BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Kerja Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, pada Kamis (22/01/2026) secara hybrid.

Kegiatan ini diikuti oleh Pegawai di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, dan seluruh CPNS KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, serta Sobat JDIH.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat Aneu Nursifah, dalam arahannya menggarisbawahi bahwa rapat kerja ini bertujuan untuk memantapkan rencana kerja Divisi Hukum dan Pengawasan Tahun 2026 sekaligus mempererat silaturahmi dan berbagi inovasi antar Satker. Ia juga menekankan fokus pada optimalisasi JDIH, kepatuhan SPIP, serta monitoring intensif terhadap pembangunan Zona Integritas di seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

Rapat dilanjutkan dengan Pembahasan dan Diskusi Rencana Kerja Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Tahun 2026 yang dipimpin oleh Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sophia Kurniasari Purba dan Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat Hasanuddin Ismail.

Sophia Kurniasari Purba menekankan penguatan kepastian hukum dan mitigasi risiko sebagai persiapan krusial tahapan Pemilu 2029, serta pentingnya sinergi dalam advokasi dan pengawasan internal di seluruh Jawa Barat.

Selanjutnya Hasanuddin Ismail mengajak kepada seluruh peserta rapat untuk meningkatkan kreativitas melalui program JDIH, kepatuhan SPIP bulanan, dan pembangunan Zona Integritas untuk menyelaraskan program serta performa organisasi.

Kegiatan ini ditutup oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat Aneu Nursifah. Dalam arahannya mengingatkan kewajiban LHKPN, instruksi percepatan pembangunan Zona Integritas, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta mengagendakan program "Membahas Hukum" pada Februari mendatang.