BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Parmas Insight Chapter #2 dengan tema “Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di Luar Masa Tahapan (Best Practice Menjaga Kesadaran Politik Masyarakat)” melalui Zoom Meeting, Rabu (15/10).

Kegiatan dibuka oleh Kadiv Sosdiklih Parmas KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia, yang turut didampingi Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM, Yunike Puspita, serta Kepala Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Fahmi Kamal.

KPU Provinsi Jawa Barat menghadirkan narasumber Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten/Kota, yakni Cecep Hamzah Pansuri dari KPU (Kabupaten Tasikmalaya), Leisa Dera (KPU Kota Tasikmalaya), serta Deden Syaripudin (KPU Kabupaten Majalengka).

Kegiatan dilanjutkan pemaparan dari masing-masing narasumber dan dilanjutkan diskusi dan tanya jawab yang membahas tema Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di Luar Masa Tahapan.

Menurut Kabag Parhumas dan SDM, Yunike Puspita, menyampaikan pemaparannya terkait perbaikan sistemik dalam pengelolaan SDM dan peningkatan partisipasi masyarakat. “KPU berkomitmen untuk terus melakukan continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan SDM dan partisipasi masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, bahwa reformasi kelembagaan di KPU dilakukan melalui pembelajaran dan perbaikan sistemik yang berkelanjutan. Menurutnya, kegiatan Parmas Insight menjadi bagian penting dari upaya peningkatan kapasitas sekaligus penyegaran gagasan di lingkungan KPU.

Sementara itu, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas, Hedi Ardia, menegaskan bahwa peningkatan kapasitas diri merupakan hal penting yang perlu terus dilakukan. “Kita terus melakukan kerja-kerja dan peningkatan kapasitas diri. Parmas Insight bukan sekadar ruang diskusi, tapi juga ruang untuk kita bertumbuh,” tegasnya.

Menutup kegiatan, Hedi menyampaikan harapannya agar kegiatan ini dapat melahirkan ide dan gerakan positif bagi demokrasi. “Dengan bertumbuh, kita harapkan lahirnya tenunan gagasan. Dari gagasan akan muncul gerakan, dan dari gerakan itu akan mengokohkan pemahaman publik terhadap demokrasi yang sehat dan berkualitas," tutupnya.