Berita Terkini

Rabu, 18 September 2024 20:39
469

KPU RI INGATKAN PENTINGNYA PERAN KPPS DALAM PILKADA 2024

BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengingatkan pentingnya kehadiran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Hal itu disampaikan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI, Idham Holik saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Pembentukan KPPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Aula Setia Permana KPU Jabar, pada 17-18 September 2024. "Pembentukan KPPS ini merupakan hal yang penting untuk suksesnya penyelenggaraan pelayanan kita kepada pemilih, sebagai puncak pelayanan kita dalam pemilihan yaitu pelayanan dalam pemberian suara di TPS," ucap Idham, Selasa (17/9/2024) malam. Berdasarkan pengalamannya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 14 Februari 2024 lalu, ada beberapa TPS yang harus diulang karena didapati dalam proses prosedur pemilihan suaranya tidak sesuai. "Saya yakin dan percaya temen-temen sudah melakukan evaluasi pada pemungutan suara kemarin dan menjadi salah satu rujukan teman-teman dalam melakukan rekrutmen KPPS selain apa yang dituangkan KPU dalam catatan teknisnya," katanya. Menurutnya, proses rekrutmen KPPS kali ini merupakan momentum bagi KPU untuk menunjukan kepada masyarakat kinerja yang lebih baik lagi. "Kita terikat pada prinsip profesionalisme dimana hari ini harus lebih baik dari kemarin. Yang jelas kita harus lebih baik tidak sekedar kita memiliki itikad baik tapi kita juga harus diiringi dengan ilmu pengetahuan dan pemahaman etis, karena tidak ada profesionalisme tanpa ilmu pengetahuan," tuturnya. Idham meyakini bahwa para pengurus KPU di 27 kabupaten/kota di Jabar memiliki literasi yang cukup tentang bagaimana rekrutmen KPPS. "Saya percaya rekan-rekan memiliki literasi yang cukup tentang bagaimana rekrutmen sumber daya manusia atau rekrutmen personalia penyelenggara Pilkada khususnya badan adhoc," imbuhnya. Selain itu, KPU Jabar dibawah pimpinan Ummi Wahyuni selalu memberikan pemahaman-pemahaman lewat bimbingan teknis kepada para pengurus KPU di 27 kabupaten/kota di Jabar. "Tidak sekedar beliau langsung tapi juga mengundang pembicara yang memiliki potensi dalam manajemen SDM, Apalagi kemarin pada saat rakor, temen-temen sudah mendapatkan pencerahan dari para pembicara yang kompeten dalam bidang SDM atau pun dalam bidang psikologi organisasi," bebernya. Sementara itu, Ketua KPU Jabar, Ummi Wahyuni mengatakan, Jabar tercatat sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah pemilih terbesar. "Artinya dengan TPS hampir 74 ribu ditambah melakukan rekrutmen untuk KPPS hampir 700 ribu orang, ini jumlah yang sangat besar, yang akan menjadi ujung tombak terkait dengan pelaksanaan pesta demokrasi kita," ucap Ummi. Ummi mengingatkan, KPPS ini tidak hanya bekerja saat hari pemungutan suara saja. Namun juga membantu KPU dalam melakukan sosialisasi Pilkada 2024. "Kalau kita lihat timeline dari rekrutmen ada jeda waktu hampir satu bulan dari penetapan dan pelantikan sampai nanti masa bekerjanya, artinya ada pekerjaan-pekerjaan yang harus kita sampaikan kepada temen-temen KPPS kita, tidak hanya bekerja pada hari H tetapi membantu KPU provinsi, KPU 27 kabupaten/kota dalam melakukan sosialisasi," tuturnya. Menurutnya, hal itu sebagai upaya dalam mewujudkan tagline Pilkada 2024 di Jabar yakni Gembira Memilih Langsung (Gemilang). "Kita ingin hari ini Pilkada di Jawa Barat milik masyarakat Jawa Barat sesuai dengan tagline dan tema Pilgub Jabar hari ini, menjadikan Pilgub Jabar 2024 sebagai inisiasi budaya demokrasi di Jawa Barat, dengan tagline kita yaitu Gemilang," tandasnya.

Selengkapnya
Selasa, 17 September 2024 21:15
85

IMM JABAR SOSIALISASIKAN PILKADA 2024 DEMI TINGKATKAN KESADARAN POLITIK PEMUDA DI MAJALENGKA

MAJALENGKA – Dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik di kalangan pemilih muda, Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jawa Barat mengadakan acara sosialisasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jabar 2024.  Diikuti 50 orang peserta, acara ini berlangsung di Aula Gedung Diklat Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Majalengka, pada Selasa (17/9/2024). Ketua Pelaksana, Jidan Muqorobin menyampaikan, permohonan maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan dan berharap agar acara ini bermanfaat bagi peserta dalam meningkatkan kesadaran politik. Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Majalengka, Ajid Yatiman menyampaikan, apresiasi penuh terhadap kegiatan sosialisasi ini.  "Muhammadiyah, meskipun bukan organisasi politik, sangat mendukung pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Kami mendorong seluruh kader untuk aktif dalam kebangsaan demi kemajuan bersama," ujar Ajid dalam sambutannya, Selasa (17/9/2024). Dalam kesempatan yang sama, Komisioner KPU Majalengka Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Elih Solehah Fatimah memberikan sambutan yang menggarisbawahi pentingnya partisipasi pemilih muda dalam proses demokrasi.  "Pendidikan politik bagi generasi muda sangat penting. Kita harus berpartisipasi aktif dan memastikan bahwa suara kita digunakan untuk masa depan yang lebih baik," kata Elih. Pentingnya Partisipasi Pemuda dalam Pilkada Sesi diskusi dimoderatori oleh Defri Adriansyah dengan pemaparan dari beberapa narasumber yang ahli di bidangnya. Materi pertama disampaikan oleh Deni Herdiana, seorang akademisi yang membahas pentingnya Pilkada serentak 2024.  Deni menekankan bahwa Pilkada ini merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan memperkuat demokrasi. Kemudian, mantan anggota Bawaslu Kabupaten Majalengka, Alan Barok Umuludin melanjutkan materi dengan tema "Membangun Jiwa Korsa Pemuda".  Menurutnya, pemuda memiliki peran strategis dalam proses demokrasi dan melalui partisipasi aktif mereka dapat memastikan bahwa pemimpin terpilih membawa perubahan positif. Alan mengajak pemuda untuk berperan aktif dalam proses politik, dengan menekankan pentingnya jiwa korsa atau solidaritas.  "Pemuda harus sadar bahwa keterlibatan mereka dalam Pilkada bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga bagian dari upaya kolektif untuk membangun masa depan daerah," katanya. Sesi tanya jawab diisi dengan pertanyaan dari perwakilan Universitas Muhammadiyah Majalengka terkait Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Kabupaten Majalengka. Narasumber memberikan jawaban bahwa peningkatan keamanan dan transparansi, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi, menjadi kunci dalam menurunkan tingkat kerawanan pemilu. Sosialisasi ini diharapkan dapat mendorong pemilih muda untuk terlibat aktif dalam Pilgub Jabar 2024, sehingga dapat meningkatkan kualitas demokrasi di daerah tersebut.

Selengkapnya
Selasa, 17 September 2024 21:00
171

HINDARI GOLPUT, IPMAKAB AJAK PELAJAR DAN MAHASISWA BERPERAN AKTIF DALAM PILKADA 2024

BANDUNG – Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Bandung (IPMAKAB) menggelar acara Sosialisasi Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi generasi muda dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Jawa Barat 2024.  Acara yang diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari anggota IPMAKAB, bertempat di Hotel Karasak Ciparay, Kabupaten Bandung, Selasa (17/9/2024) dari pukul 15.00 hingga 18.00 WIB. Sosialisasi pendidikan pemilih ini menghadirkan sejumlah narasumber yang membahas isu-isu strategis terkait peran pemilih muda dalam Pilkada. Ketua PP IPMAKAB, Pijar Maulid, menyoroti pentingnya keterlibatan generasi muda dalam proses politik, terutama menjelang Pilkada.  Menurutnya, mahasiswa dan pelajar harus menghindari apatisme politik dan memahami bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan dari proses politik memengaruhi kehidupan sehari-hari.  Ia mengajak peserta untuk cermat dalam memilih calon pemimpin, dengan menelaah visi dan misi para kandidat.  “Jangan hanya memilih karena kedekatan personal atau popularitas, tapi lihat program-program mereka untuk lima tahun ke depan,” kata Pijar dalam sambutannya, Selasa (17/9/2024). Pijar juga menyinggung fenomena golput (golongan putih), yang muncul sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintahan. Ia menyampaikan, meski ia sendiri pernah golput, ia menyadari bahwa sikap apatis hanya akan memperburuk situasi.  Oleh karena itu, Pijar mengajak semua peserta untuk terlibat aktif, baik sebagai pemilih maupun sebagai pemantau Pilkada, guna memastikan proses pemilihan berjalan bersih dan transparan. Diskusi dan Pendalaman Materi Sesi pertama penyampaian materi disampaikan oleh Ade Irpan Al-Anshory, yang membahas peran dan tantangan mahasiswa dalam Pilkada Provinsi Jabar. Ade menekankan bahwa mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan dan pelopor demokrasi.  Ia menjelaskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah merupakan bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat yang harus dijalankan secara demokratis dan langsung oleh masyarakat.  Ade juga mengingatkan peserta bahwa pemilih yang cerdas adalah mereka yang mampu menilai calon berdasarkan visi, misi dan rekam jejak mereka, bukan hanya karena faktor emosional atau kedekatan personal.  "Mahasiswa sebagai kaum intelektual harus menjadi pelopor dalam menyebarkan pendidikan politik kepada masyarakat, agar proses pemilu berjalan dengan kualitas yang baik," ungkap Ade. Materi selanjutnya disampaikan oleh Didi Komarudin, yang membahas peran masyarakat dalam Pilkada 2024 dan bagaimana aturan kampanye harus dipahami oleh pemilih muda.  Didi menjelaskan bahwa kampanye adalah bagian dari proses demokrasi yang diatur secara ketat, termasuk soal pemberian barang-barang kampanye yang diperbolehkan dalam aturan KPU.  Selain itu, Didi menekankan bahwa politik uang masih menjadi tantangan serius yang merusak integritas Pilkada, dan generasi muda harus menjadi garda terdepan dalam menolak praktik tersebut.  “Jadilah pemilih yang cerdas dan kritis. Sebagai mahasiswa, kita harus berperan aktif dalam menjaga demokrasi, termasuk melalui pemantauan proses Pilkada,” ujar Didi. Didi juga mengupas isu terkait lokasi kampanye, menjelaskan aturan bahwa kampanye di tempat-tempat ibadah dilarang, sedangkan kampanye di kampus diperbolehkan, asalkan tanpa atribut politik seperti baliho atau bendera partai. Setelah sesi pemaparan, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, di mana peserta antusias mengajukan berbagai pertanyaan. Beberapa topik yang dibahas mencakup regulasi terbaru tentang Pilkada, potensi konflik antar pasangan calon, serta strategi untuk meminimalisir money politics yang sering terjadi di berbagai daerah. Acara ditutup dengan penyerahan plakat kepada narasumber dan foto bersama, diiringi doa penutup dan ajakan kepada seluruh peserta untuk terus memantau perkembangan Pilkada melalui media sosial resmi KPU Jabar. Sebagai tanda apresiasi, peserta juga menerima uang transportasi dan konsumsi. Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta yang merupakan pelajar dan mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang aktif dan berpartisipasi dalam mensukseskan Pilkada 2024, dengan menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab.  KPU Jabar juga mendorong partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat untuk mewujudkan Pilkada yang jujur, adil dan bebas dari politik uang.

Selengkapnya
Selasa, 17 September 2024 21:00
406

KPU JABAR DORONG SK PENENTUAN TITIK LOKASI KAMPANYE DIKEBUT

BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat mendorong agar Surat Keputusan (SK) Penentuan Titik Lokasi Kampanye dan Penentuan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) segera selesai. Hal itu disampaikan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar, Hedi Ardia dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Regulasi Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye di Aula KPU Jabar, Selasa, (17/09/2024). "Jauh-jauh hari saya sudah ingatkan kepada teman-teman Divisi Partisipasi Masyarakat (Parmas), agar dalam waktu dekat paling tidak tanggal 19-20 September, SK Penentuan Titik Lokasi Kampanye dan SK Penentuan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) itu diharapkan segera selesai," kata Hedi. Dengan terbitnya SK tersebut, kata Hedi, maka setiap paslon kepala daerah dan partai politik pengusung bisa menyerahkan tim kampanye dan penghubungnya. "Agar tanggal 23 September atau bahkan tanggal 22 September kita dorong paslon dan partainya itu untuk segera menyerahkan Tim Kampanye dan Penghubungnya. Setelah itu kita berkoordinasi dengan mereka untuk membahas jadwal Kampanye Rapat Umum," ungkapnya. Hedi menyebut, pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk pemilihan bupati dan wali kota dilaksanakan hanya satu kali. Sedangkan untuk pemilihan gubernur itu dua kali. "Agar sesuai dengan peraturan, itu harus berkoordinasi dengan tim kampanye dan penghubung pasangan calon," ujarnya. Selain partai politik atau gabungan partai politik, Hedi menjelaskan bahwa kampanye ini bisa dilakukan oleh pihak lain termasuk relawan yang terdaftar di KPU. "Jadi sekarang mereka (relawan) itu didaftarkan ke KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Nanti ini teman-teman Parmas ingatkan kepada tim sukses dan penghubung paslon agar mereka yang mempunyai relawan didaftarkan ke KPU," ucapnya. Terkait materi kampanye, Hedi mengatakan bahwa sejauh ini pihaknya baru menerima visi-misi dari setiap bakal pasangan calon.  "Yang belum itu adalah program pasangan calon. Karena itu, nanti setelah ditetapkan ini (program) adalah bagian yang harus diingatkan kepada paslon, kepada tim kampanye dan penghubungnya agar membuat program untuk selanjutnya kita umumkan," tuturnya. Adapun kampanye sendiri bisa dilakukan dengan beberapa metode. Di antaranya pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan APK, iklan media massa cetak dan elektronik, dan kegiatan lainnya. "Asalkan tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan perundang-undangan," tandasnya.

Selengkapnya
Selasa, 17 September 2024 20:00
75

PENGUNDIAN NOMOR URUT CAGUB-CAWAGUB JABAR DIGELAR DI KANTOR KPU

BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat akan melaksanakan pengundian nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2024 di kantor KPU Jabar pada 23 September mendatang. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jabar, Adie Saputro mengatakan, pengundian nomor urut ini dilakukan sama persis dengan pengundian nomor urut Pemilihan Presiden (Pilpres). "Kami juga berencana melaksanakan pengundian nomor urut di kantor, karena KPU RI juga melaksanakan pengundian nomor urut capres-cawapres kemarin di halaman kantor," ucap Adie di kantor KPU Jabar, Selasa (17/9/2024). Adapun untuk pengundian nomor urut di daerah, kata Adie, juga akan dilaksanakan di kantor KPU sesuai daerahnya masing-masing. Namun, apabila daya tampung kantor melebihi kapasitas maka diminta untuk mengirimkan surat pemberitahuan. "Kalaupun mungkin dalam posisi kantornya cuman bisa 10 orang, kalau memang tidak memungkinkan silakan bersurat," ungkapnya. Meski begitu, Adie tidak menjamin jika KPU RI akan menyetujui pemindahan tempat pengundian nomor urut tersebut. "Tapi saya tidak tahu nanti apakah KPU RI menyetujui atau tidak gimana KPU RI. Tapi beberapa provinsi lain yang memang betul-betul kantornya tidak bisa, bersurat," katanya. "Jadi kita laksanakan arahan, tapi jika memang ada hal-hal yang dirasa tidak memungkinkan, bersurat saja ke KPU provinsi. Nanti kita KPU provinsi menyampaikannya ke KPU RI," tambahnya. Menurutnya, pemilihan kantor KPU untuk pelaksanaan pengundian nomor urut untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan. "Dimanapun nanti tempatnya, rencanakan di kantor karena KPU RI mengarahkan di kantor. Kita berpedoman kepada aturan yang ada dan menerima arahan-arahan dengan baik. Kalaupun ada kendala terkait itu silakan bersurat, sehingga kami tau dan KPU RI pun tau," bebernya. Selain itu, pihaknya juga meminta agar pelaksanaan pengundian nomor urut dilaksanakan melalui video secara real-time lewat internet atau live streaming. "Jadi kalau pengundian khususnya, kalaupun tetap di kantor karena izin tidak diberikan contohnya, itu tetap harus live streaming. KPU RI juga mengarahkan kalau bisa dilakukan dalam waktu yang kira-kira orang itu bisa menonton," katanya. Dengan begitu, kata Adie, pelaksanaan pengundian nomor urut bisa disaksikan langsung oleh masyarakat. "Atur waktunya dengan baik, supaya kegiatan kita bisa diakses oleh publik secara langsung. Karena tentu kalau ke kantor atau halaman contohnya, kan tidak mungkin menampung publik semua, maka adakan live streaming," tandasnya.

Selengkapnya
Selasa, 17 September 2024 18:22
100

KPU JABAR: IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA MULAI 10-23 NOVEMBER 2024

BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menyatakan, iklan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di media massa akan berlangsung selama 13 hari, di mulai 10-23 November 2024 mendatang. Begitu disampaikan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar, Hedi Ardia dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Regulasi Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye di Aula KPU Jabar, Selasa, (17/09/2024). "Seperti yang kita ketahui bersama bahwa masa kampanye itu mulai 25 September sampai 23 November. Kampanye iklan melalui iklan media massa itu dari 10-23 November," ucap Hedi. Hedi mengatakan, penetapan paslon Pilkada 2024 akan berlangsung pada 22 September. Kemudian dilanjutkan dengan pengundian nomor urut hingga deklarasi damai. "22 September kita penetapan, 23 September kita pengundian nomor urut, 24 September kita deklarasi damai di tingkat provinsi dan 25 September mulai kampanye. 24-26 November masa tenang, 27 November Pilkada Serentak," katanya. Khusus untuk deklrasi damai, kata Hedi, pihaknya meminta KPU di 27 kabupaten/kota se-Jabar untuk melaksanakan lebih awal atau tepatnya pada 23 September 2024. "Secara informal saya menghimbau agar yang berkaitan dengan deklarasi damai di daerah itu bisa dilaksanakan pada tanggal 23 September," ujarnya. "Jadi kalau pengundian nomor urut ini selesai jam 11.00 WIB, maka kegiatan Deklarasi Damai dilaksanakan bisa saja jam 13.00 WIB dengan tempatnya yang representatif," tambahnya. Selain itu, pihaknya juga meminta kegiatan deklarasi damai tersebut digelar di tempat yang mudah diakses dan dapat dihadiri oleh banyak masyarakat. "Karena untuk deklarasi kan bagaimana kita mau mendeklarasi kalau publik sulit untuk mengaksesnya. Bisa lewat streaming, tapi tidak semua masyarakat itu punya kuota dan tidak semua masyarakat itu memanfaatkan media sosial," katanya. "Jadi untuk deklarasi damai diusahakan harus gebyar, agar ada suasana, spirit sosialisasi kita bahwa 27 November itu adalah hari pemungutan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati juga pemilihan wali kota dan wakil wali kota," sambungnya. Sehingga, lanjut Hedi, informasi terkait Pilkada 2024 bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. "Publik harus tau, ‘oh ini mulai ada calon’ dan 25 September itu sudah masuk tahapan kampanye. Jadi biar terasa, karena ada juga hasil survei yang menunjukan 80 persen masyarakat itu tidak tau kapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, bisa jadi ada yang kurang dari kita, karena sosialisasinya yang kurang maksimal," jelasnya. Oleh karena itu, pihaknya mendorong untuk kegiatan deklarasi damai digelar meriah dengan menyesuaikan kemampuan anggaran. "Maka saya mendorong untuk deklarasi damai silakan dibuat seramai mungkin biar publik tau. Tapi tentu saja harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran," tandasnya.

Selengkapnya