Berita Terkini

Sabtu, 08 November 2025 09:29
424

Ketua KPU Jabar Tekankan Peningkatan Kualitas Demokrasi

SOREANG — Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, menghadiri kegiatan Focus Group Discussion dan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pasca Pemilu dan Pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bandung di Hotel Sutan Raja, Soreang, Jum'at (7/11/2025). Dalam arahannya, Ahmad menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi sekaligus menjadi sarana evaluasi penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. Ia menyebut perbedaan tingkat partisipasi antara Pemilu dan Pilkada tidak semata-mata karena kinerja penyelenggara, tetapi juga dipengaruhi oleh jumlah kontestan, intensitas kerja politik, hingga kejenuhan politik di masyarakat. Ahmad menekankan pentingnya kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) serta Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang telah berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi pemilih. Ia juga berharap transformasi digital di lingkungan KPU dapat terus digencarkan untuk memperkuat literasi dan memastikan keakuratan informasi kepemiluan. “FGD ini menjadi wadah pertanggungjawaban bersama pasca Pemilu antara KPU dan para pemangku kepentingan demi terwujudnya pemilih yang cerdas dan pemilu yang berkualitas,” katanya. Sebagai salah satu narasumber, Hedi Ardia, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat, menjelaskan bahwa demokrasi senantiasa mencerminkan kualitas masyarakat suatu negara. Menurutnya, peningkatan literasi politik menjadi hal penting mengingat hasil riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan tingkat literasi politik masyarakat Indonesia masih berada di level rendah hingga menengah. Ia menegaskan, kegiatan sosialisasi perlu diarahkan untuk memperkuat tiga unsur utama, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap politik masyarakat agar partisipasi pemilih dapat tumbuh secara berkelanjutan. Selain Hedi Ardia, hadir pula narasumber lain seperti Bambang Sukmawijaya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Diyar Ginanjar, akademisi dan aktivis difabel; serta Suharti, mantan Ketua KPU Kota Bandung dan pengurus Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Jawa Barat. Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Bandung, Syam Zamiat Nursyamsi, dan dihadiri oleh seluruh anggota serta jajaran sekretariat KPU Kabupaten Bandung, bersama berbagai organisasi masyarakat dan mahasiswa. Diskusi berlangsung dinamis dan menghasilkan berbagai gagasan untuk memperkuat pendidikan pemilih serta meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Bandung.

Selengkapnya
Kamis, 06 November 2025 14:15
270

Parmas Insight #5 Bahas Peran Strategis Perempuan dalam Politik Lokal

SOREANG - KPU Provinsi Jawa Barat kembali menggelar Parmas Insight Chapter #5 yang mengangkat tema “Perempuan dan Partisipasi Politik dalam Pilkada (Ruang Partisipasi dan Kepemimpinan Perempuan)”. Kegiatan yang berlangsung secara daring pada Rabu (06/11/2025) ini diharapkan menjadi ruang diskusi strategis untuk mendorong peran aktif perempuan dalam politik dan penyelenggaraan pemilu. Pelaksanaan Parmas Insight Chapter #5 kali ini diselenggarakan bersama Sekretariat KPU Kabupaten Bandung. Seperti pada gelaran sebelumnya, acara ini diikuti oleh Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM, Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM dari 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat . Hadir dari KPU Provinsi Jawa Barat, Kadiv Sosdiklih Parmas Hedi Ardia, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, Kasubag Parmas Fahmi Kamal, serta jajaran staf Parmas. Sementara dari KPU Kabupaten Bandung, hadir anggota KPU beserta sekretaris yang mengikuti kegiatan secara penuh.  Diskusi ini menghadirkan dua narasumber yaitu Rikeu Rahayu (Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Garut) dan Darma Djufri (Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kota Bogor). Dalam sesi pembukaan, Hedi Ardia menegaskan pentingnya meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam Pilkada maupun pemilu. Ia menyoroti bahwa perempuan merupakan separuh kekuatan bangsa, mencapai sekitar 49 persen penduduk Indonesia, termasuk di Jawa Barat. Namun, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dan eksekutif masih jauh dari ideal. Saat ini, perempuan baru menempati sekitar 21 persen kursi legislatif, masih di bawah standar minimal 30 persen. Melalui forum diskusi ini, KPU berharap muncul rekomendasi, strategi, serta bentuk kolaborasi konkret untuk memperkuat pengarusutamaan gender dalam ruang-ruang strategis politik. Kegiatan ini juga diharapkan memberi wawasan baru bagi penyelenggara pemilu dalam meningkatkan kualitas literasi politik serta mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu, evaluasi pengelolaan website dan media sosial KPU kabupaten/kota turut menjadi agenda penting dalam kegiatan ini. Sementara itu, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro dalam arahannya menekankan pentingnya penataan SDM, penguatan sarana prasarana, dan penjagaan marwah kelembagaan. Di tengah efisiensi anggaran, KPU turut mendorong terbentuknya kerja sama multipihak guna mendukung program sosialisasi dan pendidikan pemilih. Melalui sinergi ini, KPU berharap seluruh program di tahun politik mendatang dapat terlaksana lebih efektif dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. KPU Jawa Barat juga menekankan fokus lembaga pada penguatan branding institusi. Seluruh sekretariat KPU kabupaten/kota didorong memperkuat kolaborasi lintas divisi dan subbagian. KPU menegaskan pentingnya menghadirkan konten positif, kreatif, dan informatif di media sosial untuk menyeimbangkan persepsi publik yang kerap dipengaruhi pemberitaan negatif. Kegiatan rutin maupun inovasi di daerah diharapkan dapat dikemas lebih menarik guna menunjukkan produktivitas lembaga sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.

Selengkapnya
Kamis, 06 November 2025 13:47
327

Membangun Zona Integritas untuk Pemilu Lebih Baik

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Program Membahas Hukum Seri ke-9 dengan tema "Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas dan Keputusan KPU Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU". Kegiatan yang berlangsung di Aula Setia Permanana, Kamis (05/11)  Kegiatan dihadiri oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, Iffa Rosita, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat bersama jajaran Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Sekretaris KPU Jabar dan Jajaran Pejabat Manajerial dan Fungsional KPU Jawa Barat.  Peserta rapat terdiri Kadiv Hukum Pengawasan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat. Dalam sambutan pembukaannya, Ahmad Nur Hidayat, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, menekankan bahwa meskipun penyelenggaraan pemilu telah selesai dan diterima publik, penguatan integritas kelembagaan tetap menjadi prioritas. "SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) harus dijalankan secara substantif, bukan hanya administratif, oleh seluruh divisi agar tercipta kelembagaan yang lebih baik," ujarnya. Sementara dalam penyampaiaan wejangan, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, Iffa Rosita mendefinisikan integritas sebagai konsistensi antara ucapan, keyakinan, dan tindakan. "Pelaksanaan pemilu harus sesuai dengan 11 prinsip dalam UU No. 7 Tahun 2017, termasuk mandiri, jujur, adil, dan akuntabel," tegas Iffa. Ia juga menyampaikan langkah-langkah strategis percepatan Zona Integritas, seperti pencanangan di setiap satuan kerja, pemantauan berkala, dan pemanfaatan teknologi. Kepala Bagian Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Malemna Sura Anabertha Br Sembiring, menyoroti pentingnya sinergi antara KPU dan Kejaksaan. "Sinergi ini tidak hanya administratif, tetapi juga pendampingan hukum untuk mewujudkan pemilu yang bersih dan transparan," jelasnya. Kegiatan dilanjutkan diskusi interaktif bersama pemateri dari Auditor Ahli Madya Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU RI, Gusni Yulianti, Auditor Ahli Muda Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU RI, Tinu Christaning. Dalam penutupan acara, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Aneu Nursifah, menekankan pentingnya koordinasi dan keterbukaan antara sekretariat dan komisioner. "Kita sama-sama memperjuangkan Zona Integritas untuk penguatan kelembagaan dan kesejahteraan SDM," pungkasnya. Kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat implementasi Zona Integritas dan SPIP di seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, menuju penyelenggaraan pemilu yang lebih berkualitas dan berintegritas.

Selengkapnya
Rabu, 05 November 2025 20:17
334

Menjaga Keadilan Politik Melalui Penataan Dapil

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat menggelar Focus Group Discussion bertema “Analisis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat” di Aula Setia Permana, Selasa (4/11). Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI Idham Holik, jajaran anggota KPU Jawa Barat, Sekretaris KPU Jabar, perwakilan Bakesbangpol, Bawaslu, DPRD Jawa Barat, partai politik, serta akademisi dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Turut hadir pula Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan staf bagian teknis serta hukum KPU kabupaten/kota se-Jawa Barat. Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian FGD yang telah dilakukan oleh KPU di berbagai daerah. Hasil dari diskusi ini, kata Ahmad, akan menjadi bahan kajian teknokratis dalam menentukan efektivitas jumlah kursi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang saat ini berjumlah 120 kursi. Sementara itu, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI, Idham Kholik menegaskan bahwa penataan daerah pemilihan tidak hanya sekadar pembagian kursi legislatif, tetapi juga menyangkut aspek keadilan politik dan keseimbangan pembangunan. “Menata Dapil bukan sekadar hitung kursi, ini tentang keadilan politik dan keseimbangan pembangunan. Dengan 50 juta lebih penduduk, Jawa Barat adalah miniatur kompleksitas demokrasi Indonesia,” ujarnya. Idham menambahkan, "KPU memastikan setiap tahapan penataan dapil berjalan transparan dan akuntabel, berlandaskan prinsip one person, one vote, one value. Karena Pemilu yang berintegritas tak diukur dari siapa yang menang, tapi dari seberapa adil kita menghitung suara rakyat.” tegasnya. FGD kemudian dilanjutkan dengan paparan dari para narasumber antara lain perwakilan DPRD Jawa Barat, akademisi, dan partai politik. Kegiatan ditutup oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraaan KPU Provinsi Jawa Barat, Adie Saputro, yang menegaskan komitmen KPU untuk menjaga prinsip luberjurdil melalui penataan Dapil yang adil, proporsional, dan inklusif.

Selengkapnya
Senin, 03 November 2025 19:11
301

Rapat Pleno Bahas Evaluasi Program dan Penguatan Koordinasi

BANDUNG -  KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Pleno rutin pada Senin (3/11) secara luring dan daring. Rapat dipimpin oleh Ketua KPU Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, serta dihadiri oleh para anggota KPU, Sekretaris, Pejabat Manajerial, dan Pejabat Fungsional di lingkungan KPU Jawa Barat. Rapat pleno tersebut membahas berbagai agenda strategis dan evaluasi program kerja yang tengah berjalan, baik di tingkat KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Dalam arahannya, Ketua KPU Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, menekankan pentingnya pengawasan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan. Selain itu, rapat juga menetapkan jadwal sejumlah kegiatan divisi untuk memperkuat koordinasi antarbidang kerja. Ia juga turut mendorong agar setiap pejabat fungsional ahli madya dan ahli muda dapat berperan aktif dalam penyusunan bahan rapat pleno. KPU Jawa Barat juga akan segera menerbitkan surat edaran mengenai dukungan terhadap kegiatan webinar KPU RI yang wajib diikuti oleh seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Sementara itu, kegiatan In House Training yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota akan terus dimonitor oleh Divisi SDM guna memastikan pelaksanaannya berjalan efektif dan sesuai tujuan peningkatan kapasitas aparatur. KPU Provinsi Jawa Barat berharap melalui Rapat Pleno kali ini, dapat memperkuat koordinasi, meningkatkan kinerja, serta memastikan seluruh program strategis berjalan sesuai target dan ketentuan yang berlaku.

Selengkapnya
Senin, 03 November 2025 10:04
422

Hedi Ardia: Lembaga Kuat Lahir dari Manusia yang Terus Berbenah

BANDUNG - Jajaran pegawai KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan apel pagi rutin di halaman kantor Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat. Selaku pembina apel dipimpin Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, Hedi Ardia, dan bertugas sebagai pemimpin apel, Kepala Subbagian Umum dan Logistik, Tarsono. Petugas apel kali ini berasal dari jajaran Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik. Senin (3/11) Apel pagi diikuti oleh pejabat manajerial, pejabat fungsional, serta seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat. Kegiatan rutin tersebut dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan dan mendorong optimalisasi kinerja di lingkungan kerja KPU Jawa Barat. Dalam amanatnya, Hedi Ardia mengajak seluruh pegawai KPU Jawa Barat untuk melakukan refleksi diri sebelum melaksanakan tugas sehari-hari. “Seluruh keluarga besar KPU Jawa Barat, tanpa terkecuali, pagi ini saya ingin mengajak kita semua mengheningkan batin untuk menengok ke diri sendiri sebelum kita menengok pekerjaan kita sehari-hari. Karena sejatinya, lembaga yang kuat hanya akan lahir dari manusia-manusia yang terus berbenah,” ujar Hedi. Ia juga mengingatkan bahwa dalam menjalankan tugas di lembaga yang memiliki dinamika politik tinggi seperti KPU, setiap pegawai perlu terus beradaptasi dan mengembangkan diri. “Di KPU, baik jajaran komisioner maupun sekretariat, sering kali tanpa sadar kita merasa diri sudah benar atau sudah cukup. Padahal di semesta ini tidak ada yang pasti; semuanya terus berubah. Karena itu, kita pun harus berubah dan mampu berbenah,” tambahnya. Menurut Hedi, kemampuan bertahan dalam organisasi tidak hanya ditentukan oleh jabatan atau kecerdasan semata, melainkan juga oleh kerendahan hati untuk terus belajar dan keberanian untuk memperbaiki diri. “Mari kita jadikan KPU bukan hanya tempat bekerja, tetapi juga tempat untuk bertumbuh. Kritik seharusnya tidak dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai dorongan untuk berubah. Kita saling mengingatkan, bukan mencari pembenaran,” tutupnya.

Selengkapnya