Berita Terkini

461

KPU JABAR PASTIKAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PILKADA 2024 CAPAI DAERAH PELOSOK

BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Tata Kelola Logistik Pasca Pemilu 2024 dan Persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Kegiatan yang dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, serta staf dan operator SILOG (Sistem Informasi Logistik) digelar di Grand Hotel Preanger, Jl. Asia Afrika No.81, Braga, Kota Bandung pada 11-12 Oktober 2024. Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jabar, Hari Nazarudin mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menyusun langkah-langkah strategis berdasarkan pengalaman dari Pemilu 2024. "Setelah melakukan evaluasi dari Pemilu 2024, kami perlu merumuskan strategi terkait proses pengadaan, produksi, packing, sortir, dan pendistribusian ke tempat pemungutan suara (TPS) di H-1 sebelum pelaksanaan Pilkada," ungkap Hari usai acara. Kemudian, Hari menekankan bahwa pengelolaan logistik harus memenuhi prinsip Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Sasaran, dan Tepat Waktu. Terkait pendistribusian, Hari menjelaskan bahwa kewenangan berada di tingkat kabupaten/kota. KPU Jabar hanya bertugas menyiapkan strategi yang efektif dan efisien.  "Proses pendistribusian dimulai dari penyedia, kemudian dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK, dan dari PPK ke TPS," tambahnya.  Hari juga menegaskan pentingnya memastikan logistik menjangkau daerah pelosok agar semua warga dapat berpartisipasi dalam pemilihan. Kegiatan ini diharapkan dapat meminimalisir kendala yang mungkin terjadi saat pelaksanaan Pilkada 2024.


Selengkapnya
455

KPU JABAR FOKUS PADA DISTRIBUSI LOGISTIK HINGGA AKSEBILITAS TPS PILKADA 2024

BANDUNG - Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Barat, Hari Nazarudin mengungkapkan bahwa KPU tengah mempersiapkan tata kelola logistik untuk Pilkada 2024 berdasarkan evaluasi dari Pemilu 2024.  Hari menekankan pentingnya langkah-langkah strategis dalam pengelolaan logistik yang meliputi seluruh proses dari pengadaan hingga pendistribusian ke tempat pemungutan suara (TPS). “Kegiatan hari ini merupakan upaya untuk mengevaluasi dan merumuskan langkah-langkah strategis terkait tata kelola logistik. Kami akan memastikan semua proses, mulai dari produksi hingga pendistribusian, berjalan dengan tepat,” ujar Hari di Grand Hotel Preanger, Jl. Asia Afrika, Kota Bandung, Jumat (11/10/2024). Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU, serta staf terkait, yang diharapkan dapat menyiapkan langkah-langkah strategi berdasarkan evaluasi yang dilakukan. Hari menekankan bahwa pengelolaan logistik harus memenuhi prinsip Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Sasaran dan Tepat Waktu. “Kami juga mengharapkan setiap kabupaten/kota dapat melakukan pendistribusian secara efektif dan efisien,” tambahnya. Terkait daerah terpencil, Hari menjelaskan bahwa proses distribusi dimulai dari penyedia hingga ke TPS. “Kami telah menyiapkan strategi untuk memastikan distribusi berjalan lancar, meskipun di daerah pelosok,” jelasnya. Menghadapi potensi keadaan darurat seperti bencana atau cuaca buruk, KPU Jabar juga telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi.  “Dengan Pilkada yang jatuh pada 27 November 2024, kami harus mengantisipasi kemungkinan hujan, terutama di daerah pegunungan, dataran, dan pesisir,” kata Hari. Selain itu, untuk mewujudkan TPS yang ramah disabilitas, KPU Jabar telah merencanakan fasilitas dan alat bantu khusus bagi pemilih dengan kebutuhan khusus.  “Kami memastikan setiap TPS memiliki alat bantu untuk tunanetra, serta akses yang memadai. Kami juga akan menyediakan petugas khusus untuk membantu pemilih disabilitas,” tutup Hari. Dengan persiapan yang matang, KPU Jabar berkomitmen untuk menyelenggarakan Pilkada 2024 yang inklusif dan efisien.


Selengkapnya
412

KPU JABAR BAHAS PERSIAPAN KEBUTUHAN LOGISTIK PILKADA 2024

BANDUNG - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Ummi Wahyuni meminta jajarannya untuk segera mempersiapkan terkait kebutuhan logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Hal itu disampaikan Ummi Wahyuni saat kegiatan Bimbingan Teknis Tata Kelola Logistik Pasca Pemilu 2024 dan Persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Grand Hotel Preanger, Kota Bandung, Jumat (11/10/2024). "Ini memang saatnya temen-temen logistik harus tampil terkait dengan bagaimana untuk persiapan logistik khususnya di Jawa Barat dan 27 kabupaten/kota," ucap Ummi. Ummi mengatakan, sedikitnya ada sekitar 70 juta lembar surat suara yang harus disiapkan untuk pemilihan pada 27 November 2024 mendatang. "Karena kalau dihitung dengan jumlah DPT kita hampir 36 juta, artinya kalau dikalikan dua plus tambahannya, hampir 70 juta lembar surat suara yang akan kita siapkan untuk pemilihan di tanggal 27 November 2024," ungkapnya. Oleh karena itu, Ummi meminta jajarannya untuk segera melakukan pengadaan terkait dengan alat perlengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) ataupun terkait logistik lainnya dari data yang sudah ditetapkan. "Kami berharap dari data yang sudah kita tetapkan, temen-temen logistik melakukan pengadaan terkait dengan alat perlengkapan TPS ataupun terkait logistik lainnya. Sehingga dalam hal ini kami sangat menganggap penting kegiatan ini," katanya. Selain itu, Ummi juga meminta upah untuk petugas sortir dan lipat (Sorlip) untuk segera ditetapkan. "Dalam hal upah untuk Sorlip ini, kami menginginkan ketika nanti ada ketetapan yang dibuat oleh KPU dari satuan kerja masing-masing, tetapi range harganya tidak terlalu jauh," imbuhnya. Dengan adanya kegiatan ini, kata Ummi, diharapkan upah Sorlip, manajemen logistik, kemudian distribusi logistik bisa dibahas dengan baik. "Jangan sampai nanti keterkaitan anggaran yang kita gunakan ini juga menjadi blunder bagi kita terkait dengan persiapan anggaran. Mudah-mudahan bisa secara optimal kita persiapkan," tandasnya.


Selengkapnya
499

7 TIM PERUMUS DEBAT PILGUB JABAR TERDIRI DARI TOKOH MASYARAKAT HINGGA AKADEMISI

BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Perumusan Pertanyaan Debat Gubernur dan Wakil Gubernur bersama Bappeda dan Perwakilan Disabilitas, Rabu (9/10/2024). Ketua KPU Jabar, Ummi Wahyuni, menyampaikan bahwa dalam FGD ini pihaknya mengundang tujuh tim perumus dan dua narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta perwakilan komunitas disabilitas. "Hari ini kami mengundang tujuh tim perumus dan juga dua narasumber. Yang pertama dari Bappeda dan yang kedua dari perwakilan teman-teman disabilitas," ujar Ummi Wahyuni saat ditemui usai acara. Menurut Ummi, tujuh tim perumus terdiri dari berbagai latar belakang profesional, tokoh masyarakat dan akademisi, sesuai dengan ketentuan PKPU 13 dan Juknis 1363.  Adapun ketujuh tim perumus tersebut di antaranya, Dr. Ramadhan Pancasilawan, Aziz Hakim Syaerozie, Dr. Dena Widyawan, Prof. Dr. H. Suwatno, Erik Mayusra, Anis Ilahi Wahdati, M.Si dan Yusfitriadi, Sementara itu, masukan yang diberikan dalam FGD ini difokuskan pada penyelarasan program-program pemerintah daerah serta pemenuhan hak-hak disabilitas. "Dari Bappeda lebih ke arah menyelaraskan dan memastikan keberlanjutan program-program di Jawa Barat, sedangkan perwakilan disabilitas memberikan masukan terkait pemenuhan 36 hak mereka," jelas Ummi. Dalam FGD tersebut, enam tema besar untuk debat calon gubernur dan wakil gubernur sudah disusun. Tema-tema tersebut akan dibagi dalam tiga sesi debat yang akan berlangsung pada tanggal 11, 17, dan 23 mendatang. Tiga lokasi debat juga telah ditentukan oleh KPU Jabar. Nantinya, tim panelis akan hadir untuk memandu setiap sesi debat. Salah satu tim perumus, Yusfitriadi menjelaskan bahwa diskusi dengan Bappeda dilakukan untuk memastikan agar rumusan tema debat tidak menyimpang dari program-program pemerintah daerah yang sudah direncanakan. "Kami berdiskusi dengan Bappeda agar rumusan dari tim perumus ini tidak jauh melenceng dari program-program pemerintah daerah yang sudah direncanakan, mencakup semua aspek seperti tata kelola pemerintahan, sumber daya manusia, infrastruktur, pertanian, serta inklusivitas," ungkap Yusfitriadi. Sementara itu, Ramadhan Pancasilawan, anggota tim perumus lainnya, menambahkan bahwa enam tema besar yang dibahas akan dipecah menjadi lebih spesifik, sesuai masukan dari kedua narasumber. "Kami sudah membagi enam tema besar, dan nanti akan kami spesifikasikan sesuai dengan materi yang disampaikan oleh narasumber," tutur Ramadhan. Dengan persiapan ini, KPU Jabar berharap debat calon gubernur dan wakil gubernur dapat berjalan dengan baik, mendalam dan mencakup isu-isu strategis yang relevan dengan pembangunan dan kesejahteraan di Jabar.


Selengkapnya
403

GELAR RAKOR, KPU JABAR MULAI RUMUSKAN MATERI DEBAT UNTUK PILKADA 2024

BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama tim perumus debat yang berlangsung di Kantor KPU Jabar, Rabu (9/10/2024). KPU Jabar, Ummi Wahyuni mengatakan bahwa debat kandidat pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur (Cagub-Cawagub) Jabar akan digelar tiga kali yakni pada November mendatang. "Kami sudah memutuskan untuk pelaksaan ini (debat) akan dilaksanakan 3 kali di bulan November," ucap Ummi ditemui seusai rakor. Sedangkan untuk pelaksanaan debat di daerah, kata Ummi, akan dilaksanakan sebanyak dua kali. "Rata-rata dari 27 kabupaten/kota ini teman-teman melakukan sebanyak dua kali dan kami harus mengatur waktunya agar tidak sama dengan waktu yang ditetapkan oleh teman-teman di 27 kabupaten/kota," ungkapnya. Ummi memastikan, pihaknya akan mempersiapkan dengan maksimal pelaksanaan debat kandidat ini. Sehingga, para calon kepala daerah ini bisa turut serta dalam kegiatan tersebut. "Teman-teman dari pasangan calon di Jawa Barat ada 4 pasangan calon dan juga di 27 kabupaten/kota ada 84 pasangan calon yang mengikuti kontestasi di 27 kabupaten/kota. Ini kami sudah diatur waktunya sehingga kami sudah memasukkan jadwal terlebih dahulu," katanya. Ummi mengatakan, pelaksanaan debat kandidat ini akan berlangsung pada 11, 17 dan 23 November 2024 di tiga daerah berbeda. "Jadwal debat itu adalah tanggal 11, 17, dan 23 November dengan tempat yang kami putuskan di tiga titik, karena kita sama-sama tahu Jawa Barat terdiri dari tiga geografis budaya," jelasnya. Adapun ketiga daerah tersebut di antaranya Kabupaten Bogor, Kota Bandung dan Kabupaten Cirebon. "Kami memutuskan di Kabupaten Bogor bukan karena saya orang kabupaten, tetapi karena memang Kabupaten Bogor representatif dari jumlah pemilih terbesar di Jawa Barat," imbuhnya. "Kemudian kami memutuskan untuk Kota Bandung karena Kota Bandung menjadi representatif dari pusatnya di Jawa Barat, yang perwakilan dari daerah priangan," tambahnya. Sedangkan untuk Kabupaten Cirebon sendiri dipilih karena jumlah pemilihnya yang juga sangat besar. "Daerah pantura ini di Kabupaten Cirebon. Karena setelah kami lihat juga kemarin Kabupaten Cirebon tetapi karena memang dari jumlah pemilihnya kabupaten cirebon itu yang lebih besar," sebutnya. Adapun terkait materi debat, kata Ummi, nantinya akan dirumuskan bersama-bersama dengan para tim perumus. "Terkait dengan materi apa saja yang akan kami sampaikan ini kami juga sangat membutuhkan dari bapak ibu sekalian untuk bagaimana pelaksanaan debat kita ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat," katanya. "Bukan hanya seremoni semata atau sekedar menggugurkan kewajiban bagi kami Provinsi Jawa Barat sehingga kami sangat menganggap penting kegiatan hari ini," tandasnya.


Selengkapnya
427

Kebutuhan Surat Suara untuk Pilgub Jabar Capai 36,8 Juta

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat mulai eksekusi pembuatan surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jabar 2024. Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jabar, Hari Nazarudin mengatakan saat ini tender pemenang lelang pembuatan surat suara telah ditetapkan. "Baru ada pemenangnya, untuk mulai cetak. Untuk Jawa Barat ini pemenang lelangnya Gramedia," ujar Hari saat dikonfirmasi, Selasa (8/10/2024). Untuk kebutuhan surat suara di Pilgub Jabar, kata Hari, mencapai 36.824.109 dengan rincian 35.925.960 DPT ditambah 2,5 persen dari jumlah DPT untuk cadangan, atau sekitar 898.149 surat suara. "Pendistribusian ke daerah-daerah itu akan dilakukan setelah selesai dicetak. Semuanya dicetak di Gramedia, untuk cetakannya sendiri kemungkinan di Gramedia di Cikarang dan ada dua di kabupaten," katanya. "Nanti untuk pendistribusiannya langsung dari Gramedia," tambahnya. Sementara untuk kebutuhan kotak suara dan bilik sudah seluruhnya didistribusikan. Terutama untuk bilik, karena kotak hanya dibutuhkan di beberapa kabupaten/kota. "Karena bilik, kotak dan beberapa kebutuhan lainnya itu sudah dilakukan di tahap 1, untuk proses lelangnya," ujarnya. Hari mengatakan, untuk kualitas kotak dan bilik suara persis seperti yang dipakai pada Pemilu kemarin. "Speknya sama tidak jauh berbeda, hanya penyedianya aja yang berbeda. Kemarin dari Cikarang, sekarang dari Surabaya," tandasnya.


Selengkapnya