Berita Terkini

Kamis, 22 Mei 2025 17:04
573

KPU Provinsi Jawa Barat Terima Kunjungan SMK Dharma Putra Jakarta dalam Program Pendidikan Pemilih Pemula

BANDUNG — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan edukatif dari siswa-siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dharma Putra Jakarta pada Kamis (22/05/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari program pembelajaran bertema “Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula”, yang bertujuan menanamkan pemahaman dan kesadaran politik sejak dini kepada generasi muda. Sebanyak 80 siswa beserta guru pendamping disambut langsung oleh jajaran KPU Provinsi Jawa Barat di Aula Setia Permana, Kantor KPU Jabar, Jalan Garut No.11, Kota Bandung. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih Parmas) Hedi Ardia, Ketua Divisi SDM dan Litbang Abdullah Sapi’i, serta Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Anton Firmansyah. Dalam sambutannya, Abdullah Sapi’i menyampaikan apresiasi kepada pihak sekolah atas inisiatif mengintegrasikan pendidikan demokrasi ke dalam program pembelajaran. Menurutnya, kunjungan ini merupakan wujud nyata kepedulian dunia pendidikan terhadap pentingnya menyiapkan generasi pemilih pemula yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab interaktif bersama Hedi Ardia, yang menyampaikan materi seputar visi dan misi KPU, struktur organisasi, peran dan fungsi kelembagaan, serta tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Para siswa juga diajak memahami pentingnya partisipasi aktif dalam pemilu, baik sebagai pemilih maupun bagian dari masyarakat demokratis. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam memperkuat pendidikan demokrasi di kalangan pelajar serta menumbuhkan kesadaran politik dan semangat berpartisipasi pada pesta demokrasi mendatang.

Selengkapnya
Selasa, 22 April 2025 15:23
724

KPU JABAR HARAP TIDAK ADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG LAGI

BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat berharap Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya yang telah dilaksanakan pada 19 April 2025 menjadi tahapan terakhir dalam proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar, Hedi Ardia. Menurut Hedi, pelaksanaan PSU pasca putusan MK pada 19 April lalu berjalan dengan lancar dan kondusif, serta menunjukkan kerja profesional seluruh jajaran penyelenggara pemilu. Meski demikian, Hedi mengingatkan bahwa proses demokrasi yang terlalu sering diulang, khususnya akibat putusan hukum, berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap institusi penyelenggara pemilu. "Harapan kami, PSU ini menjadi yang terakhir. Jangan sampai proses pemungutan suara kembali diulang karena hal itu bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pilkada," kata Hedi di Bandung, Selasa (22/4/2025). Ia menambahkan, meskipun terdapat kabar mengenai potensi gugatan terhadap hasil PSU, hal tersebut merupakan dinamika wajar dalam sistem demokrasi dan telah diatur secara konstitusional dalam undang-undang. "Kalaupun ada pihak yang ingin menggugat hasil, itu merupakan hak konstitusional yang dijamin undang-undang. Yang paling penting adalah masyarakat sudah bisa mengikuti seluruh tahapan dengan baik, dan kami di KPU juga telah melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan," ujarnya. KPU Jawa Barat juga mengapresiasi partisipasi masyarakat Tasikmalaya yang tetap antusias mengikuti PSU, serta kerja sama semua pihak, termasuk Bawaslu, pemerintah daerah, TNI/Polri, dan unsur masyarakat lainnya dalam menjaga kondusivitas proses demokrasi. Seluruh jajaran KPU di Jabar berkomitmen untuk terus menjaga integritas, profesionalisme, dan transparansi dalam setiap tahapan pemilu dan pilkada, demi menjaga kepercayaan publik serta memperkuat demokrasi lokal di Jawa Barat.

Selengkapnya
Jumat, 10 Januari 2025 10:05
26796

KPU JABAR TETAPKAN PASANGAN DEDI-ERWAN PEMENANG PILGUB JABAR 2024

Bandung -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menetapkan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan sebagai pasangan terpilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2024. Penetapan tersebut berdasarkan rapat pleno terbuka KPU Jabar yang diselenggarakan di Hotel Grand Mercure, Jalan Setiabudi, Kota Bandung, Kamis, 9 Januari 2024. Rapat pleno terbuka tersebut dipimpin langsung oleh Ketua KPu Jabar, Ahmad Nur Hidayat, dan menyatakan pasangan calon nomor urut 4 Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030. "Menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor urut empat saudara H. Dedi Mulyadi dan saudara H. Erwan Setiawan sebagai pasangan terpilih," ujar Ahmad saat membacakan naskah penetapan terpilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Penetapan pasangan Dedi-Erwan berdasarkan hasil perolehan suara terbanyak dalam Pilgub Jabat yaitu 14.130.192 suara atau 62,22 persen dari total suasa sah. Raihan suara tersebut unggul jauh dibandingkan paslon lainnya yaitu paslon nomor urut 1 Acep Adang Ruhiyat-Gitalis Dwi Natarina meraih 2.204.452 suara, paslon nomor urut 2 Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja meraih 2.116.017 suara dan paslon nomor urut 3 Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie meraih 4.260.072 suara. Ahmad menuturkan, penetapan tersebut pun dilakukan karena tidak adanya sengketa atau yang menggugat hasil dari perhitungan suara sebelumnya. Sehingga, Dedi-Erwan pun dinyatakan pasangan terpilih pada Pilgub Jabar. "Di Pilgub Jabar tidak ada sengketa, tidak ada yang menggugat. Atas dasar itu juga rapat pleno penetapan ini dilaksanakan," tandasnya. Sementara itu, Ahmad mengaku tugas KPU Jabar dinilai selangkah lagi akan tuntas dalam melakukan tahapan pilgub. KPU Jabar pun tinggal menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelantikan kepala daerah tersuk pasangan terpilih di Pilgub Jabar. "Tugas kita sekarang sudah selesai, tinggal nanti menunggu pelantikan. Itu nanti dari pusat kapan akan berlangsungnya," ungkap Ahmad.

Selengkapnya
Minggu, 08 Desember 2024 23:00
640

KPU JABAR GELAR RAPAT PLENO REKAPITULASI PILGUB JABAR TAHUN 2024

KPU Provinsi Jawa Barat hari ini menggelar Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024  tingkat provinsi yang berlangsung di Aula Setia Permana, Minggu (08/12/2024) Rapat Pleno diawali pembukaan oleh Plt. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Aneu Nusifah dan dilanjutkan pembacaan tata tertib oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Adie Saputro. Acara dihadiri seluruh Anggota KPU, Pejabat Struktural dan Fungsional beserta jajaran Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat.  Sementara tamu undangan yang turut hadir dalam rapat pleno tersebut antara lain Bawaslu Jawa Barat, perwakilian masing-masing pasangan calon, pemantau Pemilu, Ketua dan Anggota serta Sekertaris KPU Kabupaten/Kota se- Jawa Barat serta undangan lainnya. Pembacaan hasil rekapitulasi perhitungan suara tersebut dimulai dari Kota Tasikmalaya dan dilanjutkan Kabupaten Pangandaran, Kota Cirebon, Kota Banjar, Kabupaten Sumedang, Kota Bogor, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, Kota Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Bogor, berakhir pada pukul 22.00 WIB dan akan dilanjutkan pada Senin 9 Desember 2024 pada pukul 09.00 WIB untuk menyampaikan rekapitulasi perhitungan suara dari 9 (sembilan) kabupaten/kota.

Selengkapnya
Kamis, 28 November 2024 17:00
545

KPU JABAR INTENSIF LAKUKAN MITIGASI SENGKETA HASIL PILKADA SERENTAK 2024

BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menyatakan bahwa proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Jabar saat ini tengah dalam tahap pemantauan, dengan beberapa potensi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan sengketa hasil yang masih diproses.  Begitu disampaikan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jabar, Aneu Nursifah saat konferensi pers pasca Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Tingkat TPS Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2024, Kamis (28/11/2024). "Hingga siang ini, kami mencatat ada satu Kabupaten, Karawang, yang sudah diputuskan melakukan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL), dan sedang dilaksanakan hari ini," ucap Aneu. Aneu mengatakan, pihaknya telah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sukabumi, dan saat ini sedang melakukan pleno untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Di Kabupaten Bogor, pleno serupa juga sedang berlangsung untuk merespons rekomendasi Bawaslu. "Sedangkan di Kabupaten Sukabumi dan Bogor, sedang dalam proses pleno terkait dengan tindak lanjut rekomendasi dari Bawaslu," ujarnya. Selain PSU, lanjut Aneu, KPU Jabar juga tengah memitigasi potensi sengketa hasil Pilkada yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).  Saat ini, lima kabupaten/kota di Jabar telah melaporkan adanya potensi gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun demikian, proses pendaftaran belum dilakukan karena masih menunggu hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten dan provinsi. Adapun kelima kabupaten/kota yang melaporkan potensi gugatan ini di antaranya Kota Banjar, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Depok, dan Cianjur.  Aneu berharap, jumlah daerah yang melaporkan potensi sengketa ini tidak bertambah setelah rekapitulasi selesai dilakukan. "Ini masih dalam tahap mitigasi. Kami sedang mengumpulkan alat bukti dari tahapan P2S di tingkat KPPS untuk mempersiapkan segala kemungkinan," pungkasnya.

Selengkapnya
Kamis, 28 November 2024 16:00
536

PILKADA SERENTAK 2024 BERJALAN LANCAR, KPU JABAR PASTIKAN TAK ADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG

BANDUNG – Ketua KPU Jawa Barat, Ummi Wahyuni, mengungkapkan rasa syukur atas kelancaran pelaksanaan Pemungutan Suara (PPS) yang digelar serentak di seluruh 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Menurutnya, tidak ada satu pun TPS yang tertunda, baik karena masalah teknis maupun kendala lainnya. Hal itu disampaikan Ummi saat Konferensi Pers Pasca Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Tingkat TPS Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Kamis (28/11/2024). "Pelaksanaan PPS berjalan dengan baik dan tanpa penundaan di 74.000 TPS di seluruh Jawa Barat. Semua TPS di 27 kabupaten/kota melaksanakan pemungutan suara secara serentak. Ini adalah sebuah anugerah yang sangat kami syukuri," ujar Ummi Wahyuni, Kamis (28/11/2024). Ummi Wahyuni juga menyampaikan bahwa meskipun ada potensi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa tempat, hingga saat ini tidak ada TPS yang melaksanakan PSU.  Salah satu kasus yang sempat berpotensi PSU terjadi di Kabupaten Karawang, namun setelah pembahasan lebih lanjut, hal itu berubah menjadi pemungutan suara lanjutan. "Di Karawang, sempat ada rekomendasi PSU, namun setelah koordinasi lebih lanjut, itu akhirnya menjadi pemungutan suara lanjutan, bukan PSU. Ini menunjukkan koordinasi yang baik antara KPU Kabupaten/Kota dengan Bawaslu," tambah Ummi. KPU Jabar juga terus memantau setiap tahapan pelaksanaan Pilkada, termasuk koordinasi dengan Bawaslu untuk memastikan tidak ada masalah yang menghambat proses pemungutan suara. Ummi juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini, KPU Jabar belum dapat mengumumkan tingkat partisipasi pemilih, karena proses rekapitulasi suara masih berlangsung di tingkat PPK dan akan berlanjut ke kabupaten/kota, kemudian provinsi.  "Rekapitulasi di tingkat provinsi akan dilaksanakan pada tanggal 16 Desember. Saat ini, kami terus mengawasi proses rekapitulasi di tingkat PPK dan memastikan logistik pemilu aman," ujarnya. Meskipun BMKG sempat mengeluarkan peringatan cuaca hujan lebat pada pukul 12 siang, Ummi menyatakan bahwa koordinasi yang baik antara KPU dan BPBD di setiap daerah telah memastikan tidak ada gangguan signifikan pada proses PPS.  "Alhamdulillah, meskipun ada beberapa daerah yang terdampak bencana, mitigasi yang dilakukan sudah cukup baik sehingga tidak mengganggu tahapan PPS," tambahnya. Di tengah proses rekapitulasi yang sedang berlangsung, KPU Jabar juga memberikan perhatian khusus terhadap pengamanan logistik Pemilu. Ummi Wahyuni mengingatkan agar KPU Kabupaten/Kota memastikan keamanan logistik, termasuk dokumen dan kotak suara, hingga sampai ke tingkat PPK.  "Kami terus mengingatkan agar pengamanan logistik tetap dijaga dengan baik, terutama untuk mengantisipasi kemungkinan PSU atau PSL," tutupnya.

Selengkapnya