Berita Terkini

Rabu, 27 Agustus 2025 20:39
741

KPU Jabar Hadiri Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Bersama Bawaslu

BANDUNG — Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih Parmas) KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia, menghadiri undangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu yang digelar di Hotel Holiday Inn Bandung, Rabu (27/8/2025). Kegiatan ini mengangkat tema “Sinergi Kelembagaan Memperkuat Peranan Bawaslu melalui Kolaborasi dengan Stakeholder untuk Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas”. Acara tersebut diikuti oleh berbagai unsur, di antaranya Forkopimda, Partai Politik, KPU Provinsi Jawa Barat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (ormas), serta akademisi. Dalam kegiatan tersebut, hadir sejumlah narasumber yang kompeten di bidangnya, yakni Abdullah, S.TP. selaku penggiat pemilu, Abrar Amir, M.AP. sebagai Koordinator Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, serta Delia Wildianti, S.IP., M.IP. dari Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia. Melalui kegiatan ini, Bawaslu Jawa Barat berharap dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi antar-lembaga serta seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Selengkapnya
Rabu, 27 Agustus 2025 16:17
374

KPU Jabar Dorong Penguatan SDM dan Pelibatan Generasi Muda dalam Penyelenggaraan Pemilu

BANDUNG — Ketua Divisi SDM dan Litbang, Abdullah Sapi'i menjadi narasumber webinar Talk to Me bertajuk Dinamika Badan AdHoc dan Penyelesaianannya bertajuk Dinamika Badan AdHoc dan Penyelesaianannya yang membahas strategi penguatan sumber daya manusia (SDM) serta peningkatan partisipasi generasi muda dalam penyelenggaraan pemilu. Acara ini diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Tengah dan satuan kerja terkait, Rabu (27/8/2025) Dalam acara tersebut, Abdullah Sapi'i menyampaikan pentingnya soliditas dan kekompakan antar penyelenggara melalui berbagai program pelatihan dan bimtek. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah menggandeng TNI dalam penyelenggaraan orientasi tugas dan pembinaan teknis. “Kerja sama ini efektif membangun kebersamaan dan jiwa korsa di antara penyelenggara pemilu,” ujarnya. Selain itu, ia juga mendorong pelibatan generasi Y dan Z sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Dengan melibatkan generasi muda, KPU berharap proses sosialisasi pemilu menjadi lebih efektif karena mereka tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek sosialisasi. Terkait jumlah pemilih, Provinsi Jawa Barat menghadapi tantangan tersendiri dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih dari 35 juta jiwa, tertinggi di Indonesia. Hal ini berdampak pada tingginya beban kerja penyelenggara pemilu dibandingkan daerah lain, termasuk Jawa Tengah. Abdullah juga menyoroti pentingnya perencanaan anggaran sejak dini, termasuk untuk perlindungan penyelenggara melalui BPJS. Ditekankan bahwa koordinasi dengan pemerintah daerah perlu ditingkatkan agar dukungan terhadap penyelenggara Pemilu lebih optimal. Kedepan, KPU Jawa Barat akan memanfaatkan masa post-election untuk memperkuat kapasitas SDM melalui in-house training rutin dan penyusunan silabus pembelajaran kepemiluan. “Kami ingin memastikan seluruh jajaran siap menghadapi tahapan pemilu berikutnya pada 2027,” tambahnya. Melalui webinar ini, kolaborasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Jawa Barat berharap dapat saling bertukar pengalaman dan strategi demi terciptanya penyelenggaraan pemilu yang lebih berkualitas dan inklusif.

Selengkapnya
Rabu, 27 Agustus 2025 16:03
429

KPU Jabar Hadiri FGD Prosedur dan Teknologi Pemungutan Suara

TASIKMALAYA — Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Jawa Barat, Adie Saputro, menghadiri sekaligus memberikan sambutan pembukaan dalam acara Focus Group Discussion (FGD) terkait prosedur dan teknologi informasi pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil suara. FGD yang digelar di kantor KPU Kota Tasikmalaya pada Selasa, 26 Agustus 2025 ini membahas berbagai inovasi kepemiluan, termasuk early voting, e-voting, e-counting, dan e-rekapitulation, serta penataan daerah pemilihan. Turut hadir dalam acara tersebut perwakilan dari Kesbangpol, Disdukcapil, Diskominfo, DPRD Tasikmalaya, Bawaslu, dan Partai Politik. Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan pemutakhiran teknologi kepemiluan di Jawa Barat.

Selengkapnya
Selasa, 26 Agustus 2025 22:57
464

KPU Jabar Gelar Rakor, Pastikan Akuntabilitas Terjaga

BANDUNG — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menggelar rapat koordinasi secara luring dan daring bersama Sekretaris KPU kabupaten/kota se-Jawa Barat pada Selasa, (26/8/2025). Rapat dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, didampingi Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi, Sutrisno. Dalam arahannya, Eko menekankan pentingnya kesiapan seluruh jajaran KPU, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam menghadapi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setiap satuan kerja diminta memastikan kelengkapan dokumen, laporan keuangan, dan bukti pertanggungjawaban. “Pemeriksaan ini menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana hibah pemilihan. Kami mengajak seluruh jajaran untuk kompak mempersiapkan dokumen dengan sebaik-baiknya,” ujar Eko. Eko menjelaskan, meskipun pemeriksaan hanya mengambil sampel di tiga kabupaten, seluruh KPU kabupaten/kota tetap diwajibkan menyiapkan dokumen dan laporan secara lengkap. “Ini kerja bersama. Dengan kolaborasi dan persiapan matang, kita bisa memastikan pemeriksaan berjalan lancar dan hasilnya sesuai harapan,” tambahnya. Pemeriksaan BPK RI ini merupakan bagian dari upaya memastikan tata kelola keuangan dan pertanggungjawaban dana hibah pemilihan serentak sesuai ketentuan. KPU Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap proses penyelenggaraan pemilu. Menutup rapat, Eko juga menyampaikan rencana kunjungan kerja ke satker KPU kabupaten/kota. “Saya berencana melakukan pembinaan secara periodik ke kabupaten dan kota. Waktunya akan dijadwalkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di masing-masing daerah,” pungkasnya.

Selengkapnya
Selasa, 26 Agustus 2025 13:47
573

Bersama BPK RI, KPU Jabar Perkuat Transparansi Belanja Pilkada

BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menghadiri Entry Meeting pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas pengelolaan belanja Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 periode Tahun 2024 sampai dengan Semester I Tahun 2025. Kegiatan ini diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Zoom pada Selasa (26/8/2025). Kegiatan dibuka secara resmi oleh Deputi Administrasi KPU RI selaku Plh. Sekretaris Jenderal, Suryadi. Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya pemeriksaan BPK RI ini sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah. Dari pihak BPK RI, Ida Irawati selaku Wakil Penanggung Jawab I menyampaikan tiga aspek utama yang menjadi fokus pemeriksaan, yaitu aspek perencanaan dan penganggaran belanja, aspek pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja, serta aspek pelaporan belanja. Dalam kesempatan tersebut, Ida Irawati menyampaikan harapannya agar penugasan pemeriksaan ini dapat memberikan rekomendasi yang signifikan. “Kami berharap hasil pemeriksaan ini mampu mendorong adanya perbaikan mekanisme pengelolaan belanja penyelenggaraan Pilkada berikutnya, sehingga lebih transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik,” ujarnya. Dari KPU Jawa Barat, kegiatan ini diikuti oleh Sekretaris KPU Jawa Barat, Eko Iswantoro, beserta para Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Ahli Madya. Kehadiran tersebut merupakan bentuk komitmen KPU Jawa Barat dalam mendukung penuh proses pemeriksaan BPK RI serta kesiapan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan, demi terwujudnya penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas dan berintegritas.

Selengkapnya
Senin, 25 Agustus 2025 18:40
795

KPU Jabar Tegaskan Penyelesaian Disparitas Data SIASN

BANDUNG – KPU Provinsi Jawa Barat menggelar koordinasi daring melalui Zoom Meeting bersama Kasubbag Parmas dan SDM KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat pada Senin  25/8/2025. Pertemuan ini difokuskan pada upaya penyelesaian disparitas data kepegawaian pada sistem nasional Aparatur Sipil Negara (SIASN), serta sinkronisasi data pada MyASN dan SIMPEG. Dalam arahannya, Kepala Bagian SDM KPU Jabar menekankan bahwa validitas data merupakan fondasi tata kelola SDM yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. “Setiap pegawai harus memastikan peremajaan data dilakukan tepat dan sinkron, agar layanan kepegawaian berjalan tanpa hambatan,” tegasnya. Dari hasil rapat, disepakati beberapa poin penting: 1. Penyelesaian disparitas data SIASN paling lambat 26 Agustus 2025 pukul 12.00 WIB. 2. Peremajaan data jabatan dituntaskan maksimal 31 Agustus 2025. 3. Mengusulkan perubahan jabatan pelaksana bagi pegawai yang baru mutasi. 4. Melakukan pengisian Lembar Kerja Usulan Peremajaan Data pada MyASN setiap kali ada pembaruan data melalui tautan resmi yang telah disediakan. 5. Memantau data SIMPEG secara berkala minimal sekali dalam seminggu. 6. Meremajakan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) setiap kali ada pembaruan, atau sekurang-kurangnya pada tanggal 1 awal bulan. Kabag SDM menegaskan kembali agar seluruh jajaran SDM kabupaten/kota disiplin melaksanakan kesepakatan ini. “Jawa Barat harus terus menjadi contoh dalam pengelolaan data SDM yang tertib dan profesional. Ini bukan hanya urusan administrasi, tetapi juga komitmen menjaga integritas kelembagaan KPU,” ujarnya. Melalui konsolidasi ini, KPU Jabar optimis bahwa disparitas data akan segera tuntas, dan seluruh ASN di lingkungan KPU se-Jawa Barat dapat memperoleh layanan kepegawaian yang cepat, tepat, serta transparan.

Selengkapnya