Berita Terkini

Selasa, 29 Juli 2025 13:12
587

Sekretaris KPU Jawa Barat Dorong Digitalisasi Layanan dan Penguatan SDM

BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat dipandang perlu melakukan sejumlah Langkah strategis terutama dalam hal tata Kelola organisasi berbasis digital serta pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, memperkuat budaya kerja yang profesional, sinergis, dan adaptif terhadap perubahan teknologi. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan rapat pleno rutin bersama seluruh pimpinan serta pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Pleno, Senin (28/7/2025) dan dipimpin langsung oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat. Hadir dalam kegiatan ini para Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, antara lain: Kadiv SDM dan Litbang Abdullah Sapi’i, Kadiv Sosdiklih Parmas Hedi Ardia, Kadiv Perencanaan dan Logistik Hari Nazarudin, Kadiv Teknis Penyelenggaraan Adie Saputro, serta Kadiv Data dan Informasi Ummi Wahyuni. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, turut hadir bersama sejumlah pejabat struktural dan fungsional lainnya. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat Eko Iswantoro mengatakan, aspek komunikasi internal, sinkronisasi, dan percepatan program menjadi agenda penting ke depan. Pihaknya, akan terus memperbaiki pola komunikasi dan mendorong percepatan pelaksanaan program-program kerja. Perkembangan implementasi digitalisasi layanan internal perlu dilakukan untuk mempermudah menjalankan agenda kegiatan di KPU sekaligus mengamankan pengarsipan dengan menerapkan sistem e-agenda, e-disposisi, e-absensi, dan e-SPPD.  “Dengan e-agenda, kita dapat memantau aktivitas harian secara lebih transparan, sehingga pimpinan dapat melakukan evaluasi kinerja secara objektif dan berkala," katanya. Ia menambahkan bahwa sistem digital yang digunakan tidak lagi memerlukan proses manual seperti tanda tangan fisik.  “Proses disposisi dan absensi kini dapat dilakukan secara elektronik. Ini adalah bagian dari komitmen kita dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang modern dan efisien,” ujarnya. Implementasi sistem digital ini, lanjutnya, perlu didukung oleh kesiapan perangkat lunak dan perangkat keras yang dikelola oleh bagian-bagian terkait.  “Seluruh infrastruktur akan terus kita siapkan dan tingkatkan agar transformasi digital berjalan optimal dan berkelanjutan,” pungkasnya. Rapat pleno ini menjadi bagian dari upaya konsolidasi internal KPU Provinsi Jawa Barat dalam rangka menghadapi tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak mendatang, serta memperkuat layanan administrasi dan kelembagaan secara menyeluruh.

Selengkapnya
Senin, 28 Juli 2025 15:59
505

Rapat Konsolidasi Internal KPU Jabar: Perkuat Kinerja Sekretariat

BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menggelar rapat kerja rutin bersama seluruh pimpinan dan pegawai sekretariat di Aula Setia Permana, Senin (28/7/2025). Kegiatan ini dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, didampingi para kepala bagian serta pejabat fungsional Ahli Madya. Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Anton Firmansyah; Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi Sutrisno; serta Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Sophia Kurniasari Purba. Hadir pula dua pejabat fungsional ahli madya, yakni Susilo Hery Prabawa dan Yan Permana. Rapat kerja ini menjadi momen penting untuk memperkuat konsolidasi internal dan memperkuat kinerja kelembagaan. Dalam arahannya, Eko Iswantoro menekankan pentingnya pembenahan pola kerja, peningkatan kedisiplinan, serta penguatan dukungan teknis dan administrasi sekretariat. “Saya mengajak seluruh pegawai untuk kembali menguatkan semangat kerja bersama. Kita perlu membenahi hal-hal kecil, mengevaluasi kekurangan, dan memastikan pelayanan kepada pimpinan maupun publik berjalan dengan baik,” tegasnya. Lebih lanjut, Sekretaris KPU Jabar menyampaikan beberapa fokus utama yang menjadi perhatian bersama, di antaranya adalah persiapan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), peningkatan sarana dan layanan operasional sekretariat, serta perbaikan kenyamanan lingkungan kerja. Ia juga mendorong pengembangan inisiatif digitalisasi, pemutakhiran bank data pemilih, dan penegakan kedisiplinan pegawai. “Integrasi data, kedisiplinan pegawai, serta kesiapan sarana dan prasarana menjadi kunci dalam mendukung kinerja pimpinan dan memastikan layanan kelembagaan berjalan optimal,” ujarnya. Melalui rapat ini, KPU Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, tertib administrasi, dan responsif terhadap dinamika kelembagaan. Rapat kerja rutin ini diharapkan menjadi ruang evaluasi berkelanjutan demi terciptanya pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.

Selengkapnya
Senin, 28 Juli 2025 11:33
562

28 Peserta Jabar Siap Tingkatkan Kompetensi PBJ

BANDUNG — Sebanyak 28 peserta dari KPU Provinsi Jawa Barat dan 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat mengikuti pembukaan Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C Tahun 2025 secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (28/7/2025). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal KPU RI bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui platform pembelajaran elearning.lkpp.go.id. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan teknis pegawai di lingkungan KPU dalam mengelola pengadaan barang/jasa yang bersifat kontrak sederhana, rutin operasional, serta mendukung tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Dalam sambutan pembukaannya, Kepala PKSDM KPU RI yang dibacakan oleh Kabid Teknis Pelatihan menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk menyiapkan sumber daya manusia yang andal dalam menghadapi tantangan pengadaan logistik Pemilu, mulai dari ketersediaan bahan baku, kapasitas cetak, kesiapan gudang, hingga efisiensi waktu dan anggaran. “Kita harus mampu menghadapi seluruh tantangan tersebut dan melaksanakan proses pengadaan logistik yang berkualitas, transparan, tepat waktu dan tepat jenis. Artinya, dibutuhkan penguatan kembali SDM KPU di bidang pengadaan barang/jasa,” tegasnya. Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini mencakup penguatan kompetensi dalam perencanaan, pengelolaan kontrak, dan pelaksanaan swakelola (Level 2), sekaligus sebagai bentuk dukungan untuk penyelenggaraan pengadaan yang efisien, terbuka, dan kompetitif. Peserta dari Jawa Barat hadir, Yunike Puspita (KPU Provinsi Jawa Barat), Gendis Rahmadiani Pribadi (KPU Kabupaten Bogor), Hakim Alif Nugroho (KPU Kabupaten Sukabumi), Rayhan Rahman (KPU Kabupaten Cianjur), Suyoga (KPU Kabupaten Bekasi), Saiful Zulmuharam (KPU Kabupaten Karawang), Gitasari Siswinarti (KPU Kabupaten Purwakarta), Teguh Himawan (KPU Kabupaten Subang; Nugroho Nurman Sasono (KPU Kabupaten Bandung), Dian Noviana (KPU Kabupaten Sumedang), Aris Krismanto (KPU Kabupaten Garut), Ricky Romanzah (KPU Kabupaten Tasikmalaya), Mahbub Alimunyar (KPU Kabupaten Ciamis), Nugraha Bambang Santoso (KPU Kabupaten Cirebon), Karmiati (KPU Kabupaten Kuningan), Munawir Amin (KPU Kabupaten Indramayu), Niknik Ratna Suminar (KPU Kabupaten Majalengka), Warna Gumilang (KPU Kabupaten Bandung Barat); Ifaj Fajar Aiman (KPU Kabupaten Pangandaran); Sonang Mauludin Malik (KPU Kota Bandung), Hadi Rakhmat (KPU Kota Bogor), Heru Setia Utama (KPU Kota Sukabumi), Dwesti Kartikasari (KPU Kota Cirebon), Sufyan Harianto (KPU Kota Bekasi), Muhammad Nuh Ismanu (KPU Kota Depok), Yulvita Gumanti (KPU Kota Tasikmalaya), Vivid Firmawan (KPU Kota Cimahi), Denden Deni Hendri (KPU Kota Banjar) Seluruh peserta diarahkan untuk bergabung dalam LMS (Learning Management System) pada tautan: https://elearning.lkpp.go.id/course/view.php?id=8254 yang dapat diakses mulai hari ini, dengan sesi sinkronous akan dilaksanakan pada 24 September 2025. KPU Provinsi Jawa Barat berharap keikutsertaan seluruh satker di wilayahnya dapat berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas tata kelola pengadaan logistik Pemilu dan layanan publik secara umum.

Selengkapnya
Senin, 28 Juli 2025 10:39
454

Apel Pagi Virtual KPU Jabar: Momentum Disiplin dan Optimisme di Bawah Kepemimpinan Baru

BANDUNG — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menggelar apel pagi secara virtual pada Senin (28/07/2025) yang diikuti oleh seluruh jajaran sekretariat, mulai dari pejabat struktural, fungsional, kepala bagian, kepala subbagian, hingga staf di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat. Dalam apel yang dipimpin oleh Ketua Divisi Data dan Informasi, Ummi Wahyuni, disampaikan pentingnya memaknai apel pagi sebagai bentuk kesiapan kerja dan penguatan kedisiplinan aparatur sipil negara. “Apel pagi adalah momen untuk memastikan kesiapan kita bekerja dalam satu minggu ke depan, serta sebagai bentuk kepedulian terhadap rekan kerja yang mungkin sedang sakit atau berhalangan hadir,” ujar Ummi dalam arahannya. Ia juga menyampaikan optimisme terhadap arah kinerja kelembagaan di bawah kepemimpinan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat yang baru, Eko Iswantoro. “Saya sangat optimis, Pak Sekretaris membawa energi positif yang akan menjadikan kita lebih baik lagi. Mari kita mulai dari hal kecil, dari 10 menit apel ini, dengan kedisiplinan dan semangat kebersamaan,” ungkapnya. Turut hadir dalam apel ini Ketua Divisi SDM dan Litbang Abdullah Sapi’i serta seluruh pegawai sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat. Apel ditutup dengan doa bersama dan sesi dokumentasi, sebagai penanda dimulainya aktivitas kerja di minggu keempat bulan Juli 2025.

Selengkapnya
Jumat, 25 Juli 2025 19:07
564

KPU se-Jabar Serentak Gelar Santunan Anak Yatim, Wujud Empati di Bulan Muharram

Bandung - Dalam semangat Muharram yang penuh keberkahan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat bersama seluruh KPU Kabupaten/Kota menggelar kegiatan "KPU Peduli Anak Yatim – Bulan Muharram Penuh Berkah" secara serentak di satuan kerja masing-masing pada Jumat 25  Juli 2025 Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Sekjen KPU RI Nomor 2458/SDM.06.7-SD/03/2025 dan dilaksanakan sebagai wujud empati dan solidaritas kepada anak-anak yatim yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Secara simbolis, KPU Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan di Aula Setia Permana, Kantor KPU Jabar, mulai pukul 14.30 WIB, dengan menghadirkan anak-anak yatim dari Yayasan Katresna Bandung. Turut hadir dan membuka acara, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, bersama para pejabat struktural, fungsional, dan pegawai sekretariat. Acara diawali dengan sambutan dan penyerahan santunan, dilanjutkan doa bersama yang dipanjatkan secara khusus untuk kesembuhan Bapak Gugum Purnama, Sekretaris KPU Kabupaten Tasikmalaya, yang tengah menjalani perawatan intensif di ICU RS Santosa Bandung akibat komplikasi kesehatan berat. Total sebanyak 441 anak yatim disantuni oleh 28 satuan kerja KPU se-Jawa Barat, dengan total nilai santunan mencapai Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah. Bentuk santunan yang diberikan meliputi uang tunai, bingkisan, serta makanan ringan, yang merupakan hasil gotong royong dari seluruh jajaran KPU di daerah masing-masing. Kegiatan ini menjadi momentum untuk menegaskan bahwa KPU tidak hanya sebagai lembaga penyelenggara pemilu, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang peduli terhadap sesama. “Semoga santunan ini membawa manfaat bagi adik-adik yatim, dan menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Terima kasih atas empati dan kebersamaan yang telah ditunjukkan oleh seluruh keluarga besar KPU di Jawa Barat,” ujar Sekretaris KPU Provinsi, menutup sambutannya.

Selengkapnya
Jumat, 25 Juli 2025 18:43
499

JDIH: Fondasi Informasi Hukum yang Kredibel

BANDUNG - Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sophia Kurniasari Purba, Tim Hukum, dan Tim Kreatif JDIH KPU Provinsi Jawa Barat menghadiri Rapat Koordinasi Perkembangan Terkini Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan Standarisasi Pengelolaan JDIH pada Kementerian/Lembaga yang dilaksanakan oleh KPU RI pada Kamis (24/07/2025) melalui Zoom Meeting. Pertemuan ini merupakan langkah strategis untuk menajamkan peran JDIH KPU dalam menyediakan informasi hukum yang lebih baik dan akurat bagi masyarakat, terutama informasi hukum yang berkaitan dengan kepemiluan. Pada Rapat Koordinasi Kali ini terasa lebih istimewa dengan kehadiran Emalia Suwartika, selaku Koordinator Otomasi Dokumentasi Hukum dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI, sebagai narasumber utama. Di hadapan perwakilan KPU RI dan 38 KPU Provinsi se-Indonesia, Emalia Suwartika memaparkan materi kunci tentang bagaimana meningkatkan kinerja JDIH KPU di tahun 2025. Beliau lugas menyatakan bahwa pembentukan JDIH harus menjadi prioritas di setiap instansi dan lembaga di seluruh Indonesia. Mengapa JDIH begitu krusial? Menurut Emalia Suwartika, JDIH adalah tulang punggung dalam menyediakan informasi hukum yang kredibel dan terupdate bagi publik. Ini adalah janji bahwa setiap warga negara bisa mendapatkan data hukum yang terpercaya dan terkini, tanpa harus meraba-raba di tengah informasi yang simpang siur. Menurut beliau, sasaran JDIH adalah memastikan akses informasi hukum yang terintegrasi secara nasional serta pelayanan hukum yang cepat, tepat, dan kredibel bagi masyarakat. Bayangkan, satu pintu akses untuk semua kebutuhan informasi hukum di seluruh Indonesia.  Strategi Pengelolaan yang Cerdas: Dari Dukungan Pimpinan hingga Inovasi Tiada Henti Untuk mewujudkan impian itu, Emalia Suwartika membagikan beberapa strategi cerdas dalam mengelola JDIH. Pertama, dukungan penuh dari pimpinan instansi/kementerian/lembaga terkait adalah modal utama. Tanpa restu dari pimpinan, semua upaya akan terasa berat. Kedua, pengelolaan JDIH harus berpedoman pada Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019, ini bukan sekadar aturan, melainkan peta jalan menuju standar kualitas dan konsistensi. Tak kalah penting, pengujian keamanan terhadap aplikasi JDIH merupakan suatu hal yang krusial. Hal ini dapat di ibaratkan sebagai benteng pertahanan digital, memastikan data hukum tetap aman dari segala ancaman. Dan yang terakhir, JDIH yang sudah ada jangan hanya jadi pajangan. Ia harus didayagunakan dan dimanfaatkan dengan baik serga diperbarui, dipromosikan, dan dioptimalkan agar benar-benar bermanfaat. Secara teknis, sesuai Permenkumham, pengelola JDIH harus memastikan web JDIH dan API integrasi selalu aktif, serta rutin melakukan sinkronisasi integrasi secara berkala. Ini menjamin data selalu segar dan terhubung dalam ekosistem JDIH nasional. Lalu, satu poin penting lagi adalah inovasi! Emalia Suwartika menekankan bahwa inovasi pada JDIH itu penting sekali. Tujuannya sederhana, agar JDIH terus berkembang, tidak ketinggalan zaman, dan selalu menarik minat masyarakat untuk berkunjung. Melalui Rakor ini, KPU Provinsi Jawa Barat membawa pulang banyak wawasan berharga. Komitmen mereka jelas yaitu mengimplementasikan setiap strategi yang dipaparkan, demi menjadikan JDIH KPU semakin kokoh, adaptif, dan menjadi mercusuar informasi hukum yang dapat diandalkan oleh seluruh masyarakat.

Selengkapnya