Berita Terkini

Senin, 18 Desember 2023 07:00
126

KPU AJAK GEN-Z JADI PEMILIH KEREN

Kab. Cirebon, jabar.kpu.go.id – Pelaksanaan Pemilu 2024 sudah di depan mata. Salah satu kunci suksesnya Pemilu nanti adalah partisipasi Masyarakat yang tinggi. Demi medorong hal tersebut KPU menggelar sosialisasi dan Pendidikan pemilih dengan segmen pemilih pemula. Pada Pemilu serentak nanti sekitar 10% pemilih di Indonesia merupakan pemilih pemula berdasarkan data yang dirilis oleh KPU RI. Membidik pemilih pemula, KPU RI bersama KPU Provinsi Jawa Barat memberikan sosialisasi dan Pendidikan pemilih kepada mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Cirebon, Senin (18/12). Sebagai generasi yang potensial untuk berpartisipasi memberikan hak suaranya, mahasiswa dibekali pengetahuan pentingnya menjadi pemilih yang cerdas. Bertema anak muda membangun bangsa, gak milih gak keren, KPU menghadirkan Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, Erik Kurniawan yang mengajak peserta yang hadir disana untuk turut berkontribusi. Selain menjadi pemilih yang cerdas, mereka juga didorong untuk ikut berpartisipasi terhadap dampak positif partisipasi Pemilu dengan memberikan edukasi untuk memilih kepada keluarga, rekan, serta sanak saudara. “Mulai dari lingkungan terkecil, kalian sebagai agen of change dapat berkontribusi untuk menyukseskan Pemilu dengan datang ke TPS.” kata Erik. Disisi lain, mahasiswa disana juga diberikan wawasan seputar tata cara memilih di TPS, serta pentingnya untuk mengurus data pemilih. Beberapa dari mereka bertanya bagaimana cara untuk mengurus pindah memilih, sebab Alamat yang tertera pada KTP berbeda dengan domisi tempat mereka mengenyam Pendidikan. Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Sopidi menjelaskan mekanisme bagaimana tata cara pindah memilih itu mudah dengan hanya langsung datang ke KPU Kabupaten/Kota se-tempat serta membawa identitas yang diperlukan. Menurut Sopidi sebelum mereka mengurus pindah memilih, pastikan terlebih dahulu terdaftar sebagai pemilih dengan mengakses cekdptonline.kpu.go.id. “Pada web Cek DPT Online, teman-teman bisa tahu kalian berada di TPS mana untuk memilih.” Tuturnya. Website yang disediakan KPU tersebut dapat dengan mudah memberikan informasi kepada Masyarakat sebagai pemilih. Siapapun dapat mengaksesnya dengan gratis, cepat, dan mudah. (Siho)

Selengkapnya
Kamis, 14 Desember 2023 07:00
154

KPU JABAR TARGETKAN ZERO ACCIDENT

Cirebon, jabar.kpu.go.id – KPU Provinsi Jawa Barat memastikan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu berjalan dengan baik dan lancar. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam menuju Pemilu 2024 yang sukses tanpa ekses. Oleh karenanya, butuh kerjasama semua pihak terutama soliditas jajaran KPU di Jawa Barat. Demikian salah satu benang merah dari kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Logistik dan Keuangan yang diselenggarakan oleh KPU Jawa Barat terhadap PPK dan sekretariat PPK se-Jawa Barat di Kabupaten Cirebon, Kamis (14/12/23). Disebutkan Ummi, adaptasi teknologi informasi yang dikembangkan oleh KPU hampir dalam setiap segi. KPU telah menggunakan berbagai sistem informasi, seperti SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi), SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih), SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik, SILON (Sistem Informasi Pencalonan), SILOG (Sistem Informasi Logistik), dan lainnya. "Artinya penyelenggara Pemilu hingga tingkat badan ad hoc perlu memahami bagaimana penggunaan aplikasi yang dikembangkan tersebut. Selain itu sarana dan prasarana juga dibutuhkan untuk menunjang, maka perlu koordinasai dan sinergi dengan berbagai pihak," katanya. Berikutnya, sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan skill yang baik memberi dampak positif pada keberhasilan Pemilu. Selain aspek kapasitas, juga SDM KPU harus solid dalam bekerja. Ketika semuanya terbangun jiwa soliditas, maka diharapkan juga akan tercipta kesamaan dalam memahami aturan yang diselaraskan dalam tindakan. Sementara itu, Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU Jawa Barat Hedi Ardia juga menyebutkan partisipasi pemilih di Jawa Barat yang ditargetkan 85% dapat diraih dengan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang massif dan menyentuhn setiap segmen masyarakat. Kemajuan teknologi masa kini dimanfaatkan KPU untuk memberikan informasi serta edukasi seputar Pemilu. "Sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan menggunakan media sosial adalah alternatif yang efektif dan efisien, karena dapat menjangkau masyarakat dengan luas dan dengan biaya yang murah," kata Hedi. Tak ketinggalan pelaksanaan Pemilu harus dipastikan berjalan dengan aman. Sinergitas bersama stakeholder dan pemerintah menjadi jalan untuk menyelenggarakan Pemilu yang berkualitas. KPU didukung pemerintah secara anggaran adalah salah satu bentuk dukungan, maka memastikan kerja-kerja Pemilu dengan baik sebagai wujud jalannya demokrasi. (Siho ed. Hedi)

Selengkapnya
Selasa, 12 Desember 2023 07:00
189

KPU JABAR TINGKATKAN DISTRIBUSI LOGISTIK

Cirebon, jabar.kpu.go.id – Pelaksanaan Pemilu tahun 2024 semakin dekat. Demi sukses jalannya Pemilu, KPU Provinsi Jawa Barat menggelar bimbingan teknis (bimtek) secara terpadu dalam pengelolaan logistik dan keuangan. Mengundang 3.270 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Jawa Barat, sumber daya manusia KPU diharapkan mampu menjadi badan ad hoc yang berkompeten dan berkualitas.  Selengkapnya baca klik tautan ini!

Selengkapnya
Jumat, 10 November 2023 10:00
257

RESMI, NPHD PEMPROV JABAR DAN KPU DITANDATANGANI

Bandung, jabar.kpu.go.id - Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 sudah di depan mata.  Demi mendukung jalannya proses suksesnya sarana integrasi bangsa itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sepakati bersama Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada tahun 2024 bersama KPU, Kamis (9/11/23). Selain bersama KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, bertempat di Gedung Sate pendandatanganan bersama dilakukan dengan pemerintah daerah, KPU, dan Bawaslu di 27 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Setelah melalui proses panjang penyusunan anggaran, NPHD yang bersumber dari anggaran Hibah APBD itu secara resmi disetujui. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Barat yaitu Iip Hidayat. Senada, Bedi Budiman menyebut bahwa sebagai wujud mendukung demokrasi, Pemilu dan Pilkada sangat penting bagi Jawa Barat. "Pilkada di Jawa Barat akan diselenggarakan setelah Pemilu pada tahun 2024 nanti, semoga pelaksanaannya berjalan dengan aman dan lancar." ujar Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat itu pada sambutannya. Kemudian, Bedi juga menjelaskan TNI, POLRI dan ASN sebagai akar rantai penjaga bagi keberlangsungan Pilkada nanti. Oleh karena itu, perannya dibutuhkan ditengah kompetisi politik. Selanjutnya, penyelenggara Pemilu merupakan jaminan yang menentukan keberhasilan Pilkada yang aman, damai, dan jurdil.  "Kita akan melalui ini bersama. Mari kita jalani dengan menjunjung falsafah Jawa Barat yaitu silih asah, silih asuh, serta mengimplementasikan asas gotong royong. Falsafah itu untuk kemajuan Pilkada." tambah Bedi. Mendukung pendapat Bedi, Penjabat Gubernur Jawa Barat yakni Bey Triadi Machmudin bahwa sebagai unsur kenegaraan TNI, POLRI, dan ASN harus menjaga netralitas serta memastikan untuk tidak terlibat dalam salah satu kepentingan. Penandantanganan NPHD ini sebagai bentuk dukungan untuk memastikan anggaran Pilkada mencukupi dan proporsional. Bey juga mengajak seluruh penyelenggara Pemilu dan pemerintahan di Jawa Barat untuk mengambil langkah konkrit dalam memenuhi kebutuhan Pilkada. Ditemui di tempat lain setelah selesai acara, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ummi Wahyuni mengucap senang atas disetujui NPDH bersama ini. Ummi berkomitmen untuk menjalankan Pilkada serentak 2024 dengan berkualitas. (Humas KPU Jabar) Bandung, 09 November 2023 Humas KPU Provinsi Jawa Barat

Selengkapnya
Selasa, 07 November 2023 19:00
314

KPU DAN PEMPROV JAWA BARAT TANDATANGAN BA KESEPAKATAN UNTUK DANA HIBAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 2024

Bandung, - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat bersama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan penandatanganan Berita Acara (BA) Kesepakatan untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar tahun 2024 mendatang. Besaran perhitungan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Barat dengan KPU Jawa Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2024 lebih dari Rp1.104 Triliun yang akan dicairkan pada Tahun 2023 sebesar 40 ℅ dan Tahun 2024 sebesar 60%. Penandatanganan ini dilakukan Ketua KPU Jawa Barat, Ummi Wahyuni dengan Ketua TAPD Provinsi Jawa Barat, Mohammad Taufiq Budi Santoso, di Ruang Ciremai, Gedung sate, Kota Bandung, Selasa, 7 November 2023. Dalam sambutannya, Ummi Wahyuni menyampaikan, penandatanganan BA hari ini menjadi momentum yang menandai awal dari perhelatan Pilkada Serentak di Jawa Barat tahun 2024 mendatang. Bagi Ummi, proses untuk sampai pada tahapan ini sungguh tidak mudah sebab butuh pencermatan dan pembahasan ekstra untuk bisa menciptakan kesepakatan atau titik temu. "Hari ini sungguh luar biasa setelah melewati proses yang panjang. Tapi itu bukan masalah sebab bagi kami, suksesnya sebuah pesta atau hajatan demokrasi berawal dari perencanaan anggaran yang baik," tegas Ummi Wahyuni. Ia menambahkan, KPU tidak bisa bergerak dan bekerja sendiri dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Sehingga KPU membutuhkan support dari semua pihak dalam menyukseskan agenda lima tahunan tersebut, baik dari Pemprov maupun dari DPRD Jabar. Dengan demikian, Ummi meminta masukan masukan dari semua pihak tentang tahapan yang dilakukan oleh KPU. Apalagi di tahun 2024, ada dua hajatan demokrasi yang harus digelar yakni Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. "Sebagaimana kita ketahui, Jawa Barat merupakan daerah dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia yang mencapai lebih 35 juta. Makanya kami butuh masukan dari berbagai pihak," imbuh mantan Ketua KPU Kabupaten Bogor tersebut. Dengan penandatanganan itu juga, Ummi berharap agar menjadi awal bagi KPU untuk bisa melaksanakan hajatan Pilgub secara transparan, profesional dan sesuai harapan dari masyarakat Jawa Barat. Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Bedi Budiman mengungkapkan, jika nilai dalam kesepakatan tersebut sudah objektif dan akuntabel. "Kami anggap bahwa anggaran nilai itu memang memberikan keluasan tapi juga bisa dipertanggungjawabkan. Dengan catatan juga tanpa meninggalkan kualitas demokrasi kita," papar Bedi Budiman. Ia juga tak menampik, jika Jawa Barat merupakan provinsi yang sangat penting bagi Indonesia. Sehingga dari kesepakatan BA itu bisa dipastikan pesta demokrasi di Jawa Barat bisa terlaksana dengan kondusif, lancar dan damai termasuk pertanggungjawabannya. Pada kesempatan sama, Pj. Sekda Provinsi Jawa Barat, Mohammad Taufiq Budi Santoso, berkomitmen mendukung kesuksesan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Jawa Barat. Namun ia mengingatkan tiga hal penting untuk menilai kesuksesan tersebut. "Pertama sukses pelaksanaan dalam hal ini penyelenggara, kedua adalah sukses administrasi dan sesuai tata kelola, serta ketiga adalah sukses pertanggungjawaban," tegas Taufiq. Ia pun berharap agar pelaksanaan Pilkada serentak 2024 dalam hal ini Pilgub di Jawa Barat berlangsung sukses tanpa akses serta anggaran dari Pemda Provinsi bermanfaat untuk hajat hidup orang banyak. Penandatanganan ini turut dihadiri oleh Bawaslu Jawa Barat, Kepala Kesbangpol Jawa Barat serta para stakeholder lainnya, dan selanjutnya akan diagendakan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serentak antara KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota dengan Pemerintah Daerah se Jawa Barat.

Selengkapnya
Jumat, 03 November 2023 07:00
516

1.849 CALEG JABAR DITETAPKAN

Bandung, jabar.kpu.go.id – Setelah melalui beberapa tahapan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi sebanyak 1.849 orang. Setelah ditetapkan, para caleg ini diingatkan untuk tidak melakukan kampanye hingga 27 November 2023 mendatang. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat (Kadiv Sosdiklih Parmas) KPU Jawa Barat Hedi Ardia menjelaskan, jumlah caleg yang dianggap memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilihan legislatif DPRD Provinsi Jawa Barat itu terdiri dari 1.191 caleg laki-laki dan 658 caleg perempuan. "Sedangkan jumlah calon DPD untuk daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat berjumlah 54 orang yang terdiri dari calon DPD laki-laki berjumlah 43 orang dan 11 orang merupakan perempuan," kata Hedi kepada wartawan usai rapat penetapan DCT di Bandung, Jumat (3/11/23). Penetapan DCT dilakukan melalui Rapat Pleno yang dihadiri penghubung partai politik, Bawaslu dan seluruh stakeholder kepemiluan lainnya. Acara diawali dengan sambutan Ketua KPU Jawa Barat Ummi Wahyuni yang menjelaskan jumlah Calon Anggota DPRD Jawa Barat. Menurut Hedi, bila dibandingkan dengan jumlah calon yang ada pada Daftar Calon Sementara (DCS) mencapai 1.854, calon yang ditetapkan pada DCT mengalami pengurangan sebanyak 5 bakal calon. Pengurangan tersebut lantaran terdapat satu bakal calon dari Partai Gelora dan PBB dihapus oleh parpolnya dan 3 bakal calon Partai Garuda tidak memenuhi persyaratan pada tahapan verifikasi administrasi.  Dari hasil approval untuk DCT DPRD di Jawa Barat secara keseluruhan tidak ada masalah. Sehingga, pada saat rapat penetapan DCT berjalan lancar dan diterima oleh semua parpol peserta Pemilu 2024 yang ada di Jawa Barat. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan tugasnya seluruh komisioner dan jajaran sekretariat menjalankan prinsip kerja KPU yang memberikan pelayanan dan memperlakukan semua peserta secara imparsial. "Berbekal penanganan pada penyusunan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS), kami melakukannya sesuai aturan perundangan sehingga diharapkan bisa meminimalisir munculnya potensi sengketa," ujarnya. Selain itu, komunikasi yang baik dengan LO peserta pemilu pun dilakukan untuk konfirmasi dan klarifisikasi apabila terjadi perubahan data caleg seperti yang memilih pindah partai, meninggal dunia, mengundurkan diri dan lain sebagainya. Setelah penetapan dan penyerahan DCT, Hedi melanjutkan, pihaknya akan melaksanakan sosialisasi kepada seluruh parpol berkaitan dengan persiapan kampanye. Dalam masa pra-kampanye tersebut KPU akan mensosialisasikan aturan main dan tata tertib yang harus dipatuhi. Selain itu, parpol juga diimbau agar seluruh parpol mempersiapkan tim kampanye. Penyerahan nama – nama tim kampanye sudah harus diserahkan kepada KPU, paling lambat tiga hari sebelum dimulainya tahapan kampanye. "Selama masa kampanye kami titip, untuk melakukan pendidikan politik yang mencerahkan dengan tidak menyebarkan informasi hoax, isu SARA dan politik uang, adu domba, fitnah dan materi yang dilarang oleh aturan yang ada. Karena apabila ditemukan ada caleg maupun parpol yang melakukan pelanggaran, akan menjalani proses di Bawaslu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, " papar Hedi. (Humas KPU Jabar)

Selengkapnya