BANDUNG — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat mengikuti Rapat Evaluasi Kinerja Penganggaran dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan pada Selasa, (30/12/2025) melalui saluran Zoom Meeting. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kinerja, khususnya pasca pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.

KPU Provinsi Jawa Barat hadir melalui Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Sutrisno; Kepala Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Yunike Puspita; Kepala Sub Bagian Perencanaan, Dini Lestari; serta Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan, Karlina Sariningsih. Kehadiran jajaran pengelola anggaran tersebut menegaskan komitmen KPU Jawa Barat dalam menjaga kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran sesuai prinsip akuntabilitas publik.

Dalam rapat tersebut dipaparkan capaian realisasi anggaran KPU Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 per 26 Desember 2025, termasuk evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Secara umum, KPU Jawa Barat menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang konsisten dengan perencanaan, didukung oleh kepatuhan terhadap regulasi, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, serta penguatan pengendalian internal. Evaluasi juga menyoroti pentingnya kualitas belanja agar tidak hanya berorientasi pada serapan, tetapi juga pada dampak dan kebermanfaatan program bagi penyelenggaraan pemilu yang profesional dan berintegritas.

Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Sutrisno, menyampaikan bahwa hasil evaluasi ini menjadi bahan refleksi strategis bagi KPU Jawa Barat dalam menyempurnakan perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya. “Evaluasi ini bukan sekadar menilai angka serapan, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar mendukung kinerja kelembagaan, peningkatan layanan, serta penguatan kepercayaan publik,” ujarnya.

Sementara itu, PPK KPU Provinsi Jawa Barat, Yunike Puspita, menegaskan pentingnya sinergi antarunit kerja dalam menjaga kualitas pelaksanaan anggaran. Menurutnya, koordinasi yang solid antara perencanaan, pelaksanaan, dan keuangan menjadi kunci untuk menghasilkan pengelolaan anggaran yang tertib administrasi, transparan, dan akuntabel.

Melalui keikutsertaan dalam rapat evaluasi ini, KPU Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola penganggaran berbasis kinerja sebagai fondasi penyelenggaraan pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas, sejalan dengan visi dan misi KPU.