Berita Terkini

Selasa, 13 Januari 2026 11:47
418

KPU Jabar Fokus Program Prioritas Nasional dan Perencanaan 2026

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Pleno pada Senin, (12/1/2026), secara luring dan daring. Rapat dipimpin langsung Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat dan dihadiri oleh para Anggota KPU, Plh. Sekretaris, Pejabat Manajerial dan Pejabat Fungsional, serta jajaran sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat.  Ahmad Nur Hidayat dalam arahannya menyampaikan tiga program prioritas nasional sesuai arahan KPU RI, yaitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pendidikan pemilih berkelanjutan, dan transformasi digital. Program-program tersebut menjadi landasan perencanaan kegiatan KPU Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Rapat Pleno juga membahas persiapan agenda dan anggaran tahun 2026, realisasi anggaran tahun 2025 serta persiapan pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK RI. Sementara di bidang perencanaan dan logistik, KPU Provinsi Jawa Barat merencanakan sejumlah kegiatan strategis, antara lain rapat koordinasi untuk mendukung prioritas nasional, kerja sama antar lembaga dalam digitalisasi aset, serta peningkatan sarana dan prasarana perkantoran.  Sementara itu, di bidang pengawasan, rapat menekankan pentingnya penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Di bidang Teknis Penyelenggaraan, menyoroti pemutakhiran data kepengurusan dan keanggotaan partai politik semester II tahun 2025, serta pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) yang masih berjalan di beberapa kabupaten/kota. Selain itu, dibahas persiapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tahun 2026 dan penguatan integrasi sistem informasi Kepemiluan. Pada aspek SDM, KPU Provinsi Jawa Barat menyampaikan perkembangan kepegawaian, pelaksanaan latihan dasar CPNS yang dijadwalkan Januari 2026. Rapat juga membahas penguatan Zona Integritas melalui pengaturan kehadiran pegawai, optimalisasi PPID, dan peningkatan transparansi layanan informasi publik. Menutup rapat, Ahmad menegaskan pentingnya keterbukaan informasi, koordinasi antara pimpinan dan sekretariat, serta konsistensi pelaporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota.

Selengkapnya
Senin, 12 Januari 2026 09:59
188

Penguatan Fondasi KPU Jabar Menuju Pemilu 2029

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan apel pagi awal tahun 2026 sebagai momentum refleksi dan penguatan kinerja organisasi, Senin (12/1/2026). Apel ini diikuti oleh jajaran pimpinan, pejabat manajerial dan fungsional, serta seluruh pegawai KPU Provinsi Jawa Barat. Bertindak sebagai Pembina Apel, Kadiv SDM dan Litbang, Abdullah Sapi'i, dan pemimpin apel Kepala Sub Bagian Data dan Informasi, Ramdani, serta petugas apel dari jajaran Sub Perencanaan, Data dan Informasi. Dalam arahannya, Abdullah Sapi'i menyampaikan bahwa pergantian tahun harus dimaknai sebagai proses perbaikan yang berkelanjutan, baik secara individu maupun kelembagaan. “Tahun 2026 harus kita maknai sebagai momentum untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap berbagai permasalahan yang muncul pada tahun sebelumnya. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan ke depan harus lebih baik dari hari ini,” ujarnya. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa tantangan ke depan tidak akan semakin ringan. Dalam hitungan tahun, KPU akan mulai memasuki tahapan-tahapan Pemilu berikutnya. Oleh karena itu, pada masa non-tahapan ini KPU Provinsi Jawa Barat perlu fokus pada penguatan fondasi kelembagaan, pembenahan tata kelola, serta peningkatan kualitas dan keterpaduan sistem kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penguatan tersebut diharapkan mampu menjadi bekal penting dalam menyongsong pelaksanaan tahapan Pemilu 2029, agar dapat berjalan lebih baik dibandingkan Pemilu sebelumnya.  Menutup amanatnya, Abdullah Sapi'i mengingatkan pentingnya nilai-nilai kebersamaan dan budaya saling mengingatkan dalam organisasi. Mengacu pada nilai-nilai keagamaan, seluruh jajaran diharapkan dapat saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran sebagai bagian dari upaya perbaikan diri dan penguatan lembaga. “Budaya saling mengingatkan dan saling menguatkan harus terus kita bangun, baik sebagai individu maupun sebagai organisasi, agar KPU Provinsi Jawa Barat dapat menjadi lembaga yang semakin profesional, berintegritas, dan dipercaya publik,” tandasnya.

Selengkapnya
Kamis, 08 Januari 2026 16:11
355

KPU Jabar Tegaskan Komitmen Akuntabilitas Keuangan Pilkada 2024-2025

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Tindak Lanjut Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pilkada Serentak Tahun 2024 hingga periode Tahun 2025 bersama KPU Kabupaten Subang dan KPU Kabupaten Tasikmalaya. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang VIP KPU Provinsi Jawa Barat, Kamis (8/1/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, didampingi Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Anton Firmansyah, Plh. Sekretaris, Sophia Kurniasari Purba, serta jajaran Subbagian Keuangan KPU Provinsi Jawa Barat. Hadir dalam rapat tersebut perwakilan KPU Kabupaten Subang, yakni Wakil Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga Yuda Adi Kusumah yang didampingi Plt. Sekretaris Brevo Yant Hadiansyah. Sementara itu, KPU Kabupaten Tasikmalaya dihadiri langsung oleh Ketua KPU Ali Imron Tamami bersama Plt. Sekretaris Susila Hery Prabawa. Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta mendorong penyelesaian administrasi dan tindak lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fokus pembahasan diarahkan pada sejumlah temuan di masing-masing KPU kabupaten, khususnya terkait mekanisme pengembalian dana oleh penyedia sebagaimana tercantum dalam hasil pemeriksaan BPK. Dalam arahannya, Ahmad Nur Hidayat menegaskan pentingnya penyelesaian administrasi secara tertib, cermat, dan sesuai regulasi. Ia berharap seluruh jajaran KPU kabupaten/kota memberikan dukungan penuh dalam upaya perbaikan tata kelola keuangan negara guna mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang profesional, transparan, dan akuntabel. Ia juga menekankan agar setiap permasalahan yang menjadi temuan BPK dapat ditindaklanjuti secara serius. “KPU kabupaten/kota agar bersikap tegas dalam menyelesaikan pengembalian dana dari penyedia sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan,” tegas Ahmad. Kegiatan rapat kemudian diakhiri dengan penandatanganan dokumen pernyataan tanggung jawab atas hasil pemeriksaan kepatuhan yang dilaksanakan oleh BPK RI.

Selengkapnya
Rabu, 07 Januari 2026 16:17
267

Pemilu Inklusif Tak Cukup Regulasi, Butuh Kerja Sosial Panjang dan Empati

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat kembali menggelar Forum Parmas Insight #Chapter 11 dengan tema “Disabilitas dan Aksesibilitas Pilkada: Sosialisasi Inklusif untuk Pemilih Rentan”. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (7/1/2026). Forum tersebut diikuti jajaran Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM dari 27 KPU kabupaten/kota se-Jawa Barat, KPU Provinsi Kalimantan Tengah, serta unsur Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat. Hadir membuka kegiatan Kadiv Sosdiklih Parmas KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia, didampingi Kabag Parmas dan SDM Yunike Puspita serta Kasubbag Parmas Fahmi Kamal. Hedi Ardia dalam pengantar diskusinya menegaskan bahwa Parmas Insight telah berkembang menjadi ruang strategis dipandang telah bertransformasi menjadi “laboratorium gagasan” untuk menguji dan menyempurnakan ide-ide terkait pendidikan pemilih. “Di forum ini, gagasan dapat diuji, dikritisi, bahkan digugurkan tanpa harus saling merasa dipermalukan. Inilah proses pembelajaran kolektif,” ujar Hedi. Sebagai keynote speech, Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Harmain, menekankan pentingnya demokrasi inklusif yang menjamin kesetaraan hak pilih bagi seluruh warga negara. Ia menegaskan demokrasi tidak boleh hanya berorientasi pada suara mayoritas, tetapi juga memastikan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, memperoleh akses dan layanan kepemiluan yang setara. Forum kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dan sesi diskusi. Hasan Basri, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kota Cirebon, dan Fajar Septian, Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Sumedang. Menutup kegiatan, Hedi mengingatkan bahwa penyandang disabilitas bukan kelompok minoritas yang dapat diabaikan. Secara global, sekitar satu dari tujuh penduduk dunia merupakan penyandang disabilitas, sementara di Indonesia hak politik mereka telah dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. “Pemilu inklusif tidak cukup disiapkan dengan regulasi dan anggaran. Ia membutuhkan kerja sosial yang panjang, kesabaran, dan empati,” tutupnya.

Selengkapnya
Senin, 05 Januari 2026 12:39
410

KPU RI Awali 2026 dengan Rakor Perdana, Hadir Lengkap Komisioner KPU Jabar

BANDUNG — Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Perdana Tahun 2026 pada Senin pagi, 5 Januari 2026 sebagai penanda dimulainya tahun kerja penyelenggaraan pemilu secara nasional. Rapat dilaksanakan secara zoom dan diikuti oleh jajaran KPU RI serta KPU Provinsi se-Indonesia, termasuk KPU Provinsi Jawa Barat. Rapat ini dihadiri lengkap oleh Anggota KPU RI, yaitu Mochammad Afifuddin selaku Ketua KPU RI, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, August Mellaz, dan Iffa Rosita, serta jajaran eseleon 1 dan 2 Sekretariat Jenderal KPU RI. Dari kantor KPU Provinsi Jawa Barat, rapat diikuti secara luring oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat bersama Anggota KPU Jawa Barat Hedi Ardia, Hari Nizarudin, Adi Saputro, dan Aneu Nurisifah. Sementara itu, Umi Wahyuni dan Abdullah Sapi’i mengikuti rapat secara daring, sehingga unsur pimpinan KPU Jawa Barat hadir secara lengkap. Dalam pembukaan rapat, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru 2026 sekaligus apresiasi atas kerja keras jajaran KPU sepanjang tahun 2025. Ia menegaskan bahwa rapat perdana ini secara sengaja dirancang sebagai ruang konsolidasi awal untuk mengetahui kondisi faktual kelembagaan di daerah. “Rapat ini kita maknai sebagai langkah awal tahun untuk memastikan keberadaan dan kesiapan kelembagaan KPU di seluruh tingkatan. Kita ingin mengetahui posisi teman-teman di daerah, apakah sudah dapat berkantor secara normal atau masih menghadapi kendala tertentu, sehingga respons kelembagaan bisa tepat,” tegas Afifuddin. Sejalan dengan arahan tersebut, masing-masing Koordinator Wilayah (Korwil) KPU RI melakukan pengecekan langsung terhadap seluruh komisioner KPU Provinsi yang berada dalam wilayah koordinasinya. Pengecekan ini dilakukan untuk memetakan keberadaan fisik, kondisi kehadiran, serta kesiapan kerja komisioner di awal tahun, mengingat masih terdapat daerah dengan kondisi khusus dan faktor lokal lainnya. Ketua KPU RI menegaskan bahwa proses pengecekan langsung ini bukan bersifat administratif semata, melainkan bagian dari penguatan tanggung jawab kolektif dan kesatuan kelembagaan KPU secara nasional. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar tindak lanjut koordinasi, baik melalui pendampingan, komunikasi lanjutan, maupun penyesuaian pola kerja. Rapat koordinasi perdana ini juga menjadi ruang silaturahmi nasional antara KPU RI dan KPU daerah, sekaligus menegaskan komitmen bersama untuk menjaga soliditas, profesionalisme, dan integritas sebagai fondasi utama menghadapi agenda demokrasi ke depan. Dengan rapat ini, KPU menandai awal Tahun 2026 sebagai fase konsolidasi kelembagaan, penguatan sistem kerja, serta kesinambungan layanan kepemiluan yang adaptif dan berkelanjutan.

Selengkapnya
Senin, 05 Januari 2026 09:30
282

KPU Jabar Fokus Program Prioritas Nasional 2026

BANDUNG — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat melaksanakan apel pagi rutin pada Senin (5/1/2026) di halaman Kantor KPU Provinsi Jawa Barat. Apel tersebut diikuti oleh jajaran pimpinan serta seluruh pegawai KPU Provinsi Jawa Barat. Bertindak sebagai Pembina Apel, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Sophia Kurniasari Purba, sebagai pemimpin apel Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Fahmi Kamal, serta petugas apel dari jajaran Sub Bagian Parmas dan SDM. Dalam amanatnya, Sophia menyampaikan ucapan Selamat Tahun Baru kepada seluruh jajaran KPU Provinsi Jawa Barat. Ia berharap tahun 2026 menjadi momentum untuk menghadirkan semangat baru, energi baru, serta harapan yang lebih baik dalam mengawali pelaksanaan tugas, khususnya dalam upaya mencapai target kinerja tahun 2026. Lebih lanjut, Ia mengingatkan bahwa pasca pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan, KPU memiliki sejumlah program prioritas nasional yang menjadi fokus utama kerja ke depan. “Tahun 2026 menjadi momentum bagi KPU untuk memperkuat pemutakhiran data berkelanjutan, integrasi sistem informasi, dan pendidikan pemilih sebagai program prioritas nasional yang harus didukung oleh seluruh unit kerja.” ujarnya. Menutup amanatnya, Sophia menegaskan bahwa pelaksanaan seluruh program prioritas nasional tersebut membutuhkan kontribusi dari setiap unit kerja dan seluruh individu di lingkungan KPU. Menurutnya, tidak ada satu pun bagian yang da

Selengkapnya