BANDUNG — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menggelar rapat koordinasi secara luring dan daring bersama Sekretaris KPU kabupaten/kota se-Jawa Barat pada Selasa, (26/8/2025). Rapat dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, didampingi Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi, Sutrisno.

Dalam arahannya, Eko menekankan pentingnya kesiapan seluruh jajaran KPU, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam menghadapi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setiap satuan kerja diminta memastikan kelengkapan dokumen, laporan keuangan, dan bukti pertanggungjawaban.

“Pemeriksaan ini menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana hibah pemilihan. Kami mengajak seluruh jajaran untuk kompak mempersiapkan dokumen dengan sebaik-baiknya,” ujar Eko.

Eko menjelaskan, meskipun pemeriksaan hanya mengambil sampel di tiga kabupaten, seluruh KPU kabupaten/kota tetap diwajibkan menyiapkan dokumen dan laporan secara lengkap. “Ini kerja bersama. Dengan kolaborasi dan persiapan matang, kita bisa memastikan pemeriksaan berjalan lancar dan hasilnya sesuai harapan,” tambahnya.

Pemeriksaan BPK RI ini merupakan bagian dari upaya memastikan tata kelola keuangan dan pertanggungjawaban dana hibah pemilihan serentak sesuai ketentuan. KPU Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap proses penyelenggaraan pemilu.

Menutup rapat, Eko juga menyampaikan rencana kunjungan kerja ke satker KPU kabupaten/kota. “Saya berencana melakukan pembinaan secara periodik ke kabupaten dan kota. Waktunya akan dijadwalkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di masing-masing daerah,” pungkasnya.