokratis dalam menentukan efektivitas jumlah kursi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang saat ini berjumlah 120 kursi. Sementara itu, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI, Idham Kholik menegaskan bahwa penataan daerah pemilihan tidak hanya sekadar pembagian kursi legislatif, tetapi juga menyangkut aspek keadilan politik dan keseimbangan pembangunan. “Menata Dapil bukan sekadar hitung kursi, ini tentang keadilan politik dan keseimbangan pembangunan. Dengan 50 juta lebih penduduk, Jawa Barat adalah miniatur kompleksitas demokrasi Indonesia,” ujarnya. Idham menambahkan, "KPU memastikan setiap tahapan penataan dapil berjalan transparan dan akuntabel, berlandaskan prinsip one person, one vote, one value. Karena Pemilu yang berintegritas tak diukur dari siapa yang menang, tapi dari seberapa adil kita menghitung suara rakyat.” tegasnya. FGD kemudian dilanjutkan dengan paparan dari para narasumber antara lain perwakilan DPRD Jawa Barat, akademisi, dan partai politik. Kegiatan ditutup oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraaan KPU Provinsi Jawa Barat, Adie Saputro, yang menegaskan komitmen KPU untuk menjaga prinsip luberjurdil melalui penataan Dapil yang adil, proporsional, dan inklusif.

Selengkapnya
Senin, 03 November 2025 19:11
258

Rapat Pleno Bahas Evaluasi Program dan Penguatan Koordinasi

BANDUNG -  KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Pleno rutin pada Senin (3/11) secara luring dan daring. Rapat dipimpin oleh Ketua KPU Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, serta dihadiri oleh para anggota KPU, Sekretaris, Pejabat Manajerial, dan Pejabat Fungsional di lingkungan KPU Jawa Barat. Rapat pleno tersebut membahas berbagai agenda strategis dan evaluasi program kerja yang tengah berjalan, baik di tingkat KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Dalam arahannya, Ketua KPU Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, menekankan pentingnya pengawasan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan. Selain itu, rapat juga menetapkan jadwal sejumlah kegiatan divisi untuk memperkuat koordinasi antarbidang kerja. Ia juga turut mendorong agar setiap pejabat fungsional ahli madya dan ahli muda dapat berperan aktif dalam penyusunan bahan rapat pleno. KPU Jawa Barat juga akan segera menerbitkan surat edaran mengenai dukungan terhadap kegiatan webinar KPU RI yang wajib diikuti oleh seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Sementara itu, kegiatan In House Training yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota akan terus dimonitor oleh Divisi SDM guna memastikan pelaksanaannya berjalan efektif dan sesuai tujuan peningkatan kapasitas aparatur. KPU Provinsi Jawa Barat berharap melalui Rapat Pleno kali ini, dapat memperkuat koordinasi, meningkatkan kinerja, serta memastikan seluruh program strategis berjalan sesuai target dan ketentuan yang berlaku.

Selengkapnya
Senin, 03 November 2025 10:04
345

Hedi Ardia: Lembaga Kuat Lahir dari Manusia yang Terus Berbenah

BANDUNG - Jajaran pegawai KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan apel pagi rutin di halaman kantor Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat. Selaku pembina apel dipimpin Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, Hedi Ardia, dan bertugas sebagai pemimpin apel, Kepala Subbagian Umum dan Logistik, Tarsono. Petugas apel kali ini berasal dari jajaran Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik. Senin (3/11) Apel pagi diikuti oleh pejabat manajerial, pejabat fungsional, serta seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat. Kegiatan rutin tersebut dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan dan mendorong optimalisasi kinerja di lingkungan kerja KPU Jawa Barat. Dalam amanatnya, Hedi Ardia mengajak seluruh pegawai KPU Jawa Barat untuk melakukan refleksi diri sebelum melaksanakan tugas sehari-hari. “Seluruh keluarga besar KPU Jawa Barat, tanpa terkecuali, pagi ini saya ingin mengajak kita semua mengheningkan batin untuk menengok ke diri sendiri sebelum kita menengok pekerjaan kita sehari-hari. Karena sejatinya, lembaga yang kuat hanya akan lahir dari manusia-manusia yang terus berbenah,” ujar Hedi. Ia juga mengingatkan bahwa dalam menjalankan tugas di lembaga yang memiliki dinamika politik tinggi seperti KPU, setiap pegawai perlu terus beradaptasi dan mengembangkan diri. “Di KPU, baik jajaran komisioner maupun sekretariat, sering kali tanpa sadar kita merasa diri sudah benar atau sudah cukup. Padahal di semesta ini tidak ada yang pasti; semuanya terus berubah. Karena itu, kita pun harus berubah dan mampu berbenah,” tambahnya. Menurut Hedi, kemampuan bertahan dalam organisasi tidak hanya ditentukan oleh jabatan atau kecerdasan semata, melainkan juga oleh kerendahan hati untuk terus belajar dan keberanian untuk memperbaiki diri. “Mari kita jadikan KPU bukan hanya tempat bekerja, tetapi juga tempat untuk bertumbuh. Kritik seharusnya tidak dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai dorongan untuk berubah. Kita saling mengingatkan, bukan mencari pembenaran,” tutupnya.

Selengkapnya
Jumat, 31 Oktober 2025 09:19
354

Program Membahas Hukum JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri 8

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #8 dengan topik Pelaporan dan Pengecekan Media Sosial JDIH KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, pada Kamis (30/10) secara hybrid. Kegiatan ini diawali dengan pengarahan dan pembukaan oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Aneu Nursifah. Ia menyampaikan agar KPU Kabupaten/Kota mengaktifkan media sosial JDIH dan melakukan kreatifitas dalam pengelolaan sosial media JDIH untuk menarik masyarakat. Program MH juga bukan hanya sekedar membahas JDIH tetapi sebagai tempat konsultasi permasalahan bagi KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya pemaparan materi Pelaporan JDIH KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang disampaikan oleh Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Hasanuddin Ismail. Setelah itu, dilakukan pengecekan media sosial JDIH secara sampling pada 9 KPU Kabupaten/Kota yaitu KPU Kota Tasikmalaya, KPU Kabupaten Bandung, KPU Kabupaten Subang, KPU Kabupaten Bandung Barat, KPU Kabupaten Bekasi, KPU Kabupaten Bogor, KPU Kabupaten Ciamis, KPU Kabupaten Garut, dan KPU Kabupaten Indramayu. Kegiatan ini ditutup oleh Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sophia Kurniasari Purba. Sophia Kurniasari Purba menyampaikan agar KPU Kabupaten/Kota untuk mulai mempersiapkan Laporan Tahunan JDIH dan mengaktifkan media sosial JDIH dengan melakukan pertemuan rutin minimal sekali dalam seminggu untuk membahas konten. Kegiatan ini diikuti oleh Pegawai di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, dan seluruh CPNS KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, serta Sobat JDIH.

Selengkapnya
Kamis, 30 Oktober 2025 13:21
413

Perempuan Berhak Menjadi Bagian Aktif dari Proses Politik

BANDUNG - Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia, menjadi narasumber dalam kegiatan Sekolah Politik Perempuan Jawa Barat Tahun 2025 bertema “Sistem Pemilu dan Afirmasi Perempuan” yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, Kamis (30/10), di Aula Gedung Sekolah Perempuan Jawa Barat, Bandung Jln. PHH. Mustofa No.22 Bandung. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya DP3AKB dalam meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan di bidang politik. Dalam paparannya, Hedi Ardia menyampaikan bahwa demokrasi bukan hanya tentang suara mayoritas, tetapi juga tentang keterwakilan yang adil dan inklusif. “Perempuan berhak menjadi bagian aktif dari proses politik,” ujarnya. Dalam paparannya, Hedi juga menjelaskan tentang sistem pemilu di dunia dan Indonesia serta alur tahapan pemilu yang mencakup penyelenggaraan pendaftaran pemilih, verifikasi partai politik dan calon, penetapan Dapil, verifikasi calon hingga rekapitulasi hasil secara berjenjang. Kegiatan ini menjadi ruang belajar interaktif bagi peserta untuk memahami sistem pemilu dan peran strategis perempuan dalam demokrasi. Diharapkan terwujud pemilu yang semakin inklusif, setara, dan berkeadilan gender.

Selengkapnya