Berita Terkini

160

BIMTEK PPID KPU PROVINSI JAWA BARAT SASAR PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DAN DOKUMENTASI

Bandung, jabar.kpu.go.id – Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi (PPID) menurut Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Rifqi Ali Mubarok merupakan media masyarakat untuk mendapatkan informasi kepemiluan. Maka penting untuk optimalisasi PPID agar pelayanan kepada masyarakat supaya lebih cepat dan mudah. Hal tersebut disampaikan pada acara rapat koordinasi peningkatan kualitas PPID KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, Kamis (16/6/22). PPID KPU menjadi salah satu sarana dan prasarana Pemilu 2024 yang hadir memberikan informasi kepemiluan. “Peningkatan kapasitas ini menjadi upaya kita untuk meningkatan kapasitas dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.” kata Rifqi Ali Mubarok. Kemudian, Ketua Divisi Sosparmas KPU Provinsi Jawa Barat, Reza Alwan Sovnidar mengatakan PPID sebagai garda terdepan penyedia informasi maka perlu untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Sementara itu, Titik Nurhayati sebagai Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Barat menyadari bahwa pelatihan bagi pengelola PPID dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan. Selain itu, penyediaan informasi publik menurutnya sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kerja Komisi Pemilihan Umum. Hadir sebagai pengisi acara, Robby Leo August sebagai Kepala Bagian Informasi Publik dan Hubungan Masyarakat KPU RI menjelaskan bagaimana pengelolaan PPID disetiap masing-masing satuan kerja KPU sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ia menegaskan ada lima prinsip dasar pelayanan informasi publik, pertama kewajiban menyajikan dan melayani pemohon informasi, kedua mempermudah dan mempercepat hak publik dalam mendapatkan informasi, ketiga semua permohonan wajib dilayani atau memahami hak dan kewajiban sebagai pemberi dan pemohon informasi, keempat wajib menyajikan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat, serta kelima mendahulukan substansi sebelum prosedur artinya memahami setiap kebutuhan informasi yang dibutuhkan lalu memberikan informasi sesuai dengat syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam regulasi. Peningkatan kualitas PPID di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat ini diakui salah satu peserta Mamay S sebagai Komisioner KPU Kabupaten Sumedang dapat memberikan pemahaman kepada pengelola. Adanya restrukturisasi sumber daya manusia yang berdampak pada bergantinya pengelola PPID dimasing-masing satuan kerja menjadi landasan bimtek ini dapat membantu optimalisasi pengelolaan PPID. Agenda bimtek layanan dan dokumentasi publik yang digelar KPU Provinsi Jawa Barat ini dihadiri pula oleh Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu Sophia Kurniasari Purba dan Kepala Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Ratih Kusumawati Werdani. Kegiatan dilaksanakan secara daring dan bertempat di Ruang Rapat Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Provinsi Jawa Barat.Adapun peserta pada kegiatan dimaksdu adalah Anggota Divisi Sosdiklih&SDM KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara&Hubungan Partisipasi Masyarakat dan Operator PPID. (Humas KPU Jabar Siho Ed Ratih/Foto Evan)


Selengkapnya
74

SOWAN DPW PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KE KPU PROVINSI JAWA BARAT

Bandung, jabar.kpu.go.id – KPU Provinsi Jawa Barat menerima audiensi DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Barat. Audiensi tersebut diterima langsung oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Rifqi Alimubarok, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Jawa Barat Endun Abdul Haq, dan Kepala Sub Bagian Teknis Penyelengaraan KPU Provinsi Jawa Barat, Gemayel Paulus Aruan, dan staf sub bagian Teknis Penyelengaraan KPU Provinsi Jawa Barat. Menuju tahapan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024, KPU beri penjelasan terkait persiapan pendaftaran partai politik peserta Pemilu meliputi persyaratan pendaftaran, regulasi (PKPU) terupdate, jadwal pendaftaran partai politik, verifikasi dan penetapan partai politik, Jumat (10/6/22). Ketua KPU Provinsi Jawa Barat dalam sambutan audiensi yang digelar di Aula Setia Permana memberi informasi bahwa regulasi berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 akan segera disosialisasikan. Namun, regulasi terkait  verifikasi partai politik belum ditetapkan. “Meskipun regulasi verifikasi partai politik masih belum ditetapkan, akan tetapi dipastikan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Jawa Barat akan berjalan tepat waktu.” katanya. Rfiqi Ali Mubarok juga menegaskan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024 harus bejalan dengan spirit akur sauyunan dan babarengan. Artinya kesuksesan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024 merupakan kerjasama KPU dengan setiap elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan, termasuk partai politik. Kemudian, Endun Abdul Haq menyampaikan terdapat 75 partai politik yang terdaftar dalam Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan akan dilakukan proses verifikasi partai politik. Endun Abdul Haq tekankan partai politik perlu dari sejak dini mempersiapkan persyaratan pendaftaran administrasi partai politik, kemudian menginput dokumen pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) nanti. “Partai politik memastikan juga bahwa keanggotaan tidak ada kegandaan.” ujar Endun Abdul Haq. Menurutnya akan lakukan verifikasi administrasi oleh KPU Kab/Kota. Verifikasi yaitu melakukan pengecekan antara KTA dengan KTP el, pengecekan kegandaan. (Humas KPU Jabar Siho Ed Ratih/Foto Aan)


Selengkapnya
60

KESIAPAN DPD PARTAI HANURA JABAR UNTUK PEMILU DAN PEMILIHAN 2024 DI JAWA BARAT

Bandung, jabar.kpu.go.id – DPD Partai Hati Nurani Rakyat Jabar kunjungi KPU Provinsi Jawa Barat dalam rangka persiapan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Kunjungan diterima oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Endun Abdul Haq, Ketua Divisi SDM dan Litbang Undang Suryatna, dan Kepala Sub Bagian Teknis Penyelengaraan KPU Provinsi Jawa Barat Gemayel Paulus Aruan dan staf sub bagian Teknis Penyelengaraan KPU Provinsi Jawa Barat di Aula Setia Permana, Jumat (10/6/22). Ketua Divisi SDM dan Litbang menyampaikan pada sambutannya menyampaikan kesiapan KPU untuk Pemilu dan Pemilihan serentak nasional tahun 2024 adalah akan dilaksanakannya peluncuran tahapan. Merujuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 167 menyebut bahwa tahapan dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Hari pemungutan suara telah ditentukan 14 Februari 2024. “Artinya mulai 14 Juni 2022 kita akan mulai tahapan.” katanya. Pada kesempatan yang sama, Endun Abdul Haq menjelaskan masa persiapan pendaftaran yang dilakukan KPU akan menetapkan keputusan mengenai jumlah keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota, mengumumkan persiapan pendaftaran, menyampaikan template pengisian pemenuhan syarat pendaftaran partai politik dan membuka akses Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) untuk partai politik calon peserta Pemilu 2024. Sementara itu, Endun Abdul Haq menambahkan pada pembahasannya apa saja yang dilakukan parpol seperti mengunggah data dokumen persyaratan meliputi data dan dokumen mengenai petugas penghubung dan operator partai politik dan persyaratan partai politik calon peserta Pemilu. Kemudian, Cecep Lukmanul Hakim selaku Sekretaris DPD Partai Hanura Jabar jelaskan meskipun terjadi perubahan kepengurusan partai, persiapan untuk menuju tahapan diakuinya telah siap. Kunjungan ini pula sebagai perkenalan kepengurusan yang baru. (Humas KPU Jabar Siho Ed Ratih/Foto Aan)


Selengkapnya
429

DIVISI SOSPARMAS KPU PROVINSI JAWA BARAT LAKSANAKAN RAKOR UNTUK PERKUAT STRATEGI SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH

Bandung, jabar.kpu.go.id – Gelar rapat koordinasi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat kuatkan barisan persiapan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat untuk Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024. Rakor dipimpin oleh Reza Alwan Sovnidar, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas. Kemudian, hadir Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat, Sophia Kurniasari Purba dan Kepala Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Ratih K. Werdani, serta jajaran staf di sub bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat di KPU Provinsi Jawa Barat, Selasa (7/6/22). Pelaksanaan rapat tersebut diikuti oleh Ketua Divisi Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Partisipasi Masyarakat didampingi staf pelaksana di sub bagian Teknis Penyelenggaraan dan Partisipasi Masyarakat dari 27 KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Pada rakor itu, Reza Alwan Sovnidar mengawali pembahasan dengan tegaskan bahwa tahapan Pemilu dan Pemilihan serentak 2024 agar segera dimulai, oleh sebab itu perlu strategi untuk tingkatkan partisipasi masyarakat. Melalui kegiatan yang telah dirancang, sosialisasi harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain melalui sosialisasi, edukasi kepada pemilih pula menjadi bahasan penting pada rakor itu. Reza Alwan Sovnidar tegaskan masyarakat harus mengetahui pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 nanti. Ia juga bahas untuk melaksanakan tugas sosialisasi dan pendidikan pemilih itu, KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat siapkan rencana kerja yang matang. “Meski berdiri dalam dua cakupan kerja yang berbeda, Divisi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, serta Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Partisipasi Masyarakat, namun kerja KPU harus seimbang. Artinya dengan dua beban kerja yang harus dilaksanakan perlu pemetaan rencana kegiatan yang detail untuk tujuan menyukseskan Pemilu dan Pemilihan 2024 di Jawa Barat.” kata Reza Alwan Sovnidar. Kesempatan yang sama pula Ia sampaikan keyakinan bahwa soliditas kerja dapat memperkuat barisan penyelenggara Pemilu. Lalu, Ia yakin partisipasi masyarakat akan meningkat melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang mampu diterima oleh masyarakat hingga wilayah pedalaman di Jawa Barat. Acara rakor ini ditutup dengan sesi pembahasan rencana kerja KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dan tanya jawab. Penutup rakor ini disampaikan Reza Alwan Sovnidar bahwa sukses Pemilu dan Pemilihan 2024 nanti merupakan kerja bersama setiap penyelenggara yang terlibat, sehingga kerjasama secara internal dan eksternal pun menjadi kunci kesuksesan. (Humas KPU Jabar Siho Ed. Ratih/Foto Evan)


Selengkapnya
65

HMI BADKO JABAR KUNJUNGI KPU PROVINSI JAWA BARAT BAHAS KETERLIBATAN MILENIAL DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN 2024

Bandung, jabar.kpu.go.id – Terima kunjungan Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Badko Jabar bahas peran milenial dalam Pemilu dan Pemilihan di Jawa Barat tahun 2024. Berjumlah 11 perwakilan pengurus HMI diterima oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat Reza Alwan Sovnidar, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu Endun Abdul Haq, Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan Undang Suryatna, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sophia Kurniasari Purba, Kepala Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Ratih K. Werdani, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Gemayel Paulus Aruan, serta staf pelaksana di KPU Provinsi Jawa Barat, Rabu (8/6/22). Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat Reza Alwan Sovnidar membuka audiensi dengan jelaskan pada Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 nanti peran generasi milenial dibutuhkan. “Suksesnya Pemilu dan Pemilihan 2024 adalah peran bersama.” katanya pada sambutan kunjungan yang dilaksanakan di Aula Setia Permana. Pada kesempatan yang sama Ketua Divisi SDM dan Litbang, Undang Suryatna menjelaskan menuju tahapanan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 dibutuhkan kekuatan sumber daya manusia dari kaum millenial. KPU membuka peluang bagi generasi muda untuk turun ikut serta menjadi penyelenggara pemilu, seperti pada badan ad hoc. Senada dengan rekan Anggota KPU Provinsi Jawa Barat lainnya, Endun Abdul Haq juga menyampaikan generasi millenial pada Pemilu dan Pemilihan perlu turut ambil andil sukseskan penyelenggaraan. Menurutnya Jawa Barat dengan wilayah luas dan jumlah penduduk yang banyak memiliki keunikan. Pola kebudayaan dan karakteristik masyarakat pada setiap wilayah berbeda dan dapat memengaruhi cara mereka memberikan suara pada Pemilu dan Pemilihan. Ia mengungkap peran generasi muda dengan masuk menyasar dalam keunikan Jawa Barat dapat membantu berikan pemahaman kepada pemilih. Kemudian, pada acara tersebut perwakilan pengurus HMI mengungkapkan keinginannya untuk ikut berperan menjadi agen sosialisasi. Mereka membidik generasi seusianya untuk meningkatkan kesadaran dalam memberikan hak suara melalui program sekolah demokrasi. Dengan demikian, harapan yang sama mereka ungkap dalam mewujudkan partisipasi masyarakat dan demokrasi di Jawa Barat yang berkualitas. (Humas KPU Jabar Siho Ed. Ratih/Foto Evan)


Selengkapnya
84

KAMMI JABAR UNGKAP SIAP IKUT SUKSESKAN PEMILU DAN PEMILIHAN 2024 DI JAWA BARAT

Bandung, jabar.kpu.go.id – Empat orang perwakilan pengurus Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jabar gelar audiensi ke KPU Provinsi Jawa Barat. Dalam audiensinya mereka serukan keinginan untuk turut mensukseskan Pemilu dan Pemilihan di Jawa Barat. Diterima oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat Reza Alwan Sovnidar, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu Endun Abdul Haq, Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan Undang Suryatna, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sophia Kurniasari Purba, Kepala Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Ratih K. Werdani, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Gemayel Paulus Aruan, serta staf pelaksana di KPU Provinsi Jawa Barat, bertempat di Aula Setia Pemana, Rabu (8/6/22). Pada pembukaan audiensi, Reza Alwan Sovnidar menjelaskan dalam mesukseskan Pemilu dan Pemilihan KPU melibatkan masyarakat, selain kalangan steakholder. Menurut Ia berjalannya Pemilu dan Pemilihan 2024 di Jawa Barat yang sukses akan terwujud melalui sinergi dan kolaborasi. “Semua pihak terlibat dalam menyukseskan Pemilu dan Pemilihan serentak 2024 di Jawa Barat, mencetak sejarah baru karena pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan pada tahun yang sama.” tegasnya. Kemudian dari segi sumber daya manusia, Undang Suryatna memaparkan harapannya agar keterlibatan generasi muda yang menjadi penyelenggara Pemilu kelak dapat meningkatkan kualitas kesadaran memilih. Generasi millenial dibutuhkan dalam Pemilu dan Pemilihan 2024. Ia berharap antusias generasi muda dapat mendorong pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan di Jawa Barat. Selanjutnya, Endun Abdul Haq juga mengungkap di Jawa Barat yang memiliki tiga karakteristik pola kebudayaan masyarakat yang berpengaruh pada segmen pemilih. Pertama, segmen pemilih dengan budaya masyarakat Sunda. Kedua, segmen pemilih dengan budaya masyarakat yang terpengaruh dari kebudayaan Betawi. Ketiga segmen pemilih dengan budaya Pantura. Menurut Endun Abdul Haq tiga segmen tersebut yang menjadi keunikan masyarakat di Jawa Barat, serta berdampak pada cara mereka menetukan pilihan. Sehingga, metode sosialisasi dan pendidikan pemilih pada setiap wilayah di Jawa Barat harus menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat tersebut. Mendukung pernyataan seluruh Anggota KPU Provinsi Jawa Barat yang hadir menerima audiensi itu, perwakilan pengurus KAMMI Jabar menuturkan keinginannya untuk menjadi agen sosialisasi dengan menjadi duta pemilih. Menjadi duta pemilih sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepemiluan dan meningkatkan partisipasi pemilih. (Humas KPU Jabar Siho Ed Ratih/Foto Evan)


Selengkapnya