Berita Terkini

Kamis, 31 Juli 2025 19:16
538

Menuju Zona Integritas, KPU Jabar Respons SPI 2025

BANDUNG — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat terus memperkuat komitmen terhadap tata kelola kelembagaan yang bersih dan berintegritas dengan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Survey Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui KPU RI, Kamis (31/07/2025), secara daring. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Sophia Kurniasari Purba, bersama Tim Hukum KPU Provinsi Jawa Barat. Dalam sesi pembukaan yang dipimpin oleh Inspektur Utama KPU RI Nanang Priyatna, disampaikan target nilai SPI minimal 78% agar KPU dapat dikategorikan pada tingkat "Terjaga" dari potensi korupsi. Sebagai bagian dari SPI 2025, KPU Provinsi Jawa Barat juga diminta untuk menyiapkan data dukung berupa informasi pengguna layanan eksternal dan penyedia barang/jasa periode Juni 2024 s.d. Mei 2025. Data ini menjadi indikator penting dalam menilai integritas pelayanan publik serta efektivitas pengawasan internal. Selaras dengan hal tersebut, KPU RI melalui surat Nomor 2410/Pw.02-SD/12/2025 tanggal 17 Juli 2025, menginstruksikan seluruh satuan kerja di lingkungan KPU untuk mempercepat langkah-langkah Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Beberapa langkah strategis yang harus dilaksanakan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di antaranya: Membangun komitmen pimpinan dan pegawai dalam pembangunan ZI, Melaksanakan survei mandiri terkait layanan publik dan persepsi antikorupsi minimal 3 kali dalam setahun, Mendorong inovasi pelayanan publik dan program pencegahan korupsi, Mengintensifkan komunikasi publik kepada masyarakat dan stakeholder, Melakukan penilaian mandiri ZI serta melaporkan capaian melalui Kertas Penilaian ZI (KPEZI), dan Mengirimkan laporan perkembangan ZI ke Sekretariat Jenderal KPU paling lambat 30 September 2025. Melalui berbagai upaya tersebut, KPU Provinsi Jawa Barat berkomitmen tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, namun menjadikan SPI dan ZI sebagai budaya kerja kolektif demi mewujudkan kepercayaan publik yang tinggi terhadap penyelenggaraan pemilu yang bersih, profesional, dan berintegritas.

Selengkapnya
Kamis, 31 Juli 2025 18:56
412

Kadiv SDM dan Litbang KPU Jabar: Mahasiswa Magang Harus Aktif dan Terlibat Penuh

BANDUNG — Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Litbang KPU Provinsi Jawa Barat, Abdullah Sapi’i, memberikan arahan langsung kepada para mahasiswa yang sedang menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau magang di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat. Dalam arahannya, Abdullah Sapi’i menekankan pentingnya peran aktif para mahasiswa magang dalam seluruh aktivitas kelembagaan. Ia berharap, program magang ini tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban akademik, tetapi sebagai sarana belajar dan eksplorasi pengalaman kepemiluan secara nyata. “Saya berharap agar mahasiswa magang dapat memanfaatkan kegiatan magang ini untuk proses belajar dan menggali pengalaman kepemiluan di KPU Jawa Barat. Magang jangan hanya hadir untuk memenuhi kewajiban kampus, tetapi harus sepenuhnya terlibat dan merasakan dinamika kerja di KPU Jawa Barat. Terjun langsung, belajar, dan berkontribusi,” ujar Abdullah Sapi'i KPU Jawa Barat secara rutin menerima mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pengembangan kapasitas generasi muda, sekaligus memperluas pemahaman mereka terhadap sistem demokrasi dan proses penyelenggaraan pemilu. Dengan keterlibatan aktif, diharapkan mahasiswa magang tidak hanya memperoleh pengalaman kerja, tetapi juga menumbuhkan semangat integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam dunia kerja yang sebenarnya.

Selengkapnya
Kamis, 31 Juli 2025 18:37
861

Ketua KPU Jabar Tegaskan Pentingnya Data Pemilih Akurat

BANDUNG — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, hadir secara daring dalam kegiatan DIKSI (Diseminasi Kepemiluan dan Regulasi) yang diselenggarakan KPU Kota Sukabumi pada Kamis, 31 Juli 2025. Dalam kegiatan tersebut, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat memberikan sambutan sekaligus menyampaikan materi utama yang menyoroti isu strategis Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Kegiatan yang berlangsung secara virtual ini dibuka oleh Ketua KPU Kota Sukabumi dan diikuti oleh jajaran Pimpinan dan Sekretariat KPU Kota Sukabumi. Kehadiran Ketua KPU Provinsi Jawa Barat menjadi perhatian tersendiri, mengingat peran penting provinsi sebagai pembina dan pengarah teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas kepemiluan di tingkat kabupaten/kota. Dalam sambutannya, Ahmad Nur Hidayat menekankan bahwa kualitas data pemilih merupakan fondasi dari terselenggaranya pemilu yang demokratis dan berintegritas. Ia menyebutkan bahwa tantangan seperti mobilitas penduduk, data pemilih ganda, hingga belum optimalnya pemetaan kelompok rentan harus dijawab dengan sistem yang adaptif dan kolaboratif. Ia menambahkah bahwa daftar pemilih berkelanjutan adalah fondasi utama dari seluruh proses elektoral. “Tanpa data yang akurat, secanggih apa pun teknologi yang digunakan tidak akan memberikan hasil yang valid. Pemutakhiran Data Pemilih tidak hanya soal teknis administratif. Ia adalah jantung dari proses demokrasi. Data yang valid berarti suara rakyat terlindungi,” ujarnya. Sebagai narasumber utama, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat memaparkan materi yang mencakup dasar hukum terbaru, tantangan aktual, serta strategi peningkatan akurasi data dengan pendekatan digital, perlindungan data pribadi, dan partisipasi aktif masyarakat. Ahmad juga mengangkat perkembangan teknologi digital dalam proses pemilu. Ia menyampaikan contoh dari berbagai negara seperti Estonia yang telah menerapkan sistem e-Government sejak 1997 dengan identitas digital dan i-voting. Nigeria menerapkan sistem biometrik untuk mencegah pemilih ganda, sementara Chile menggabungkan data sensus, catatan sipil, dan daftar pemilih dengan bantuan teknologi AI dan Big Data. Negara-negara dengan sistem pemutakhiran data pemilih yang terbuka dan berkelanjutan umumnya memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi terhadap penyelenggaraan pemilu. Untuk itu, Ahmad menyampaikan enam langkah strategis yang harus diambil, yakni integrasi sistem data, perlindungan data pribadi, peningkatan transparansi dan pengawasan, penggunaan teknologi inklusif, peningkatan partisipasi masyarakat, serta kemampuan adaptif terhadap dinamika kependudukan. Di akhir sambutannya, Ahmad menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga serta pemanfaatan teknologi informasi dalam memperkuat sistem pemutakhiran data pemilih yang andal dan transparan.  Partisipasi KPU Provinsi Jawa Barat dalam kegiatan ini merupakan bentuk nyata dukungan dan pembinaan terhadap jajaran KPU di tingkat kabupaten/kota, sekaligus memperkuat komitmen kelembagaan dalam mewujudkan Pemilu yang partisipatif dan terpercaya.

Selengkapnya
Kamis, 31 Juli 2025 09:29
507

KPU Jawa Barat Ikuti Kegiatan Berbagi Pengalaman Tahapan Teknis Pemilu dan Pemilihan 2024

BALI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat mengikuti kegiatan berbagi pengalaman dalam rangka reviu pelaksanaan tahapan teknis Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai 30 Juli hingga 1 Agustus 2025, bertempat di Anathera Resort, Kuta, Bali. KPU Jawa Barat diwakili oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Adie Saputro, bersama Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Gemayel Paulus Aruan. Kegiatan ini menjadi wadah refleksi dan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan tahapan teknis Pemilu dan Pemilihan serentak 2024 yang telah digelar di seluruh Indonesia. Acara dibuka secara resmi oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan KPU Republik Indonesia, Idham Holik. Peserta kegiatan terdiri dari Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU provinsi, KPU Kabuaten/kota beserta Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dari seluruh Indonesia. Selama kegiatan, para peserta menyampaikan pembahasan berbagai dinamika, tantangan, serta praktik baik yang terjadi di masing-masing daerah dalam pelaksanaan tahapan teknis Pemilu dan Pemilihan. Masukan-masukan yang dikumpulkan diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi KPU RI dalam merancang kebijakan dan penyempurnaan teknis pada pemilu mendatang. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk melakukan evaluasi, tetapi juga diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan kapasitas kelembagaan serta motivasi bagi penyelenggara pemilu di setiap tingkatan.

Selengkapnya
Selasa, 29 Juli 2025 14:35
477

KPU Jabar Siap Pertahankan Predikat Informatif

BANDUNG — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat berupaya keras untuk mempertahankan gelar sebagai badan publik informatif. Untuk itu, KPU Jabar terus meningkatkan pelayanan public yang berkaitan dengan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Seperti diketahui, sebagai badan publik KPU Jabar telah meraih predikat Lembaga Informatif pada tahun 2024. Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk mempertahankan capaian tersebut melalui penguatan peran PPID, optimalisasi kanal informasi, dan inovasi pelayanan publik yang partisipatif. “Predikat informatif bukan akhir, tapi awal dari komitmen berkelanjutan. Kami pastikan pelayanan informasi di KPU terus diperbaiki secara sistematis,” kata Yunike Puspita perwakilan PPID KPU Jabar dalam sesi diskusi kegiatan Launching Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (29/7/2025). Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi sebagai instrumen strategis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam paparannya, ia menyampaikan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya sebatas kewajiban administratif, namun harus berdampak nyata terhadap pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. “Evaluasi tidak boleh hanya formalitas, harus menyentuh substansi. Kita harus pastikan bahwa informasi yang disampaikan badan publik mampu meningkatkan kesejahteraan warga,” ujar Herman. Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Husni Farhani Mubarok, menyampaikan bahwa Monev 2025 akan menilai komitmen dan aktivitas badan publik, termasuk PPID, dalam mendukung transparansi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini juga menghadirkan dua sesi utama, yakni Petunjuk Teknis Monev KIP oleh Komisioner Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola, serta Penjelasan SAQ (Self Assessment Questionnaire) oleh Tim Penilai Independen Monev Tahun 2025. Seluruh satker badan publik, termasuk KPU Jabar, diharapkan mengikuti proses ini secara aktif.

Selengkapnya
Selasa, 29 Juli 2025 13:37
1118

ASN Tersertifikasi Upaya Meningkatkan Kompetensi

BANDUNG — Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat perlu terus meningkatkan kompetensinya. Salah satu upaya ke arah tersebut adalah dengan menempuh sertifikasi kompetensi. Tentu upaya tersebut bukan sekadar formalitas belaka tapi sebagai standar keahlian yang diakui secara nasional. Demikian benang merah dari kegiatan Webinar Nasional "KORPRI Menyapa ASN" seri ke-122 yang digelar secara daring, Selasa (29/7/25). Webinar kali ini mengangkat tema “Amazing ASN, Amazing Nation (7): Urgensi Sertifikasi Kompetensi bagi ASN demi Terwujudnya Indonesia Emas.” Hadir dua narasumber utama yakni Miftakul Azis (Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi) dan Andriansyah Tiawarman (Presiden Direktur Justitia Training Center). Keduanya menyoroti pentingnya sertifikasi sebagai instrumen pengakuan formal terhadap kompetensi ASN dalam rangka menghadirkan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan era digital. Miftakul Azis menegaskan bahwa sertifikasi kompetensi kerja tidak hanya sebagai formalitas, melainkan sebagai standar keahlian yang diakui secara nasional maupun internasional. Hal ini diperkuat oleh sistem dan kerangka kualifikasi nasional yang disusun BNSP berdasarkan PP No. 10 Tahun 2018. Sementara itu, Andriansyah menekankan bahwa ASN adalah ujung tombak transformasi pelayanan publik dan perlu memiliki kombinasi antara hard skill dan soft skill yang bersertifikat.  “Sertifikasi menjadi bukti profesionalisme dan legitimasi kemampuan ASN dalam mendukung pembangunan menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya. ASN KPU Jawa Barat yang mengikuti kegiatan ini menyambut positif materi yang disampaikan. Kegiatan ini dinilai sejalan dengan upaya penguatan kapasitas SDM di lingkungan KPU, khususnya dalam menghadapi tantangan kompleks penyelenggaraan pemilu dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Peserta webinar memperoleh akses terhadap materi dan sertifikat kegiatan melalui tautan resmi yang disediakan penyelenggara. Kegiatan ini juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube KORPRI dan Zoom dengan ribuan partisipan dari seluruh Indonesia. Melalui keikutsertaan ini, ASN KPU Jawa Barat menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kompetensi dan kualitas layanan publik, sejalan dengan prinsip profesionalitas dan integritas yang menjadi pijakan dalam penyelenggaraan demokrasi.

Selengkapnya