Berita Terkini

105

KUNJUNGAN PWI JABAR BAHAS PERS SIAP IKUT SUKSESKAN PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK 2024 DI JAWA BARAT

Bandung, jabar.kpu.go.id – KPU Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan dari perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Barat. Diterima oleh Ketua dan Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat, perwakilan PWI Jabar siap ikut sukseskan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024. Hadir Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat, Sophia Kurniasari Purba didampingi Kepala Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Ratih K. Werdani, Kepala Subbagian Keuangan, Anton Firmansyah, serta jajaran sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat bertempat di Ruang Rapat Rumah Pintar Pemilu (RPP), Senin (6/6/21). Pada kunjungan tersebut hadir Ati Suprihatin perwakilan dari Galamedia, Ghiok Riswoto dari Inilah Koran, dan Sandy F dari Republika sebagai perwakilan pengurus PWI Jabar. Lalu, Sandy F menjelaskan kunjungan tersebut dalam rangka keterlibatan pers pada Pemilu dan Pemilihan yang akan dilaksanakan pada 2024 nanti perlu saling bersinergi dan berkolaborasi dalam menyiarkan informasi kepemiluan kepada masyarakat. “Indeks pemberitaan KPU pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan lalu termasuk positif.” katanya. Selanjutnya Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Rifqi Ali Mubarok menyampaikan pers merupakan salah satu bagian penting untuk memberikan informasi kepemiluan kepada masyarakat baik media cetak maupun media online. “Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 nanti menjadi sejarah baru di Indonesia.” ungkapnya. Ia juga berharap penyediaan informasi Pemilu dan Pemilihan menjadi pemberitaan yang sekaligus mengedukasi pemilih, hal itu agar partisipasi pemilih pada Pemilu akan sama antusiasnya dengan Pemilihan. Selain itu, Rifqi Ali Mubarok menegaskan slogan KPU Provinsi Jawa Barat yaitu Akur Sauyunan dan Babarengan sebagai wujud peran KPU dalam menyukseskan Pemilu dan Pemilihan. Senada dengan Ketua, Reza Alwan Sovnidar, Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Divisi Sosdiklih Parmas menuturkan sukses Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 bukan hanya milik KPU, namun peran serta semua pihak yang terlibat. Ia berharap pers juga ikut serta dalam menyosialisasikan slogan KPU Provinsi Jawa Barat tersebut. (Humas KPU Jabar Siho Ed. Ratih/Foto Evan)


Selengkapnya
278

KPU DAN FORKOPIMDA SETINGKAT PROVINSI JAWA BARAT SIAP SUKSESKAN PEMILU 2024

Bandung, jabar.kpu.go.id – Menjelang tahapan Pemilu serentak tahun 2024 KPU perkuat kelembagaan dengan menggelar rapat koordinasi dengan stakeholder setingkat Provinsi Jawa Barat dan 27 KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Gelaran rakor terlaksana di Hotel Ibis Trans Luxury dengan hadir Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Deputi Bidang Administrasi KPU RI, Selasa (31/5/22). Selain itu dalam kesempatan yang sama hadir Dir. Intel Polda Jabar, Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) Siliwangi III, serta dari unsur pemerintahan Kepala Kesbangpol Jawa Barat. Sementara peserta yang hadir Ketua, Anggota KPU dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Diakui Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Rifqi Ali Mubarok penguatan kelembagaan ini perlu menghasilkan gambaran persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 nanti bukan hanya di tingkat Provinsi, melainkan kesiapan di Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Lalu, diungkapnya KPU siap menyukseskan Pemilu nanti dengan spirit akur sauyunan dan babarengan. Dilanjut dengan pengarahan dari Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik menyampaikan modal utama suksesnya Pemilu 2024 optimisme masyarakat, kepercayaan publik, kolektif kolegial, dan disiplin waktu. Imbuhnya KPU RI akan menggelar kick off tahapan. “KPU RI akan launching tahapan pada tanggal 14 Juni 2022.” ujarnya. Deputi Bidang Administrasi, Purwoto Ruslan Hidayat jelaskan harmonisasi dan sinergitas Komisioner dan Sekretariat harus saling mendukung sukseskan Pemilu. Disisi lain, Ia juga menekankan kemandirian dan netralitas ASN dalam helatan Pemilu nanti. Ditemui pada kesempatan lain, Ketua KPU dan Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat menyatakan kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024 di Jawa Barat. Menurut R. Iip Hidajat katakan Kesbangpol Jabar dorong suksesnya Pemilu tidak hanya dukungan anggaran yang digelontorkan untuk KPU Provinsi Jawa Barat sebesar 1,15 Triliun, melainkan program-program yang menyentuh kepemiluan langsung kepada masyarakat, seperti melalui pendidikan politik dan gerakan kemitraan bersama. Secara teknis menurut Rifqi Ali Mubarok, gelaran Pemilu serentak 2024 nanti akan tetap menggunakan alat bantu Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) untuk membantu memudahkan rekapitulasi. Ia juga berpendapat bahwa SIREKAP akan lebih efisien karena akan menghemat waktu. Namun perlu diketahui SIREKAP hanya sebagai alat bantu, bukan alat utama menentukan hasil rekapitulasi. Dir. Intel Polda Jabar, Kombes Pol Ruslan Efendi dan Brigjen TNI Asep Syaripudin senada berharap Pemilu tahun 2024 akan terlaksana dengan aman dan damai. Suksesnya pelaksanaan Pemilu membuktikan meningkatnya kualitas demokrasi khususnya di Jawa Barat. Demikian pula peran menyukseskan Pemilu tidak hanya dari KPU melainkan kerja bersama. (Humas KPU Jabar Siho Ed. Ratih/Foto Evan)


Selengkapnya
385

SUMBER DAYA MANUSIA DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PERLU MENJADI PRIORITAS JELANG TAHAPAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

Bandung, jabar.kpu.go.id – KPU Provinsi Jawa Barat gelar rapat koordinasi sumber daya manusia bersama 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Rakor dalam rangka membahas pentingnya Sumber Daya Manusia menjelang tahapan Pemilu serentak tahun 2024. Salah satu prioritasnya adalah penataan SDM lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Hadir Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, serta Divisi SDM dan Kepala Subbagian Hukum dan SDM di 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, Selasa (24/5/22). Bertempat di Hotel Savoy Homan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Rifqi Ali Mubarok pada sambutannya menjelaskan bahwa Sumber Daya Manusia harus menjadi prioritas menuju tahapan Pemilu serentak tahun 2024. KPU RI  akan melaksanakan kick off dan oleh karena itu perlu segera penataan SDM. Selain SDM, Rifqi Ali Mubarok juga jelaskan persiapan Pemilu dan Pemilihan  tahun 2024 dari segi anggaran. Pada kesempatan yang sama Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Divisi SDM dan Litbang, Divisi Hukum, Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, serta Divisi Umum dan Logistik memberikan sambutan pada rakor tersebut. Narasumber yang hadir pada acara yaitu Deputi Bidang Administrasi KPU RI dan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Barat. Deputi Bidang Administrasi KPU RI, Purwoto Ruslan Hidayat memberikan pemaparan terkait penguatan SDM dalam Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024.  Ia menjelaskan pengalamnya saat mengurus logistik penyelenggaraan Pemilu di Malaysia, mengirim 250.000 surat suara menggunakan kantong diplomatik. Kemudian, Ia memetakan permasalahan yang bisa memengaruhi proses tahapan. “Kita harus mempertimbangkan menejemen resiko dan menejemen krisis.” katanya. Selain itu, Ia juga memaparkan untuk mengikuti kebijakan secara hierarki. Ia juga berharap agar SDM KPU dapat menjadi kekuatan yang secara hierarki mampu melaksanakan seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 dengan baik. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Barat, Dodit Ardian Pancapana, menuturkan di tahun 2024 dukungan Pemerintah Provinsi yang bisa diberikan adalah dengan mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan bersama Kabupaten/Kota secara berjenjang untuk kebutuhan dukungan SDM. Setelah pemaparan kedua narasumber, acara terakhir adalah sesi tanya jawab. Pada sesi akhir ini, KPU Kabupaten/Kota menjelaskan hal-hal penting yang terjadi di masing-masing satuan kerjanya dari segi Sumber Daya Manusia. (Humas KPU Jabar Siho Ed. Ratih/Foto Irawan & Arif)


Selengkapnya
413

DALAM RAKOR DIVISI SDM KPU PROVINSI JAWA BARAT, PARSADAAN HARAHAP : SUMBER DAYA MANUSIA ITU SEBAGAI ASET PENTING YANG PERLU DIKELOLA

Bandung, jabar.kpu.go.id – Hadir dalam acara rapat koordinasi Divisi Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Jawa Barat, Parsadaan Harahap, Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan KPU Republik Indonesia menjelaskan bahwa sumber daya manusia dalam sebuah lembaga merupakan aset yang harus dikelola. Disampaikan pada acara yang dilaksanakan secara daring dengan 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Selasa (17/5/22). Kegiatan tersebut pula dihadiri oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Wahyu Yudi Wijayanti, dan Kepala Bagian Administrasi Komisioner dan Badan Ad hoc, Afriadi Ristoni. Acara dipimpin oleh Undang Suryatna, Ketua Divisi SDM dan Litbang KPU Provinsi Jawa Barat. Pada isi pembahasan Parsadaan Harahap menjelaskan sumber daya manusia sebagai salah satu aspek penting bagi sebuah lembaga. Oleh sebab itu, pengelolaan SDM perlu ditata dengan baik. “Sumber daya manusia itu aset. Aset berharga itu harus dikelola. Jika aset tidak dikelola dengan baik, maka dapat dimanfaatkan oleh kepentingan pihak lain.” katanya. Pengelolaan sumber daya manusia di kelembagaan KPU terdiri dari kepegawaian serta badan ad hoc. Badan ad hoc sebagai sumber daya manusia penyelenggara Pemilu pada pelaksanaan tahapan menurut Anggota KPU RI periode 2022 – 2027 itu akan dibentuk untuk membantu kerja kesekretariatan pada proses tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 nanti. Sehingga, pengembangan kompetensi badan ad hoc juga salah satu unsur yang perlu diperhatikan, seperti melalui bimbingan teknis. Pada kesempatan yang sama, Wahyu Yudi Wijayanti juga memaparkan terkait sumber daya manusia di KPU. Agenda KPU RI memetakan kepegawaian disetiap satuan kerja KPU tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Menurutnya pula, keperluan pengembangan kompetensi PNS disetiap satuan kerja perlu ditambah. Misalnya, PNS yang telah memiliki kompetensi dan telah mengikuti sertifikasi Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) diperlukan untuk memenuhi kebutuhan logistik pada tahapan nanti. Kemudian, pada sesi akhir acara yang diisi dengan tanya jawab, Undang Suryatna menegaskan bahwa dalam acara ini selain sebagai ajang silaturahmi antar Divisi SDM juga menjadi proyeksi pemetaan kebutuhan kepegawaian KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat. (Humas KPU Jabar Siho Ed. Ratih)


Selengkapnya
181

HALAL BIHALAL DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU KPU PROVINSI JAWA BARAT JUGA BAHAS PERIHAL PAW

Bandung, jabar.kpu.go.id – Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Jawa Barat  gelar silaturahmi pasca merayakan hari raya umat muslim. Halal Bihalal dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh seluruh Ketua Divisi Teknis  Penyelenggara dan Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara dan Partisipasi  Masyarakat di 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Menurut Ketua Divisi Teknis  KPU Provinsi Jawa Barat, Endun Abdul Haq meskipun acara ini dilaksanakan tidak  dengan tatap muka, namun esensi silaturahmi seluruh anggota divisi dapat menjadi  mempererat tali persaudaraan untuk menjalankan roda organisasi. Hadir pula Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat, Sophia Kurniasari Purba dan Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Jawa Barat, Gemayel Paulus Aruan, Jumat (13/5/22). Menurut Endun Abdul Haq pada pembukaan acara tersebut, pertemuan secara daring itu semoga tetap menyatukan hati dan pikiran sesama komisioner. Kesempatan itu diisi dengan saling mengucapkan maaf lahir dan batin dalam suasana idul fitri, disampaikan pula oleh pejabat sutruktural, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian KPU Provinsi Jawa Barat. Kemudian, acara tersebut pula membahas rencana pelaksanaan rapat pimpinan  yang akan diselenggarakan dan Penggantian Antar Waktu (PAW) di masing-masing KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. “Mengingatkan hasil pertemuan bersama  Anggota KPU RI, Idham Holik pada hari terakhir kerja sebelum libur hari raya idul fitri dan cuti bersama, kita harus mengupayakan zero fault and zero accident.” kata Endun Abdul Haq. Pertemuan tersebut membahas juga potensi maupun berlangsungnya PAW. Setiap anggota divisi menyampaikan situasi dan kondisi pada masing-masing KPU Kabupaten/Kota sekaligus ucapan silaturahmi. Disampaikan pada kesempatan yang  sama, Endun Abdul Haq mengatakan acara ini menjadi ajang untuk saling berbagi  pengalaman dan informasi, agar dapat menjalankan setiap challenge dengan baik.  Setelah memaparkan ucapan halal bihalal dan proses PAW pada masing-masing satuan kerja. Acara diakhiri dengan mengabadikan momen bersama secara virtual.  (Humas KPU Jabar Siho/Ed.Ratih Foto Gugum)  


Selengkapnya
92

RAKER DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN KPU PROVINSI JAWA BARAT MEMANTIK DISKUSI VERIFIKASI PARPOL, PENYUSUNAN DAPIL, DAN PENCALONAN PERSEORANGAN

Bandung, jabar.kpu.go.id – Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Jawa Barat gelar rapat kerja dalam rangka persiapan tahapan verifikasi partai politik, penyusunan daerah pemilihan, dan pencalonan perseorangan pada Pemilu serentak tahun 2024 dengan 27 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.  Hadir Anggota KPU RI, Idham Holik dalam rapat yang diselenggarakan di Aula Setia Permana itu. Kamis (28/4/22). Acara pembukaan diisi oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Rfiqi Ali Mubarok. Menurutnya, menuju pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 memerlukan persiapan yang matang. Hari pemungutan suara telah ditetapkan, Rabu 14 Februari 2024, dan regulasi pemilihan serentak akan segera dirilis. Rifqi Ali Mubarok menjelaskan sebelum kick off tahapan dimulai, divisi teknis penyelenggaraan pemilu di KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat sebagai leading sector perlu memastikan bahwa tahapan verifikasi parpol harus sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. “Jika pelaksanaan verifikasi parpol itu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, kepercayaan publik akan terbentuk.” katanya. Kesempatan yang sama diberikan kepada Nina Yuningsih, Ketua Divisi Umum dan Logistik KPU Provinsi Jawa Barat. Dalam arahannya, Ia membahas bahwa waktu pelaksanaan setiap tahapan harus menjadi perhatian. Keberhasilan mencapai target waktu yang sesuai membutuhkan sumber daya manusia. Oleh sebab itu menurutnya, salah satu faktor yang perlu dipersiapkan saat ini adalah manpower. Senada, Ketua Divisi Hukum, Reza Alwan Sovnidar juga memaparkan pelaksanaan verifikasi parpol yang sesuai target itu dapat dibangun dengan komunikasi yang baik. Selain itu, mulai saat ini juga perlu untuk menganalisis kemungkinan problematika yang akan terjadi. Kesiapan menghadapi tantangan kedepan membangun komunikasi yang baik dengan parpol. Ia juga menyatakan bahwa prinsip profesionalitas itu dapat menempatkan stakeholder menjadi rekan untuk mencapai tujuan. Sementara itu, Undang Suryatna, Ketua Divisi SDM dan Litbang juga sependapat dengan rekan kerja yang memberikan pernyataan sebelumnya. Ia memaparkan bahwa sekretariat di KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat akan menjadi salah satu penentu keberhasilan tahapan teknis. Divisi teknis penyelenggaraan adalah pelaksana tahapan dari awal hingga akhir proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan, pungkasnya. Pada acara inti, Idham Holik yang hadir memantik diskusi dengan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang hadir. Menurut Idham Holik, membangun komunikasi dengan pemerintah setelah regulasi pemilihan terbit merupakan salah satu hal penting. Kemudian, Ia juga memaparkan bahwa Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang akan membantu tahapan verifikasi parpol nanti. “SIPOL bukan alat utama untuk melaksanakan verifikasi parpol, namun SIPOL merupakan alat yang akan membantu pelaksanaanya.” tutur Anggota KPU RI itu. Selain membahas SIPOL, Idham Holik juga membahas seputar daerah pemilihan dan pencalonan. Acara yang dipimpin oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Jawa Barat, Endun Abdul Haq ini mencatat hasil diskusi saat itu untuk menjadi bahan persiapan. Kemudian, acara ini juga ditutup dengan buka puasa bersama dan ramah tamah. (Humas KPU Jabar : Siho Ed Ratih)


Selengkapnya