Bandung, jabar.kpu.go.id – Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi (PPID) menurut Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Rifqi Ali Mubarok merupakan media masyarakat untuk mendapatkan informasi kepemiluan. Maka penting untuk optimalisasi PPID agar pelayanan kepada masyarakat supaya lebih cepat dan mudah. Hal tersebut disampaikan pada acara rapat koordinasi peningkatan kualitas PPID KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, Kamis (16/6/22).

PPID KPU menjadi salah satu sarana dan prasarana Pemilu 2024 yang hadir memberikan informasi kepemiluan. “Peningkatan kapasitas ini menjadi upaya kita untuk meningkatan kapasitas dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.” kata Rifqi Ali Mubarok. Kemudian, Ketua Divisi Sosparmas KPU Provinsi Jawa Barat, Reza Alwan Sovnidar mengatakan PPID sebagai garda terdepan penyedia informasi maka perlu untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.

Sementara itu, Titik Nurhayati sebagai Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Barat menyadari bahwa pelatihan bagi pengelola PPID dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan. Selain itu, penyediaan informasi publik menurutnya sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kerja Komisi Pemilihan Umum.

Hadir sebagai pengisi acara, Robby Leo August sebagai Kepala Bagian Informasi Publik dan Hubungan Masyarakat KPU RI menjelaskan bagaimana pengelolaan PPID disetiap masing-masing satuan kerja KPU sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ia menegaskan ada lima prinsip dasar pelayanan informasi publik, pertama kewajiban menyajikan dan melayani pemohon informasi, kedua mempermudah dan mempercepat hak publik dalam mendapatkan informasi, ketiga semua permohonan wajib dilayani atau memahami hak dan kewajiban sebagai pemberi dan pemohon informasi, keempat wajib menyajikan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat, serta kelima mendahulukan substansi sebelum prosedur artinya memahami setiap kebutuhan informasi yang dibutuhkan lalu memberikan informasi sesuai dengat syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam regulasi.

Peningkatan kualitas PPID di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat ini diakui salah satu peserta Mamay S sebagai Komisioner KPU Kabupaten Sumedang dapat memberikan pemahaman kepada pengelola. Adanya restrukturisasi sumber daya manusia yang berdampak pada bergantinya pengelola PPID dimasing-masing satuan kerja menjadi landasan bimtek ini dapat membantu optimalisasi pengelolaan PPID.

Agenda bimtek layanan dan dokumentasi publik yang digelar KPU Provinsi Jawa Barat ini dihadiri pula oleh Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu Sophia Kurniasari Purba dan Kepala Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Ratih Kusumawati Werdani. Kegiatan dilaksanakan secara daring dan bertempat di Ruang Rapat Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Provinsi Jawa Barat.Adapun peserta pada kegiatan dimaksdu adalah Anggota Divisi Sosdiklih&SDM KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara&Hubungan Partisipasi Masyarakat dan Operator PPID. (Humas KPU Jabar Siho Ed Ratih/Foto Evan)