Berita Terkini

Rabu, 01 Oktober 2025 12:36
632

KPU Beri Masukan Sekolah Politik Perempuan

BANDUNG – KPU Jabar mengusulkan agar materi tentang Sistem Kepemiluan dan Afirmasi Perempuan masuk menjadi salah satu materi yang diberikan pada gelaran Sekolah Politik Perempuan yang diinisasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Jawa Barat.  Usulan tersebut disampaikan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia saat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) pembahasan Modul Sekolah Politik Perempuan Jawa Barat yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, Rabu (1/10). Kegiatan berlangsung di ruang rapat Opsroom DP3AKB, Jalan Sumatra No. 50, Kota Bandung. FGD ini diikuti perwakilan dari KPU Provinsi Jawa Barat, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Barat, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, serta kalangan akademisi. Pembahasan difokuskan pada strategi penguatan kapasitas politik perempuan melalui modul yang diharapkan menjadi pedoman praktis dalam meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik dan kepemiluan. Hedi Ardia menegaskan pentingnya masukan dari KPU maupun Bawaslu agar modul ini benar-benar mampu mendorong tata kelola kepemiluan yang inklusif dan berkeadilan gender. “Dari FGD ini diharapkan muncul input kelembagaan, baik dari KPU maupun Bawaslu. Misalnya, bagaimana aturan afirmasi dalam sistem pemilu bisa diterapkan, serta bagaimana manajemen pemilu harus bersifat perspektif gender,” ujarnya.  Lebih lanjut, ia berharap sekolah politik ini tidak hanya menjadi sarana pembelajaran, tetapi juga memperkuat pemahaman peserta mengenai tata kelola kepemiluan di Indonesia. Dengan begitu, perempuan dapat berperan lebih aktif baik dalam kontestasi politik maupun dalam pengawasan pemilu. Selain itu, dalam diskusi FGD kali ini menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pemerintah, penyelenggara pemilu, serta unsur masyarakat sipil agar modul yang disusun selaras dengan kebutuhan dan tantangan aktual demokrasi di Jawa Barat.

Selengkapnya
Rabu, 01 Oktober 2025 11:26
319

Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2025 di KPU Jawa Barat Berlangsung Khidmat

BANDUNG – Suasana khidmat menyelimuti halaman kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat pada Rabu pagi (1/10), ketika jajaran pimpinan dan pegawai KPU Jabar melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Ketua KPU Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, bertindak sebagai Inspektur Upacara. Sementara itu, Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi, Sutrisno, dipercaya memimpin jalannya upacara sebagai Komandan. Seluruh anggota KPU Jawa Barat hadir lengkap, yakni Hedi Ardia, Aneu Nursifah, Hari Nazarudin, Adie Saputro, dan Abdullah Sapi’i, serta Sekretaris KPU Jabar Eko Iswantoro, pejabat struktural, fungsional, dan pegawai. Dalam upacara tersebut, dibacakan Ikrar Hari Kesaktian Pancasila oleh Inspektur Upacara. Ikrar itu menjadi penegasan kembali komitmen untuk menjaga Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa sekaligus landasan dalam setiap langkah kehidupan berbangsa dan bernegara. Upacara yang berlangsung sederhana namun penuh makna ini ditutup dengan doa bersama, seraya berharap agar bangsa Indonesia terus kokoh menghadapi berbagai tantangan, dan Pancasila tetap menjadi pilar utama dalam memperkuat demokrasi serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selengkapnya
Selasa, 30 September 2025 19:23
599

Disrupsi Digital Ubah Sistem Tradisional ke Digital dalam Penerapan E-Voting

BANDUNG – KPU Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Teknis Pemilu dengan Tema "Penerapan E-Voting dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak: Perspektif Regulasi, Teknologi, dan Kepercayaan Publik”. Kegiatan ini berlangsung di Aula Setia Permana KPU Provinsi Jawa Barat dan disiarkan melalui kanal YouTube KPU Jawa Barat serta aplikasi Zoom Meeting . Hadir dalam kegiatan, Ketua, Anggota, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional serta jajaran KPU Provinsi Jawa Barat. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Sophia Kurniasari Purba dalam pembacaan laporan kegiatan menyampaikan bahwa FGD ini merupakan forum dialog interaktif untuk membahas isu-isu penting terkait regulasi, teknologi, dan kepercayaan publik terhadap implementasi E-Voting, serta diharapkan mampu memberikan masukan konstruktif bagi penyelenggara Pemilu. Membuka kegiatan, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, menyampaikan pentingnya kegiatan ini dalam rangka memperluas perspektif mengenai penerapan E-Voting di Indonesia. “Kegiatan FGD ini menjadi bagian dari tindak lanjut pasca pemilu dan pemilihan, sesuai arahan KPU RI. Melalui forum ini, kita dapat membandingkan pengalaman negara lain, sekaligus menilai relevansinya dengan kondisi di Indonesia,” ujarnya. FGD ini juga menghadirkan Keynote Speech dari Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI, Idham Holik yang menekankan pentingnya kesiapan regulasi dan teknologi dalam penerapan E-Voting . Menurutnya, penggunaan teknologi merupakan bagian dari disrupsi digital yang menggantikan sistem tradisional ke sistem digital. “Yang terpenting adalah memastikan penerapan E-Voting tetap memenuhi asas-asas pemilu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,” jelasnya. Sesi diskusi dipandu oleh Hana Muhammad dan menghadirkan narasumber dari berbagai bidang, antara lain: Prof. Dr. H. Fauzan Ali Rasyid, M.Si (Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung), Dr. Sri Nurhayati (Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah – BRIN), Drs. Gabriel Bambang Sasongko, MT (Perencana Ahli Muda Direktorat Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintah Desa – Kemendagri) dan Irhan Ari Muhammad, S.Pd.I., M.Pd.I (Komite Independen Pemantau Pemilu – KIPP Jawa Barat). Turut hadir sebagai peserta KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat, perwakilan pemangku kepentingan tingkat Provinsi Jawa Barat, dan perwakilan Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024 tingkat Provinsi Jawa Barat.

Selengkapnya
Senin, 29 September 2025 18:33
687

KPU Jawa Barat Terima Audiensi DPW Partai Gema Bangsa

BANDUNG – KPU Provinsi Jawa Barat menerima audiensi DPW Partai Gema Bangsa di ruang rapat pleno KPU Jawa Barat. Pertemuan ini dihadiri Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat, Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Adie Saputro, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sophia Kurniasari Purba, serta Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Gemayel Paulus Aruan. Sementara itu, dari Partai Gema Bangsa hadir Ketua DPW Jawa Barat Ade Wardhana Adinata beserta jajaran pengurus. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat menyambut baik kehadiran pengurus Partai Gema Bangsa Jawa Barat dan menyampaikan apresiasi atas inisiatif partai baru tersebut untuk bersilaturahmi dengan KPU.  Ketua DPW Partai Gema Bangsa Jawa Barat Ade Wardhana Adinata memperkenalkan jajaran pengurusnya dan menyampaikan terima kasih atas penerimaan KPU Jawa Barat. Ia juga menegaskan kesiapan partainya untuk mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku serta berharap dapat menjalin sinergi dengan KPU dalam pelaksanaan kegiatan politik di Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Adie Saputro memaparkan secara rinci mekanisme dan persyaratan verifikasi partai politik peserta Pemilu. Ia mengingatkan pentingnya pemenuhan ketentuan seperti status badan hukum, kepengurusan di seluruh provinsi, keterwakilan perempuan 30 persen, hingga kelengkapan administrasi dan keanggotaan. Ade Wardhana menyatakan komitmen Partai Gema Bangsa untuk menghadirkan perubahan positif dalam perpolitikan Indonesia. “Tujuan kami adalah mewakili kepentingan masyarakat dan menjadi pembeda di antara partai lain. Melalui KPU kami berharap mendapat arahan dan bimbingan dalam proses menuju Pemilu 2029,” ungkapnya.

Selengkapnya
Senin, 29 September 2025 17:45
447

KPU Jabar Bahas Penguatan Tata Kelola dan Agenda Strategis

BANDUNG – KPU Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan rapat pleno pimpinan pada Senin (29/9) di Ruang Rapat Pleno KPU Jawa Barat secara luring dan daring. Rapat ini membahas sejumlah agenda strategis, antara lain tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, persiapan rapat koordinasi, serta evaluasi program dan kegiatan di lingkungan KPU se-Jawa Barat. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua KPU Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat. Hadir dalam rapat tersebut seluruh anggota KPU, sekretaris, pejabat struktural dan pejabat fungsional KPU Provinsi Jawa Barat. Dalam rapat tersebut memaparkan langkah-langkah penguatan tata kelola anggaran serta upaya yang akan dilakukan mencakup peningkatan pengendalian internal keuangan, pelaksanaan bimbingan teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bagi KPU kabupaten/kota, dan penguatan pelaporan kartu kendali dan dokumen pendukung. Sebagai tindak lanjut, KPU Jawa Barat telah menjadwalkan Rapat Koordinasi Satgas SPIP pada Rabu (1/10) dan Program Membahas Hukum (MH) Seri #5 pada Kamis (2/10) secara hybrid. Agenda ini akan menghadirkan narasumber dari Inspektorat Wilayah III KPU RI dan diikuti oleh pegawai KPU Jawa Barat serta Satgas SPIP kabupaten/kota. KPU Jawa Barat juga akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penerapan E-Voting dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak: Perspektif Regulasi, Teknologi, dan Kepercayaan Publik” pada akhir Desember 2025. Forum ini diharapkan menjadi sarana kajian mendalam sebelum penerapan e-voting pada pemilu mendatang. Dalam bidang sumber daya manusia, KPU Jawa Barat membentuk Tim Satgas Disiplin guna memperkuat pembinaan kedisiplinan pegawai. Selain itu, kegiatan monitoring pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Triwulan III telah dilakukan di beberapa daerah, termasuk Karawang, Bekasi, Depok, dan Bogor. Agenda lainnya meliputi laporan realisasi anggaran September 2025, evaluasi pelayanan publik ramah kelompok rentan, persiapan pelaksanaan evaluasi SAKIP, hingga koordinasi kegiatan pendidikan pemilih bersama Komisi II DPR RI. KPU Jawa Barat juga memantau aktivitas media sosial KPU kabupaten/kota sebagai bahan evaluasi komunikasi publik.

Selengkapnya
Senin, 29 September 2025 17:20
339

KPU Jabar Lakukan Supervisi PDPB Triwulan III ke KPU Kota Depok

DEPOK – Ketua  Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Barat, Ummi Wahyuni, melaksanakan kegiatan supervisi dan monitoring Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III ke KPU Kota Depok, Kamis (25/9/2025). Dalam kunjungan tersebut, Ummi memberikan arahan kepada KPU Kota Depok untuk memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan sebelum melaksanakan pleno PDPB Triwulan III. Selain itu, Ummi bersama tim turut melakukan pengecekan terhadap data pemilih meninggal dunia serta pemilih berusia di atas 100 tahun menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk memastikan status pemilih secara akurat. Turut mendampingi dalam kegiatan ini, Kepala Subbagian Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Barat beserta staf Divisi Data dan Informasi.

Selengkapnya