BANDUNG – KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan rapat pleno pada Senin (13/10) untuk membahas tindak lanjut hasil pleno sebelumnya serta mempercepat pelaksanaan program di lingkungan KPU provinsi dan kabupaten/kota. Rapat ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan efektivitas pelaksanaan program kerja menjelang agenda kepemiluan mendatang.

Rapat pleno dipimpin Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat dan dihadiri Kadiv Perencanaan dan Logistik, Hari Nazarudin, Kadiv Teknis Penyelenggaraan, Adie Saputro, Kadiv Sosdiklih Parmas, Hedi Ardia, Kadiv SDM dan Litbang, Abdullah Sapi'i, Kadiv Data dan Informasi, Ummi Wahyuni, Kadiv Hukum dan Pegawasan, Aneu Nursifah dan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro serta jajaran Pejabat Manajerial dan Fungsional. Agenda utama pertemuan ini mencakup evaluasi perkembangan kinerja dua pekan terakhir serta penyusunan langkah strategis untuk mempercepat pelaksanaan program di setiap divisi, mulai dari data dan informasi, teknis penyelenggaraan, hukum, keuangan, hingga logistik.

Dalam pembahasan tersebut, jajaran sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat diminta memperkuat koordinasi dengan sekretaris KPU kabupaten/kota guna memastikan pelaporan dan tindak lanjut program berjalan sesuai target. KPU Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat agar setiap bulan KPU Kabupaten/Kota untuk melaporkan Berita Acara Pleno secara berkala setiap bulan sebagai bagian dari mekanisme monitoring dan evaluasi internal.

Selain itu, KPU Jawa Barat juga menyiapkan beberapa kegiatan strategis yang akan dilaksanakan pada Oktober hingga awal November 2025, seperti peningkatan literasi pejabat sekretariat melalui penulisan opini di laman resmi KPU Provinsi Jawa Barat, pelaksanaan kegiatan Parmas Insight, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta forum diskusi Divisi Teknis Penyelengaraan. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola kelembagaan dan meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan pemilu di Jawa Barat.