Berita Terkini

Kamis, 31 Juli 2025 18:37
796

Ketua KPU Jabar Tegaskan Pentingnya Data Pemilih Akurat

BANDUNG — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, hadir secara daring dalam kegiatan DIKSI (Diseminasi Kepemiluan dan Regulasi) yang diselenggarakan KPU Kota Sukabumi pada Kamis, 31 Juli 2025. Dalam kegiatan tersebut, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat memberikan sambutan sekaligus menyampaikan materi utama yang menyoroti isu strategis Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Kegiatan yang berlangsung secara virtual ini dibuka oleh Ketua KPU Kota Sukabumi dan diikuti oleh jajaran Pimpinan dan Sekretariat KPU Kota Sukabumi. Kehadiran Ketua KPU Provinsi Jawa Barat menjadi perhatian tersendiri, mengingat peran penting provinsi sebagai pembina dan pengarah teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas kepemiluan di tingkat kabupaten/kota. Dalam sambutannya, Ahmad Nur Hidayat menekankan bahwa kualitas data pemilih merupakan fondasi dari terselenggaranya pemilu yang demokratis dan berintegritas. Ia menyebutkan bahwa tantangan seperti mobilitas penduduk, data pemilih ganda, hingga belum optimalnya pemetaan kelompok rentan harus dijawab dengan sistem yang adaptif dan kolaboratif. Ia menambahkah bahwa daftar pemilih berkelanjutan adalah fondasi utama dari seluruh proses elektoral. “Tanpa data yang akurat, secanggih apa pun teknologi yang digunakan tidak akan memberikan hasil yang valid. Pemutakhiran Data Pemilih tidak hanya soal teknis administratif. Ia adalah jantung dari proses demokrasi. Data yang valid berarti suara rakyat terlindungi,” ujarnya. Sebagai narasumber utama, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat memaparkan materi yang mencakup dasar hukum terbaru, tantangan aktual, serta strategi peningkatan akurasi data dengan pendekatan digital, perlindungan data pribadi, dan partisipasi aktif masyarakat. Ahmad juga mengangkat perkembangan teknologi digital dalam proses pemilu. Ia menyampaikan contoh dari berbagai negara seperti Estonia yang telah menerapkan sistem e-Government sejak 1997 dengan identitas digital dan i-voting. Nigeria menerapkan sistem biometrik untuk mencegah pemilih ganda, sementara Chile menggabungkan data sensus, catatan sipil, dan daftar pemilih dengan bantuan teknologi AI dan Big Data. Negara-negara dengan sistem pemutakhiran data pemilih yang terbuka dan berkelanjutan umumnya memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi terhadap penyelenggaraan pemilu. Untuk itu, Ahmad menyampaikan enam langkah strategis yang harus diambil, yakni integrasi sistem data, perlindungan data pribadi, peningkatan transparansi dan pengawasan, penggunaan teknologi inklusif, peningkatan partisipasi masyarakat, serta kemampuan adaptif terhadap dinamika kependudukan. Di akhir sambutannya, Ahmad menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga serta pemanfaatan teknologi informasi dalam memperkuat sistem pemutakhiran data pemilih yang andal dan transparan.  Partisipasi KPU Provinsi Jawa Barat dalam kegiatan ini merupakan bentuk nyata dukungan dan pembinaan terhadap jajaran KPU di tingkat kabupaten/kota, sekaligus memperkuat komitmen kelembagaan dalam mewujudkan Pemilu yang partisipatif dan terpercaya.

Selengkapnya
Kamis, 31 Juli 2025 09:29
457

KPU Jawa Barat Ikuti Kegiatan Berbagi Pengalaman Tahapan Teknis Pemilu dan Pemilihan 2024

BALI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat mengikuti kegiatan berbagi pengalaman dalam rangka reviu pelaksanaan tahapan teknis Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai 30 Juli hingga 1 Agustus 2025, bertempat di Anathera Resort, Kuta, Bali. KPU Jawa Barat diwakili oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Adie Saputro, bersama Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Gemayel Paulus Aruan. Kegiatan ini menjadi wadah refleksi dan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan tahapan teknis Pemilu dan Pemilihan serentak 2024 yang telah digelar di seluruh Indonesia. Acara dibuka secara resmi oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan KPU Republik Indonesia, Idham Holik. Peserta kegiatan terdiri dari Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU provinsi, KPU Kabuaten/kota beserta Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dari seluruh Indonesia. Selama kegiatan, para peserta menyampaikan pembahasan berbagai dinamika, tantangan, serta praktik baik yang terjadi di masing-masing daerah dalam pelaksanaan tahapan teknis Pemilu dan Pemilihan. Masukan-masukan yang dikumpulkan diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi KPU RI dalam merancang kebijakan dan penyempurnaan teknis pada pemilu mendatang. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk melakukan evaluasi, tetapi juga diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan kapasitas kelembagaan serta motivasi bagi penyelenggara pemilu di setiap tingkatan.

Selengkapnya
Selasa, 29 Juli 2025 14:35
418

KPU Jabar Siap Pertahankan Predikat Informatif

BANDUNG — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat berupaya keras untuk mempertahankan gelar sebagai badan publik informatif. Untuk itu, KPU Jabar terus meningkatkan pelayanan public yang berkaitan dengan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Seperti diketahui, sebagai badan publik KPU Jabar telah meraih predikat Lembaga Informatif pada tahun 2024. Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk mempertahankan capaian tersebut melalui penguatan peran PPID, optimalisasi kanal informasi, dan inovasi pelayanan publik yang partisipatif. “Predikat informatif bukan akhir, tapi awal dari komitmen berkelanjutan. Kami pastikan pelayanan informasi di KPU terus diperbaiki secara sistematis,” kata Yunike Puspita perwakilan PPID KPU Jabar dalam sesi diskusi kegiatan Launching Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (29/7/2025). Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi sebagai instrumen strategis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam paparannya, ia menyampaikan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya sebatas kewajiban administratif, namun harus berdampak nyata terhadap pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. “Evaluasi tidak boleh hanya formalitas, harus menyentuh substansi. Kita harus pastikan bahwa informasi yang disampaikan badan publik mampu meningkatkan kesejahteraan warga,” ujar Herman. Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Husni Farhani Mubarok, menyampaikan bahwa Monev 2025 akan menilai komitmen dan aktivitas badan publik, termasuk PPID, dalam mendukung transparansi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini juga menghadirkan dua sesi utama, yakni Petunjuk Teknis Monev KIP oleh Komisioner Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola, serta Penjelasan SAQ (Self Assessment Questionnaire) oleh Tim Penilai Independen Monev Tahun 2025. Seluruh satker badan publik, termasuk KPU Jabar, diharapkan mengikuti proses ini secara aktif.

Selengkapnya
Selasa, 29 Juli 2025 13:37
703

ASN Tersertifikasi Upaya Meningkatkan Kompetensi

BANDUNG — Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat perlu terus meningkatkan kompetensinya. Salah satu upaya ke arah tersebut adalah dengan menempuh sertifikasi kompetensi. Tentu upaya tersebut bukan sekadar formalitas belaka tapi sebagai standar keahlian yang diakui secara nasional. Demikian benang merah dari kegiatan Webinar Nasional "KORPRI Menyapa ASN" seri ke-122 yang digelar secara daring, Selasa (29/7/25). Webinar kali ini mengangkat tema “Amazing ASN, Amazing Nation (7): Urgensi Sertifikasi Kompetensi bagi ASN demi Terwujudnya Indonesia Emas.” Hadir dua narasumber utama yakni Miftakul Azis (Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi) dan Andriansyah Tiawarman (Presiden Direktur Justitia Training Center). Keduanya menyoroti pentingnya sertifikasi sebagai instrumen pengakuan formal terhadap kompetensi ASN dalam rangka menghadirkan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan era digital. Miftakul Azis menegaskan bahwa sertifikasi kompetensi kerja tidak hanya sebagai formalitas, melainkan sebagai standar keahlian yang diakui secara nasional maupun internasional. Hal ini diperkuat oleh sistem dan kerangka kualifikasi nasional yang disusun BNSP berdasarkan PP No. 10 Tahun 2018. Sementara itu, Andriansyah menekankan bahwa ASN adalah ujung tombak transformasi pelayanan publik dan perlu memiliki kombinasi antara hard skill dan soft skill yang bersertifikat.  “Sertifikasi menjadi bukti profesionalisme dan legitimasi kemampuan ASN dalam mendukung pembangunan menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya. ASN KPU Jawa Barat yang mengikuti kegiatan ini menyambut positif materi yang disampaikan. Kegiatan ini dinilai sejalan dengan upaya penguatan kapasitas SDM di lingkungan KPU, khususnya dalam menghadapi tantangan kompleks penyelenggaraan pemilu dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Peserta webinar memperoleh akses terhadap materi dan sertifikat kegiatan melalui tautan resmi yang disediakan penyelenggara. Kegiatan ini juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube KORPRI dan Zoom dengan ribuan partisipan dari seluruh Indonesia. Melalui keikutsertaan ini, ASN KPU Jawa Barat menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kompetensi dan kualitas layanan publik, sejalan dengan prinsip profesionalitas dan integritas yang menjadi pijakan dalam penyelenggaraan demokrasi.

Selengkapnya
Selasa, 29 Juli 2025 13:12
527

Sekretaris KPU Jawa Barat Dorong Digitalisasi Layanan dan Penguatan SDM

BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat dipandang perlu melakukan sejumlah Langkah strategis terutama dalam hal tata Kelola organisasi berbasis digital serta pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, memperkuat budaya kerja yang profesional, sinergis, dan adaptif terhadap perubahan teknologi. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan rapat pleno rutin bersama seluruh pimpinan serta pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Pleno, Senin (28/7/2025) dan dipimpin langsung oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat. Hadir dalam kegiatan ini para Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, antara lain: Kadiv SDM dan Litbang Abdullah Sapi’i, Kadiv Sosdiklih Parmas Hedi Ardia, Kadiv Perencanaan dan Logistik Hari Nazarudin, Kadiv Teknis Penyelenggaraan Adie Saputro, serta Kadiv Data dan Informasi Ummi Wahyuni. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, turut hadir bersama sejumlah pejabat struktural dan fungsional lainnya. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat Eko Iswantoro mengatakan, aspek komunikasi internal, sinkronisasi, dan percepatan program menjadi agenda penting ke depan. Pihaknya, akan terus memperbaiki pola komunikasi dan mendorong percepatan pelaksanaan program-program kerja. Perkembangan implementasi digitalisasi layanan internal perlu dilakukan untuk mempermudah menjalankan agenda kegiatan di KPU sekaligus mengamankan pengarsipan dengan menerapkan sistem e-agenda, e-disposisi, e-absensi, dan e-SPPD.  “Dengan e-agenda, kita dapat memantau aktivitas harian secara lebih transparan, sehingga pimpinan dapat melakukan evaluasi kinerja secara objektif dan berkala," katanya. Ia menambahkan bahwa sistem digital yang digunakan tidak lagi memerlukan proses manual seperti tanda tangan fisik.  “Proses disposisi dan absensi kini dapat dilakukan secara elektronik. Ini adalah bagian dari komitmen kita dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang modern dan efisien,” ujarnya. Implementasi sistem digital ini, lanjutnya, perlu didukung oleh kesiapan perangkat lunak dan perangkat keras yang dikelola oleh bagian-bagian terkait.  “Seluruh infrastruktur akan terus kita siapkan dan tingkatkan agar transformasi digital berjalan optimal dan berkelanjutan,” pungkasnya. Rapat pleno ini menjadi bagian dari upaya konsolidasi internal KPU Provinsi Jawa Barat dalam rangka menghadapi tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak mendatang, serta memperkuat layanan administrasi dan kelembagaan secara menyeluruh.

Selengkapnya
Senin, 28 Juli 2025 15:59
455

Rapat Konsolidasi Internal KPU Jabar: Perkuat Kinerja Sekretariat

BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menggelar rapat kerja rutin bersama seluruh pimpinan dan pegawai sekretariat di Aula Setia Permana, Senin (28/7/2025). Kegiatan ini dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, didampingi para kepala bagian serta pejabat fungsional Ahli Madya. Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Anton Firmansyah; Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi Sutrisno; serta Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Sophia Kurniasari Purba. Hadir pula dua pejabat fungsional ahli madya, yakni Susilo Hery Prabawa dan Yan Permana. Rapat kerja ini menjadi momen penting untuk memperkuat konsolidasi internal dan memperkuat kinerja kelembagaan. Dalam arahannya, Eko Iswantoro menekankan pentingnya pembenahan pola kerja, peningkatan kedisiplinan, serta penguatan dukungan teknis dan administrasi sekretariat. “Saya mengajak seluruh pegawai untuk kembali menguatkan semangat kerja bersama. Kita perlu membenahi hal-hal kecil, mengevaluasi kekurangan, dan memastikan pelayanan kepada pimpinan maupun publik berjalan dengan baik,” tegasnya. Lebih lanjut, Sekretaris KPU Jabar menyampaikan beberapa fokus utama yang menjadi perhatian bersama, di antaranya adalah persiapan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), peningkatan sarana dan layanan operasional sekretariat, serta perbaikan kenyamanan lingkungan kerja. Ia juga mendorong pengembangan inisiatif digitalisasi, pemutakhiran bank data pemilih, dan penegakan kedisiplinan pegawai. “Integrasi data, kedisiplinan pegawai, serta kesiapan sarana dan prasarana menjadi kunci dalam mendukung kinerja pimpinan dan memastikan layanan kelembagaan berjalan optimal,” ujarnya. Melalui rapat ini, KPU Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, tertib administrasi, dan responsif terhadap dinamika kelembagaan. Rapat kerja rutin ini diharapkan menjadi ruang evaluasi berkelanjutan demi terciptanya pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.

Selengkapnya