BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat dipandang perlu melakukan sejumlah Langkah strategis terutama dalam hal tata Kelola organisasi berbasis digital serta pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, memperkuat budaya kerja yang profesional, sinergis, dan adaptif terhadap perubahan teknologi.

Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan rapat pleno rutin bersama seluruh pimpinan serta pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Pleno, Senin (28/7/2025) dan dipimpin langsung oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat.

Hadir dalam kegiatan ini para Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, antara lain: Kadiv SDM dan Litbang Abdullah Sapi’i, Kadiv Sosdiklih Parmas Hedi Ardia, Kadiv Perencanaan dan Logistik Hari Nazarudin, Kadiv Teknis Penyelenggaraan Adie Saputro, serta Kadiv Data dan Informasi Ummi Wahyuni. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, turut hadir bersama sejumlah pejabat struktural dan fungsional lainnya.

Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat Eko Iswantoro mengatakan, aspek komunikasi internal, sinkronisasi, dan percepatan program menjadi agenda penting ke depan. Pihaknya, akan terus memperbaiki pola komunikasi dan mendorong percepatan pelaksanaan program-program kerja.

Perkembangan implementasi digitalisasi layanan internal perlu dilakukan untuk mempermudah menjalankan agenda kegiatan di KPU sekaligus mengamankan pengarsipan dengan menerapkan sistem e-agenda, e-disposisi, e-absensi, dan e-SPPD. 

“Dengan e-agenda, kita dapat memantau aktivitas harian secara lebih transparan, sehingga pimpinan dapat melakukan evaluasi kinerja secara objektif dan berkala," katanya.

Ia menambahkan bahwa sistem digital yang digunakan tidak lagi memerlukan proses manual seperti tanda tangan fisik. 

“Proses disposisi dan absensi kini dapat dilakukan secara elektronik. Ini adalah bagian dari komitmen kita dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang modern dan efisien,” ujarnya.

Implementasi sistem digital ini, lanjutnya, perlu didukung oleh kesiapan perangkat lunak dan perangkat keras yang dikelola oleh bagian-bagian terkait. 

“Seluruh infrastruktur akan terus kita siapkan dan tingkatkan agar transformasi digital berjalan optimal dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Rapat pleno ini menjadi bagian dari upaya konsolidasi internal KPU Provinsi Jawa Barat dalam rangka menghadapi tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak mendatang, serta memperkuat layanan administrasi dan kelembagaan secara menyeluruh.