Berita Terkini

1103

KPU Jabar Perkuat Komitmen Layanan Informasi Publik dalam Sosialisasi e-PPID KPU RI

Bandung – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota secara daring pada Rabu, 25 Juni 2025. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta optimalisasi pengelolaan sistem e-PPID KPU di seluruh satuan kerja. Acara dibuka pukul 09.00 WIB dan diawali dengan sambutan dari Deputi Bidang Dukungan Teknis, Eberta Kawima. Dalam arahannya, Deputi menegaskan bahwa layanan informasi publik merupakan bagian integral dari reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang profesional. “PPID di seluruh satuan kerja KPU memiliki peran strategis untuk memastikan hak publik atas informasi dapat terpenuhi secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab. Keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban hukum, melainkan juga bentuk pelayanan demokrasi,” tegas Eberta Kawima. Materi inti disampaikan oleh Kepala Bagian Humas KPU RI, Reni Rinjani, yang mengulas secara menyeluruh mengenai penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh satuan kerja KPU. Beliau menekankan pentingnya membangun budaya informasi di lingkungan KPU yang tidak hanya responsif terhadap permohonan publik, tetapi juga proaktif dalam menyampaikan informasi secara berkala, serta-merta, maupun setiap saat melalui kanal e-PPID di ppid.kpu.go.id. Dari KPU Provinsi Jawa Barat, kegiatan ini dihadiri oleh Yurike Puspita selaku Kepala Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, serta Fahmi Kamal selaku Kepala Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat. Kehadiran jajaran ini mencerminkan komitmen KPU Jabar dalam memperkuat fungsi layanan informasi dan memperluas akses publik terhadap informasi pemilu. “Melalui kegiatan ini, kami semakin memahami bahwa e-PPID bukan sekadar sistem digital, tetapi sarana demokratisasi informasi. KPU Jabar siap memperkuat peran PPID sebagai pelayan informasi yang inklusif, cepat, dan terpercaya,” ujar Yunike Puspita Dengan terselenggaranya sosialisasi ini, diharapkan seluruh satuan kerja KPU dapat mengelola layanan informasi publik secara lebih efektif dan responsif, sebagai bagian dari upaya membangun KPU yang modern, terbuka, dan berintegritas.


Selengkapnya
1050

KPU Jabar Terima Audiensi DPW PBB Jabar

Bandung — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menerima audiensi dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Jawa Barat pada Rabu, 27 Juni 2025. Pertemuan berlangsung di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat. Audiensi tersebut diterima langsung oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jawa Barat, Adie Saputro, didampingi oleh Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Sophia Kurniasari Purba, serta Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Gemayel Paulus Aruan. DPW PBB Jawa Barat diwakili oleh Amir, yang menyampaikan secara informal informasi terkait perubahan struktur kepengurusan partai di tingkat provinsi. Dalam kesempatan itu, Amir juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Baru kepada pihak KPU Jawa Barat sebagai bentuk pemberitahuan awal. Menanggapi hal tersebut, Adie Saputro menyampaikan bahwa KPU Provinsi Jawa Barat menyambut baik penyampaian perubahan kepengurusan dari DPW PBB. Ia menegaskan bahwa agar perubahan tersebut bersifat resmi, partai politik wajib memperbarui data kepengurusan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Amir juga menambahkan bahwa perubahan kepengurusan tidak hanya terjadi di tingkat DPW Jawa Barat, tetapi juga berlangsung di tingkat pusat hingga kabupaten/kota, sebagai bagian dari proses restrukturisasi internal Partai Bulan Bintang. Pertemuan ini berlangsung dalam suasana terbuka dan konstruktif, mencerminkan komitmen bersama antara partai politik dan penyelenggara pemilu untuk menjaga komunikasi yang baik dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan akuntabel.


Selengkapnya
1198

Perkuat Tata Kelola Kelembagaan, Sekretaris KPU Jabar Monitoring ke KPU Sumedang

Sumedang – Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat, Syakir, melaksanakan kegiatan monitoring kelembagaan ke KPU Kabupaten Sumedang pada Selasa, 24 Juni 2025. Kunjungan ini difokuskan pada pemantauan tata kelola keuangan, pengelolaan arsip, serta manajemen sumber daya manusia (SDM) di lingkungan sekretariat KPU kabupaten. Kedatangan Sekretaris KPU Jabar disambut langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Sumedang, Ogi Ahmad Fauzzi, bersama Sekretaris KPU Kabupaten Sumedang, Suharyono dan para pejabat struktural di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sumedang. Dalam kunjungan tersebut, Syakir turut didampingi oleh Kepala Subbagian Umum dan Logistik KPU Jabar,Tarsono. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan kelembagaan pasca pelaksanaan Pemilu Serentak dan Pemilihan kepala daerah Serentak 2024. Dalam sesi dialog bersama jajaran sekretariat, Syakir menyoroti pentingnya penataan kelembagaan yang akuntabel dan tertib administrasi. Isu-isu strategis seperti pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran, penataan arsip hasil pemilu dan pemilihan, hingga pengelolaan SDM secara berkelanjutan menjadi fokus utama monitoring. “Monitoring ini bukan hanya untuk melihat kepatuhan terhadap ketentuan administratif, tetapi juga sebagai bentuk pendampingan agar tata kelola kelembagaan berjalan semakin baik dan profesional,” ujar Syakir. Ia menekankan bahwa pengelolaan keuangan dan arsip yang baik merupakan fondasi bagi transparansi dan akuntabilitas lembaga penyelenggara pemilu. Begitu pula dengan penguatan SDM, yang menjadi kunci dalam menjaga kualitas layanan publik dan integritas institusi. Mengakhiri kunjungannya, Syakir meninjau langsung sejumlah fasilitas pendukung seperti ruang arsip, gudang logistik, serta ruang kerja sekretariat. Ia menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran KPU Sumedang yang telah menjaga komitmen dan dedikasi selama pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan serentak 2024. “Kami berharap semangat integritas dan profesionalisme ini terus dijaga dalam menghadapi agenda demokrasi selanjutnya,” tutup Syakir.


Selengkapnya
1170

Tim Hukum KPU Jabar Dampingi KPU Kota Bekasi dalam Sidang DKPP

Bandung – KPU Provinsi Jawa Barat melalui Kepala Subbagian Hukum bersama Tim Hukum memberikan pendampingan kepada KPU Kota Bekasi dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang digelar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Selasa (24/6/2025), bertempat di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung. Sidang pemeriksaan untuk perkara Nomor 59-PKE-DKPP/I/2025 ini berlangsung dengan agenda mendengarkan keterangan dari Pihak Teradu dan Pihak Terkait. Pengadu dalam perkara ini adalah Garisah Idharul Haq, dengan Teradu Afif Fauzi (anggota KPU Kota Bekasi). Adapun Pihak Terkait meliputi Ketua atau Anggota KPU Kota Bekasi serta Ketua atau Anggota Bawaslu Kota Bekasi. Tim Hukum KPU Jabar hadir sebagai bentuk fasilitasi kelembagaan dan pendampingan hukum dalam rangka memastikan seluruh jajaran penyelenggara pemilu mendapatkan perlindungan dan dukungan profesional saat menghadapi proses etik. Majelis pemeriksa dipimpin oleh Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo selaku Ketua Majelis, bersama tiga anggota Tim Pemeriksa Daerah Jawa Barat, yakni Nina Yuningsih (unsur masyarakat), Nuryamah (unsur Bawaslu), dan Hedi Ardia (unsur KPU). Pokok aduan yang menjadi dasar pemeriksaan adalah dugaan pelanggaran kode etik terkait isu politik uang. KPU Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa pendampingan ini merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga integritas penyelenggara pemilu, sekaligus memastikan proses etik berlangsung objektif, transparan, dan berkeadilan.


Selengkapnya
1297

KPU Jawa Barat Hadiri Sidang DKPP Sebagai Pihak Terkait

Bandung – Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat didampingi Ketua Divisi SDM dan Litbang Abdullah Sapi’i, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Adie Saputro, serta Ketua Divisi Data dan Informasi Ummi Wahyuni menghadiri sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai Pihak Terkait, pada Selasa (24 Juni 2025) di Ruang Sidang Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Jl. Turangga No. 25, Bandung. Sidang yang digelar oleh DKPP tersebut mengagendakan mendengarkan keterangan dari Pihak Teradu dan mendengarkan keterangan Pihak Terkait/Saksi. KPU Provinsi Jawa Barat hadir sesuai dengan surat pemanggilan Nomor 1559/PS.DKPP/SET-04/VI/2025 tertanggal 18 Juni 2025, terkait klarifikasi supervisi atas tindak lanjut terhadap rekomendasi pengawasan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Cianjur. Hadir pula mendampingi jajaran KPU Jabar, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum beserta Tim Hukum KPU Provinsi Jawa Barat. Kehadiran ini merupakan bentuk tanggung jawab KPU Provinsi Jawa Barat dalam memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan asas profesionalitas, akuntabilitas, dan integritas kelembagaan, serta sebagai bentuk penghormatan terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.


Selengkapnya
763

KPU Jabar Ikuti Webinar Nasional: Amazing ASN, Amazing Nation II

Bandung — Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat turut serta dalam webinar nasional bertajuk “Amazing ASN, Amazing Nation II” yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional pada Selasa, 24 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan seri ke-117 dari program “KORPRI Menyapa ASN” dan diikuti secara daring melalui Zoom dan kanal YouTube resmi KORPRI Nasional. Webinar ini mengangkat tema penting mengenai peran ASN sebagai motor pelayanan publik dan agen inovasi dalam pemerintahan modern. Hadir sebagai pembicara utama, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH., Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, yang menekankan pentingnya ASN memiliki karakter berAKHLAK, profesional, dan berdaya saing global. Narasumber lainnya, Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA dari BRIN, serta Kuswanto, Guru Inspiratif Penerima Anugerah Guru Hebat Indonesia 2024, turut memberikan perspektif mengenai transformasi mindset ASN dalam menghadapi tantangan era digital. Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH., menyampaikan "Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, terdapat satu elemen strategis yang tidak dapat diabaikan, yakni Aparatur Sipil Negara. ASN berperan sebagai motor penggerak utama dalam sistem birokrasi pemerintahan. Oleh karena itu, menjadi suatu keniscayaan bagi setiap ASN untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai peran sentral yang mereka jalankan demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel." ungkapnya. ASN KPU Provinsi Jawa Barat mengikuti kegiatan ini sebagai bentuk komitmen mendukung transformasi birokrasi dan penguatan nilai-nilai dasar ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dalam webinar ini, peserta mendapatkan penguatan terkait pentingnya pelayanan prima, akuntabilitas, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor dalam membangun tata kelola pemerintahan yang responsif dan berkinerja tinggi. Melalui kegiatan ini, ASN KPU Jawa Barat diharapkan semakin termotivasi untuk menjadi pelayan publik yang adaptif, kompeten, dan berintegritas dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berkeadilan.


Selengkapnya