Berita Terkini

459

28 Peserta Jabar Siap Tingkatkan Kompetensi PBJ

BANDUNG — Sebanyak 28 peserta dari KPU Provinsi Jawa Barat dan 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat mengikuti pembukaan Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C Tahun 2025 secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (28/7/2025). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal KPU RI bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui platform pembelajaran elearning.lkpp.go.id. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan teknis pegawai di lingkungan KPU dalam mengelola pengadaan barang/jasa yang bersifat kontrak sederhana, rutin operasional, serta mendukung tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Dalam sambutan pembukaannya, Kepala PKSDM KPU RI yang dibacakan oleh Kabid Teknis Pelatihan menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk menyiapkan sumber daya manusia yang andal dalam menghadapi tantangan pengadaan logistik Pemilu, mulai dari ketersediaan bahan baku, kapasitas cetak, kesiapan gudang, hingga efisiensi waktu dan anggaran. “Kita harus mampu menghadapi seluruh tantangan tersebut dan melaksanakan proses pengadaan logistik yang berkualitas, transparan, tepat waktu dan tepat jenis. Artinya, dibutuhkan penguatan kembali SDM KPU di bidang pengadaan barang/jasa,” tegasnya. Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini mencakup penguatan kompetensi dalam perencanaan, pengelolaan kontrak, dan pelaksanaan swakelola (Level 2), sekaligus sebagai bentuk dukungan untuk penyelenggaraan pengadaan yang efisien, terbuka, dan kompetitif. Peserta dari Jawa Barat hadir, Yunike Puspita (KPU Provinsi Jawa Barat), Gendis Rahmadiani Pribadi (KPU Kabupaten Bogor), Hakim Alif Nugroho (KPU Kabupaten Sukabumi), Rayhan Rahman (KPU Kabupaten Cianjur), Suyoga (KPU Kabupaten Bekasi), Saiful Zulmuharam (KPU Kabupaten Karawang), Gitasari Siswinarti (KPU Kabupaten Purwakarta), Teguh Himawan (KPU Kabupaten Subang; Nugroho Nurman Sasono (KPU Kabupaten Bandung), Dian Noviana (KPU Kabupaten Sumedang), Aris Krismanto (KPU Kabupaten Garut), Ricky Romanzah (KPU Kabupaten Tasikmalaya), Mahbub Alimunyar (KPU Kabupaten Ciamis), Nugraha Bambang Santoso (KPU Kabupaten Cirebon), Karmiati (KPU Kabupaten Kuningan), Munawir Amin (KPU Kabupaten Indramayu), Niknik Ratna Suminar (KPU Kabupaten Majalengka), Warna Gumilang (KPU Kabupaten Bandung Barat); Ifaj Fajar Aiman (KPU Kabupaten Pangandaran); Sonang Mauludin Malik (KPU Kota Bandung), Hadi Rakhmat (KPU Kota Bogor), Heru Setia Utama (KPU Kota Sukabumi), Dwesti Kartikasari (KPU Kota Cirebon), Sufyan Harianto (KPU Kota Bekasi), Muhammad Nuh Ismanu (KPU Kota Depok), Yulvita Gumanti (KPU Kota Tasikmalaya), Vivid Firmawan (KPU Kota Cimahi), Denden Deni Hendri (KPU Kota Banjar) Seluruh peserta diarahkan untuk bergabung dalam LMS (Learning Management System) pada tautan: https://elearning.lkpp.go.id/course/view.php?id=8254 yang dapat diakses mulai hari ini, dengan sesi sinkronous akan dilaksanakan pada 24 September 2025. KPU Provinsi Jawa Barat berharap keikutsertaan seluruh satker di wilayahnya dapat berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas tata kelola pengadaan logistik Pemilu dan layanan publik secara umum.


Selengkapnya
393

Apel Pagi Virtual KPU Jabar: Momentum Disiplin dan Optimisme di Bawah Kepemimpinan Baru

BANDUNG — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menggelar apel pagi secara virtual pada Senin (28/07/2025) yang diikuti oleh seluruh jajaran sekretariat, mulai dari pejabat struktural, fungsional, kepala bagian, kepala subbagian, hingga staf di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat. Dalam apel yang dipimpin oleh Ketua Divisi Data dan Informasi, Ummi Wahyuni, disampaikan pentingnya memaknai apel pagi sebagai bentuk kesiapan kerja dan penguatan kedisiplinan aparatur sipil negara. “Apel pagi adalah momen untuk memastikan kesiapan kita bekerja dalam satu minggu ke depan, serta sebagai bentuk kepedulian terhadap rekan kerja yang mungkin sedang sakit atau berhalangan hadir,” ujar Ummi dalam arahannya. Ia juga menyampaikan optimisme terhadap arah kinerja kelembagaan di bawah kepemimpinan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat yang baru, Eko Iswantoro. “Saya sangat optimis, Pak Sekretaris membawa energi positif yang akan menjadikan kita lebih baik lagi. Mari kita mulai dari hal kecil, dari 10 menit apel ini, dengan kedisiplinan dan semangat kebersamaan,” ungkapnya. Turut hadir dalam apel ini Ketua Divisi SDM dan Litbang Abdullah Sapi’i serta seluruh pegawai sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat. Apel ditutup dengan doa bersama dan sesi dokumentasi, sebagai penanda dimulainya aktivitas kerja di minggu keempat bulan Juli 2025.


Selengkapnya
479

KPU se-Jabar Serentak Gelar Santunan Anak Yatim, Wujud Empati di Bulan Muharram

Bandung - Dalam semangat Muharram yang penuh keberkahan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat bersama seluruh KPU Kabupaten/Kota menggelar kegiatan "KPU Peduli Anak Yatim – Bulan Muharram Penuh Berkah" secara serentak di satuan kerja masing-masing pada Jumat 25  Juli 2025 Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Sekjen KPU RI Nomor 2458/SDM.06.7-SD/03/2025 dan dilaksanakan sebagai wujud empati dan solidaritas kepada anak-anak yatim yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Secara simbolis, KPU Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan di Aula Setia Permana, Kantor KPU Jabar, mulai pukul 14.30 WIB, dengan menghadirkan anak-anak yatim dari Yayasan Katresna Bandung. Turut hadir dan membuka acara, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, bersama para pejabat struktural, fungsional, dan pegawai sekretariat. Acara diawali dengan sambutan dan penyerahan santunan, dilanjutkan doa bersama yang dipanjatkan secara khusus untuk kesembuhan Bapak Gugum Purnama, Sekretaris KPU Kabupaten Tasikmalaya, yang tengah menjalani perawatan intensif di ICU RS Santosa Bandung akibat komplikasi kesehatan berat. Total sebanyak 441 anak yatim disantuni oleh 28 satuan kerja KPU se-Jawa Barat, dengan total nilai santunan mencapai Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah. Bentuk santunan yang diberikan meliputi uang tunai, bingkisan, serta makanan ringan, yang merupakan hasil gotong royong dari seluruh jajaran KPU di daerah masing-masing. Kegiatan ini menjadi momentum untuk menegaskan bahwa KPU tidak hanya sebagai lembaga penyelenggara pemilu, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang peduli terhadap sesama. “Semoga santunan ini membawa manfaat bagi adik-adik yatim, dan menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Terima kasih atas empati dan kebersamaan yang telah ditunjukkan oleh seluruh keluarga besar KPU di Jawa Barat,” ujar Sekretaris KPU Provinsi, menutup sambutannya.


Selengkapnya
418

JDIH: Fondasi Informasi Hukum yang Kredibel

BANDUNG - Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sophia Kurniasari Purba, Tim Hukum, dan Tim Kreatif JDIH KPU Provinsi Jawa Barat menghadiri Rapat Koordinasi Perkembangan Terkini Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan Standarisasi Pengelolaan JDIH pada Kementerian/Lembaga yang dilaksanakan oleh KPU RI pada Kamis (24/07/2025) melalui Zoom Meeting. Pertemuan ini merupakan langkah strategis untuk menajamkan peran JDIH KPU dalam menyediakan informasi hukum yang lebih baik dan akurat bagi masyarakat, terutama informasi hukum yang berkaitan dengan kepemiluan. Pada Rapat Koordinasi Kali ini terasa lebih istimewa dengan kehadiran Emalia Suwartika, selaku Koordinator Otomasi Dokumentasi Hukum dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI, sebagai narasumber utama. Di hadapan perwakilan KPU RI dan 38 KPU Provinsi se-Indonesia, Emalia Suwartika memaparkan materi kunci tentang bagaimana meningkatkan kinerja JDIH KPU di tahun 2025. Beliau lugas menyatakan bahwa pembentukan JDIH harus menjadi prioritas di setiap instansi dan lembaga di seluruh Indonesia. Mengapa JDIH begitu krusial? Menurut Emalia Suwartika, JDIH adalah tulang punggung dalam menyediakan informasi hukum yang kredibel dan terupdate bagi publik. Ini adalah janji bahwa setiap warga negara bisa mendapatkan data hukum yang terpercaya dan terkini, tanpa harus meraba-raba di tengah informasi yang simpang siur. Menurut beliau, sasaran JDIH adalah memastikan akses informasi hukum yang terintegrasi secara nasional serta pelayanan hukum yang cepat, tepat, dan kredibel bagi masyarakat. Bayangkan, satu pintu akses untuk semua kebutuhan informasi hukum di seluruh Indonesia.  Strategi Pengelolaan yang Cerdas: Dari Dukungan Pimpinan hingga Inovasi Tiada Henti Untuk mewujudkan impian itu, Emalia Suwartika membagikan beberapa strategi cerdas dalam mengelola JDIH. Pertama, dukungan penuh dari pimpinan instansi/kementerian/lembaga terkait adalah modal utama. Tanpa restu dari pimpinan, semua upaya akan terasa berat. Kedua, pengelolaan JDIH harus berpedoman pada Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019, ini bukan sekadar aturan, melainkan peta jalan menuju standar kualitas dan konsistensi. Tak kalah penting, pengujian keamanan terhadap aplikasi JDIH merupakan suatu hal yang krusial. Hal ini dapat di ibaratkan sebagai benteng pertahanan digital, memastikan data hukum tetap aman dari segala ancaman. Dan yang terakhir, JDIH yang sudah ada jangan hanya jadi pajangan. Ia harus didayagunakan dan dimanfaatkan dengan baik serga diperbarui, dipromosikan, dan dioptimalkan agar benar-benar bermanfaat. Secara teknis, sesuai Permenkumham, pengelola JDIH harus memastikan web JDIH dan API integrasi selalu aktif, serta rutin melakukan sinkronisasi integrasi secara berkala. Ini menjamin data selalu segar dan terhubung dalam ekosistem JDIH nasional. Lalu, satu poin penting lagi adalah inovasi! Emalia Suwartika menekankan bahwa inovasi pada JDIH itu penting sekali. Tujuannya sederhana, agar JDIH terus berkembang, tidak ketinggalan zaman, dan selalu menarik minat masyarakat untuk berkunjung. Melalui Rakor ini, KPU Provinsi Jawa Barat membawa pulang banyak wawasan berharga. Komitmen mereka jelas yaitu mengimplementasikan setiap strategi yang dipaparkan, demi menjadikan JDIH KPU semakin kokoh, adaptif, dan menjadi mercusuar informasi hukum yang dapat diandalkan oleh seluruh masyarakat.


Selengkapnya
1067

Serah Terima Sekretaris KPU Jabar: Apresiasi dan Harapan Baru

BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menggelar acara serah terima jabatan Sekretaris KPU dari pejabat sebelumnya, Plt. Sekretaris KPU Syakir, AP., M.Si., kepada Eko Iswantoro, S.STP., MM. Kegiatan ini berlangsung khidmat di Aula Setia Permana, Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat, Kamis (24/07/2025). Acara ini dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat, para anggota KPU, yaitu: Bapak Hari Nazarudin (Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik), bu Ummi Wahyuni (Ketua Divisi Data dan Informasi), Bapak Abdullah Sapi’i (Ketua Divisi SDM dan Penelitian Pengembangan), Bapak Adie Saputro (Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan), dan Bapak Hedi Ardia (Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat) Turut hadir pejabat struktural seperti Kabag Parmas dan SDM, Kabag Perencanaan dan Data, Kabag Umum dan Logistik, para Kasubbag, pejabat fungsional Ahli Madya dan Muda, serta seluruh ASN dan PPNPN di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat. Acara ini juga diikuti oleh Ketua, anggota, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat secara daring melalui kanal YouTube KPU Provinsi Jawa Barat. Dalam sambutannya, Ahmad Nur Hidayat menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bapak Syakir atas dedikasi dan kontribusinya selama menjabat sebagai Plt. Sekretaris selama tujuh bulan terakhir. “Alhamdulillah, ini merupakan momentum yang sangat baik. Meski dilaksanakan secara sederhana, saya yakin ada nilai-nilai penting yang ditransformasikan dari Pak Syakir kepada Pak Eko. Kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas pengabdian dan kerja keras Pak Syakir selama ini,” ungkapnya. Sementara itu, Eko Iswantoro dalam sambutan perdananya sebagai Sekretaris KPU Jawa Barat menyampaikan penghargaan tinggi kepada pendahulunya. Ia menyebut Bapak Syakir sebagai sosok panutan yang menginspirasi melalui dua karakter kuat: totalitas dalam bekerja dan visi yang jauh ke depan. “Pak Syakir adalah pribadi yang bekerja tanpa mengenal waktu, totalitas dan penuh dedikasi. Selain itu, beliau juga visioner, bahkan sering kali sudah memikirkan hal-hal yang belum terpikirkan oleh kami. Dua nilai ini akan saya jadikan bekal untuk menjalankan amanah di KPU Provinsi Jawa Barat,” kata Eko. Ia juga mengajak seluruh jajaran untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan profesionalitas dalam menjalankan tugas-tugas kelembagaan, terutama pasca pelaksanaan Pemilu 2024 yang disebutnya sebagai pemilu paling kompleks dalam sejarah demokrasi Indonesia. Dengan pergantian jabatan ini, diharapkan roda organisasi di KPU Jawa Barat semakin solid dalam menyongsong agenda-agenda pemilu dan demokrasi ke depan.


Selengkapnya
458

Sekretaris KPU Jabar Tegaskan Penguatan Kelembagaan di Forum Sekretaris se-Jawa Barat

BANDUNG — Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, memimpin pertemuan koordinatif bersama para Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat di Ruang Rapat Pleno KPU Jawa Barat, Rabu (23/7) sore. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyampaikan arahan kelembagaan dan mendengar langsung dinamika dari 27 satuan kerja di tingkat daerah. Dalam arahannya, Eko Iswantoro menegaskan pentingnya peran sekretariat sebagai garda stabilitas kelembagaan pemilu. Ia juga menyampaikan mandat dari Sekjen KPU RI agar seluruh sekretariat daerah dipantau secara serius dalam aspek SDM, sarana prasarana, hingga teknis operasional. "Penataan kelembagaan harus menjadi prioritas, dan sinergi antarwilayah adalah kunci memperkuat tata kelola organisasi,” ujarnya. Turut mendampingi dalam forum tersebut para kepala bagian di lingkungan sekretariat KPU Jawa Barat, yakni Kabag Partisipasi Masyarakat dan SDM Yunike Puspita, Kabag Keuangan Umum dan Logistik Anton Firmansyah, Kabag Teknis Penyelenggaraan Sophia Kurniasari Purba, serta Kabag Perencanaan dan Data Informasi Sutrisno. Pertemuan berlangsung dalam suasana konstruktif dan terbuka, dengan para sekretaris daerah turut menyampaikan tantangan yang dihadapi di masing-masing wilayah. Hasil forum ini diharapkan menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan kelembagaan yang lebih responsif dan tepat sasaran.


Selengkapnya