JAKARTA - KPU Provinsi Jawa Barat turut serta dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Hasil Pengawasan atas Pengelolaan Keuangan Pilkada Tahun 2024 pada wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB), percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta strategi peningkatan hasil evaluasi maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2025. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Jakarta pada Rabu (10/12/2025).

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, serta perwakilan sekretariat KPU Provinsi dari seluruh Indonesia. Dalam kegiatan ini, KPU Provinsi Jawa Barat diwakili oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, yang hadir bersama Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sub Bagian Keuangan, Karlina Sariningsih.

Pengelolaan keuangan menjadi salah satu fokus utama dalam rapat koordinasi tersebut, mengingat perannya yang sangat penting dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pilkada. KPU menilai bahwa tata kelola keuangan yang baik merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Pada sesi pembukaan, Anggota KPU RI Iffa Rosita menyampaikan bahwa evaluasi pengelolaan keuangan tidak hanya bersifat administratif, melainkan merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh penggunaan anggaran negara berjalan secara efektif, efisien, ekonomis, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan pembukaan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal KPU, Bernad Dermawan Sutrisno.

Dalam arahannya, Bernad menegaskan pentingnya keseriusan seluruh peserta dalam mengikuti rapat koordinasi ini. Ia menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi sarana yang efektif untuk merumuskan langkah konkret dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, sehingga diharapkan memberikan dampak positif bagi pengelolaan keuangan KPU ke depan.

Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian arahan dan materi oleh Inspektur Utama Sekretariat Jenderal KPU, Nanang Priyatna, serta narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).