BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menghadiri Entry Meeting pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas pengelolaan belanja Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 periode Tahun 2024 sampai dengan Semester I Tahun 2025. Kegiatan ini diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Zoom pada Selasa (26/8/2025).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Deputi Administrasi KPU RI selaku Plh. Sekretaris Jenderal, Suryadi. Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya pemeriksaan BPK RI ini sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah.

Dari pihak BPK RI, Ida Irawati selaku Wakil Penanggung Jawab I menyampaikan tiga aspek utama yang menjadi fokus pemeriksaan, yaitu aspek perencanaan dan penganggaran belanja, aspek pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja, serta aspek pelaporan belanja.

Dalam kesempatan tersebut, Ida Irawati menyampaikan harapannya agar penugasan pemeriksaan ini dapat memberikan rekomendasi yang signifikan. “Kami berharap hasil pemeriksaan ini mampu mendorong adanya perbaikan mekanisme pengelolaan belanja penyelenggaraan Pilkada berikutnya, sehingga lebih transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik,” ujarnya.

Dari KPU Jawa Barat, kegiatan ini diikuti oleh Sekretaris KPU Jawa Barat, Eko Iswantoro, beserta para Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Ahli Madya. Kehadiran tersebut merupakan bentuk komitmen KPU Jawa Barat dalam mendukung penuh proses pemeriksaan BPK RI serta kesiapan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan, demi terwujudnya penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas dan berintegritas.