Berita Terkini

Rabu, 08 Oktober 2025 12:51
449

Keragaman Geografis, KPU Provinsi Jawa Barat Terapkan Strategi Distribusi Logistik yang Tepat Sasaran

BANDUNG - Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Barat, Hari Nazarudin membuka kegiatan Knowledge Sharing yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sukabumi melalui Zoom Meeting dan disiarkan langsung di YouTube, Rabu (8/10). Dalam sambutannya, Hari menekankan pentingnya sinergi dan evaluasi bersama dalam pengelolaan logistik Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Ia juga menjelaskan bahwa pengelolaan logistik dilakukan secara terukur dan transparan, meliputi tahap perencanaan, penganggaran, pengadaan, produksi, hingga distribusi. KPU Jawa Barat menggunakan sistem e-katalog dalam proses pengadaan, dengan pembiayaan yang bersumber dari KPU Republik Indonesia untuk Pemilu dan anggaran daerah untuk Pilkada. Beberapa daerah di Jawa Barat juga menerapkan sistem sharing anggaran. Tantangan utama, lanjutnya, terdapat pada aspek pengawasan produksi, ketersediaan gudang penyimpanan, serta kebutuhan sumber daya manusia. “Kondisi geografis Jawa Barat yang beragam, dari perkotaan hingga pesisir, memerlukan strategi distribusi yang tepat sasaran,” ujarnya. Hari menutup sambutannya dengan harapan agar kegiatan Knowledge Sharing ini menjadi ruang berbagi pengalaman dan solusi antar-daerah untuk memperkuat tata kelola logistik kedepannya. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Sekretaris KPU Kabupaten Murung Raya, Fernando, dan Sekretaris KPU Kabupaten Bogor, A. Azhar Hidayatullah, yang membahas praktik tata kelola distribusi logistik di wilayah masing-masing.

Selengkapnya
Senin, 06 Oktober 2025 09:04
627

KPU Jabar Dorong Transformasi Digital

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan apel pagi rutin melalui saluran zoom meeting, pada Senin (6/10). Kegiatan ini dipimpin Ketua Divisi Data dan Informasi, Ummi Wahyuni, dan diikuti jajaran pimpinan serta seluruh pegawai KPU Jawa Barat. Hadir antara lain Ketua Divisi SDM dan Litbang, Abdullah Sapi’i, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Adi Saputro, serta Sekretaris Eko Iswantoro. Petugas apel berasal dari Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik. Dalam amanatnya, Ummi menekankan pentingnya pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi sebagai bagian dari ikhtiar peningkatan kinerja di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat. Ia mengutip salah satu poin dari visi dan misi KPU Republik Indonesia, yakni peningkatan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu. “Pemanfaatan teknologi bukan sekadar alat bantu, tetapi bagian dari upaya berkelanjutan untuk menghasilkan data dan pelayanan yang akurat, transparan, dan efisien,” ujarnya. Ummi juga menyoroti pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang telah dilakukan oleh KPU kabupaten/kota hingga semester ketiga. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan KPU RI dalam memperkuat akurasi data pemilih melalui sistem berbasis digital. Ia mengapresiasi berbagai inovasi yang tengah dikembangkan, seperti sistem pengarsipan elektronik serta aplikasi surat-menyurat digital yang dibuat oleh jajaran sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan visi KPU dalam mewujudkan tata kelola administrasi yang modern, efisien, dan transparan. Selain itu, Ummi mengingatkan pentingnya kolaborasi antar-divisi agar setiap pegawai memahami kebijakan dan program lembaga secara menyeluruh. “Setiap staf perlu mengetahui kebijakan lintas divisi, agar ketika masyarakat bertanya, kita bisa memberikan informasi yang utuh dan komprehensif,” jelasnya.

Selengkapnya
Jumat, 03 Oktober 2025 16:44
600

KPU Jabar Tingkatkan Tertib Administrasi Melalui Penataan Arsip

BANDUNG –  KPU Provinsi Jawa Barat kembali melakukan langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola administrasi yang baik melalui kegiatan penataan arsip menuju tertib administrasi, Jumat (3/10).  Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro bersama seluruh jajaran pegawai melakukan proses penataan, memilah arsip aktif dan inaktif berdasarkan retensi, hingga memastikan dokumen tersusun rapih sesuai standar. Kegiatan ini merupakan momentum kebersamaan untuk meningkatkan kualitas penataan administrasi . Arsip sendiri memiliki nilai penting yang tidak sekedar kumpulan kertas atau dokumen, melainkan menyimpan sejarah perjalanan lembaga serta data yang harus dijaga.  Menurut Eko, "Arsip adalah bagian penting dalam tata kelola pendokumentasian berkas administrasi tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, oleh karena itu  perlu dilakukan penataan arsip yang lebih rapih, tertata, efektif dan efisien," ujarnya. Dengan tertib arsip, kinerja optimal dapat tercapai karena setiap informasi terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses ketika dibutuhkan. Kesadaran akan pentingnya pengelolaan arsip tidak hanya menjaga dokumen, tetapi juga merawat memori lembaga yang akan selalu menjadi referensi dan dasar pijakan kerja di masa mendatang. Kegiatan ini menjadi komitmen KPU Provinsi Jawa Barat dalam menciptakan lingkungan kerja tertib arsip untuk mewujudkan tata kelola administrasi yang lebih baik.

Selengkapnya
Jumat, 03 Oktober 2025 14:29
502

Bangun Budaya Pengawasan Positif Melalui Penguatan SPIP

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat kembali melaksanakan Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #5 dengan tema Pelaporan Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung SPIP, pada Kamis (2/10) secara daring. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Aneu Nursifah. Dalam sambutannya, Aneu menegaskan bahwa penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bukan hanya menjadi tanggung jawab Divisi Hukum dan Pengawasan, melainkan menjadi kewajiban bersama seluruh divisi. “Laporan SPIP bukan sekadar formalitas, tetapi substansinya harus sesuai dan akurat agar tercapai efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu, seluruh divisi perlu memahami isi laporan SPIP,” ujar Aneu Nursifah. Selanjutnya, pengarahan disampaikan oleh Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Sophia Kurniasari Purba. Ia menekankan pentingnya pemahaman detail atas pelaporan kartu kendali untuk memastikan pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan serta sejalan dengan visi dan misi kelembagaan. “SPIP adalah tanggung jawab semua bagian. Ke depan, laporan SPIP di Jawa Barat diharapkan dapat diandalkan dan menjadi indikator bahwa pekerjaan kita berjalan dengan baik,” tutur Sophia. Acara dilanjutkan pemaparan materi oleh Tinu Christaning, Auditor Muda Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU RI, yang membawakan sosialisasi mengenai SPIP di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sesi diskusi interaktif dimoderatori oleh Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Hasanuddin Ismail. Kegiatan ditutup oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro. Dalam arahannya, Eko menekankan pentingnya revitalisasi implementasi SPIP di semua jenjang dengan memperhatikan enam aspek utama, yaitu: 1. Kawal implementasi SPIP;  2. APIP merupakan bagian dari Sekretariat Jenderal KPU;  3. APIP mengutamakan pencegahan;  4. Fokus pada audit kinerja;  5. Perbanyak ruang konsultasi untuk Satker; dan  6. APIP harus humanis. Kegiatan ini diikuti oleh pegawai di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat, Satuan Tugas SPIP KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, seluruh CPNS KPU Kabupaten/Kota, serta Sobat JDIH.

Selengkapnya
Kamis, 02 Oktober 2025 22:19
568

Program Parmas Insight Perkuat Sosialisasi di Era Digital

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Media Sosial bersama KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (2/10). Rapat ini mengevaluasi Kinerja akun Sosial Media dan website KPU Kabupaten/kota serta persiapan kegiatan “Parmas Insight” sebagai bagian dari program Pendidikan Pemilih berkelanjutan. Acara dipimpin langsung oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia. Turut hadir dalam rapat, Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM, Yunike Puspita. Peserta yang hadir terdiri dari anggota KPU Kabupaten/Kota Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, serta Kepala Subbagian Parmas dan SDM dari 27 KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Hedi Ardia dalam pemaparannya menyampaikan bahwa kehadiran di ruang publik digital sama pentingnya dengan kehadiran fisik di Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Tantangan kita bukan hanya ketika ada tahapan pemilu, tetapi juga di luar tahapan. Jika ruang digital kita kosong, maka akan diisi oleh informasi keliru bahkan hoaks,” tegasnya. Ia juga menambahkan, kendala keterbatasan anggaran tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan kreativitas dalam menyampaikan informasi. Justru dengan keterbatasan, inovasi baru dapat lahir. “Yang mahal itu bukan medianya, melainkan kemauan dan kreativitas kita,” tambahnya. Sebagai langkah strategis, KPU Provinsi Jawa Barat akan meluncurkan program “Parmas Insight” mulai 8 Oktober 2025. Program ini berupa diskusi mingguan yang melibatkan seluruh Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU kabupaten/kota se-Jawa Barat. Forum tersebut akan membahas strategi pendidikan pemilih, pengelolaan media sosial, pendekatan ke komunitas marginal, hingga inovasi sosialisasi. Akhir pemaparannya ia mengingatkan bahwa “Media sosial bukan sekadar tempat memposting informasi, tapi menjadi sarana membangun kedekatan emosional dan menumbuhkan kepercayaan publik,” ujarnya.

Selengkapnya
Kamis, 02 Oktober 2025 10:10
420

PPPK Gelombang II Resmi Bertugas, KPU Jabar Tekankan Disiplin dan Loyalitas ASN Baru

BANDUNG – Sebanyak 89 Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Gelombang II di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat mulai resmi melaksanakan tugas per 1 Oktober 2025. Kepastian ini disampaikan dalam kegiatan Pengarahan dan Pembinaan bagi PPPK Gelombang II se-Jawa Barat, yang berlangsung secara luring di ruang rapat pleno KPU Jawa Barat dan daring melalui aplikasi Zoom, Rabu (1/10). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, Kabag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM Yunike Puspita, Kasubbag SDM Norhina Kurniawaty, serta Pejabat Fungsional Ahli Madya, Yan Permana. Dalam pengantarnya, Kabag SDM Yunike Puspita menekankan pentingnya momentum ini sebagai langkah awal para PPPK untuk beradaptasi dengan budaya kerja ASN di lingkungan KPU. “Kami berharap rekan-rekan PPPK Gelombang II segera menyesuaikan diri, menjaga kedisiplinan, serta menunjukkan komitmen dan etos kerja yang tinggi. Kehadiran Anda semua adalah energi baru untuk memperkuat kinerja kelembagaan KPU Jawa Barat, terutama menjelang agenda kepemiluan mendatang,” ujar Yunike. Sementara itu, dalam arahannya, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, menegaskan bahwa status baru sebagai ASN membawa konsekuensi tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. “Mulai hari ini teman-teman sudah melaksanakan tugas sebagai ASN. Rasa tanggung jawab dan loyalitas kepada lembaga harus lebih besar dibandingkan saat masih berstatus pegawai kontrak,” ungkap Eko. Ia juga menekankan agar seluruh pegawai menjaga integritas, disiplin, serta loyalitas tinggi kepada lembaga, terutama menghadapi agenda besar kepemiluan ke depan. “Saya minta seluruh pegawai menjaga integritas, disiplin, dan loyalitas tinggi. Hal ini bukan sekadar kewajiban formal, tetapi menjadi wujud pengabdian kita sebagai bagian dari keluarga besar KPU,” tegasnya. Lebih lanjut, Eko mendorong para PPPK untuk terus meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan mentalitas kerja yang kuat. Hal tersebut, menurutnya, sejalan dengan arahan Sekjen KPU RI yang menekankan pentingnya kedisiplinan, kepatuhan pada aturan, serta kontribusi ide-ide kreatif guna memperkuat kinerja organisasi. “Dengan semangat kebersamaan, saya yakin kita bisa bekerja lebih produktif dan menjaga integritas KPU Jawa Barat,” pungkasnya. Kegiatan pengarahan dan pembinaan ini menjadi simbol komitmen KPU Jawa Barat dalam membentuk aparatur yang profesional, berintegritas, serta siap menghadapi tantangan penyelenggaraan pemilu serentak mendatang.

Selengkapnya