Berita Terkini

Rabu, 06 Agustus 2025 21:47
493

One Day One Office: Gebrakan Baru Sekretaris KPU Jabar

BANDUNG – Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat memberikan arahan tegas kepada jajaran Subbagian SDM dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dalam sebuah pertemuan internal yang berlangsung hangat namun penuh substansi, Rabu 6 Agustus 2025 di Kantor KPU Jabar. Dalam arahannya, Eko Iswantoro menekankan pentingnya ketelitian administratif, terutama dalam surat-menyurat dan pengelolaan hak-hak kepegawaian. “Derajat ketelitian harus naik dari staf ke kasubbag, hingga kabag. Jangan sampai redaksi surat salah dan jadi beban pegawai,” tegasnya. Ia juga mendorong peningkatan kualitas layanan kelembagaan melalui optimalisasi komunikasi dan eksistensi institusi di hadapan publik. “Branding kelembagaan KPU perlu terus diperkuat agar lebih dikenal masyarakat Jawa Barat. Tugas-tugas KPU tidak berhenti setelah Pemilu dan Pilkada selesai,” ujarnya. Tak kalah penting, beliau menyampaikan rencana program One Day One Office, yaitu kunjungan lapangan yang akan mengidentifikasi persoalan satuan kerja, menyerap aspirasi eks penyelenggara Pemilu, baik dari unsur PPK, PPS, maupun KPPS, serta mendekatkan layanan kepada masyarakat. Arahan ini juga menyentuh pentingnya pemanfaatan media sosial dalam meningkatkan partisipasi pemilih. "Tanpa medsos, kita tidak bisa mengoptimalkan penyebaran informasi," jelasnya. Dalam waktu dekat, kegiatan internal dan eksternal akan terus diperkuat guna mendorong profesionalisme dan semangat kolektif di lingkungan KPU Jawa Barat. Sekretaris menegaskan pentingnya kolaborasi antarsubbagian, serta kesiapsiagaan seluruh jajaran dalam menghadapi tantangan kelembagaan ke depan.

Selengkapnya
Rabu, 06 Agustus 2025 20:03
483

KPU Jabar Dukung Penelitian e-Election oleh FISIP Universitas Djuanda

BANDUNG — Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan akademik dari tim peneliti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Djuanda, Bogor, pada Rabu (6/8/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari pelaksanaan program Penelitian Fundamental Reguler Hibah BIMA Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan judul penelitian “Desain Model Pemilu Serentak Elektronik (e-Election)”. Kehadiran tim peneliti Universitas Djuanda disambut langsung oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, didampingi oleh Ketua Divisi SDM dan Litbang, Abdullah Sapi’i, serta sejumlah pejabat struktural, antara lain para Kepala Bagian dan Kepala Subbagian di lingkungan Sekretariat KPU Jawa Barat. Pertemuan berlangsung di Ruang VIP Kantor KPU Provinsi Jawa Barat. Tim peneliti dipimpin oleh Gotfridus Goris Seran selaku Ketua Peneliti, bersama anggota peneliti Undang Suryatna. Dalam paparannya, tim peneliti menyampaikan maksud dan tujuan dari penelitian yang berfokus pada perancangan model Pemilu Serentak berbasis elektronik (e-Election) yang adaptif terhadap konteks sosial-politik Indonesia. Penelitian ini mencakup eksplorasi terhadap integrasi data kependudukan, pemanfaatan teknologi biometrik (seperti sidik jari, wajah, dan iris mata), serta penguatan aspek tata kelola pemilu yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. KPU Provinsi Jawa Barat menyambut baik inisiatif akademik tersebut sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan sistem pemilu yang modern dan responsif terhadap dinamika teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, KPU Jabar juga menyampaikan komitmennya untuk mendukung kegiatan penelitian yang bersifat strategis dan berdampak positif terhadap penguatan demokrasi, khususnya di wilayah Jawa Barat. Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis dan interaktif, yang diwarnai dengan diskusi, tukar pikiran, serta penyampaian data dan informasi umum sesuai ketentuan yang berlaku. KPU Jabar tetap menegaskan pentingnya menjaga prinsip kerahasiaan data, independensi kelembagaan, serta netralitas dalam setiap tahapan proses pemilu.

Selengkapnya
Rabu, 06 Agustus 2025 19:39
428

KPU Provinsi Jawa Barat Laksanakan Pembinaan Internal

BANDUNG — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan kepada KPU Kota Cimahi pada Rabu (6/8/2025), bertempat di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pembinaan dan fasilitasi yang dilakukan secara konsisten terhadap satuan kerja kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat. Pembinaan dipimpin langsung oleh Abdullah Sapii, selaku Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan) didampingi oleh Yunike Puspita (Kepala Bagian Parhumas dan SDM), Norhina Kurniawaty (Kepala Subbagian SDM), dan Hasanuddin Ismail (Kepala Subbagian Hukum). Dalam kegiatan tersebut, KPU Provinsi Jawa Barat menegaskan pentingnya penguatan tata kelola kelembagaan serta peneguhan nilai-nilai etika, integritas, dan profesionalisme di lingkungan penyelenggara pemilu. Agenda ini merupakan bagian dari upaya kelembagaan untuk membangun ekosistem kerja yang sehat, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. KPU Provinsi Jawa Barat terus berkomitmen membina dan memperkuat satuan kerja di tingkat kabupaten/kota melalui pendekatan dialogis dan solutif, khususnya dalam menghadapi tantangan kelembagaan di tahun penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2024. Kegiatan pembinaan ini juga menjadi bagian dari strategi kelembagaan untuk menjaga harmonisasi internal, mendorong kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memperkuat kapasitas kelembagaan di seluruh wilayah Jawa Barat.

Selengkapnya
Rabu, 06 Agustus 2025 13:02
453

Transformasi Kearsipan: KPU Jabar Kuasai Aplikasi Srikandi

BANDUNG — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Srikandi bersama Biro Umum KPU Republik Indonesia, Rabu (6/8/2025), secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini diikuti oleh 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat sebagai bagian dari upaya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan arsip elektronik di lingkungan instansi pemerintahan. Beberapa fitur utama aplikasi ini mencakup pembuatan dan pengiriman arsip, verifikasi serta penandatanganan elektronik, hingga klasifikasi dan pemusnahan arsip secara digital. Hadir memberikan arahan, Kepala Subbagian Persuratan dan Arsip Biro Umum KPU RI, Tutik, menyampaikan pentingnya regenerasi operator Aplikasi Srikandi di daerah. “Mungkin saat ini sudah banyak regenerasi. Karena aplikasi ini menuntut update terbaru, maka diperlukan operator yang lebih muda agar dapat mengikuti perkembangan teknologi yang terus berjalan,” ujarnya kepada seluruh peserta bimtek. Dari KPU Provinsi Jawa Barat, kegiatan ini diikuti oleh Kepala Subbagian Umum dan Logistik, Tarsono, serta Operator Srikandi, Mira Puspasari. Bimtek dilanjutkan dengan sesi praktik operasionalisasi aplikasi, pengenalan fitur-fitur utama, serta pengecekan langsung penggunaan aplikasi dari masing-masing KPU Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dipandu langsung oleh tim dari Bagian Persuratan dan Arsip Biro Umum KPU RI. Sebagai aplikasi Government to Government (G2G), Srikandi menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern, efisien, serta menjamin keaslian dan keandalan arsip digital lintas lembaga pemerintahan pusat dan daerah.

Selengkapnya
Rabu, 06 Agustus 2025 12:58
406

Tim Hukum KPU Matangkan Persiapan Sidang PTUN

BANDUNG — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung pada Selasa (05/08/2025) melalui Zoom Meeting. Rapat ini melibatkan KPU Republik Indonesia, KPU Kabupaten Sukabumi, tim hukum, serta tenaga ahli, dalam rangka mematangkan strategi dan materi untuk sidang lanjutan perkara Pemilu 2024. Hadir dalam rapat tersebut Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jabar Aneu Nursifah, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sophia Kurniasari Purba, Kepala Subbagian Hukum Hasanuddin Ismail, jajaran Tim Hukum KPU Jabar, empat Tenaga Ahli, Kepala Subbagian Advokasi Hukum, Tim Biro Hukum KPU RI, KPU Kabupaten Sukabumi, serta Ahli yang akan memberikan keterangan di persidangan. Sidang lanjutan perkara Nomor 52/G/TF/2025/PTUN.BDG dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 7 Agustus 2025, dengan agenda Pemeriksaan Ahli dari Penggugat dan Tergugat. Ahli dari pihak Tergugat I, Dwi Putra Nugraha, telah menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim. Perkara ini diajukan oleh Ribka Tjiptaning, Calon Anggota DPR RI dari PDIP Daerah Pemilihan Jawa Barat IV, yang menggugat KPU Jabar (Tergugat I) dan KPU Kabupaten Sukabumi (Tergugat II) atas dugaan tidak ditindaklanjutinya keberatan saksi PDIP dalam proses rekapitulasi suara di tingkat provinsi dan kabupaten. Fokus rapat adalah penyusunan materi keterangan ahli dan perumusan pertanyaan strategis yang akan dikembangkan bersama tim hukum KPU. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memastikan kesiapan maksimal dalam menghadapi persidangan.

Selengkapnya
Selasa, 05 Agustus 2025 14:59
514

Rapat SIASN: KPU Fokus Perbaikan Data ASN

BANDUNG— Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat mengikuti Rapat Penyelesaian Disparitas Data ASN pada Aplikasi SIASN yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa (5/8/2025). Rapat ini diikuti oleh Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Provinsi/KIP Aceh serta operator Aplikasi SIASN dari seluruh Indonesia. Dari KPU Provinsi Jawa Barat diwakili oleh Kepala Subbagian SDM, Norhina Kurniawaty, didampingi Operator SIASN, Arief Triwibowo. Penyelenggaraan rapat ini merujuk pada surat dari Plt. Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 11340/B-SI.01.01/SD/E.III/2025 tanggal 2 Juli 2025, perihal tindak lanjut pengukuran Indeks Kualitas Data (IKD) ASN. IKD tersebut dihitung berdasarkan empat dimensi utama, yakni kelengkapan, ketepatan waktu, keakuratan, dan konsistensi, dengan total 27 indikator penilaian. Hasil pengukuran yang dirilis melalui aplikasi SIASN menunjukkan adanya disparitas atau ketidaksesuaian data pada sejumlah pegawai ASN. Sebagai tindak lanjut, Sekretariat Jenderal KPU meminta setiap KPU Provinsi/KIP Aceh untuk menugaskan Kepala Subbagian SDM dan operator SIASN untuk mengikuti kegiatan ini serta menyiapkan data pendukung sesuai nama pegawai dan jenis disparitas yang tercantum dalam sistem. Melalui kegiatan ini, diharapkan proses pembaruan dan perbaikan data ASN dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat guna meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkungan KPU.

Selengkapnya