BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat pada Rabu (29/10), secara luring dan daring. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat, Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan Aneu Nursifah, Sekretaris KPU Jabar Eko Iswantoro, Kabag Parmas dan SDM Yunike Puspita, Kabag Keuangan, Umum dan Logistik Anton Firmansyah, serta jajaran pejabat manajerial dan fungsional.

Dalam arahannya, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat menekankan pentingnya memperkuat budaya pengawasan di seluruh lini kelembagaan. “Kita tidak sedang membela diri, kita sedang menjaga marwah lembaga yang mengemban kepercayaan publik. Jika pengawasan kita kuat, maka kepercayaan publik akan menjadi tameng kita. Tapi jika pengawasan kita lemah, maka setiap catatan akan menjadi catatan kegagalan,” ujarnya.

Ahmad menegaskan bahwa pengawasan harus menjadi budaya kerja bersama, bukan hanya tanggung jawab satu bagian atau individu. Nilai integritas, etika, disiplin, dan akuntabilitas harus tertanam dalam setiap tindakan. “Pimpinan harus menjadi teladan. Jangan menunggu perintah untuk bertindak benar. Jadikan pengawasan dan integritas sebagai kesadaran pribadi dan tanggung jawab moral setiap insan KPU,” pesannya.

Sementara itu, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Aneu Nursifah, menambahkan bahwa penyelesaian administrasi harus dilakukan secara konkret dan tepat mekanisme. “Setiap aset atau kekeliruan administrasi perlu segera diidentifikasi dan diselesaikan. Jangan sampai menjadi warisan permasalahan dari periode ke periode,” tuturnya.

Melalui kegiatan ini, KPU Provinsi Jawa Barat berharap tercipta sinergi dan kesamaan langkah antara KPU provinsi dan kabupaten/kota dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi.