Bandung, jabar.kpu.go.id – KPU Provinsi Jawa Barat gelar rapat koordinasi sumber daya manusia bersama 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Rakor dalam rangka membahas pentingnya Sumber Daya Manusia menjelang tahapan Pemilu serentak tahun 2024. Salah satu prioritasnya adalah penataan SDM lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Hadir Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, serta Divisi SDM dan Kepala Subbagian Hukum dan SDM di 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, Selasa (24/5/22).

Bertempat di Hotel Savoy Homan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Rifqi Ali Mubarok pada sambutannya menjelaskan bahwa Sumber Daya Manusia harus menjadi prioritas menuju tahapan Pemilu serentak tahun 2024. KPU RI  akan melaksanakan kick off dan oleh karena itu perlu segera penataan SDM. Selain SDM, Rifqi Ali Mubarok juga jelaskan persiapan Pemilu dan Pemilihan  tahun 2024 dari segi anggaran. Pada kesempatan yang sama Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Divisi SDM dan Litbang, Divisi Hukum, Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, serta Divisi Umum dan Logistik memberikan sambutan pada rakor tersebut. Narasumber yang hadir pada acara yaitu Deputi Bidang Administrasi KPU RI dan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Barat.

Deputi Bidang Administrasi KPU RI, Purwoto Ruslan Hidayat memberikan pemaparan terkait penguatan SDM dalam Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024.  Ia menjelaskan pengalamnya saat mengurus logistik penyelenggaraan Pemilu di Malaysia, mengirim 250.000 surat suara menggunakan kantong diplomatik. Kemudian, Ia memetakan permasalahan yang bisa memengaruhi proses tahapan.

“Kita harus mempertimbangkan menejemen resiko dan menejemen krisis.” katanya. Selain itu, Ia juga memaparkan untuk mengikuti kebijakan secara hierarki. Ia juga berharap agar SDM KPU dapat menjadi kekuatan yang secara hierarki mampu melaksanakan seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 dengan baik.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Barat, Dodit Ardian Pancapana, menuturkan di tahun 2024 dukungan Pemerintah Provinsi yang bisa diberikan adalah dengan mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan bersama Kabupaten/Kota secara berjenjang untuk kebutuhan dukungan SDM.

Setelah pemaparan kedua narasumber, acara terakhir adalah sesi tanya jawab. Pada sesi akhir ini, KPU Kabupaten/Kota menjelaskan hal-hal penting yang terjadi di masing-masing satuan kerjanya dari segi Sumber Daya Manusia. (Humas KPU Jabar Siho Ed. Ratih/Foto Irawan & Arif)