KPU Jabar Ikuti Konsolidasi Layanan Kepegawaian dengan BKN
BANDUNG — KPU Provinsi Jawa Barat mengikuti Rapat Konsolidasi Layanan Tata Kelola Kepegawaian dengan BKN di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU Tahun 2025 yang dilaksanakan secara daring, Jumat (12/9). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Biro SDM Sekretariat Jenderal KPU RI, Yuli Hertaty, dan menghadirkan narasumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sesi narasumber dipandu oleh moderator Rita Purwati. Rapat konsolidasi ini menjadi bagian dari agenda tahunan KPU RI untuk memperkuat tata kelola layanan kepegawaian, sekaligus menindaklanjuti penetapan KPU sebagai salah satu pilot project kementerian/lembaga dalam implementasi Kenaikan Pangkat Otomatis dan Penetapan Pensiun Otomatis. Pada sesi pertama, peserta mendapatkan materi dari Mohammad Ridwan, S.T., M.Eng, Direktur Perencanaan Kebutuhan ASN BKN, yang menekankan pentingnya sinkronisasi data kepegawaian dalam mendukung sistem otomatisasi kenaikan pangkat dan pensiun. Dari KPU Provinsi Jawa Barat, kegiatan ini diikuti oleh Kabag Parhumas dan SDM, Yunike Puspita, Kasubag SDM, Norhina Kurniawaty, serta operator SIPP, Anisa Hapsari. Kehadiran jajaran pengelola SDM tersebut mencerminkan komitmen KPU Jabar dalam memperkuat validitas data ASN serta kesiapan menghadapi kebijakan baru di bidang kepegawaian. Dalam sambutannya, Yuli Hertaty menegaskan transformasi tata kelola kepegawaian adalah langkah strategis untuk memastikan layanan ASN di KPU semakin profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan dukungan BKN, kita optimis implementasi kenaikan pangkat otomatis dan penetapan pensiun otomatis dapat berjalan efektif, sehingga jajaran SDM KPU di pusat maupun daerah semakin fokus pada tugas utama melayani demokrasi. Melalui konsolidasi ini, KPU Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus menjaga profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas dalam layanan kepegawaian, sejalan dengan visi KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas.
Selengkapnya