BANDUNG — Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan akademik dari tim peneliti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Djuanda, Bogor, pada Rabu (6/8/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari pelaksanaan program Penelitian Fundamental Reguler Hibah BIMA Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan judul penelitian “Desain Model Pemilu Serentak Elektronik (e-Election)”.

Kehadiran tim peneliti Universitas Djuanda disambut langsung oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, didampingi oleh Ketua Divisi SDM dan Litbang, Abdullah Sapi’i, serta sejumlah pejabat struktural, antara lain para Kepala Bagian dan Kepala Subbagian di lingkungan Sekretariat KPU Jawa Barat. Pertemuan berlangsung di Ruang VIP Kantor KPU Provinsi Jawa Barat.

Tim peneliti dipimpin oleh Gotfridus Goris Seran selaku Ketua Peneliti, bersama anggota peneliti Undang Suryatna.

Dalam paparannya, tim peneliti menyampaikan maksud dan tujuan dari penelitian yang berfokus pada perancangan model Pemilu Serentak berbasis elektronik (e-Election) yang adaptif terhadap konteks sosial-politik Indonesia. Penelitian ini mencakup eksplorasi terhadap integrasi data kependudukan, pemanfaatan teknologi biometrik (seperti sidik jari, wajah, dan iris mata), serta penguatan aspek tata kelola pemilu yang akuntabel, transparan, dan partisipatif.

KPU Provinsi Jawa Barat menyambut baik inisiatif akademik tersebut sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan sistem pemilu yang modern dan responsif terhadap dinamika teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, KPU Jabar juga menyampaikan komitmennya untuk mendukung kegiatan penelitian yang bersifat strategis dan berdampak positif terhadap penguatan demokrasi, khususnya di wilayah Jawa Barat.

Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis dan interaktif, yang diwarnai dengan diskusi, tukar pikiran, serta penyampaian data dan informasi umum sesuai ketentuan yang berlaku. KPU Jabar tetap menegaskan pentingnya menjaga prinsip kerahasiaan data, independensi kelembagaan, serta netralitas dalam setiap tahapan proses pemilu.