BANDUNG – KPU Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan rapat pleno pimpinan pada Senin (29/9) di Ruang Rapat Pleno KPU Jawa Barat secara luring dan daring. Rapat ini membahas sejumlah agenda strategis, antara lain tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, persiapan rapat koordinasi, serta evaluasi program dan kegiatan di lingkungan KPU se-Jawa Barat.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua KPU Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat. Hadir dalam rapat tersebut seluruh anggota KPU, sekretaris, pejabat struktural dan pejabat fungsional KPU Provinsi Jawa Barat.

Dalam rapat tersebut memaparkan langkah-langkah penguatan tata kelola anggaran serta upaya yang akan dilakukan mencakup peningkatan pengendalian internal keuangan, pelaksanaan bimbingan teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bagi KPU kabupaten/kota, dan penguatan pelaporan kartu kendali dan dokumen pendukung.

Sebagai tindak lanjut, KPU Jawa Barat telah menjadwalkan Rapat Koordinasi Satgas SPIP pada Rabu (1/10) dan Program Membahas Hukum (MH) Seri #5 pada Kamis (2/10) secara hybrid. Agenda ini akan menghadirkan narasumber dari Inspektorat Wilayah III KPU RI dan diikuti oleh pegawai KPU Jawa Barat serta Satgas SPIP kabupaten/kota.

KPU Jawa Barat juga akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penerapan E-Voting dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak: Perspektif Regulasi, Teknologi, dan Kepercayaan Publik” pada akhir Desember 2025. Forum ini diharapkan menjadi sarana kajian mendalam sebelum penerapan e-voting pada pemilu mendatang.

Dalam bidang sumber daya manusia, KPU Jawa Barat membentuk Tim Satgas Disiplin guna memperkuat pembinaan kedisiplinan pegawai. Selain itu, kegiatan monitoring pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Triwulan III telah dilakukan di beberapa daerah, termasuk Karawang, Bekasi, Depok, dan Bogor.

Agenda lainnya meliputi laporan realisasi anggaran September 2025, evaluasi pelayanan publik ramah kelompok rentan, persiapan pelaksanaan evaluasi SAKIP, hingga koordinasi kegiatan pendidikan pemilih bersama Komisi II DPR RI. KPU Jawa Barat juga memantau aktivitas media sosial KPU kabupaten/kota sebagai bahan evaluasi komunikasi publik.