BANDUNG — KPU Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas SDM sekaligus meluncurkan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual (Satgas PKS) di Aula KPU Jawa Barat, Jumat (24/10). Kegiatan ini menjadi tonggak penting penguatan budaya etik dan ruang aman di lingkungan penyelenggara pemilu.

Dalam arahannya, Parsadaan Harahap, Ketua Divisi SDM, Organisasi, Diklat, dan Litbang KPU RI menegaskan bahwa Satgas PKS bukan sekadar simbol kelembagaan, melainkan wujud keberanian moral untuk melindungi martabat manusia di ruang kerja. “Satgas ini bukan simbol. Ia harus bekerja, mencegah, menangani, dan memulihkan. Tugas kita memastikan sistem ini hidup dalam budaya kerja sehari-hari,” ujarnya di hadapan jajaran KPU se-Jawa Barat.

Paparan inspiratif juga disampaikan Dr. Ari Jogaiswara Adipurwawidjana, Ketua Satgas PPKS Universitas Padjadjaran, yang berbagi praktik terbaik dalam membangun ruang aman berbasis budaya empatik dan komunikasi yang memerdekakan. “Pencegahan kekerasan seksual bukan hanya urusan regulasi, tetapi soal budaya keberanian untuk mendengar dan berpihak pada korban,” tegasnya.

Sementara itu, Abdullah Sapi’i, Ketua Divisi SDM, Penelitian dan Pengembangan sekaligus Ketua Satgas PKS KPU Jabar, menekankan bahwa langkah KPU Jawa Barat adalah bagian dari reformasi nilai. “Satgas ini lahir bukan dari tekanan, tetapi dari kesadaran. Demokrasi yang berintegritas hanya bisa tumbuh di ruang yang aman dan manusiawi,” ungkapnya.

Dari sisi hukum, Aneu Nursifah, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jabar, menegaskan pentingnya implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Keputusan KPU Nomor 1341 Tahun 2024 untuk memperkuat pengawasan, penegakan disiplin, dan mekanisme perlindungan korban.

Menutup sesi paparan, Kaka Suminta, Sekretaris Jenderal KIPP Indonesia dan Vice Chairman ANFREL, menegaskan pentingnya pengawasan publik dalam menjaga moralitas demokrasi. “Demokrasi yang sehat hanya tumbuh bila lembaga penyelenggara dan masyarakat sipil saling mengingatkan, bukan saling menjaga jarak,” ujarnya.

Kegiatan yang dipandu oleh Yunike Puspita, Kepala Bagian Parhumas dan SDM KPU Jabar, berlangsung dinamis dan reflektif. Para peserta dari 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat menyatakan komitmen bersama untuk menjadikan Satgas PKS bukan sekadar dokumen administratif, tetapi gerakan nilai untuk membangun lingkungan kerja yang aman, setara, dan berintegritas.

Dari Jawa Barat, KPU memberi teladan bahwa demokrasi sejati tidak hanya diukur dari proses yang jujur dan adil, tetapi juga dari keberanian menjaga kemanusiaan di dalamnya.