
KPU Jabar Tegaskan Komitmen Perkuat Indeks Demokrasi
Bandung — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat turut hadir dan memberikan kontribusi dalam pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Barat di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Gedung Bakesbangpol, Jalan Supratman No. 44, Kota Bandung pada Kamis, 5 Juni 2025.
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 08.00 WIB ini merupakan bagian dari tahapan penting dalam proses penilaian IDI tingkat Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana diketahui, IDI merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Jawa Barat yang disusun berdasarkan data dan fakta sepanjang tahun 2024. Melalui forum diskusi ini, berbagai aktor kunci dalam demokrasi seperti unsur pemerintah daerah, akademisi, jurnalis, LSM, tokoh agama, dan partai politik berkolaborasi dalam mendiskusikan dinamika demokrasi di Jawa Barat.
Ketua KPU Provinsi Jawa Barat menyampaikan pentingnya sinergi antara lembaga penyelenggara pemilu dengan seluruh elemen masyarakat dalam memperkuat kualitas demokrasi elektoral dan partisipatif. Beliau juga menegaskan komitmen KPU untuk terus menyediakan data, informasi, dan dokumentasi yang akurat sebagai bahan validasi dalam penilaian IDI.
“Demokrasi yang sehat tidak hanya dibangun dari sisi penyelenggaraan pemilu, tetapi juga dari bagaimana semua pihak menjaga transparansi, keterbukaan informasi, dan ruang partisipasi publik,” ujar Ketua KPU Jabar dalam paparannya.
Peserta FGD juga diberikan akses terhadap materi dan data dukung melalui platform digital guna memastikan diskusi berjalan berbasis bukti (evidence-based discussion). Kegiatan ini menjadi ruang refleksi atas kondisi demokrasi di Jawa Barat serta menjadi basis rekomendasi kebijakan untuk perbaikan ke depan.
Kehadiran KPU Provinsi Jawa Barat dalam forum ini mencerminkan peran aktif institusi dalam penguatan demokrasi substantif melalui kontribusi data, evaluasi kebijakan, serta penyediaan ruang inklusif untuk partisipasi masyarakat.