Berita Terkini

Senin, 30 Juni 2025 11:49
595

KPU Jabar Ikuti Knowledge Sharing Sensitivitas Disabilitas dalam Pelayanan Publik

Bandung — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat mengikuti kegiatan Knowledge Sharing bertema “Dengan Hati Melayani, Dengan Empati Membangun Inklusi” yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Senin (30/6/2025) pukul 08.30 WIB secara daring melalui kanal YouTube resmi Kementerian PANRB. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan sensitivitas aparatur negara, khususnya yang bertugas di bidang pelayanan publik, dalam membangun interaksi yang empatik, inklusif, dan bermartabat terhadap penyandang disabilitas. Hal ini sejalan dengan komitmen untuk mewujudkan praktik pelayanan publik yang ramah disabilitas serta berkeadilan dan berorientasi pada penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Acara dibuka oleh Asisten Deputi Standardisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusi, Nurhasmi, dan menghadirkan para narasumber yang memiliki kompetensi tinggi di bidangnya, antara lain Marthella Sirait, CEO Koneksi Indonesia Inklusif (Konekin), Ari Triono, CEO Linktara (Literasi Inklusi Nusantara), dan Isnindyarti, Direktur RS Mayapada Lebak Bulus. Materi yang disampaikan meliputi pentingnya perspektif inklusif dalam pelayanan publik, strategi membangun komunikasi empatik dengan kelompok rentan, serta praktik-praktik baik yang telah diterapkan di berbagai sektor pelayanan. Sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan inklusif, KPU Provinsi Jawa Barat menugaskan pejabat yang membidangi layanan publik untuk mengikuti kegiatan ini. Partisipasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan KPU Jabar dalam membangun sistem layanan yang adaptif dan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Selain meningkatkan kesadaran dan kompetensi SDM, partisipasi dalam kegiatan ini juga merupakan langkah nyata KPU Jawa Barat dalam mengarusutamakan perspektif disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Ini sejalan dengan prinsip pemilu yang inklusif, aksesibel, setara, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi partisipatif. KPU Jawa Barat berkomitmen untuk terus memperkuat kapasitas internal lembaga demi menghadirkan pelayanan yang responsif, tidak diskriminatif, dan berpihak pada seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Selengkapnya
Kamis, 26 Juni 2025 23:09
717

KPU Jawa Barat Apresiasi Dokumentasi Pilkada KPU Cirebon

Cirebon  — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon meluncurkan buku berjudul "Napak Demokrasi" sebagai bentuk dokumentasi dan refleksi atas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di wilayahnya. Peluncuran yang digelar di Kabupaten Cirebon ini mendapat apresiasi dari KPU Provinsi Jawa Barat. Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan KPU Provinsi Jawa Barat, Abdullah Sapi’i, hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut. Ia menyampaikan penghargaan tinggi atas terbitnya buku tersebut yang dinilainya sebagai inisiatif perdana di Jawa Barat dalam mendokumentasikan proses Pilkada secara menyeluruh. “Saya mengapresiasi peluncuran buku ini karena merupakan yang pertama kali dilakukan di Jawa Barat terkait Pilkada. Ini menjadi warisan berharga, sebagai bentuk dokumentasi sekaligus pertanggungjawaban terbuka kepada publik atas kinerja KPU Kabupaten Cirebon,” ungkapnya, Kamis (26/6/2025). Sapi'i menambahkan bahwa kehadiran buku Napak Demokrasi tidak hanya bernilai sebagai arsip kelembagaan, tetapi juga berperan sebagai media pembelajaran. “Buku ini juga dapat menjadi bahan edukasi bagi siswa, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk memahami lebih dalam mengenai proses kepemiluan dan demokrasi di tingkat lokal,” lanjutnya. Acara peluncuran turut dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Cirebon Esya Karnia Puspawati, Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Mashuri, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Khairil Ridwan, serta perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, unsur Forkopimda, Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon, LSM, dan tokoh masyarakat. KPU Provinsi Jawa Barat menilai kegiatan ini sebagai momentum penting dalam mendorong budaya literasi politik dan transparansi lembaga penyelenggara pemilu. Abdullah Sapi’i berharap, peluncuran Napak Demokrasi dapat menginspirasi KPU kabupaten/kota lainnya untuk turut mencatat, merekam, dan membagikan jejak demokrasi di wilayah masing-masing.

Selengkapnya
Kamis, 26 Juni 2025 17:10
1152

KPU Jabar Bahas Strategi Penyusunan Kebijakan Pemilu dan Pemilihan

BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Kerja Divisi Teknis Penyelenggaraan bersama KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat sebagai bagian dari agenda konsolidasi kelembagaan pasca Pemilu 2024. Kegiatan ini berlangsung secara daring dan dibuka langsung oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat pada Kamis (26/62025). Rapat kerja ini merupakan lanjutan dari proses evaluasi dan penguatan teknis kelembagaan, khususnya dalam menyambut tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, serta seluruh staf teknis KPU Provinsi Jawa Barat. Adapun peserta undangan dalam kegiatan ini adalah Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum serta Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Fokus Kajian terdiri dari tujuh Tema Strategis Pemilu dan Pemilihan 2024. Dalam arahannya, Ketua Divisi Teknis Adie Saputro menegaskan pentingnya forum ini sebagai wadah menyerap pengalaman teknis dari penyelenggaraan tahapan sebelumnya, serta menyusun rancangan kebijakan ke depan berdasarkan tujuh isu strategis, yakni: Sistem Pemilu, Penataan Daerah Pemilihan (Dapil), Metode Verifikasi Partai Politik (Verpol), Desain Surat Suara, Pencalonan, Kampanye dan Dana Kampanye, Prosedur dan Teknologi Informasi dalam Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi (termasuk e-voting, e-counting, dan e-recap) Untuk memperkuat kolaborasi antardaerah, setiap kabupaten/kota dibagi dalam kelompok sesuai subtema yang ditetapkan. Dalam skema tersebut, seluruh satuan kerja diminta mendalami minimal dua tema, dan secara kolektif setiap provinsi harus menjangkau seluruh tujuh tema. Landasan Penyusunan Kebijakan Pilkada 2024 Kegiatan ini juga menjadi bagian dari program jangka menengah Divisi Teknis Penyelenggaraan 2025 (Juni–Desember) yang mencakup review tahapan, dokumentasi, pemutakhiran data partai politik, proses PAW DPRD, serta persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemilihan Kepala Daerah Ulang. “Langkah ini bukan hanya evaluasi, tetapi pijakan awal untuk menyusun kebijakan teknis yang lebih adaptif, berbasis pengalaman, dan responsif terhadap tantangan digital dan hukum,” pungkasnya.

Selengkapnya
Kamis, 26 Juni 2025 15:42
1136

KPU Jabar Gelar Rapat PDPB Semester I 2025: Dorong Akurasi dan Transparansi Data Pemilih

Bandung – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2025, (25/06/2025). Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat akurasi dan transparansi data pemilih menjelang agenda demokrasi mendatang. Rapat dibuka oleh Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Jawa Barat, Ummi Wahyuni, dan dihadiri oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Adie Saputro, Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Sutrisno, serta Kepala Subbagian Data dan Informasi, Ramdani, bersama jajaran sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat. Dalam sambutannya, Ummi menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor sebagai wujud sinergi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi kepada publik. “PDPB merupakan upaya berkelanjutan untuk memastikan hak pilih warga terjaga dan terlayani dengan baik,” ujarnya. Rapat ini juga membahas hasil rekapitulasi Triwulan I, termasuk data pemilih baru, pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), serta pemilih dengan perubahan elemen data. Hadir pula perwakilan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, yakni Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Nuryamah, serta Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Syaiful Bachri, yang turut mendukung proses evaluasi ini sebagai bentuk pengawasan partisipatif. Melalui forum ini, KPU Jabar berharap pemutakhiran data pemilih dapat dilakukan secara akurat, partisipatif, dan berkelanjutan demi terselenggaranya pemilu dan pilkada yang berkualitas, inklusif, dan terpercaya.

Selengkapnya
Kamis, 26 Juni 2025 14:59
931

KPU Jawa Barat Terima Kunjungan Peneliti LP2M UIN Bandung: Dorong Kolaborasi Akademik Menuju Demokrasi Berkualitas

Bandung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan akademik dari Tim Peneliti Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Kegiatan ini berlangsung di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari upaya pengumpulan data dan wawancara terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada Tahun 2024 di Jawa Barat pada Kamis, 26 Juni 2025. Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua LP2M, Prof. Dr. H. Mahi M. Hikmat, M.Si., didampingi oleh Prof. Dr. H. Agus Salim Mansyur, M.Pd. Dalam kesempatan ini, tim peneliti menyampaikan maksud penelitian bertajuk “Komparasi Komunikasi Politik dalam Pilkada Langsung dan Pilkada Perwakilan Menuju Demokrasi yang Berkualitas” yang bertujuan menggali persepsi kelembagaan KPU dalam menyikapi dinamika demokrasi elektoral kontemporer. Rombongan diterima secara resmi oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, beserta jajaran anggota, Adie Saputro (Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan). Turut mendampingi jajaran sekretariat Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Sophia Kurniasari Purba, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Gemayel Paulus Aruan dan Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia, Norhina Kurniawaty Diskusi berlangsung terbuka dan konstruktif. Berbagai isu utama dibahas, mulai dari efektivitas penyelenggaraan pilkada langsung, pola komunikasi politik antar aktor pemilu di daerah, hingga peran serta masyarakat dalam menjaga integritas dan kualitas pemilu. KPU Provinsi Jawa Barat menyambut baik inisiatif penelitian ini sebagai wujud kolaborasi antara penyelenggara pemilu dan institusi pendidikan tinggi. “Kami terbuka untuk mendukung kegiatan akademik yang berbasis pada data lapangan dan refleksi kelembagaan. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam pengembangan demokrasi yang inklusif dan berintegritas,” ujar Ahmad Nur Hidayat. KPU Jabar meyakini bahwa kerja sama dengan dunia akademik akan memperkuat basis ilmiah kebijakan kepemiluan serta mendorong partisipasi masyarakat yang semakin cerdas dan kritis dalam setiap proses demokrasi.

Selengkapnya
Rabu, 25 Juni 2025 17:21
991

Sosialisasi SKP dan Coaching Clinic E-Kinerja bagi CPNS dan PPPK KPU Jabar

Bandung — Dalam rangka membangun budaya kerja berbasis kinerja dan memperkuat kapasitas aparatur baru, Subbagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi SKP dan Coaching Clinic Penggunaan Aplikasi E-Kinerja bagi CPNS dan PPPK Gelombang I. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Pleno KPU Provinsi Jawa Barat pada Rabu 25 Juni 2025, dipimpin langsung oleh Kepala Subbagian SDM, Norhina Kurniawaty. Dalam arahannya, Norhina menegaskan pentingnya pemahaman sejak dini mengenai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan mekanisme pelaporannya melalui E-Kinerja. “ASN masa kini harus adaptif dan transparan. Melalui E-Kinerja, setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja dilakukan secara digital, efisien, dan akuntabel,” tegasnya. Selain sosialisasi regulasi dan jadwal pelaporan SKP berkala, kegiatan ini juga diisi sesi coaching clinic teknis oleh tim Subbagian SDM, yakni Arief Triwibowo, Annisa Dyah Hapsari dan Irawan Saputra. Para peserta dilatih langsung untuk menyusun SKP, menginput realisasi harian, serta melakukan evaluasi mandiri dalam sistem. Para CPNS dan PPPK antusias mengikuti coaching, yang disampaikan dengan pendekatan praktik langsung serta diskusi interaktif. Mereka juga diberikan simulasi perhitungan capaian dan tips menyusun SKP yang relevan dengan tugas pokok jabatan. Kegiatan ini diharapkan memperkuat pemahaman ASN baru terhadap manajemen kinerja berbasis digital serta menumbuhkan budaya kerja yang terukur dan profesional. Ke depan, pelaporan SKP melalui E-Kinerja akan menjadi tolok ukur integritas dan kompetensi ASN di lingkungan instansi.

Selengkapnya