Berita Terkini

605

Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

BANDUNG - Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan KPU Provinsi Jawa Barat Periode II Tahun 2025 dilaksanakan di Aula Setia Permana KPU Provinsi Jawa Barat, Kamis (16/10), Kegiatan bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini mengundang seluruh satker KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Kegiatan dihadiri, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, Kadiv Data dan Informasi, Ummi Wahyuni, Kadiv Teknis Penyelenggaraan, Adie Saputro, Kadiv SDM dan Litbang, Abdulah Sapi'i, Sekretaris, Eko Iswantoro beserta Kabag Perencanaan dan Data, Sutrisno, Kabag Parmas dan SDM, Yunike Puspita. Peserta yang hadir terdiri dari Ketua KPU, Ketua Divisi Datin, Sekretaris, Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi, dan Operator Data Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat. Pemprov Jabar melalui Bakesbangpol Jawa Barat menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin dengan KPU dalam penguatan demokrasi di Jawa Barat. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pengembangan kehidupan demokrasi.  Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Ruliadi menyampaikan, “Ada dua hal penting yang harus menjadi perhatian, yaitu pendidikan pemilih dan validitas data pemilih. Data harus terus dimutakhirkan agar menghasilkan penyelenggaraan pemilu yang lebih berkualitas,” tambahnya. Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat dalam sambutan sekaligus pembukaannya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selama ini telah mendukung kegiatan KPU. Ia juga memberikan penghargaan kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota yang tetap berkomitmen menjalankan program prioritas meskipun dengan keterbatasan anggaran. “Kami sangat mengapresiasi rekan-rekan KPU di 27 Kabupaten/Kota yang terus melaksanakan kegiatan prioritas dengan semangat tinggi. Ada empat program utama yang menjadi fokus kami, yaitu pendidikan pemilih berkelanjutan, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, transformasi digital, dan reformasi birokrasi,” jelasnya. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama narasumber Ketua Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi dan Ketua Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Johny Jeirry Wempie Sumampow, dan Kordiv Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jabar, Nuryamah.


Selengkapnya
293

FGD Kajian Teknis Pemilu Bahas Penguatan Desain Surat Suara dan Penataan Dapil

MAJALENGKA - Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Republik Indonesia, Idham Holik didampingi Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Jawa Barat, Adie Saputro, menghadiri kegiatan Focus Group Discussion dengan tema “Kajian Teknis Pemilu: Desain Surat Suara dan Penataan Daerah Pemilihan” yang dilaksanakan di Pendopo Graha Yuda Abdi Karya, Kabupaten Majalengka. Acara ini dibuka secara resmi oleh Bupati Majalengka, Eman Suherman, Rabu (15/10) Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI, Idham Holik, hadir sebagai pembicara utama. Ia menekankan pentingnya desain surat suara yang ramah pemilih, inklusif, dan mudah dipahami, sehingga dapat mengurangi potensi suara tidak sah. Idham juga mengingatkan bahwa penataan daerah pemilihan harus berlandaskan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kesetaraan suara. Dukungan terhadap kegiatan ini juga disampaikan oleh Bupati Majalengka, Eman Suherman, yang menilai kegiatan FGD sebagai langkah positif dalam memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk suksesnya Pemilu di Majalengka. Sementara itu, Adie Saputro, Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, turut memberikan masukan teknis mengenai penerapan prinsip desain surat suara dan penataan dapil di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi strategis antara penyelenggara Pemilu dan para pemangku kepentingan dalam rangka memperkuat aspek teknis penyelenggaraan Pemilu mendatang. FGD ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, Bawaslu, Disdukcapil, serta berbagai stakeholder kepemiluan lainnya. Seluruh peserta terlibat aktif dalam sesi diskusi interaktif untuk merumuskan rekomendasi teknis yang akan memperkuat kualitas penyelenggaraan Pemilu. Kegiatan diakhiri dengan penyerahan cinderamata dari KPU Kabupaten Majalengka kepada KPU RI sebagai simbol apresiasi atas dukungan dan komitmen dalam penguatan kelembagaan penyelenggara Pemilu di daerah.


Selengkapnya
458

KPU Jawa Barat Terima Kunjungan Kerja Anggota DPD RI

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) pada Rabu (15/10), dalam rangka penyerapan aspirasi dan silaturahmi kelembagaan. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat,  Ketua Divisi Sosdiklih Parmas Hedi Ardia, Kadiv SDM dan Litbang Abdullah Sapi’i, serta jajaran pejabat manajerial KPU Provinsi Jawa Barat. Kunjungan dipimpin oleh anggota Komite I DPD RI, Aanya Rina Casmayanti, didampingi Kepala Kantor DPD RI Provinsi Jawa Barat, Herman Hermawan, beserta jajaran sekretariat. Aanya menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan menyerap aspirasi dari KPU Jawa Barat terkait kebutuhan dan tantangan penyelenggaraan pemilu, termasuk aspek sarana prasarana, anggaran, dan tata kelola. Ia juga mengapresiasi kinerja KPU Jawa Barat dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sebelumnya, serta berkomitmen memperjuangkan aspirasi tersebut di tingkat pusat. Ketua KPU Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, memaparkan empat program prioritas lembaga, yakni Pendidikan Pemilih Berkelanjutan, Pemutakhiran Data Pemilih, Transformasi Digital, dan Penguatan Tata Kelola serta SDM Penyelenggara Pemilu. Ahmad juga menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas SDM di 27 kabupaten/kota agar pelaksanaan pemilu dan pilkada mendatang berjalan lebih baik, transparan, dan berintegritas.


Selengkapnya
793

Parmas Insight Menjadi Ruang Tumbuh Inovasi Pendidikan Pemilih di Jawa Barat

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Parmas Insight Chapter #2 dengan tema “Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di Luar Masa Tahapan (Best Practice Menjaga Kesadaran Politik Masyarakat)” melalui Zoom Meeting, Rabu (15/10). Kegiatan dibuka oleh Kadiv Sosdiklih Parmas KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia, yang turut didampingi Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM, Yunike Puspita, serta Kepala Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Fahmi Kamal. KPU Provinsi Jawa Barat menghadirkan narasumber Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten/Kota, yakni Cecep Hamzah Pansuri dari KPU (Kabupaten Tasikmalaya), Leisa Dera (KPU Kota Tasikmalaya), serta Deden Syaripudin (KPU Kabupaten Majalengka). Kegiatan dilanjutkan pemaparan dari masing-masing narasumber dan dilanjutkan diskusi dan tanya jawab yang membahas tema Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di Luar Masa Tahapan. Menurut Kabag Parhumas dan SDM, Yunike Puspita, menyampaikan pemaparannya terkait perbaikan sistemik dalam pengelolaan SDM dan peningkatan partisipasi masyarakat. “KPU berkomitmen untuk terus melakukan continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan SDM dan partisipasi masyarakat,” ujarnya. Ia menambahkan, bahwa reformasi kelembagaan di KPU dilakukan melalui pembelajaran dan perbaikan sistemik yang berkelanjutan. Menurutnya, kegiatan Parmas Insight menjadi bagian penting dari upaya peningkatan kapasitas sekaligus penyegaran gagasan di lingkungan KPU. Sementara itu, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas, Hedi Ardia, menegaskan bahwa peningkatan kapasitas diri merupakan hal penting yang perlu terus dilakukan. “Kita terus melakukan kerja-kerja dan peningkatan kapasitas diri. Parmas Insight bukan sekadar ruang diskusi, tapi juga ruang untuk kita bertumbuh,” tegasnya. Menutup kegiatan, Hedi menyampaikan harapannya agar kegiatan ini dapat melahirkan ide dan gerakan positif bagi demokrasi. “Dengan bertumbuh, kita harapkan lahirnya tenunan gagasan. Dari gagasan akan muncul gerakan, dan dari gerakan itu akan mengokohkan pemahaman publik terhadap demokrasi yang sehat dan berkualitas," tutupnya.


Selengkapnya
286

Sekretaris KPU Jabar Tekankan Penguatan Kelembagaan dalam Kunjungan ke KPU Purwakarta

Sekretaris KPU Jabar Tekankan Penguatan Kelembagaan dalam Kunjungan ke KPU Purwakarta Purwakarta, Dalam upaya memperkuat koordinasi serta meningkatkan kualitas kelembagaan pasca Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, melaksanakan kunjungan kerja ke KPU Kabupaten Purwakarta, Selasa (14/10/2025). Kedatangan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat disambut langsung oleh anggota KPU dan jajaran sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta. Dalam kunjungan tersebut, Eko Iswantoro menekankan tiga aspek penting dalam penguatan kelembagaan, yaitu tata kelola keuangan, sarana dan prasarana, serta penataan sumber daya manusia (SDM). Eko menjelaskan bahwa sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran agar tata kelola keuangan berjalan secara transparan dan akuntabel. Ia juga menekankan pentingnya pembenahan pengelolaan arsip serta penataan barang milik negara agar lebih tertib, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. “Penguatan kelembagaan menjadi fokus utama KPU Jawa Barat dalam menghadapi agenda demokrasi berikutnya. Penataan SDM yang berintegritas harus terus dijaga, baik bagi ASN, CPNS, maupun PPPK, agar senantiasa menjaga nama baik lembaga, meningkatkan profesionalisme, serta menjunjung tinggi prinsip netralitas,” ujar Eko. Selain itu, Eko juga menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif dan hubungan psikologis yang sehat antara pimpinan, ketua, anggota, sekretaris, dan seluruh jajaran sekretariat. Menurutnya, hubungan internal yang solid menjadi kunci utama dalam memperkuat kinerja kelembagaan secara menyeluruh. Usai memberikan pengarahan, Eko meninjau sarana dan prasarana kantor, khususnya gudang arsip dan ruangan penyimpanan. Ia mengingatkan jajaran agar penataan arsip dilakukan secara rapi, terorganisir, dan terdokumentasi dengan baik, sehingga memudahkan proses pengelolaan dokumen kelembagaan di masa mendatang. Menariknya, setelah melakukan peninjauan, Eko diminta untuk menjadi narasumber podcast KPU Purwakarta. Namun, kali ini ia justru berperan sebagai host, mewawancarai salah satu CPNS yang baru bekerja selama lima bulan di lingkungan KPU Purwakarta. Dalam kesempatan tersebut, Eko menggali pengalaman dan kesan CPNS tersebut selama bertugas, sebagai bentuk pendekatan dan apresiasi terhadap semangat SDM muda di tubuh KPU.


Selengkapnya
305

KPU Jabar Bahas Percepatan Program dan Evaluasi Internal

BANDUNG – KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan rapat pleno pada Senin (13/10) untuk membahas tindak lanjut hasil pleno sebelumnya serta mempercepat pelaksanaan program di lingkungan KPU provinsi dan kabupaten/kota. Rapat ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan efektivitas pelaksanaan program kerja menjelang agenda kepemiluan mendatang. Rapat pleno dipimpin Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat dan dihadiri Kadiv Perencanaan dan Logistik, Hari Nazarudin, Kadiv Teknis Penyelenggaraan, Adie Saputro, Kadiv Sosdiklih Parmas, Hedi Ardia, Kadiv SDM dan Litbang, Abdullah Sapi'i, Kadiv Data dan Informasi, Ummi Wahyuni, Kadiv Hukum dan Pegawasan, Aneu Nursifah dan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro serta jajaran Pejabat Manajerial dan Fungsional. Agenda utama pertemuan ini mencakup evaluasi perkembangan kinerja dua pekan terakhir serta penyusunan langkah strategis untuk mempercepat pelaksanaan program di setiap divisi, mulai dari data dan informasi, teknis penyelenggaraan, hukum, keuangan, hingga logistik. Dalam pembahasan tersebut, jajaran sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat diminta memperkuat koordinasi dengan sekretaris KPU kabupaten/kota guna memastikan pelaporan dan tindak lanjut program berjalan sesuai target. KPU Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat agar setiap bulan KPU Kabupaten/Kota untuk melaporkan Berita Acara Pleno secara berkala setiap bulan sebagai bagian dari mekanisme monitoring dan evaluasi internal. Selain itu, KPU Jawa Barat juga menyiapkan beberapa kegiatan strategis yang akan dilaksanakan pada Oktober hingga awal November 2025, seperti peningkatan literasi pejabat sekretariat melalui penulisan opini di laman resmi KPU Provinsi Jawa Barat, pelaksanaan kegiatan Parmas Insight, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta forum diskusi Divisi Teknis Penyelengaraan. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola kelembagaan dan meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan pemilu di Jawa Barat.


Selengkapnya