Berita Terkini

Jumat, 19 September 2025 19:08
915

Exit Meeting BPK RI atas Pemeriksaan Kepatuhan Belanja Pilkada 2024 di KPU Jawa Barat

BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat mengikuti Exit Meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terkait hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan belanja Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, periode Tahun 2024 hingga Semester I Tahun 2025. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Pleno KPU Jawa Barat, Jumat (19/9/2025). Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua KPU Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat, Anggota KPU Jawa Barat Abdullah Sapi'i, Adie Saputro, Ummi Wahyuni, Aneu Nursifah, Sekretaris KPU Jawa Barat Eko Iswantoro, beserta jajaran pejabat struktural dan fungsional. Dari pihak BPK RI hadir Ida Irawati, Wakil Penanggung Jawab I, bersama tim pemeriksa, serta Ferry Syahminan dari Inspektorat Wilayah III KPU RI dan jajaran. Dalam arahannya, Ida Irawati menegaskan bahwa pemeriksaan kepatuhan ini bertujuan untuk memberikan perbaikan yang konstruktif. “Temuan yang kami sampaikan bukan untuk menyalahkan, melainkan menjadi bagian dari pembelajaran agar pengelolaan belanja Pilkada lebih tertib administrasi, transparan, dan akuntabel. Kami berharap hasil pemeriksaan ini dapat mendorong perbaikan nyata dalam mekanisme pengelolaan belanja penyelenggaraan Pilkada berikutnya,” ujarnya. Ketua KPU Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat menyampaikan apresiasi dan komitmen tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK RI. “KPU Jawa Barat akan menindaklanjuti setiap catatan dan rekomendasi yang diberikan sebagai upaya memperkuat akuntabilitas, sehingga penyelenggaraan Pilkada berlangsung berintegritas dan sesuai prinsip tata kelola yang baik,” ungkapnya. Selain itu, Exit Meeting ini juga menjadi momentum evaluasi bersama agar seluruh jajaran KPU di Jawa Barat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan belanja Pilkada. Dengan adanya rekomendasi BPK RI, KPU Jawa Barat berkomitmen memperkuat sistem pengawasan internal, memperbaiki kelengkapan dokumen pertanggungjawaban, serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait penggunaan anggaran hibah Pilkada. BPK RI juga mengapresiasi kerja sama KPU Jawa Barat yang telah kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Kedepan, hasil pemeriksaan ini diharapkan tidak hanya menjadi catatan administratif, melainkan menjadi pijakan untuk perbaikan tata kelola keuangan pemilu yang lebih profesional. Dengan demikian, penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Barat dapat semakin dipercaya publik dan menjadi contoh praktik transparansi bagi daerah lainnya. Exit Meeting ini sekaligus menutup rangkaian pemeriksaan BPK RI yang sebelumnya dibuka dengan Entry Meeting pada 26 Agustus 2025 secara daring. Melalui forum ini, KPU Jawa Barat menegaskan dukungannya terhadap perbaikan tata kelola keuangan negara dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada Serentak yang profesional dan akuntabel.

Selengkapnya
Kamis, 18 September 2025 15:39
444

KPU Jabar Luncurkan Inovasi PPID Youth Fellowship

BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat resmi meluncurkan program inovasi PPID Youth Fellowship yang dirancang sebagai kolaborasi strategis antara KPU Jabar dengan perguruan tinggi, khususnya Universitas Wanita Internasional (UWI). Program ini menempatkan mahasiswa magang sebagai bagian dari penguatan layanan informasi publik berbasis keterbukaan, partisipasi, dan edukasi pemilih muda pada Kamis 18 September 2025. Peluncuran program ditandai dengan konsultasi bersama mengenai SOP Pelayanan PPID, yang diadaptasi sebagai modul pembelajaran praktik bagi mahasiswa. Melalui skema ini, peserta magang tidak hanya belajar administrasi, tetapi juga ikut serta dalam mendesain konten edukatif, membantu pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), dan mengembangkan inovasi komunikasi publik yang ramah generasi muda. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Divisi SDM, Penelitian, dan Pengembangan KPU Jabar Abdullah Sapi'i, Kabag Parhumas dan SDM Yunike Puspita, Kasubag SDM Norhina Kurniawaty, serta perwakilan kampus Ketua Prodi Ilmu Politik UWI Toteng Suhara. Dalam sambutannya, Abdullah Sapii menegaskan pentingnya melibatkan mahasiswa dalam praktik keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari literasi demokrasi. Empat mahasiswa Ilmu Politik dari UWI resmi bergabung sebagai peserta perdana, yakni Anjar Mufiana, Rival Kustiawan, Rizal Rahman Nurhakim, dan Zimran Firdaus Antoillah. Mereka akan menjalani masa magang di KPU Jabar sejak 21 September hingga 21 Desember 2025. Kabag Parhumas dan SDM Yunike Puspita menambahkan bahwa PPID Youth Fellowship diharapkan menjadi “ruang belajar bersama” antara penyelenggara pemilu dan kalangan akademisi, sehingga KPU Jabar semakin dekat dengan masyarakat, khususnya pemilih muda. Dengan langkah ini, KPU Jabar menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi, menghadirkan layanan PPID yang informatif, inklusif, dan partisipatif.

Selengkapnya
Senin, 15 September 2025 09:05
346

Jaga Profesionalisme, Rawat Kepercayaan Publik dengan Kejujuran

BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat melaksanakan apel pagi rutin pada Senin (15/9/2025) secara daring. Apel ini diikuti oleh Kepala Divisi SDM dan Litbang Abdullah Sapi’i, Kadiv Perencanaan dan Logistik, Hari Nazarudin, Sekretaris, Eko Iswantoro pejabat struktural, pejabat fungsional, serta seluruh pegawai di lingkungan KPU Jawa Barat. Bertindak sebagai pembina apel yakni Kadiv Sosdiklih Parmas KPU Jawa Barat, Hedi Ardia. Adapun petugas apel berasal dari jajaran Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM. Dalam arahannya, Hedi Ardia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. “Kepercayaan adalah modal utama kita sebagai lembaga publik. KPU, baik komisioner maupun sekretariat, hanya bisa bekerja jika publik percaya,” ujarnya. Hedi mengingatkan bahwa regulasi maupun anggaran yang besar tidak akan berarti tanpa kepercayaan masyarakat. “Tanpa itu, demokrasi akan pincang dan demokrasi elektoral tidak akan berjalan maksimal. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk senantiasa menjaga profesionalitas dan kerendahan hati dalam menjalankan tugas melayani publik,” tegasnya. Ia juga menyampaikan bahwa meskipun saat ini belum memasuki tahapan pemilu, tugas KPU sebagai penyelenggara pemilu tetap berjalan. “Beberapa divisi tetap bekerja melakukan pemutakhiran data pemilih, penataan administrasi, penguatan SDM, kelembagaan, serta komunikasi publik yang menyejukkan masyarakat. Semua ini adalah fondasi penting menuju keberhasilan pelaksanaan Pemilu 2029,” paparnya. Menutup arahannya, ia mengungkapkan sebuah pepatah tentang pentingnya menjaga kepercayaan publik. “Kepercayaan datang dengan berjalan kaki tetapi pergi dengan berkuda. Artinya, membangun kepercayaan butuh konsistensi dan waktu yang tidak sebentar, tetapi kehilangan kepercayaan itu bisa terjadi dalam sekejap. Mari kita rawat kepercayaan publik dengan kejujuran, keikhlasan, dan profesionalitas,” tutupnya.

Selengkapnya
Jumat, 12 September 2025 10:27
384

KPU Jabar Ikuti Konsolidasi Layanan Kepegawaian dengan BKN

BANDUNG — KPU Provinsi Jawa Barat mengikuti Rapat Konsolidasi Layanan Tata Kelola Kepegawaian dengan BKN di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU Tahun 2025 yang dilaksanakan secara daring, Jumat (12/9). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Biro SDM Sekretariat Jenderal KPU RI, Yuli Hertaty, dan menghadirkan narasumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sesi narasumber dipandu oleh moderator Rita Purwati. Rapat konsolidasi ini menjadi bagian dari agenda tahunan KPU RI untuk memperkuat tata kelola layanan kepegawaian, sekaligus menindaklanjuti penetapan KPU sebagai salah satu pilot project kementerian/lembaga dalam implementasi Kenaikan Pangkat Otomatis dan Penetapan Pensiun Otomatis. Pada sesi pertama, peserta mendapatkan materi dari Mohammad Ridwan, S.T., M.Eng, Direktur Perencanaan Kebutuhan ASN BKN, yang menekankan pentingnya sinkronisasi data kepegawaian dalam mendukung sistem otomatisasi kenaikan pangkat dan pensiun. Dari KPU Provinsi Jawa Barat, kegiatan ini diikuti oleh Kabag Parhumas dan SDM, Yunike Puspita, Kasubag SDM, Norhina Kurniawaty, serta operator SIPP, Anisa Hapsari. Kehadiran jajaran pengelola SDM tersebut mencerminkan komitmen KPU Jabar dalam memperkuat validitas data ASN serta kesiapan menghadapi kebijakan baru di bidang kepegawaian. Dalam sambutannya, Yuli Hertaty menegaskan transformasi tata kelola kepegawaian adalah langkah strategis untuk memastikan layanan ASN di KPU semakin profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan dukungan BKN, kita optimis implementasi kenaikan pangkat otomatis dan penetapan pensiun otomatis dapat berjalan efektif, sehingga jajaran SDM KPU di pusat maupun daerah semakin fokus pada tugas utama melayani demokrasi. Melalui konsolidasi ini, KPU Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus menjaga profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas dalam layanan kepegawaian, sejalan dengan visi KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas.

Selengkapnya
Rabu, 10 September 2025 20:17
434

KPU Jabar Fokus Perbaikan Standar Produk Hukum JDIH

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Program Membahas Hukum (MH) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat sesi 2. Rabu (10/9/2025). Kegiatan rutin yang berlangsung setiap Rabu ini, bertujuan untuk meningkatkan skill dan silaturahmi, sekaligus menjadi wadah diskusi bagi permasalahan yang ada di KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Kegiatan dipimpin oleh Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Hasanuddin Ismail, Turut hadir Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Aneu Nursifah, Ketua Divisi SDM dan Litbang KPU Provinsi Jawa Barat, Abdullah Sapi'i, dan Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Sophia Kurniasari Purba secara daring, serta diikuti seluruh jajaran Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Dalam sesi pengarahan Abdullah Sapi'i menyampaikan "Kegiatan kali ini berfokus pada pengecekan standar teknis JDIH KPU Kabupaten/Kota. Sangat penting memastikan semua produk hukum yang belum terunggah agar segera diunggah". Aneu juga berpesan "Bahwa hukum adalah jantung dari penyelenggaraan pemilu. Perbaikan institusi harus terus dilakukan, termasuk mengatasi isu hukum terkini". Sophia juga menambahkan "kegiatan ini berfungsi sebagai pemantauan untuk memastikan terpenuhinya standar minimal JDIH di setiap satuan kerja".

Selengkapnya
Rabu, 10 September 2025 19:40
692

Sinergi Pasca Pemilu dan Pilkada 2024, KPU Jabar Hadir di KPU Kota Tasikmalaya

TASIKMALAYA — Dalam rangka memperkuat koordinasi kelembagaan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, melaksanakan kunjungan kerja ke KPU Kota Tasikmalaya pada Rabu (10/9/2025). Pada kesempatan tersebut, beliau didampingi oleh Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi, Sutrisno, serta Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik, Tarsono. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda rutin KPU Jawa Barat untuk mempererat komunikasi dan memastikan kesiapan kelembagaan di tingkat kabupaten/kota pasca-Pemilu 2024. Kedatangannya disambut langsung oleh Ketua KPU, Asep Rismawan, Sekretaris, Wahyu Herlambang bersama jajaran Sekretariat KPU Kota Tasikmalaya. Dalam pertemuan tersebut, Ketua KPU Kota Tasikmalaya memaparkan gambaran umum mengenai kondisi kelembagaan serta pelaksanaan tugas di wilayahnya. Ia menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan lancar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak menimbulkan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Lebih lanjut, Asep menyampaikan bahwa Pasca Pemilu dan Pilkada 2024, KPU Kota Tasikmalaya tetap fokus melaksanakan program prioritas sebagaimana arahan KPU RI. Program tersebut mencakup pendidikan politik dan pemilih, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia kelembagaan. Untuk mendukung program tersebut, KPU Kota Tasikmalaya secara konsisten menggelar kegiatan Kajian Rutin Rabu (KRR) serta membangun kerja sama dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi, dan komunitas masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pemilu. Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan sinergi antara KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kota Tasikmalaya semakin erat, sehingga mampu memperkuat kelembagaan penyelenggara pemilu di daerah secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Selengkapnya