DALAM RAKOR DIVISI SDM KPU PROVINSI JAWA BARAT, PARSADAAN HARAHAP : SUMBER DAYA MANUSIA ITU SEBAGAI ASET PENTING YANG PERLU DIKELOLA

Bandung, jabar.kpu.go.id – Hadir dalam acara rapat koordinasi Divisi Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Jawa Barat, Parsadaan Harahap, Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan KPU Republik Indonesia menjelaskan bahwa sumber daya manusia dalam sebuah lembaga merupakan aset yang harus dikelola. Disampaikan pada acara yang dilaksanakan secara daring dengan 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Selasa (17/5/22).

Kegiatan tersebut pula dihadiri oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Wahyu Yudi Wijayanti, dan Kepala Bagian Administrasi Komisioner dan Badan Ad hoc, Afriadi Ristoni. Acara dipimpin oleh Undang Suryatna, Ketua Divisi SDM dan Litbang KPU Provinsi Jawa Barat. Pada isi pembahasan Parsadaan Harahap menjelaskan sumber daya manusia sebagai salah satu aspek penting bagi sebuah lembaga. Oleh sebab itu, pengelolaan SDM perlu ditata dengan baik.

“Sumber daya manusia itu aset. Aset berharga itu harus dikelola. Jika aset tidak dikelola dengan baik, maka dapat dimanfaatkan oleh kepentingan pihak lain.” katanya.

Pengelolaan sumber daya manusia di kelembagaan KPU terdiri dari kepegawaian serta badan ad hoc. Badan ad hoc sebagai sumber daya manusia penyelenggara Pemilu pada pelaksanaan tahapan menurut Anggota KPU RI periode 2022 – 2027 itu akan dibentuk untuk membantu kerja kesekretariatan pada proses tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 nanti. Sehingga, pengembangan kompetensi badan ad hoc juga salah satu unsur yang perlu diperhatikan, seperti melalui bimbingan teknis.

Pada kesempatan yang sama, Wahyu Yudi Wijayanti juga memaparkan terkait sumber daya manusia di KPU. Agenda KPU RI memetakan kepegawaian disetiap satuan kerja KPU tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Menurutnya pula, keperluan pengembangan kompetensi PNS disetiap satuan kerja perlu ditambah. Misalnya, PNS yang telah memiliki kompetensi dan telah mengikuti sertifikasi Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) diperlukan untuk memenuhi kebutuhan logistik pada tahapan nanti.

Kemudian, pada sesi akhir acara yang diisi dengan tanya jawab, Undang Suryatna menegaskan bahwa dalam acara ini selain sebagai ajang silaturahmi antar Divisi SDM juga menjadi proyeksi pemetaan kebutuhan kepegawaian KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat. (Humas KPU Jabar Siho Ed. Ratih)

Bagikan:

facebook twitter whatapps

Dilihat 392 Kali.